Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.442
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Integritas: Jurnal Antikorupsi Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu PROGRESIF: Jurnal Hukum Ilmu Hukum Prima Notaire Mulawarman Law Review Legalitas: Jurnal Hukum SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Law_Jurnal Jurnal Tunas Agraria Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Proceeding International Seminar of Islamic Studies Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Semarang Law Review Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUDGE: Jurnal Hukum Priviet Social Sciences Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Andalas Law Journal Acta Law Journal Law and Justice Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Mujaddid Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens Journal Juris Sinergi ULJLS Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Haqqiyyah: Journal of Islamic and Legal Studies
Andi Hakim Lubis
Universitas Medan Area
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Dynamics of Anti-Terrorism Regulation: A Comparative Study Between Indonesia, Malaysia and the United States: Dinamika Regulasi Anti-Terorisme: Studi Perbandingan Antara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat Anang Hendri Prayogo; Saragih, Geofani Milthree; Erdianto Effendi; Andi Hakim Lubis; Yuliana Yuliana
Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijctns.v4i2.25125

Abstract

This paper examines the dynamics of anti-terrorism regulations in Indonesia, Malaysia and the United States by comparing the legal frameworks and law enforcement mechanisms in each country. legal frameworks and law enforcement mechanisms that apply in each country. The purpose of this research is to analyse how each country shapes its anti-terrorism law as a response to national threats, while at the same time maintaining a balance of as a response to national threats, while at the same time maintaining the balance between state security and human rights protection. The main issues discussed include differences in legal approach, scope of state authority in counter-terrorism operations, as well as monitoring mechanism to prevent authority in counter-terrorism operations, as well as monitoring mechanism to prevent abuse of authority. abuse of authority. The method used is juridical method used is normative-comparative juridical by analysing statutory instruments, government policies, and institutional practices in the three countries. The results The results show that Indonesia emphasises procedural guarantees in its anti-terrorism law, Malaysia maintains a preventive detention model rooted in historical security doctrine. rooted in historical security doctrine, while the United States applies a layered a layered approach backed by extensive intelligence powers and judicial oversight. judicial oversight. In conclusion, although all three countries prioritise national security, their approaches reflect different security, their approaches reflect different legal traditions and political contexts. political context. Therefore, a balanced regulatory model should take into account effectiveness, constitutional accountability and protection of fundamental rights.
Pengembangan Nilai Karakter Melalui Pelatihan Peace Education pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Andi Hakim Lubis; Suryani Hardjo; Rahma Afwina; Beby Suryani Fitri; Beby Masitho Batubara; Irvandi; Kana Desen
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 02 (2024): EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan interaksi sosial di lingkungan sekolah, seperti komunikasi yang kurang santun dan potensi perundungan, menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi dan komunikasi asertif siswa melalui pelatihan peace education. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 14 september 2024 di SMK YPT Pangkalan Susu dengan melibatkan 60 siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis experiential learning melalui observasi awal, penyusunan modul pelatihan, pemberian pre-test, pelaksanaan pelatihan (ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan refleksi), serta evaluasi melalui post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor pada aspek pengelolaan emosi dan komunikasi asertif setelah pelatihan diberikan. Selain peningkatan secara kuantitatif, perubahan perilaku siswa juga terlihat dari interaksi yang lebih santun dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Dengan demikian, pelatihan peace education terbukti efektif sebagai upaya penguatan pendidikan karakter dan pembentukan budaya damai di lingkungan sekolah.
Penguatan Pemasaran UMKM Melalui Edukasi E-Commerce di Desa Patumbak I Taufik Siregar; Sri Hidayani; Anggreni Atmei Lubis; Muhammad Yamin Siregar; Andi Hakim Lubis; Ghazy Luthfi; Yunita
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 02 (2022): EDISI SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital menjadi kebutuhan penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Namun, keterbatasan literasi digital masih menjadi kendala utama dalam pemanfaatan e-commerce oleh pelaku usaha di tingkat desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan e-commerce sebagai strategi pemasaran digital. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Agustus 2022 di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dengan metode penyuluhan partisipatif, diskusi interaktif, dan simulasi praktik. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test terhadap 30 peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor dari 55% menjadi 88%, dengan kenaikan sebesar 33 poin. Perhitungan normalized gain sebesar 0,73 termasuk dalam kategori tinggi, yang menunjukkan efektivitas program dalam meningkatkan literasi digital peserta. Program ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas UMKM untuk beradaptasi dengan sistem pemasaran berbasis teknologi secara berkelanjutan.
Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Melalui Pendampingan Manajemen Sumber Daya Manusia Di Kelurahan Asam Kumbang Maswandi; Isnaini; Adam; Muhammad Citra Ramadhan; Andi Hakim Lubis; Agus Sugiyarso; Shinta Nikita
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 01 (2023): EDISI MARET 2023
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia (MSDM). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur Kelurahan Asam Kumbang terhadap konsep MSDM dan prinsip pelayanan publik. Kegiatan dilaksanakan pada 11 februari 2023 menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus. Evaluasi dilakukan terhadap 30 peserta menggunakan desain one-group pre-test dan post-test dengan instrumen skala Likert (1–5). Hasil menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor dari 3,10 pada pre-test menjadi 4,32 pada post-test. Nilai N-Gain sebesar 0,64 menunjukkan efektivitas pada kategori sedang menuju tinggi, dan uji paired t-test menunjukkan perbedaan yang signifikan (p < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur mengenai perencanaan SDM, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan. Selain peningkatan kuantitatif, kegiatan ini juga mendorong komitmen aparatur dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Model pengabdian berbasis evaluasi terukur ini dapat direkomendasikan sebagai pendekatan yang efektif dalam peningkatan kapasitas aparatur di tingkat kelurahan.
CRIMINAL POLICY IN HANDLING SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN BY THE PEMATANGSIANTAR RESORT POLICE Suhaira Marbun; Rizkan Zulyadi; Andi Hakim Lubis
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 3 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i3.6034

Abstract

Sexual violence against children is a very complex form of crime and has a long-term impact on the victim, both physically and psychologically. This study aims to analyze the comparison of legal regulations between sexual violence crimes and human trafficking crimes, evaluate the implementation of legal protection and criminal policies against sexual violence against children, and examine the countermeasures strategies carried out by the Pematangsiantar Resort Police. The method used is a normative juridical approach and a sociological juridical approach, by combining the study of laws and regulations and interviews with related parties. The results of the study show that although there are differences in characteristics between sexual violence and trafficking in persons, the two can be interrelated in the context of sexual exploitation of children. The Pematangsiantar Police have implemented criminal policies through preventive, repressive, and rehabilitative approaches. The strategies implemented include training investigators, provision of child-friendly spaces, and cross-sector collaboration with child protection institutions. Although there are still obstacles in terms of human resources and facilities, the efforts made show a strong commitment to providing legal protection for children as a vulnerable group. This research emphasizes the importance of criminal policies that are integrated with child protection approaches in order to provide comprehensive justice.
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN LAW NUMBER 41 OF 2014 CONCERNING ANIMAL HUSBANDRY AND HEALTH (STUDY AT THE DELI SERDANG REGENCY AGRICULTURE OFFICE) Tukijo Tukijo; Isnaini Isnaini; Andi Hakim Lubis
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 1 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i1.7372

