Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.904
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Veteran Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal of Research and Community Service Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Comprehensive Science DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Ulil Albab Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Yusuf, Hudi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Ayu Maysela, Vira; Yusuf, Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1235

Abstract

Penggunaan senjata tajam masih marak terjadi di masyarakat kendatipun sudah ada undang-undang yang mengatur secara tegas tindakan tersebut. Karenanya perlu ada upaya penegakan hukum secara tegas supaya undang-undang ini berlaku tegas di masyarakat. Namun, rupanya tegas undang-undang rupanya tidak selalu sejalan dengan proses peradilan terdakwa sebagai contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini berupaya menganalisis putusan tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian fakta yuridis dan dakwaan serta putusan sebagaimana sudah diatur dalam perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach, suatu studi perundangan-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan meliputi undang-undang serta pustaka yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekeliruan yang menyebabkan ringannya hukuman bagi terdakwa dalam putusan tersebut. Tindakan terdakwa yang semestinya dapat didakwa dengan Dakwa Kumulatif sebaliknya didakwa dengan Dakwaan Tunggal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan yang bersumber awal dari kekeliruan jaksa penuntut umum. Penuntut umum keliru telah menjatuhkan Dakwaan Tunggal kepada terdakwa sebatas dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 Tahun 1951.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian Riauza Soediro, Herdy Abdullah; Yusuf, Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1258

Abstract

Belakangan ini, telah sering banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya adalah Tindak Pidana Penadahan. Tujuan studi ini untuk mengkaji tindak pidana penadahan yang artinya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menyimpan, barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Ini yang memudahkan para pelaku kejahatan lain untuk mudah menyalurkan barang hasil kejatannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara library reseach dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Analisa Penulis dalam Putusan No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Tentang Tindak Pidana Penadahan pada Kendaraan Bermotor di anggap kurang tepat karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim masih dirasa meringankan terdakwa karena tidak sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan regulasi hukum terkait tindak pidana penadahan di Indonesia, yang termasuk dalam perbuatan yang menyerang kepentingan orang lain terhadap harta benda atau kekayaan.
Analisis terhadap Implementasi Hukum Dagang Internasional dalam Perdagangan Indonesia Studi Kasus pada Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-China Rama Yanti; Yusuf, Hudi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i1.36

