Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Journal of Humanity Jurnal Ilmiah Peuradeun Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum Indonesian Journal Of Law Studies
Almusawir, Almusawir
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA CAR FREE DAY BOULEVARD DI KOTA MAKASSAR A. Nadia Gelidiella Ashari; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum pengelola Car Free Day dalam menangani klaim penyewa tempat yang diklaim oleh pihak ketiga dan mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang dihadapi oleh pengelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan dideskripsikan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pengelola telah menerapkan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan terorganisasi, pelaksanaan tanggung jawab hukum masih terkendala oleh tidak adanya regulasi tertulis yang tegas dan mengikat, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Keadaan tersebut memicu ketidakpastian hukum dalam penyelesaian konflik, terutama pada kasus pengambilalihan lokasi oleh pihak ketiga tanpa prosedur resmi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyewa sah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan tertulis yang jelas dan penguatan fungsi pengawasan untuk memberikan kepastian hukum, memperkokoh posisi pengelola, serta mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang. The purpose of this research is to examine the implementation of the legal responsibilities of the Car Free Day organizers in addressing disputes involving tenants whose rented spaces are claimed by third parties, as well as to identify the legal challenges encountered by the organizers. The research method used is juridical-empirical with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and literature studies, and the findings are described. The result show that although the organizers have implemented a more structured, transparent, and organized management system, the fulfillment of their legal responsibilities remains constrained by the absence of clear and binding written regulations, as well as weak oversight mechanisms. This condition creates legal uncertainty in conflict resolution, particularly in cases where locations are taken over by third parties without following official procedures, potentially causing harm to legitimate tenants. Therefore, it is necessary to establish clear written regulations and strengthen supervisory functions to ensure legal certainty, reinforce the organizers’ legal standing, and prevent the recurrence of similar issues in the future.
PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Dita Natalia Patiung; Almusawir Almusawir; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8806

Abstract

Doktrin Piercing the Corporate Veil digunakan untuk menembus prinsip tanggung jawab terbatas. Perseroan Terbatas menganut prinsip pemisahan kepribadian hukum dan tanggung jawab terbatas yang melindungi direksi dalam pengurusan Perseroan. Perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak apabila Perseroan disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap pertanggungjawaban direksi dalam kasus PT Bank Global Internasional, Tbk, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019 serta menganalisis akibat dari penerapan doktrin Piering the Corporate Veil dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menembus tanggung jawab terbatas direksi karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melalui penyampaian informasi yang menyesatkan, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban. The Piercing the Corporate Veil doctrine is used to penetrate the principle of limited liability. Limited Liability Companies adhere to the principle of separation of legal personality and limited liability, which protects directors in managing the company. This protection is not absolute if the company is misused to commit unlawful acts. This study aims to analyze the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine to the liability of directors in the case of PT Bank Global Internasional, Tbk, based on Supreme Court Decision Number 863/PK/Pdt/2019 and analyze the consequences of the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine in that decision. This study uses a normative legal research method with a statutory and case-based approach. The results show that the Supreme Court penetrated the limited liability of directors because they were proven to have comitted unlawful acts through the provision of misleading information, thus making the directors accoutable
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI SULAWESI SELATAN Nurul Zhal Zhabila Rizqi Puti; Yulia A. Hasan; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap anak perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta telaah dokumen penanganan kasus, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta kebijakan institusional terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif mencakup sosialisasi hukum, kampanye pencegahan kekerasan seksual, optimalisasi fungsi Unit PPA, serta patroli ruang digital untuk mencegah eksploitasi anak. Upaya represif diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, penyidikan berbasis keadilan anak, perlindungan identitas korban, penyediaan bantuan hukum, serta layanan medis dan rehabilitasi psikososial sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi hambatan signifikan. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia penyidik, minimnya anggaran, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti konselor profesional dan rumah aman. Hambatan eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, lemahnya dukungan pemerintah daerah, serta kerangka regulasi yang belum secara komprehensif mengatur hak anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. This study aims to analyze the forms of legal protection provided by the South Sulawesi Regional Police to female child victims of sexual violence and to identify the factors that hinder its implementation. The research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (WCPU) and documentation of case handling, while secondary data were obtained from legislation, academic literature, and institutional policy documents related to child protection. The findings indicate that legal protection is implemented through preventive and repressive measures. Preventive efforts include legal education, anti–sexual violence campaigns, strengthening the operational structure of WCPU, and cyber surveillance to prevent online sexual exploitation. Repressive measures include receiving reports, child-sensitive investigation procedures, identity protection, provision of legal assistance, and access to medical services and psychosocial rehabilitation, in accordance with existing regulations. However, implementing legal protection faces several obstacles. Internal challenges include a limited number of trained investigators, insufficient budget allocation, and the unavailability of professional counselors and safe houses. External barriers include low legal awareness among the community, persistent social stigma toward victims, limited involvement of local government and support institutions, and regulatory frameworks that do not yet comprehensively address the specific rights of female child victims of sexual violence. Therefore, regulatory refinement, capacity building for law enforcement personnel, and strengthened inter-agency coordination are necessary to establish a more effective, responsive, and equitable legal protection system for child victims of sexual violence.
ANALISIS HUKUM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SULAWESI BARAT Nurhikma Hasnur; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara efektivitas pelayanan publik dan penerapan norma hukum yang mengatur proses administrasi SIM sebagai bentuk pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi perundang-undangan, telaah literatur, dan wawancara mendalam dengan informan yang meliputi petugas kepolisian serta masyarakat pemohon SIM. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan fakta lapangan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan SIM di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat secara normatif telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Pelaksanaan pelayanan meliputi tahapan verifikasi identitas, pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikologis, serta uji teori dan praktik. Namun demikian, ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan sistem teknologi informasi, ketidakefisienan prosedur administratif, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik percaloan dan diskriminasi layanan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pelayanan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengawasan internal untuk mewujudkan pelayanan SIM yang profesional, transparan, dan akuntabel. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of Driver's License (SIM) issuance services within the West Sulawesi Regional Police's jurisdiction and to identify the various obstacles encountered in its implementation. The study focuses on the relationship between the effectiveness of public services and the application of legal norms governing the SIM administration process to ensure fair and transparent public services. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through legislative studies, literature reviews, and in-depth interviews with informants, including police officers and SIM applicants. Informants were selected using a purposive sampling technique, and data analysis was conducted qualitatively by interpreting field observations in accordance with applicable legal norms. The results of the study indicate that SIM issuance services within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police have been normatively adjusted to the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Regulation of the Chief of Police Number 9 of 2012 concerning Driver's Licenses. Service implementation includes stages of identity verification, physical and psychological health examinations, and theory and practical tests. However, several obstacles were identified, including limited facilities and infrastructure, disruptions to information technology systems, inefficient administrative procedures, and weak oversight of brokering and discriminatory practices. These obstacles indicate a gap between regulations and implementation, potentially undermining public trust in police public services. Therefore, strengthening service governance through regulatory reform, increasing human resource capacity, and optimizing internal oversight systems is necessary to ensure professional, transparent, and accountable driver's license (SIM) services.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GOWA Alamsyah Alamsyah; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan diskresi kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Satuan Lalu Lintas Polres Gowa serta didukung oleh studi kepustakaan dan observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui pemberian teguran, mediasi pada kasus tertentu, serta penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Pelaksanaan diskresi didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kepentingan umum, dan kondisi faktual di lapangan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diskresi belum optimal karena masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi diskresi kepolisian dan aturan lalu lintas. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan diskresi, yaitu faktor internal berupa keterbatasan personel, sarana dan prasarana, anggaran, serta kendala pembuktian, dan faktor eksternal berupa persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung tertib berlalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gowa telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dukungan kelembagaan serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat. This research aims to analyze the implementation of police discretion in resolving traffic violations and to identify the factors that hinder the application of police discretion within the jurisdiction of the Gowa Resort Police. This research employed a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with personnel of the Traffic Unit of the Gowa Resort Police, supported by literature review and field observations. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that police discretion in resolving traffic violations is implemented through verbal warnings, mediation in certain cases, and the imposition of sanctions according to the severity of the violation. The exercise of discretion is based on legal authority granted by statutory regulations while taking into account public interest, utility, and factual conditions in the field. However, the implementation of police discretion has not yet been fully effective due to the limited public understanding of both traffic regulations and the function of police discretion. In addition, several obstacles were identified, including internal factors such as limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, budget constraints, and difficulties in obtaining evidence. External factors include negative public perceptions of police performance, low levels of legal awareness, and socio-cultural attitudes that do not fully support traffic compliance. This study concludes that the implementation of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Resort Police has been carried out in accordance with the applicable legal framework. This research concludes that the exercise of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Police has been carried out in accordance with applicable legal authority; however, its effectiveness still requires strengthened institutional support and improved public legal awareness.
Co-Authors A. Nadia Gelidiella Ashari Abdul Karim Abdul Samad Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Ade Putra F Sumbara Ahmad Makkaraeng Alamsyah Alamsyah Andi Tira, Andi Angraini K, Novita Anugrah Isa, Fadhil Arham, Andi Taufik Arman Arman Baso Madiong Basri Oner Dahlan, Syahadat Dita Natalia Patiung Dwi Handoyo, Nanda Fadhil, Andi Muh. Fajria Utami Fulana, Feri Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Hasyim, Harianti Herlinawan, Iwan Yudi Imam S Mansyur Juliati kamsilaniah, Kamsilaniah Leemann, Bryan Lessy, Patrialis Akbar Mahindar, Juwita Eka Marwah Marwah Muhammad Arief Wiratama Muhammad Rusli Nirmala Nirmala Nurbaity, A. Nurhikma Hasnur Nurul Zhal Zhabila Rizqi Puti Oktaviana Basongan Rachmat Eka Purnama Rahimuddin, Rahimuddin Ruslan Renggong S. Mansyur, Imam Sadar, Aprillia Salamba, Yogistry Pakita Siku, Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Stakhis, Handriwan Suci Tri Handayani Sukamto, Sri Suryani Tallulisu, Quinet Amanda Tasya Ramadani Jalil Yulia A. Hasan Zahwa R., Chaerunisa Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli