Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Research Horizon Jurnal DIskresi
Muh Alfian Fallahiyan
S1 Ilmu Hukum, Univesitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Rahmadani; Khairul Umam; Fallahiyan, Muh. Alfian; Amalia, Riska Ari
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.180

Abstract

Abstrak Artikel ini menyoroti inkompatibilitas kewenangan legislasi presiden dengan prinsip presidensial, penelitian menggunakan metode hukum normatif, dengan pertimbangan analisis teoritis dan norma konstitusi yang mengatur tentang kewenangan legislasi kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sesudah perubahan UUD 1945 dan kesesuaiannya dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang merujuk pada peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur, buku, artikel jurnal atau karya ilmiah yang membahas diskursus yang relevan. Metode analisis dilakukan secara kualitatif dan hasil dipaparkan secara deskriptif yang menunjukkan bahwa secara normatif dalam pengaturan konstitusi pasca amandemen kekuasaan legislasi presiden masih masif dan secara teoritis hal itu menimbulkan inkompatibilitas konsep dan mengamputasi kehendak purifikasi sistem pemerintahan presidensial yang balance sebagai cita reformasi.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Kolaboratif Fallahiyan, Muh.Alfian; Ashari, Ashari; Setiawan, Agung; Rahmadani, Rahmadani; Amalia, Riska Ari
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4825

Abstract

The village is the smallest governmental organization that possesses autonomy in managing its governance, commonly referred to as village autonomy. This autonomy serves as a means for all components involved in village governance—both the village government and other community elements—to synergize in implementing development within the village. However, at present, village governance is not yet fully carried out in synergy with all elements within the village. This situation underlies our initiative to conduct outreach on the importance of synergy or collaboration in the implementation of village governance. Our activities were carried out through lectures, discussions, and legal consultations. Based on the outreach we conducted, village governance, particularly in Sembalun Village, has not been collaborative. This is due to a lack of understanding among the components of village governance regarding the duties and roles of the community as part of the governance system, including the various forms of participation they can offer. Therefore, we provide recommendations based on our outreach, suggesting that all forms of governmental and developmental activities in the village should involve community participation in their implementation.
Urgensi Implementasi Asas Legalitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fallahiyan, Muh.Alfian; Khair, H.A; Kafrawi, Kafrawi; Purnomo, Chrisdianto Eko; Saleh, M.
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4827

Abstract

The principle of legality is the most fundamental principle in the administration of government, including in the administration of village governance. All mechanisms of governance and policymaking must be based on and aligned with the relevant laws and regulations. In the current implementation of village governance, numerous legal violations still occur, such as abuse of authority, corruption, and other misconducts, all of which stem from the failure to uphold the principle of legality. Therefore, it is deemed necessary to conduct legal education aimed at enhancing the understanding of village government officials regarding the importance of comprehending and applying the principle of legality in village governance. This is essential to ensure that the implementation of governance and any policies made do not lead to legal problems. The methods used in this legal outreach include lectures, discussions, and legal consultations. This study concludes that village government officials have not yet fully understood the principle of legality. Through this legal education, it is expected that they will gain a clearer understanding of the concept and be able to implement it effectively in the administration of village governance.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA) Muhammad Paizir; Minollah; Muh. Alfian Fallahiyan; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7467

Abstract

Penelitian ini bertujaun untuk menganalisis bagaiamana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasanya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk) Familia, Aorelia Bunga; M. Saleh; Fallahiyan, M. Alfian; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ Ashari, Ashari; Fallahiyan, Muh.Alfian; Setiawan, Agung; Rahmadani, Rahmadani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9279

Abstract

Kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah merupakan wujud respon dari pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik selama masa transisi, namun kewenangannya dibatasi dalam tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, namun melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat, pelaksana tugas, dan penjabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah, termasuk dalam hal pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dan implikasi kewenangannya setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dimana penjabat kepala daerah Provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah Provinsi saja, sedangkan Penjabat kepala Daerah bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Sementara implikasi kewenangan Penjabat Kepala Daerah setelah surat edaran dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila menunggu penandatanganan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BAYAN L. Sukma Darmawan; Sarkawi; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/962g9673

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan, dan peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan dan sosiologis (Sociological Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan kemasyarakatan Di Desa Bayan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut PemerintahDesa bayan dapat dikatakan belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani hutan. Hal yang perlu menjadi evaluasi bagi pendamping Perhutanan sosial ialah perlunya penambahan kapasitas baik dalam pengembangan usaha maupun pemanfaatan kawasan.
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa Muh Alfian Fallahiyan; M. Saleh; H. A. Khair
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v10i1.6469

Abstract

This community service activity aimed to enhance the understanding of BPD members regarding the importance of village regulation formulation, strengthen institutional capacity in performing legislative functions, and establish effective partnerships between BPD and the village government. The activity was conducted on July 15, 2025, at the Pringgasela Village Office Hall, involving participants consisting of village officials, chairpersons and members of BPD, and community leaders from various elements. The implementation method applied a participatory approach through socialization, and focus group discussion (FGD). The results indicated an improvement in participants' understanding of the urgency and stages of village regulation formulation as well as the importance of supervisory functions in village governance. This activity contributes to strengthening the existence of BPD as a partner of the village government in achieving participatory and accountable village governance.
Urgensi Produk Hukum Desa Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muh Alfian Fallahiyan; Rahmadani; Iskandar Sukmana
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v10i1.6472

Abstract

This community service activity aimed to enhance the understanding of village officials and BPD members regarding the urgency of village legal products as the foundation of village governance and to strengthen institutional capacity in drafting village regulations. The activity involved village officials, BPD members, and community leaders and was conducted through legal education, Focus Group Discussion (FGD), and legal consultation methods. The results indicated that prior to the activity, most participants had limited understanding of the hierarchy and formation procedures of village legal products. After the implementation, participants demonstrated improved understanding of the urgency of village legal products and institutional roles in their implementation. This activity contributes to strengthening village institutional capacity and supports the realization of participatory and accountable village governance.
Co-Authors Abdul Khair AD. Basniwati agung setiawan Agung Setiawan Amalia, Riska Ari Ashari Ashari Ashari Ashari Caska - Chrisdianto Eko Purnomo, Chrisdianto Eko Familia, Aorelia Bunga Gadis Ariva Fitrirayani H. A. Khair Haeratun Iskandar Sukmana Iskandar Sukmana Kafrawi Kafrawi Kafrawi, Rachman Khair, H.A Khairul Umam Khairul Umam L. Sukma Darmawan Lalu Restu Tahta Negara M. Isnaini M. Saleh M. SALEH Minollah Muhammad Paizir Musakir Salat Rachman Maulana Kafrawi Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Rahmadani Rahmadani RAHMADANI RAHMADANI Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Sarkawi Supardan Mansyur, Supardan