Abstract

This research aims to analyze the application of criminal sanctions in Law Number 41 of 2014, which plays a crucial role in supporting national food security in the livestock and animal health sector. This law stipulates strict criminal sanctions for violations such as animal abuse, the slaughter of productive fe males, and the distribution of illegal animal products. However, its implementation in Deli Serdang Regency still faces obstacles, such as weak law enforcement, limited resources, and low public awareness. Based on these issues, the research questions are formulated as follows: First, are the criminal sanctions stipulated in Law Number 41 of 2014 effective in preventing violations in the animal health sector? Second, how are the criminal sanctions in Law Number 41 of 2014 concerning Livestock and Animal Health applied to violations in the livestock sector? And Third, what are the obstacles faced in the implementation of criminal sanctions in Law Number 41 of 2014, both in terms of law enforcement and socio-economic aspects of society? The method used in this study is empirical juridical with observation data collection, interviews and document studies, while data analysis uses descriptive analysis. This study found that although normatively Law No. 41/2014 regulates strict criminal sanctions (for example, Articles 86 and 87), its effectiveness in preventing violations in the field of animal health is not optimal. The application of criminal sanctions for violations in the livestock sector (for example, cultivation without a permit, use of non-standard feed, illegal slaughter) is also not consistent, often hampered by the complexity of technical and scientific evidence, as well as the tendency for case resolution to end in coaching or administrative sanctions. The main obstacles faced include the difficulty of proving technical criminal elements, limited human resource capacity (HR) of law enforcement officers in understanding aspects of livestock and animal health, lack of coordination between institutions, and limited facilities and infrastructure (for example, testing laboratories). From a socio-economic perspective, obstacles arise from low legal understanding and awareness among livestock businesses, particularly small-scale ones, as well as economic pressures that encourage them to ignore standards for the sake of profit.
The urgency of legal considerations in judges decisions on the implementation of Coerced Money (Dwangsom) Aldi Subhan Lubis; Revi Fauzi Putra Mina; Andi Hakim Lubis
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 7 (2025): July 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i7.599

Abstract

This study aims to determine whether the application of forced money (dwangsom) in a judge's decision is a coercive legal instrument to ensure voluntary implementation of a civil decision by the losing party. However, in practice, the absence of standard operating procedures and consistent legal considerations from judges in imposing or rejecting dwangsom create legal uncertainty. This study examines the urgency of rational, fair, and proportional legal considerations in every judge's decision related to the application of dwangsom. Normative legal research with a statutory, doctrinal, and case study approach was used. The results of the study indicate that the absence of explicit legislation regulations causes the judge to rely heavily on subjective interpretations, thereby reducing the effectiveness and coercive power of the decision. Therefore, a deep legal understanding and mature legal considerations are needed from judges when imposing dwangsom as a form of legal protection for parties with good intentions. This study also recommends judicial guidelines or regulatory updates to strengthen certainty and fairness in the application of dwangsom in civil courts.
Legal Certainty in the Determinant Application of Customary Law in Indonesian National Criminal Law Immanuel Joyson Benaya Manurung; Andi Hakim Lubis
Haqqiyyah: Journal of Islamic and Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2025): July
Publisher : PT ARFA DIGITAL TECHNOLOGY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65358/haqqiyyah.v1i1.2

Abstract

Customary criminal law is an integral part of Indonesia's legal heritage that has long been studied, from the thoughts of Snouck Hurgronje to Van Vollenhoven. Its recognition in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and its incorporation into the new Indonesian Penal Code (KUHP) mark significant steps toward developing a legal system that aligns more closely with Indonesia's social conditions while reducing dependence on colonial laws. However, this recognition also brings consequences, particularly concerning the formalization, requirements, and limitations imposed on customary law. This raises the question of whether customary criminal law will introduce a new dimension to the national legal system or create dualism in its application. This article will examine legal certainty following the implementation of customary criminal law in the Criminal Code and its impact on law enforcement processes in Indonesia.
Digital Justice dan Masa Depan Pertimbangan Hakim di Era Algoritma Andi, Andi Hakim Lubis
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2320

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem peradilan modern. Sistem peradilan yang sebelumnya bergantung pada proses manual kini beralih menuju peradilan yang berbasis data, teknologi, dan algoritma. Dalam konteks ini, digital justice tidak lagi dipahami hanya sebagai digitalisasi administrasi perkara, tetapi juga mencerminkan perubahan yang lebih mendasar, yaitu pergeseran cara hakim membentuk pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hakim sebagai human-centered justice dalam mewujudkan digital justice, menganalisis perubahan pertimbangan hakim dari model konvensional menuju model yang didukung algoritma, serta merumuskan rekonstruksi model pertimbangan hakim di era AI sebagai arah masa depan sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan transparansi dalam proses peradilan. Namun demikian, teknologi tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai penafsir hukum, penjaga nilai keadilan, dan pemberi legitimasi moral terhadap putusan. Oleh karena itu, masa depan digital justice tidak terletak pada dominasi algoritma, melainkan pada penguatan peran hakim sebagai pusat pertimbangan hukum yang tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif
Dwangsom sebagai Terobosan Hukum dalam Putusan Hakim: Upaya Mendorong Kepatuhan Terpidana Andi, Andi Hakim Lubis; Muazzul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dwangsom sebagai bentuk terobosan hukum dalam putusan hakim yang ditujukan untuk mendorong kepatuhan terpidana terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan putusan pidana seringkali tidak berjalan optimal, terutama ketika terpidana mengabaikan kewajiban seperti pembayaran restitusi, pengembalian kerugian, atau pelaksanaan tindakan tertentu. Instrumen pemidanaan konvensional, seperti pidana penjara dan pidana denda, belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya kewajiban tersebut secara efektif. Dalam konteks ini, dwangsom dipandang memiliki potensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana melalui pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-based enforcement). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap doktrin hukum, asas-asas hukum pidana, serta peran hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa dwangsom memiliki karakteristik sebagai tekanan psiko-ekonomis yang bersifat progresif, sehingga mampu mendorong terpidana untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan hakim. Penerapan dwangsom mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang menekankan pada kepatuhan dan pemulihan. Namun demikian, penerapan konsep ini memerlukan dasar normatif yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan tetap menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan dwangsom dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum yang lebih responsif dan efektif.
Co-Authors Abdul Hakim Siagian Adam Adawiyah, Rodiatun Agus Sugiyarso Anang Hendri Prayogo Anastasia Maria Teresa Andy Putra Namo Angelina Dewi Anggreni Atmei Lubis Beby Masitho Batubara Beby Suryani Fitri Bin Abdulsomad, Muhammat Faosan Dohae Dasanov, Auro Desi Monica Purba Erdianto Effendi Fahrizal S.Siagian Firouzfar, Saied Gatot Teguh Arifyanto Ghaniu Rezya Pratama Ghazy Luthfi Hasbi Simanjuntak, Mhd Immanuel Joyson Benaya Manurung Irvandi Isabela Saudur Br Siregar Isnaini Isnaini Isnaini Jonathan Dionsera Napitupulu Kana Desen Lubis, Aldi Subhan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Duma Indah Sari Lubis Lubis, Ikhsan Lukman Hakim Manurung, Immanuel Joyson B. Maria Theresia Tarigan Martha Sasea, Enny Maswandi Mhd Hasbi, Mhd Hasbi Mhd. Hasbi Muazzul M Muazzul, Muazzul Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Din Al Fajar Muhammad Yamin Siregar Nabila Afifah Salwa NIM. A1011141008, YULIANA Nindya Dhaneswara Purba, Rismanto J. Putra, Panca Sarjana Rahma Afwina Revi Fauzi Putra Mina Rismanto J. Purba Rizkan Zulyadi Saied Firouzfar Salwa, Nabila Afifah Saragih, Geofani Milthree Serimin Pinem Serimin Pinem Shinta Nikita Sigar P. Berutu Siregar, Taufik Siregar, Taufiq Sitompul, Ariman Sri Hidayani Suhaira Marbun Suryani Hardjo Taufik Siregar Tukijo Tukijo Tysennerick Berley Yoga Dharmawan, Aldy YUNITA