Claim Missing Document
Check
Articles

Rekonstruksi Hukum Cyber Notary Law Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Lubis, Ikhsan; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Notaire Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i1.64253

Abstract

Rekonstruksi hukum cyber notary law menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang dihadapi notaris dalam era digital, di mana peran notaris sebagai officium nobile dan officium trust sangat penting dalam menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana notaris dapat mengadaptasi teknologi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental profesi mereka. Melalui pendekatan yuridis dan filosofis, analisis dilakukan pada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mendasari praktik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme verifikasi digital dan lembaga pengawas independen dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik notaris. Notaris perlu mengintegrasikan teknologi seperti blockchain untuk memastikan keabsahan dan keamanan akta elektronik, dengan tetap mematuhi prinsip fiduciare dan fideliter. Rekomendasi ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan digital serta peningkatan kompetensi notaris di bidang teknologi.
Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum Manurung, Immanuel Joyson B.; Lubis, Andi Hakim
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adat criminal law, as an integral part of Indonesia’s legal system, is an indigenous legacy that is inseparable from the development of law in the country. In the effort to reform Indonesia’s criminal law and replace the colonial penal code, Adat criminal law has been incorporated into the new Criminal Code (KUHP) as a form of legalization and recognition of its existence. However, this regulation brings consequences for the continuity of customary criminal law itself, particularly concerning the formalization, requirements, and restrictions that are applied. This article examines the impact of the regulation of Adat criminal law in the new Criminal Code that will be implemented. The research employs a legal anthropology approach, part of an empirical methodology, to understand how societal behavior, customs, culture, and emotions in a diverse environment influence and are influenced by the surrounding legal culture. From the study conducted, it is concluded that although the primary goal of regulating customary criminal law in the new Criminal Code is to provide a legal foundation and protection for its application, these regulations may introduce restrictions that could potentially weaken the existence of Adat law. Therefore, a legal foundation is needed that not only acknowledges but also respects and protects Adat criminal law, allowing it to continue to live and develop according to its inherent norms, while still adhering to the nation’s and state’s philosophy.
New Paradigm of Applying Islamic Legal Principles in Contemporary Notary Practice in Indonesia Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Andalas Law Journal Vol 9 No 2 (2024): Andalas Law Journal
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/alj.v9i2.85

Abstract

This study explores the integration of Islamic legal principles into contemporary notarial practices in Indonesia, using a normative legal approach and qualitative methodology. It examines historical contributions, particularly from scholars such as Hilal ibn Yahya al-Bashri and Hajji Khalifah, who emphasized integrity, legal certainty, and ethical values in notarial law. The research investigates how these principles influence modern notarial roles under Law No. 2 of 2014. Findings highlight the importance of sharia compliance, ethics, and transparency in notarial duties, stressing that historical values remain essential for adapting to modern legal challenges.
Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dalam Dinamika Praperadilan di Indonesia Andi Hakim Lubis; Purba, Rismanto J.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1374

Abstract

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada prinsipnya telah merubah pola penetapan tersangka yang selama ini tanpa didahului pemeriksaan calon tersangka. Meskipun terminologi tersebut tidak dirumuskan secara jelas dalam KUHAP di Indonesia dan juga hanya termuat dalam ratio decendi Mejelis telah menimbulkan multitafsir dan perdebatan panjang dikalangan aparat penegak hukum maupun para ahli hukum. Sehingga terhadap hal yang demikian sering dijadikan alasan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam sidang praperadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni dengan cara meneliti kepustakaan terhadap teks hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil-hasil riset serta dokumen-dokumen hukum lain yang relevan dengan dinamika praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks penelitian ini terhadap ratio decidendi pemeriksaan calon tersangka akan digunakan interpretasi teleologis dan gramatikal sebagai pisau analisis. Terjadap frasa pemeriksaan calon tersangka berdasarkan interpretasi teleologis dimaksudkan antisipasi untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia dan potensi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Namun berdasarkan intrepetasi gramatikal, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Dampak pemeriksaan calon tersangka dalam penegakan hukum tentunya akan megahasilkan proses yang lebih berkualitas, akuntabel serta menghargai hak asasi manusia kedatipun dalam konteks tertentu dapat menggangu proses hukum untuk menekan angka kejahatan.
The Role of the Code of Ethics and Code of Conduct in Maintaining the Honor and Dignity of Judges Lubis, Andi Hakim; Zulyadi, Rizkan; Pinem, Serimin; Siagian, Fahrizal S.; Muazzul, Muazzul
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.4760

