Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Journal of Humanity Jurnal Ilmiah Peuradeun Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum Indonesian Journal Of Law Studies
Almusawir, Almusawir
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN OBJEK WISATA DI TORAJA UTARA Salamba, Yogistry Pakita; Siku, Salam; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5922

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan sanksi pidana dan hambatan dalam mengembangkan objek pariwisata di Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis data primer sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Toraja Utara dalam menerapkan sanksi belum dapat diterapkan karena sebagian bahkan seluruh objek wisata di Toraja Utara masih dikelola pihak yayasan atau keluarga, Hambatan penerapan sanksi karena anggaran yang lambat bahkan tidak ada, dan kurangnya sarana prasarana sehingga tidak menjangkau setiap pelanggaran Perda yang ada di Toraja Utara. Pemerintah Daerah perlu kerjasama dengan pemilik yayasan objek wisata agar terjadi keamanan yang baik sehingga mengurangi pelanggaran Perda terhadap pelaku pengrusakan objek wisata. The research aims to describe and determine the application of criminal sanctions and barriers in developing tourism objects in North Toraja. This study uses a qualitative descriptive approach with secondary primary data types obtained from literature and interview studies. The results of this study explained that North Toraja in applying sanctions can not be applied because some even the whole tourist attraction in North Toraja still managed by the foundation or family, barriers to application of sanctions due to slow budget Not even exist, and lack of infrastructures so as not to reach any violations of Perda that exist in North Toraja. The local government needs to cooperate with the owner of the tourism object in order to make good security, thus reducing Perda violations against the perpetrators of tourism objects.
PELAKSANAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DI MAKASSAR Dahlan, Syahadat; Hasan, Yulia A.; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6075

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi pelindungan data pribadi nasabah di lingkungan PT Bank Mega, Tbk Makassar dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni proses identifikasi dan verifikasi data, pemrosesan data, serta pengamanan data pribadi nasabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode normatif empiris, penelitian ini menggambarkan praktik aktual yang dijalankan oleh lembaga perbankan, serta hambatan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan data dilakukan secara sistematis melalui prosedur operasional yang merujuk pada regulasi perbankan dan standar internal, seperti mekanisme verifikasi berlapis menggunakan alat ABAKA dan formulir persetujuan pemrosesan data. Meskipun terdapat upaya peningkatan perlindungan data, hambatan tetap muncul, antara lain keterbatasan pengetahuan dan integritas karyawan, serta kejahatan siber dari pihak luar yang berupaya membobol sistem keamanan data. Dalam praktiknya, bank telah menetapkan protokol mitigasi seperti pelatihan internal, pembaruan sistem, dan pemeliharaan data berdasarkan klasifikasi risiko nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan data pribadi memerlukan sinergi antara regulasi yang komprehensif dan pelaksanaan teknis yang berkelanjutan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan teknologi digital. This study discusses the implementation of customer personal data protection in PT Bank Mega, Tbk Makassar by emphasizing three main aspects, namely the data identification and verification process, data processing, and securing customer personal data. Using a qualitative approach and empirical normative methods, this study describes the actual practices carried out by banking institutions, as well as the obstacles faced both internally and externally. The results show that the implementation of data protection is carried out systematically through operational procedures that refer to banking regulations and internal standards, such as a layered verification mechanism using the ABAKA tool and a data processing consent form. Despite efforts to improve data protection, obstacles still arise, including limited employee knowledge and integrity, as well as cybercrime from external parties trying to break into the data security system. In practice, the bank has established mitigation protocols such as internal training, system updates, and data maintenance based on customer risk classification. This study concludes that personal data protection requires synergy between comprehensive regulations and ongoing technical implementation, as well as human resource readiness in facing the challenges of digital technology.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DI KOTA MAKASSAR Arham, Andi Taufik; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6082