Abstract

The ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) has posed significant challenges, benefits, and impacts on Indonesia's trade. In terms of challenges, the implementation of ACFTA has introduced several obstacles, including intensified competition with imported products from China, which could threaten certain domestic industry sectors. The use of qualitative methods is relevant because of its focus on gaining a deep understanding of the implementation of international trade law in Indonesia, using ACFTA as a case study. The objective of this research is to understand how the implementation of International Trade Law, particularly in the context of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), influences Indonesia's trade policies. The outcomes of this research are strategic steps needed to maximize the benefits of free trade with ASEAN and China while safeguarding domestic industry interests. Successful regional economic integration will bring significant economic benefits to all involved parties and strengthen economic cooperation in Southeast Asia.
ANALISIS KASUS PT DUTA PALMA GROUP YANG MELIBATKAN PEJABAT DAERAH DALAM PERIZINAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN Maulana, Risqi; Nur Fauziah, Aulia; Yusuf, Hudi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia yang secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peranan krusial sebagai institusi utama dalam upaya memerangi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Salah satu pola korupsi yang umum adalah transfer ilegal dana dari entitas korporasi kepada pejabat publik, khususnya yang terjadi di sektor sumber daya alam. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis secara komprehensif strategi investigasi dan proses penegakan hukum dalam kasus-kasus transfer dana terlarang dari perusahaan kepada aparatur negara. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus tertentu, yaitu kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group dan para pejabat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian pustaka, mencakup analisis mendalam terhadap laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen relevan lainnya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola kejahatan, peran aktor yang terlibat, dan menguraikan proses korupsi secara sistematis. Studi kasus PT Duta Palma Group, yang terkait dengan penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar tanpa izin di kawasan hutan (antara tahun 2003 hingga 2022), mengindikasikan adanya modus korupsi berskala besar. Pejabat negara, seperti mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, terbukti mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan secara melanggar hukum kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan PT Duta Palma Group. Pelanggaran ini menimbulkan kerugian negara yang luar biasa, diperkirakan mencapai sekitar Rp 78 Triliun, dan melibatkan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang (TPPU). Meskipun terdapat upaya pembelaan hukum, pengadilan akhirnya menetapkan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi dan TPPU. Praktik korupsi berupa aliran dana perusahaan yang difasilitasi oleh izin ilegal, seperti yang tercermin dalam studi kasus ini, merupakan ancaman berat bagi stabilitas keuangan, perekonomian nasional, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat, khususnya melalui penerapan efektif pasal TPPU, agar aset hasil kejahatan dapat dilacak dan disita secara maksimal. Corruption is an extraordinary crime in Indonesia that significantly hinders economic growth and undermines public trust in the government system. The Corruption Eradication Commission (KPK) plays a crucial role as the main institution in combating and improving the effectiveness of eradicating Corruption Crimes (TPK). One common pattern of corruption is the illegal transfer of funds from corporate entities to public officials, especially in the natural resources sector. The main objective of this study is to comprehensively analyze the investigation strategies and law enforcement processes in cases of illegal fund transfers from companies to state officials. The methodological approach used is qualitative research with a focus on specific case studies, namely corruption cases involving PT Duta Palma Group and officials. Data collection was carried out through documentation and literature review, including in-depth analysis of financial reports, transaction evidence, and other relevant documents. Furthermore, the data was analyzed descriptively to identify crime patterns, the roles of the actors involved, and to systematically describe the corruption process. The case study of PT Duta Palma Group, which is related to the illegal seizure of 37,095 hectares of palm oil land without permission in a forest area (between 2003 and 2022), indicates a large-scale corruption scheme. State officials, such as the former Regent of Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, were proven to have issued location permits and plantation business permits illegally to companies under PT Duta Palma Group. These violations caused extraordinary losses to the state, estimated at around Rp 78 trillion, and involved criminal acts of corruption and money laundering. Despite legal defenses, the court ultimately found the defendants guilty of criminal acts of corruption and money laundering. Corruption practices in the form of corporate fund flows facilitated by illegal permits, as reflected in this case study, pose a serious threat to financial stability, the national economy, and environmental sustainability. Therefore, law enforcement needs to be strengthened, particularly through the effective implementation of the Anti-Money Laundering Law, so that assets derived from crime can be traced and confiscated to the maximum extent possible.
Dampak Buruk atas Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia Ramadhani, Prasya Putri; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17815737

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has wide–ranging impacts on national development. This study aims to analyze the elements of corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, the factors contributing to the rise of corruption cases, and strategies for combating them. The research employs a literature study method involving legislation, court decisions, and previous studies. The analysis shows that corruption is caused by weak integrity among officials, ineffective supervisory systems, and a permissive culture. Combating corruption requires repressive, preventive, and systemic approaches through bureaucratic reform. Corruption in Indonesia is no longer a new legal problem for the state, as corruption has existed for thousands of years in both developed and developing countries, including Indonesia. The Anti-Corruption Law stipulates that individuals who commit corruption must compensate for state losses due to the economic and social impacts inflicted on state finances. Over time, increasing prison sentences for corruptors is expected to create a deterrent effect, thereby reducing corruption crimes.
Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 Jo. Putusan PK Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025) Mason, George; Yusuf, Hudi
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Januari 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18288586

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya menuntut konsistensi dan kepastian hukum. Tindak pidana korupsi di indonesia juga masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan, mencederai keadilan sosial, dan melehmahkan supremasi hukum. Tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi antara lain, kurangnya kepercayaan kepada penegak hukum, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di indonesia di pengadilan oleh hakim memprioritaskan pemenuhan tindakan hukum formal. Tidak adanya keputusan hakim yang merupakan simbol ketegasan dalam memberantas korupsi. Kesadaran akan dampak korupsi masih belum jelas dan kurang dipahami oleh masyarakat serta perang melawan korupsi masih sebatas wacana politik atau hiburan bagi masyarakat. Dalam praktik peradilan, tidak jarang terjadi perbedaan putusan terhadap perkara yang sama, seperti adanya putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terlihat pada penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pemidanaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan penilaian hakim terhadap pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara. Putusan pemidanaan menilai unsur-unsur delik telah terpenuhi, sedangkan putusan peninjauan kembali menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum administrasi. Perbedaan pertimbangan ini berimplikasi pada kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.
Rekontruksi Model Restorative Justice Berbasis Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Yusuf, Hudi; Fahlevie, Rinaldi Agusta; Chrisbiantoro, Chrisbiantoro
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.2583