Abstract

The public has high expectations of judges and the judicial system, given that the judiciary is an institution authorized to decide cases and provide justice. However, in recent years, the public has been watching the behavior of judges and the quality of their decisions in adjudicating cases. Not a few judges' decisions invite criticism and cynicism, lead to public distrust, and form a considerable skepticism towards the judiciary. The research method used is normative legal research. This research is descriptive analytical. The data collection technique was carried out by means of literature study. The result of the research is that the role of ethical guidelines and judge behavior is needed in order to maintain and uphold the honor and dignity, as well as the behavior of judges. The code of ethics and behavior of judges is the core inherent in the profession of judges containing ethical and moral values, to realize a court that has good authority and dignity. Obstacles arise from within the judiciary itself, especially in relation to the lack of effective internal supervision, and the tendency to increase various forms of abuse of authority by judges. The implementation of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges must be carried out effectively without interference from various parties with interests. So as to be able to maintain the dignity, honor and nobility of the judicial profession.   Masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap hakim dan sistem peradilan, mengingat peradilan adalah lembaga yang berwenang untuk memutuskan perkara dan memberikan keadilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, publik mencermati perilaku hakim dan kualitas putusannya dalam mengadili perkara. Tidak sedikit putusan hakim yang mengundang kritik dan sinisme, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan membentuk skeptisisme yang cukup besar terhadap lembaga peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah peran pedoman etika dan perilaku hakim sangat diperlukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kode etik dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim yang mengandung nilai-nilai etika dan moral, untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa dan bermartabat. Hambatan muncul dari internal lembaga peradilan sendiri, terutama terkait dengan belum efektifnya pengawasan internal dan kecenderungan meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus dilakukan secara efektif tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga mampu menjaga keluhuran martabat, kehormatan dan keluhuran profesi hakim.
Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Adawiyah, Rodiatun; Lubis, Andi Hakim
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.401

Abstract

The recognition of indigenous community rights, particularly ulayat rights, within Indonesia’s national agrarian legal system faces significant regulatory and practical challenges. Although Article 18B(2) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) acknowledge ulayat rights, the lack of clear technical regulations creates legal uncertainty and frequently sparks agrarian conflicts between indigenous communities, the government, and private entities. This study aims to analyze the recognition of ulayat rights and the challenges of integrating customary law into the national agrarian legal framework. Utilizing a normative juridical method, this research examines relevant regulations and legal literature to identify regulatory gaps and propose ideal solutions for ulayat rights protection. The research results indicate that the absence of clear verification and registration mechanisms has hindered the protection of ulayat rights, caused legal uncertainty, and triggered agrarian conflicts, as seen in the case of Pulau Rempang. To deal with these problems, this research suggests creating a separate, open, and honest body to check ulayat rights along with a computerized system for registering these rights that takes into account local knowledge.   Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, ketiadaan peraturan teknis yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan sering memicu konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hak ulayat dan tantangan integrasi hukum adat dalam hukum agraria nasional. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang berlaku dan literatur hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta solusi ideal untuk perlindungan hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas telah menghambat perlindungan hak ulayat, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik agraria, seperti yang terlihat dalam kasus Pulau Rempang. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pembentukan badan independen untuk verifikasi hak ulayat yang bekerja secara transparan, serta sistem pendaftaran hak ulayat berbasis digital yang responsif terhadap kearifan lokal.
HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Lubis, Andi Hakim
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.10