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan data pribadi nasabah pada Bank BRI Kanwil Makassar dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik perlindungan data dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isu perlindungan data pribadi semakin relevan di era digital karena meningkatnya ancaman kebocoran informasi dan penyalahgunaan data nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak internal bank. Hasil temuan menunjukkan bahwa Bank BRI telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti transparansi dalam pengumpulan data, penyampaian tujuan penggunaan data, serta sistem keamanan digital yang canggih. Namun demikian, pelaksanaan di tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan pemahaman karyawan, kompleksitas sistem teknologi, dan rendahnya literasi digital nasabah. Faktor internal dan eksternal menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, termasuk belum optimalnya pengawasan terhadap pihak ketiga serta kurangnya kesadaran nasabah dalam menjaga informasi pribadi. Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh Bank BRI meliputi pelatihan internal, penguatan infrastruktur teknologi, dan penyederhanaan sistem operasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum dan edukasi publik sebagai bagian dari ekosistem perlindungan data yang berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis dalam pembentukan kebijakan perlindungan data di sektor perbankan. This study investigates the implementation of personal data protection for customers at Bank BRI Regional Office Makassar, aiming to assess the alignment between practical applications and the applicable legal framework. The issue of personal data protection has gained urgency in the digital era, with increasing threats of data breaches and misuse by unauthorized parties. The research method employed is empirical juridical, combining normative analysis of relevant legislation with empirical data collected through interviews with internal bank departments. The findings indicate that Bank BRI has introduced several policies, including transparent data collection processes, clear communication of data usage purposes, and robust digital security systems. However, the implementation at the operational level still encounters several challenges, including employee knowledge gaps, technological complexity, and low digital literacy among customers. Both internal and external factors hinder the effectiveness of the current system, such as inconsistent compliance across units, limited supervision of third-party data processors, and lack of customer awareness in protecting personal information. Mitigation efforts include internal training programs, upgrades in technology infrastructure, and streamlined operational procedures. This research emphasizes the need for strengthening legal frameworks and enhancing public education as integral parts of a sustainable data protection ecosystem. The findings are expected to contribute to strategic policy development in the banking sector.
Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law Zubaedah, Siti; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v11i1.777

Abstract

This research aimed to analyze the implementation of diversion in the investigation process, prosecution, and court examination of children in conflict with the law. Four police sectors (Biringkanaya police sector, Tamalanrea police sector, Tallo police sector, and Mariso police sector) have been chosen, including the state prosecutor’s office and district court of Makassar cases in 2015. This research was carried out through document searches and interviews with investigators, public prosecutors, and judges. The result showed that the diversion had been applied to every step of the investigation, prosecution, and court examination, but the achievement and implementation could have been more optimal. Overall data from the four police sectors showed that during 2015 there were 74 (seventy-four) cases of children conflicting with the law, and 7 (seven) cases had succeeded in reaching a diversion agreement (9.46%). Public prosecutors had sought diversion at the level of examination at the prosecutor’s office, but no agreement was reached. In the Makassar District Court in 2015, 223 (two hundred twenty-three) cases and 24 (twenty-four) went through the diversion agreement.
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PELANGGARAN JAM KERJA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN Herlinawan, Iwan Yudi; Hasan, Yulia A.; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4520

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan telah dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 pasal 4 huruf f dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021, terutama terkait dengan pemotongan tunjangan dan akumulasi ketidakhadiran pada tahap hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan belum berjalan secara efektif yang ditunjukan masih ada pegawai melakukan pelanggaran dan terdapat pegawai yang melakukannya secara berulang serta tidak merasakan dampak atas pembelajaran dan pembinaan yang telah dilakukan. Penerapan hukuman belum efektif karena: (a) faktor sanksi dan hukuman, (b) penegakan hukuman disiplin, (c) sarana pengawasan dan monitoring dan (d) faktor individu pegawai dan masyarakat. This research aims to determine the application of disciplinary sanctions for violations of the working hours of Civil Servants (PNS) at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi.  The research method used is Empirical Normative Legal research. The results of the research show that the application of disciplinary sanctions for violations of civil servant working hours discipline at at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi has been carried out under the provisions of applicable laws and regulations, namely Government Regulations 94 of 2021 article 4 letter f and Minister of Finance Regulation Number 221/PMK.01/2021, especially related to deductions. allowances and accumulated absences which are at the stage of light, medium, and heavy disciplinary penalties. The application of disciplinary sanctions to civil servants who violate working hours provisions at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi has not been implemented effectively, as shown by the fact that there are still employees committing violations and there are employees who do it repeatedly and do not feel the impact of the learning and coaching that has been carried out. The application of punishment has not been effective because (a) sanctions and punishment factors, (b) enforcement of disciplinary penalties, (c) means of supervision and monitoring, and (d) individual employee and community factors.
THE ROLE OF CUSTOMARY LAW IN SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SOUTH SULAWESI Madiong, Baso; Karim, Abdul; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v2i2.49

Abstract

Pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena keragaman budaya dan kondisi geografis, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat dan menganalisis implementasi hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan kajian hukum primer dan sekunder untuk mencari jawaban atas penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi hak adat masyarakat adat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan penyerahan tanah oleh pemerintah bersama masyarakat adat berdasarkan kesepakatan antar masyarakat adat dan peraturan yang berlaku. Dalam pembangunan infrastruktur suatu kawasan memerlukan sumber daya alam baik berupa tanah maupun hutan, tentunya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terkadang masuk ke dalam kawasan hutan adat dan tanah adat sehingga menimbulkan konflik yang semakin tajam, apalagi masyarakat adat telah menerima hak negara atau hak milik. pengakuan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
LEGAL STRENGTHENING OF LOCAL CULTURE-BASED COPYRIGHT ASSETS TO SUPPORT ENTREPRENEURSHIP IN THE TOURISM INDUSTRY Makkawaru, Zulkifli; Kamsilaniah, Kamsilaniah; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v2i2.52

Abstract

This research aims to analyze the legal legitimacy of ownership and control of culturally traditional assets in Indonesia, which drive the economicization of cultural wealth through the national tourism industry. Legal weaknesses impede recognition and support to promote the economicization of these cultural assets. The research begins with a review of regulations and policy documentation to understand the philosophical and sociological foundations of the regulation of cultural copyright ownership. The study also examines theoretical aspects of the implementation of the law.Field research is conducted through a series of in-depth interviews with experts and practitioners, both legal professionals and music industry practitioners, collecting data on public understanding through questionnaires. Field data is analyzed quantitatively, while document data and doctrinal studies are analyzed qualitatively.The results of the research indicate a low awareness of locally-based cultural intellectual wealth, as evidenced by the weak appreciation of society, including local governments, in inventorying and registering communal intellectual property assets. The subsequent effect is the weakness in optimizing the commercial value of communal intellectual property, especially in the cultural tourism sector.
Communal Intellectual Property Rights and Creative Industry Development Through Integration Patterns Zulkifli Zulkifli; Almusawir Almusawir; Andi Tira
Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v41i3.46980

Abstract

Traditional communal intellectual property systems face significant limitations that restrict their economic potential, primarily due to inadequate documentation frameworks and weak ownership security. Simultaneously, creative industries struggle to effectively leverage communal intellectual property resources for innovation, limiting the sustainable economic benefits that could be shared by both traditional communities and creative sector actors. This study examines the potential synergies between communal intellectual property frameworks and creative industry development, aiming to preserve cultural authenticity while promoting economic viability for stakeholders. Using a qualitative research approach, data were collected through literature reviews and structured interviews with key stakeholders in South Sulawesi Province. Findings reveal critical gaps in current communal intellectual property documentation and legal recognition, which hinder effective utilization of cultural assets for economic purposes. Creative industry actors demonstrated strong interest in integrating communal intellectual property but were constrained by the lack of formal legal frameworks, standardized documentation, and collaborative mechanisms. Barriers identified include inefficient intellectual property registration processes and limited community engagement protocols, which weaken equitable benefit-sharing. Nevertheless, successful integration models were observed where communities retained cultural control while enabling structured access for creative industries through cooperative partnerships. The study concludes that legal reforms, standardized documentation, and inclusive governance are essential to foster sustainable communal intellectual property-creative industry collaboration, offering a viable pathway to enhance cultural preservation and drive economic growth in both sectors.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP SENGKETA MEREK AKIBAT TINDAKAN PASSING OFF Fajria Utami; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek akibat tindakan passing off pada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Makassar serta mengkaji akibat hukum dari penolakan tuntutan ganti rugi terhadap pihak tergugat dalam perkara tersebut. Passing off merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan menggunakan nama, simbol, atau unsur tertentu yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen dalam aktivitas perdagangan. Fenomena passing off menunjukkan bahwa perkembangan persaingan usaha modern tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan reputasi usaha bagi pemilik merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui analisis putusan dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan merek dan passing off. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai merek “Osakafom” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Osaka” karena adanya kesamaan unsur dominan, bunyi ucapan, dan penggunaan dalam kelas barang yang sama sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan adanya pelanggaran merek, namun menolak tuntutan ganti rugi karena penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara konkret dan terukur sesuai ketentuan hukum acara perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual dan menjadi bahan evaluasi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. This study aims to analyze the judges’ considerations in deciding trademark disputes arising from passing off actions in the Makassar Commercial Court Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Makassar and to examine the legal consequences of rejecting compensation claims against the defendant in the case. Passing off is a form of unfair business competition carried out by using names, symbols, or certain elements that have substantial similarities with another party’s trademark, thereby potentially causing consumer confusion in commercial activities. The phenomenon of passing off indicates that the development of modern business competition not only results in violations of trademark rights but also causes economic losses and damage to business reputation for registered trademark owners. This study employed a normative legal research method with a case study approach toward commercial court decisions. The research data consisted of primary data obtained through decision analysis and interviews, as well as secondary data obtained through literature studies in the form of books, scientific journals, and statutory regulations related to trademark protection and passing off. Data analysis was conducted qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on legal facts obtained during the research process. The findings indicate that the judges considered the trademark “Osakafom” to have substantial similarities with the trademark “Osaka” due to similarities in dominant elements, pronunciation, and use within the same class of goods, thereby potentially causing consumer confusion. The judges partially granted the plaintiff’s claim by declaring the existence of trademark infringement but rejected the compensation claim because the plaintiff failed to prove concrete and measurable losses in accordance with civil procedural law provisions. This study is expected to contribute to the development of intellectual property law and serve as evaluation material in strengthening legal protection for trademarks in Indonesia.
TANGGUNG JAWAB KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS MALPRAKTIK DI KOTA MAKASSAR Oktaviana Basongan; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8787