Abstract

The paradigmatic shift in criminal law from a retributive approach toward restorative justice has encouraged the adoption of various sectoral policies by law enforcement agencies in Indonesia. However, the implementation of restorative justice outside judicial mechanisms through Police and Prosecution Service regulations raises fundamental legal issues within the framework of criminal procedural law. This study aims to analyze the position of restorative justice within the Indonesian criminal justice system, examine the normative conflict between the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Police regulations, and formulate a court-based restorative justice model consistent with the rule of law. This research employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The findings indicate that the practice of restorative justice outside the judicial process not only fails to ensure legal certainty and finality in case resolution but also has the potential to obscure the distribution of authority among law enforcement institutions and weaken the system of checks and balances within the integrated criminal justice system. Therefore, restorative justice should be reconstructed as an integral part of criminal judicial proceedings by placing restorative agreements under judicial supervision and incorporating them into court decisions. Theoretically, this study contributes to the rearticulation of restorative justice within criminal procedural law, while practically providing institutional implications for strengthening the role of the judiciary in national criminal law reform and the criminal justice system.ABSTRAKPergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju restorative justice telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan sektoral aparat penegak hukum di Indonesia. Namun, implementasi restorative justice yang dilakukan di luar mekanisme peradilan melalui Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan menimbulkan persoalan yuridis mendasar dalam kerangka hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkaji konflik normatif antara KUHAP dan Peraturan Kepolisian, serta merumuskan model restorative justice berbasis peradilan yang selaras dengan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik restorative justice di luar peradilan tidak hanya gagal menjamin kepastian hukum dan finalitas penyelesaian perkara, tetapi juga berpotensi mengaburkan batas kewenangan antar lembaga penegak hukum serta melemahkan mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, restorative justice harus direkonstruksi sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana dengan menempatkan kesepakatan restoratif di bawah pengawasan hakim dan dituangkan dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis terhadap penataan ulang konsep restorative justice dalam hukum acara pidana, serta secara praktis memberikan implikasi kelembagaan bagi penguatan peran pengadilan dalam pembaruan hukum pidana dan sistem peradilan pidana nasional.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abisyfa, Muhammad Fahrudin Ade Gunawan Ayu Maysela, Vira Basri, Herlina Butarbutar, Jonner Marulitua Chrisbiantoro, Chrisbiantoro Defianti, Fifi Desiroto, Frengky Eno, La Radi Fachry Ramadhan Fahlevie, Rinaldi Agusta Faisal Santiago, Faisal Fauziyyah, Fauziyyah G, Ginanjar Goa, Marselinus Hutapea, Rinsan Maratur istiqomah istiqomah Kristina Boleng, Theodora Kusuma, A M Naitul Jaya Kusumo, Elok Triyo Lestiani, Lia Mason, George Maulana, Risqi Mudjiyono, Heri Nur Fauziah, Aulia Nurmawati, Bernadete Pakpahan, Agustinus Pambudi, Phokus Rilo Puspitasari, Faturullah Rama Yanti Ramadhani, Prasya Putri Rasong, Yohannes Don Bosco Ketty Ratna Dewi Riauza Soediro, Herdy Abdullah Rumahorbo, Liberti Rumbiak, Hosea Marlodik Sahrin, Alpi Samiyono, Sugeng Saribu, Marcella Camelia Putri Dolok Satria, Gagah Stevenson, George Stiawan, Bayu Sudarso Sudarso Sunggono, Lawang Cahyo Susanto, Yokki Tarmudi, Tarmudi Umboh, Nova Konny untoro, Utami Yustihasana Yanti, Rama Zuwanda, Rifka