Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.673
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Veteran Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal of Research and Community Service Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Comprehensive Science DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Ulil Albab
Yusuf, Hudi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
MEMAHAMI DAMPAK PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA Fauziyyah, Fauziyyah; Yusuf, Hudi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian Uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa keterkaitan antara praktik pencucian uang dalam kasus korupsi dengan gangguan terhadap sistem keuangan dan perekonomian negara serta efektivitas penegakan hukumnya. Dari sisi hukum, penegakan terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai hambatan. Dengan mempertimbangkan hukum yang ada, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencucian uang dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menangani masalah ini. Kata kunci: Pencucian Uang, Korupsi, Stabilitas Ekonomi, Penegakan Hukum. Abstract Money laundering, which stems from corruption, is an economic crime that impacts national economic stability. This paper aims to understand and analyze the relationship between money laundering practices in corruption cases and disruptions to the country's financial and economic systems, as well as the effectiveness of law enforcement. From a legal perspective, enforcement of this crime still faces various obstacles. By considering existing laws, this paper seeks to provide a deeper understanding of money laundering and the legal steps that can be taken to address this issue. Keywords: Money Laundry, Corruption, Economic Stability, Law Enforcement.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 : (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN Stb) Ramadhan, Fachry; Yusuf, Hudi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 3: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i3.2962

Abstract

Money laundering offenses, especially those related to narcotics, have garnered serious attention in Indonesia's legal system. This article provides an overview of the legal aspects of money laundering associated with narcotics crimes, focusing on the case of the defendant, Mohd. Azwar. The research employs a case study method and legal analysis to uncover the relationship between narcotics offenses and money laundering committed by the defendant. The results indicate that the defendant engaged in a series of financial transactions inconsistent with his income as a seafood trader, indicating money laundering from narcotics-related crimes. Although the defendant received a one-year prison sentence, the author argues that the sentencing should reflect the concept of Concursus or concurrency offenses, in line with Article 3 of Law Number 8 of 2010. In conclusion, there is a need for fair law enforcement and a broader understanding of the concept of concurrency in responding to money laundering offenses related to narcotics.
Efektivitas Hukum dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan pada Tingkat Penyidikan Kristina Boleng, Theodora; Yusuf, Hudi
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i2.56

Abstract

Jurnal ini menggali ilmu kedokteran forensik dengan penekanan khusus pada bedah forensik sebagai elemen kunci dalam penelitian. Bedah forensik adalah suatu metode pemeriksaan yang mendetail terhadap tubuh jenazah untuk mengungkap sebab kematian dan memberikan bukti hukum. Pada dasarnya, otopsi atau bedah mayat melibatkan penyidikan medis untuk memeriksa sebab kematian. Dalam konteks ilmu kedokteran forensik, bedah forensik adalah langkah krusial dalam menentukan apakah suatu kematian dapat dikategorikan sebagai wajar atau tidak wajar. Dokter forensic melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, membuka rongga-rongga untuk memeriksa organ-organ internal, mengambil sampel untuk analisis, dan merekonstruksi keadaan jenazah. Hasil dari bedah forensik memiliki peran vital dalam mendukung penyidikan dan memastikan keadilan. Penelitian ini akan menguraikan prosedur dan signifikansi bedah forensik, menyoroti peran pentingnya dalam mengungkap misteri di balik kematian dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kontribusi ilmu kedokteran forensik dalam konteks hukum dan keadilan.
Tingginya Tingkat Kriminalitas dan Kecelakaan Lalu lintas Serta Rendahnya Tingkat Keamanan di Medan, Sumatera Utara Stevenson, George; Yusuf, Hudi
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i3.85

Abstract

Jurnal ini dibuat berdasarkan hasil obeservasi penulis melalui Internet dan beberapa media sosial mengenai Tingginya Tingkat Kriminalitas dan Rendahnya Tingkat keamanan di Medan, Sumatra Utara. Kota Medan terkenal akan keindahan alam dari Danau Toba-nya yang menjadi pusat destinasi dari turis mancanegara. Tapi dibalik berbagai macam keindahan di kota tersebut, terdapat sisi gelap yang mungkin membuat kita geleng geleng kepala. Maraknya berbagai macam aksi kejahatan seperti begal pembunuhan, kasus korupsi yang semakin melonjak sampai aksi ugal ugalan para supir angkutan umum di jalan raya menjadi sorotan berbgai media. Yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah [1] Relasi Kriminologi Ilmu lainnya dan pandangan para ahli tentang kriminologi [2] Kenapa tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di Medan meningkat? [3] Analisis peningkatan kriminalitas di kota Medan, Sumatera Utara [4] Solusi untuk menurunkan Tingkat Kriminalitas di Medan.
Landasan Filosofis Hukum Transaksi Bank Digital di Indonesia Sudarso, Sudarso; Yusuf, Hudi
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.744

Abstract

Melejitnya keterlibatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia bertahap-tahap menggeser budaya perekonomian masyarakat Indonesia yang mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai medium aktivitas perekonomian termasuk dalam perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar-dasar filosofis hukum yang mengatur adanya aktivitas bank digital di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa secara filosofis norma yang mengatur aktivitas bank digital bersandarkan pada aspek efisiensi arus perekonomian, akan tetapi belum mempertimbangkan aspek keadilan dan dan kerakyatan yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (22) UUD 1945.
Kasus Penganiayaan Berat Mario Dandy Satriyo Terhadap Cristalino David Ozora Rumahorbo, Liberti; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The case of severe persecution committed by Mario Dandy Satriyo against Cristalino David Ozora shocked the Indonesian public. The incident was not only a legal concern, but also opened up criminological and social discussions regarding violence, abuse of power, and social inequality. This article discusses the background, legal process, as well as the social and legal impact of the case. Criminological and juridical analysis approaches are used to understand the causes and their implications as well as their prevention solutions in the future.
A Legal Analysis of the Allegations of Crimes Against Humanity in East Timor In 1999 Chrisbiantoro, Chrisbiantoro; Yusuf, Hudi; Untoro, Utami Yustihasana
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 8 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i8.1672

Abstract

Allegations of serious human rights violations that occurred in Timor Leste after the 1999 Referendum became one of the black notes in Indonesia's history. At the time, Indonesia was facing serious accusations in the form of alleged Crimes Against Humanity, and an Ad Hoc Human Rights Court was established at the Central Jakarta District Court to prosecute the defendants in this case, but unfortunately the results of the trial were still far from the victims' expectations. Thus, it is important to conduct a more in-depth study of law and human rights from an academic perspective to get a complete picture of the legal construction of alleged crimes against humanity in Timor Leste. Moreover, serious human rights violations certainly require an in-depth legal analysis framework, not only the national legal framework but also the international legal framework and also precedents from previous international human rights crime tribunals. This is important, thus there are more references and analyzes that can provide an overview of human rights events that have occurred in Timor Leste, especially after the implementation of the 1999 Referendum.
Bankruptcy Legal System Reform in Settlement of Debtors’ Debt According to the Bankruptcy law Basri, Herlina; Santiago, Faisal; Zuwanda, Rifka; Yusuf, Hudi; Samiyono, Sugeng
Nagari Law Review Vol 7 No 3 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.567-577.2024

Abstract

According to Law No. 37 of 2004, bankruptcy is the complete seizure of a bankrupt debtor's assets, with the curator managing and settling them under the watchful eye of a supervising judge. There are several conditions for a debtor to be declared bankrupt, including having two or more creditors and not being able to make payments of at least one debt that is due and collectible and can be at his request or the request of one or more creditors. This article discusses the principle of distributing the debtor's assets if a debtor is declared bankrupt. According to Bankruptcy Law Regarding creditor provisions, in bankruptcy, three creditors are guaranteed compensation; the first is a separatist creditor, namely the creditor holding a material guarantee, then the preferred creditor, who has the right to precede because of the nature of his receivables by law is given a special position, and the last is a concurrent creditor—specifically, creditors who do not fall under the categories of favored and separatist creditors. After Article 2 paragraph (1) is explained, it is determined that creditors are concurrent, separatist, and preferential. Separatist and preferred creditors can apply for a declaration of bankruptcy without losing collateral rights to their assets on the debtor's assets and their right to take precedence. The debtor’s assets will eventually be distributed by the portion of the amount of the creditor's credit. This bankruptcy principle means that the debtor's property is jointly guaranteed for all creditors divided according to the principle of balance or “Pari Pasu Prorata Parte”
Analysis Juridical Restoration of Justice Against Perpetrator follow Criminal Corruption Dewi, Ratna; Yusuf, Hudi
Journal of Social Research Vol. 2 No. 8 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i8.1318

Abstract

Justice , obstacles and solutions taken when the Restorative justice done . Known barriers _ is obstacle from internal Police in the form of there is a sense of fear and ways long thought , meanwhile from external Police namely the ego sense of the litigants , as well from party government that is No exists issued rules _ about implementation of the Restorative justice . Because deep enforcement priority law _ is a sense of justice Good from the victim as well from party perpetrator , so mediation between party it is very influential big in settlement case . In implementation of Restorative Justice or mediation only can held of the legal process carried out by children as perpetrator ( below age ) with term Diversion, however For case criminal other general yet There is the rules that govern it . The application of restorative justice that can done in situation the that is with carry out mediation between second split the party poured in letter agreement together witnessed by religious leaders or _ figure public as base in implementation title case termination investigation.
Analisis Pendekatan Perbandingan dengan Yurisprudensi dalam Putusan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/Pn. Jkt Pst) Desiroto, Frengky; Yusuf, Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1187

Abstract

Narkotika merupakan sumbangsih terbesar dalam mendukung perusakan kualitas generasi muda suatu negara, hal ini dikarenakan dampak yang dihasilkan dari narkotika berimbas pada pembentukan atau stagnasi kaum muda untuk memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa perkara narkotika dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam melihat faktor keadilan yang didapatkan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst. Dalam beberapa diskursus ditemukan bahwa untuk perkara yang sama perlu melihat dari putusan pengadilan sebelumnya sehingga perlu dikaitkan antara sisi independensi hakim dengan kebiasaan dalam melihat yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal dan didapatkan hasil berupa bahwa penggunaan pendekatan perbandingan sangatlah penting untuk digunakan, namun dalam perkara a quo hakim memiliki pertimbangan lain dalam menjatuhkan vonis hukuman bagi terdakwa. Kemudian hasil yang kedua didapatkan bahwa dalam pemberian putusan untuk perkara narkotika, aspek pemberian keadilan sangatlah penting untuk dipertimbangkan karena akan menyangkut bagaimana arah pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abisyfa, Muhammad Fahrudin Ade Gunawan Ayu Maysela, Vira Basri, Herlina Butarbutar, Jonner Marulitua Chrisbiantoro, Chrisbiantoro Defianti, Fifi Desiroto, Frengky Eno, La Radi Fachry Ramadhan Fahlevie, Rinaldi Agusta Faisal Santiago, Faisal Fauziyyah, Fauziyyah G, Ginanjar Goa, Marselinus Hutapea, Rinsan Maratur istiqomah istiqomah Kristina Boleng, Theodora Kusuma, A M Naitul Jaya Kusumo, Elok Triyo Lestiani, Lia Maulana, Risqi Mudjiyono, Heri Nur Fauziah, Aulia Nurmawati, Bernadete Pakpahan, Agustinus Pambudi, Phokus Rilo Puspitasari, Faturullah Rama Yanti Ramadhani, Prasya Putri Rasong, Yohannes Don Bosco Ketty Ratna Dewi Riauza Soediro, Herdy Abdullah Rumahorbo, Liberti Rumbiak, Hosea Marlodik Sahrin, Alpi Samiyono, Sugeng Saribu, Marcella Camelia Putri Dolok Satria, Gagah Stevenson, George Stiawan, Bayu Sudarso Sudarso Sunggono, Lawang Cahyo Susanto, Yokki Tarmudi, Tarmudi Umboh, Nova Konny untoro, Utami Yustihasana Yanti, Rama Zuwanda, Rifka