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi oleh Klinik Belle Beauty Care Makassar. Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, pelaksanaan ganti rugi masih terhambat oleh kesulitan pembuktian, kurangnya pemahaman pasien terhadap haknya, proses hukum yang panjang dan mahal, serta ketidakpatuhan klinik terhadap standar operasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kepatuhan klinik, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar perlindungan hukum bagi pasien dapat berjalan secara optimal dan hak-hak korban malpraktik dapat terpenuhi secara adil. This research was conducted o analyze the implementation of legal responsibility for malpractice actions and identify the inhibiting factors in the compensation process by Belle Beauty Care Clinic Makassar. Using a normative juridical approach and case study method, data were collected through literature review, interviews, and analysis of court decisions. The findings reveal that legal responsibility is clearly regulated under the Health Law, Medical Practice Law, and Minister of Health Regulations. However, the implementation of compensation remains hindered by difficulties in proving malpractice, patients’ lack of understanding of their rights, lengthy and costly legal processes, and the clinic’s non-compliance with operational standards. To address these obstacles, it is necessary to improve clinic compliance, strengthen supervision, and provide legal education to the public. These efforts are essential to ensure optimal legal protection for patients and to guarantee that the rights of malpractice victims are fulfilled fairly.
Co-Authors A. Nadia Gelidiella Ashari Abdul Karim Abdul Samad Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Ade Putra F Sumbara Ahmad Makkaraeng Alamsyah Alamsyah Andi Tira, Andi Angraini K, Novita Anugrah Isa, Fadhil Arham, Andi Taufik Arman Arman Baso Madiong Basri Oner Dahlan, Syahadat Dita Natalia Patiung Dwi Handoyo, Nanda Fadhil, Andi Muh. Fajria Utami Fulana, Feri Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Hasyim, Harianti Herlinawan, Iwan Yudi Imam S Mansyur Juliati kamsilaniah, Kamsilaniah Leemann, Bryan Lessy, Patrialis Akbar Mahindar, Juwita Eka Marwah Marwah Muhammad Arief Wiratama Muhammad Rusli Nirmala Nirmala Nurbaity, A. Nurhikma Hasnur Nurul Zhal Zhabila Rizqi Puti Oktaviana Basongan Rachmat Eka Purnama Rahimuddin, Rahimuddin Ruslan Renggong S. Mansyur, Imam Sadar, Aprillia Salamba, Yogistry Pakita Siku, Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Stakhis, Handriwan Suci Tri Handayani Sukamto, Sri Suryani Tallulisu, Quinet Amanda Tasya Ramadani Jalil Yulia A. Hasan Zahwa R., Chaerunisa Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli