Garuda - Garba Rujukan Digital

Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v18i2.5709

This study addresses the main legal issue concerning the management of underground space in major cities in Indonesia amid rapid urbanization. The current regulations, such as the Basic Agrarian Law, do not provide clear provisions regarding the right to use underground space, leading to legal uncertainty and potential conflicts of interest. The position of this research is to analyze existing regulations through a normative juridical approach and propose legal solutions that are more adaptive to the needs of urban modernization. This paper examines the limitations of current regulations and suggests the need for more comprehensive, specific legislation governing underground space rights. The main findings of this study reveal the inadequacy of the existing legal framework in accommodating the management of underground space fairly and sustainably, and the urgency for regulatory reforms that are more responsive to Indonesia’s urbanization developments.

Exploring the Potential of the Cyber Notary Concept in the Framework of International Transaction Settlement Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufiq; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Acta Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): December 2024
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v3i1.18891

This article examines the potential of Cyber Notary in facilitating international transactions and the legal challenges involved. With increasing demand for swift and secure cross-border transactions, technologies like digital signatures and blockchain offer innovative solutions for faster document validation. Successful implementations of Remote Online Notarization (RON) in the United States and the eIDAS standard in Europe highlight their effectiveness in enhancing efficiency. In Indonesia, challenges such as regulatory inconsistencies, limited public trust in digital documents, and cybersecurity issues hinder adoption. While the Electronic Information and Transactions Law provides a legal basis for electronic documents, achieving international recognition remains a significant hurdle. This research uses a normative legal methodology with a comparative approach, analyzing Cyber Notary practices in different jurisdictions to uncover opportunities and obstacles. Strengthening regulations, improving digital infrastructure, and increasing public awareness are critical steps to realize Cyber Notary’s potential. If successfully implemented, Cyber Notary can facilitate efficient, secure, and legally recognized international transactions, advancing Indonesia’s role in the global digital economy.

REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL (Analisis terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Efektivitas dan Keadilan Sosial di Indonesia) Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim; Adawiyah, Rodiatun
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5514

Masalah pengelolaan pertanahan di Indonesia sering kali diwarnai oleh birokrasi yang kompleks, sengketa tanah, dan ketimpangan akses layanan, yang membutuhkan reformasi mendalam. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertanahan melalui restrukturisasi organisasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap efisiensi pengelolaan tanah, koordinasi antar lembaga, serta penyelesaian sengketa tanah yang adil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan bahan hukum sekunder, termasuk analisis dokumen peraturan, literatur akademik, dan data empiris yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres ini memberikan perubahan signifikan pada struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk pembagian wewenang yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih efektif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Digitalisasi layanan pertanahan terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi manipulasi data, dan mempercepat penyelesaian sengketa tanah melalui verifikasi informasi yang lebih akurat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan non-teknis mendorong profesionalisme dalam pelayanan dan mediasi konflik tanah. Namun, penelitian juga menemukan tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti resistensi internal, kesenjangan teknologi di daerah terpencil, dan kurangnya infrastruktur pendukung.Sebagai kesimpulan, digitalisasi dan penguatan SDM merupakan pilar utama reformasi pertanahan yang mampu mendukung penyelesaian sengketa tanah secara adil dan memastikan akses yang merata terhadap layanan. Untuk keberlanjutan kebijakan, rekomendasi mencakup penguatan infrastruktur teknologi, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif di Indonesia

TRANSFORMASI PENEGAKAN PRINSIP TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO BAGI JABATAN NOTARIS DARI MESIR KUNO HINGGA SISTEM HUKUM INDONESIA Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5494

Profesi notaris telah mengalami transformasi sejak era Mesir Kuno hingga era modern, di mana digitalisasi dan globalisasi menambah kompleksitas tugas yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi profesi notaris, pengaruh konsep hukum Romawi seperti tabelliones dan tabularii terhadap sistem hukum Indonesia, serta strategi profesi ini dalam menghadapi tantangan digitalisasi tanpa mengabaikan prinsip hukum tradisional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi relevansi prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi notaris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi dan Eropa Kontinental, yang menekankan otentisitas dokumen dan kehadiran fisik. Digitalisasi memberikan peluang melalui konsep cyber notary, tetapi tetap memerlukan regulasi yang menjaga keabsahan dokumen hukum. Tantangan globalisasi menuntut kompetensi notaris dalam transaksi lintas negara. Kesimpulannya, profesi notaris harus mempertahankan prinsip tradisional sambil beradaptasi dengan inovasi teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Rekomendasi penelitian mencakup revisi regulasi, peningkatan pelatihan teknologi hukum, dan penguatan kerja sama internasional untuk menjaga relevansi dan kepercayaan terhadap profesi notaris.