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan reformasi legislatif signifikan dalam sektor kesehatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur terkait untuk mengidentifikasi perubahan dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU ini menyediakan arah baru dalam peningkatan standar pelayanan kesehatan, memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, dan meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam proses medis. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 membuka jalan cerah bagi masa depan tenaga kesehatan di Indonesia dengan mengarahkan pada praktik kesehatan yang lebih etis, adil, dan profesional. UU ini diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan keadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di seluruh negeri. Kata kunci: Undang-Undang Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Hak dan Kewajiban
Review of the Applicability of Advocate Immunity Rights in Indonesia : A Comparative Study with the Australian Solicitor Siagian, Fahrizal S.; Lubis , Andi Hakim; Firouzfar, Saied
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v1i1.16858

Abstract

Advocates are one part of the Law Enforcement Officers who have rights and obligations that must be obeyed by each party. Advocate Immunity Rights which is a right that states advocates cannot be prosecuted civilly or criminally in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense. Problems are how is the influence of legal sociology in supporting the professional duties of advocates? and how is the applicability of advocate immunity rights in accordance with the indonesian advocates law and the australian solicitor studied based on legal compliance theory? The purpose of this study is to answer the various problems of this research. Normative juridical method with a comparative study approach in Indonesia and Australia. The essential influence of legal sociology in supporting the professional duties of advocates is because advocates will be faced with diverse community cultures. Legal compliance theory of advocate immunity rights in accordance with Advocate Law Number 18 of 2003 is still often ignored by other law enforcement officials. Advocates are still often criminalized in carrying out professional duties, namely defending their clients, unlike in Australia which prioritizes immunity rights. This is a special concern for each of the law enforcement institution to respect each other, in order to create fair law enforcement
THE PROBLEMATICS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE EXECUTION OF ELECTORAL PENALTIES IN INDONESIA Lubis, Andi Hakim; Siagian, Fahrizal S.; Putra, Panca Sarjana; Firouzfar, Saied
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9358

Abstract

Crimes occur in many ways, one of them in the context of elections in Indonesia. The potential crimes perpetrated by political party supporters in various areas of Indonesia whose law enforcement is not working to the maximum is one of the problems. The problem in this study is first, how do legal provisions relate to law enforcement against electoral crimes in Indonesia? Secondly, the problem of law enforcement against electoral crimes in Indonesia? Third, reconstruction of law enforcement against electoral crimes in Indonesia? The aim of this research is to determine the regulation and legal analysis of the forms of crime black campaigns in accordance with the law. This research uses normative law research with secondary data and processes data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the first study are that the legal provisions for electoral offences in Indonesia are regulated in the Law Number 7 of 2017, Criminal Law, and the Law on Electronic Information and Transactions. (ITE). Second, that the Law Enforcement Problems Against Electoral Crimes in Indonesia, i.e. the inadequate application of criminal law in elections, constitutes an obstacle to the increase in the incidence of electoral crimes that have violated the Election Law Number 7 of 2017 and the Penal Code as well as the Information and Electronic Transaction Law. (ITE). Thirdly, it is expected that Indonesia will have a specialized agency that will strictly prosecute electoral criminals. Therefore, it can be concluded that electoral crimes are not maximized due to weak enforcement of electoral law.
The urgency of legal considerations in judges decisions on the implementation of Coerced Money (Dwangsom) Lubis, Aldi Subhan; Mina, Revi Fauzi Putra; Lubis, Andi Hakim
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 7 (2025): July 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i7.599

Abstract

This study aims to determine whether the application of forced money (dwangsom) in a judge's decision is a coercive legal instrument to ensure voluntary implementation of a civil decision by the losing party. However, in practice, the absence of standard operating procedures and consistent legal considerations from judges in imposing or rejecting dwangsom create legal uncertainty. This study examines the urgency of rational, fair, and proportional legal considerations in every judge's decision related to the application of dwangsom. Normative legal research with a statutory, doctrinal, and case study approach was used. The results of the study indicate that the absence of explicit legislation regulations causes the judge to rely heavily on subjective interpretations, thereby reducing the effectiveness and coercive power of the decision. Therefore, a deep legal understanding and mature legal considerations are needed from judges when imposing dwangsom as a form of legal protection for parties with good intentions. This study also recommends judicial guidelines or regulatory updates to strengthen certainty and fairness in the application of dwangsom in civil courts.