Legal Analysis of Acts of Embezzlement in the Family (Study of Decision Number Number 1314 / Pid.B / 2024 / PN Mdn) Hasbi Simanjuntak, Mhd; Hakim Lubis, Andi; Hakim, Lukman; Martha Sasea, Enny
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 3 No. 4 (2024): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v3i4.110

This study aims to look criminologically and juridically about crime in human action which compromises the basic norms of society. Actions elements that violate the rules of living and growing in the community. The type of research used is descriptive analytical about juridical normative, the main material in this study is secondary data conducted by collecting materials in the form of : Primary legal materials, namely legal materials in the form of legislation, official documents have authority related to the problem, namely the Criminal Code. Secondary legal materials, namely all materials laws that are the publication of unofficial documents include books, scientific works. Tertiary Law Materials, that is, the material that provides and explanation of the primary legal material and secondary legal material, such as general dictionaries, legal dictionaries, scientific journals, magazines, newspapers and the internet are still relevant to this study, the results of research and discussion to explain the elements of the crime of embezzlement applied in Decision No. 1314 / Pid.B / 2024 / PN Mdn consists of elements of a subjective offense in the form of a deliberate violator in order to embezzle someone else's property as defined in this article of the law through the wording: intentional and objective violation element it consists of: anyone element, unlawfully mastered element, object element, partial or complete element owned by others and the element of the object there is not for evil.

Menggagas Paradigma Pertimbangan Hukum Transitif : Ikhtiar Mempertahankan Keluhuran Martabat Hakim Melalui Putusan Andi Hakim Lubis
Judex Laguens Vol 2 No 3 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.3.12.2024.382-398

The public places great expectations on the shoulders of judges and our judicial system. Because one of the essential instruments in law enforcement for justice seekers can be obtained through judges' decisions, a judge's decision in an epistemological perspective is a struggle of a judge's thoughts, both with his heart and conscience, logic, and other judges in his environment. The judge's decision has the power to transfer ownership, revoke freedom, limit arbitrariness, and even more fundamentally eliminate a person's right to life. Such a fundamental authority should be exercised in the right way, considering that the responsibility is not only horizontal but also vertical. However, the fact is that recently, there has been a dichotomy; not a few judges' decisions have triggered the birth of criticism and cynicism, equivalent to public distrust, and formed an attitude of doubt towards judges. This is saddening because not a few judges have mortgaged their dignity and nobility, resulting in decisions that do not reflect universal safety. Observing some of the urgency of judges' decisions in our judicial system, a new legal paradigm is needed, which becomes a grand design in carrying out the duties and decision-making of judges, which researchers term transitive. The transitive legal paradigm will be a milestone of justice in maintaining and defending the dignity of judges as representatives of God. Transitive means saving, reconciling, prospering, and making happy. The judge's decision ultimately becomes a universal salvation that is represented as a representative of God by prioritizing legal considerations for the common good. Thus, the transitive legal paradigm in judges' decisions will provide benefits for all parties, including judges, and the development of the law in the future. Keywords: Paradigm, Law, Consideration, Transitive, Judge

Integration of Tumbaga Holing as a Legal Framework: Realizing Justice and Harmony in The Mandailing Traditional Society Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
PERADA Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study explores the integration of local values, particularly the Tumbaga Holing customary law, into Indonesia's national legal framework. Tumbaga Holing, as the customary legal system of the Mandailing community, plays a crucial role in regulating social life and maintaining communal harmony. However, the process of integrating it into positive law faces various challenges, ranging from differences in legal paradigms to the marginalization of communal rights (ulayat). This research adopts a normative juridical approach, analyzing specific articles within the Basic Agrarian Law (UUPA) and regulations related to indigenous communities. The results show that Tumbaga Holing has the potential to contribute to the national legal system, particularly in the areas of natural resource management and dispute resolution. However, challenges such as lack of formal recognition, legal bureaucracy, and political-economic power imbalances hinder this integration. Proposed solutions include strengthening indigenous institutions, promoting customary law awareness, and revising regulations to be more inclusive of indigenous communities. These efforts are expected to ensure that local values ??are fairly accommodated within the national legal framework.

Menggagas Paradigma Pertimbangan Hukum Transitif : Ikhtiar Mempertahankan Keluhuran Martabat Hakim Melalui Putusan Andi Hakim Lubis
Judex Laguens Vol 2 No 3 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.3.12.2024.382-398

The public places great expectations on the shoulders of judges and our judicial system. Because one of the essential instruments in law enforcement for justice seekers can be obtained through judges' decisions, a judge's decision in an epistemological perspective is a struggle of a judge's thoughts, both with his heart and conscience, logic, and other judges in his environment. The judge's decision has the power to transfer ownership, revoke freedom, limit arbitrariness, and even more fundamentally eliminate a person's right to life. Such a fundamental authority should be exercised in the right way, considering that the responsibility is not only horizontal but also vertical. However, the fact is that recently, there has been a dichotomy; not a few judges' decisions have triggered the birth of criticism and cynicism, equivalent to public distrust, and formed an attitude of doubt towards judges. This is saddening because not a few judges have mortgaged their dignity and nobility, resulting in decisions that do not reflect universal safety. Observing some of the urgency of judges' decisions in our judicial system, a new legal paradigm is needed, which becomes a grand design in carrying out the duties and decision-making of judges, which researchers term transitive. The transitive legal paradigm will be a milestone of justice in maintaining and defending the dignity of judges as representatives of God. Transitive means saving, reconciling, prospering, and making happy. The judge's decision ultimately becomes a universal salvation that is represented as a representative of God by prioritizing legal considerations for the common good. Thus, the transitive legal paradigm in judges' decisions will provide benefits for all parties, including judges, and the development of the law in the future. Keywords: Paradigm, Law, Consideration, Transitive, Judge

Menggagas Paradigma Pertimbangan Hukum Transitif : Ikhtiar Mempertahankan Keluhuran Martabat Hakim Melalui Putusan Andi Hakim Lubis
Judex Laguens Vol 2 No 3 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.3.12.2024.382-398

The public places great expectations on the shoulders of judges and our judicial system. Because one of the essential instruments in law enforcement for justice seekers can be obtained through judges' decisions, a judge's decision in an epistemological perspective is a struggle of a judge's thoughts, both with his heart and conscience, logic, and other judges in his environment. The judge's decision has the power to transfer ownership, revoke freedom, limit arbitrariness, and even more fundamentally eliminate a person's right to life. Such a fundamental authority should be exercised in the right way, considering that the responsibility is not only horizontal but also vertical. However, the fact is that recently, there has been a dichotomy; not a few judges' decisions have triggered the birth of criticism and cynicism, equivalent to public distrust, and formed an attitude of doubt towards judges. This is saddening because not a few judges have mortgaged their dignity and nobility, resulting in decisions that do not reflect universal safety. Observing some of the urgency of judges' decisions in our judicial system, a new legal paradigm is needed, which becomes a grand design in carrying out the duties and decision-making of judges, which researchers term transitive. The transitive legal paradigm will be a milestone of justice in maintaining and defending the dignity of judges as representatives of God. Transitive means saving, reconciling, prospering, and making happy. The judge's decision ultimately becomes a universal salvation that is represented as a representative of God by prioritizing legal considerations for the common good. Thus, the transitive legal paradigm in judges' decisions will provide benefits for all parties, including judges, and the development of the law in the future. Keywords: Paradigm, Law, Consideration, Transitive, Judge

Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark Fahrizal S. Siagian; Andi Hakim Lubis; Nabila Afifah Salwa; Saied Firouzfar
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 1 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v10i1.1134

: This research was conducted to obtain an explanation of corruption eradication policies in Denmark and Indonesia. In addition, to find out the justice-based corruption eradication policy in a comparative study of Indonesia and Denmark. This research uses a normative juridical method with a literature study. Based on this, the required results are that corruption eradication policies in Indonesia and Denmark have significant differences. Denmark inserts corruption eradication provisions into each of its laws and regulations and uses a strict element of transparency in state financial management. Denmark utilizes social sanctions supported by the legal culture of its highly law-abiding society. Second, the policy reconstruction that can be used in Indonesia to eradicate corruption adopts the Danish policy. Namely, the anti-corruption agency with independent status integrates corruption eradication regulations into national legislation emphasizing strict sanctions and transparency of state financial management correlated with the wealth of state officials. The independence of the Corruption Eradication Commission is crucial. Applying Denmark’s mechanisms could lead to a breakthrough in corruption eradication in Indonesia.

Title

Found 51 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 51 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 51 Documents
Search