Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.673
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Veteran Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal of Research and Community Service Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Comprehensive Science DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Ulil Albab
Yusuf, Hudi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis terhadap Kasus Fitnah Pornografi: Studi Kasus Permohonan Pelindungan Hukum oleh Suhari Butarbutar, Jonner Marulitua; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus fitnah yang dialami oleh Suhari menjadi salah satu contoh nyata betapa pesatnya perkembangan teknologi digital dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan individu, khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik melalui tuduhan keterlibatan dalam konten pornografi. Penyebaran konten palsu yang diklaim sebagai milik pribadi Suhari melalui media sosial tidak hanya berdampak pada rusaknya reputasi dan nama baik, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, sosial, serta ekonomi bagi korban. Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kasus Suhari dengan memaparkan rangkaian kronologi kejadian, menganalisis aspek yuridis yang relevan, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan digital seperti ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan Suhari, berupa pelaporan ke kepolisian, permohonan bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta permintaan pelindungan ke Komnas HAM, merupakan langkah yang tepat dalam menuntut keadilan dan rehabilitasi nama baik. Namun demikian, kasus ini juga mengungkap adanya tantangan dalam penegakan hukum di ranah digital, termasuk lambannya proses identifikasi pelaku dan belum optimalnya regulasi dalam mengantisipasi manipulasi digital seperti deepfake. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum serta edukasi publik mengenai pentingnya etika digital. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa perlindungan terhadap martabat dan privasi individu harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis media daring.
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Tarutung Hutapea, Rinsan Maratur; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The murder case of Kristina Lasmatiar boru Gultom, a student at Karya Tarutung Private Vocational School, in Pangguan Hamlet, Hutapea Banuarea Village, North Tapanuli Regency, is a form of serious crime involving elements of premeditated murder and sexual violence. This incident occurred on August 4, 2019 and was carried out by the suspect Rinto Hutapea, who was the victim's neighbor. This crime began with harassment, then continued with beatings, strangulation to death, and allegations of rape which were strengthened by the results of an autopsy and DNA examination. This study aims to identify the criminal elements fulfilled in the case and analyze its handling from the perspective of positive criminal law and community responses through customary law mechanisms.
Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur Pakpahan, Agustinus; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16411605

Abstract

: Penelitian ini membahas fenomena eksploitasi anak di ladang tembakau, khususnya di Lombok (NTB) dan Jember (Jawa Timur), dengan pendekatan hukum dan kriminologi. Anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan berbahaya seperti memanen tembakau, membawa beban berat, dan terpapar nikotin serta pestisida, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk eksploitasi anak, menganalisis efektivitas perlindungan hukum, dan memahami akar masalah melalui teori-teori kriminologi seperti teori konflik, teori ekologi sosial dan teori strain. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan data diperoleh dari studi literatur, laporan lembaga HAM, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum nasional dan telah meratifikasi konvensi internasional, implementasi perlindungan anak masih sangat lemah. Eksploitasi anak dalam industri tembakau merupakan bentuk kejahatan struktural akibat ketimpangan ekonomi, minimnya pengawasan negara, dan lemahnya tanggung jawab sosial korporasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan, reformasi kebijakan rantai pasok industri, serta sinergi antar instansi dan edukasi masyarakat untuk mencegah eksploitasi anak.
Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Kasus Kejahatan Belanja Online di Wilayah Jawa Timur Goa, Marselinus; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan penipuan yang bersifat konvensional diatur secara rinci di dalam KUHP berikut dengan ancaman hukumannya. Namun, pada zaman modern saat ini, tindakan penipuan berkembang yang sebelumnya bersifat konvensional, menjadi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi atau biasa disebut secara daring atau online. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris .Analisis ini bertujuan untuk menganalisis modus serta faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli melalui sarana e-commerce serta untuk menganalisis penanganan tindak pidana penipuan jual beli online serta kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukumnya. Kepustakaan penelitian ini menggunakan konsep tindak pidana, konsep penipuan, ketentuan pidana dalam UU ITE, teori kejahatan, pembuktian dalam perkara pidana serta kebijakan penanggulangan tindak pidana .Modus yang digunakan pelaku penipuan jual beli online adalah dengan mengajak pembeli bertransaksi di luar marketplace resmi, berpura-pura mengatasnamakan merchant online, meminta OTP korban, penipu berpura-pura dari bea cukai dan meminta tambahan pemabayaran pada korbannya, penipu mengirimkan barang secara COD dan kurir meminta pembayaran pada korbannya dan tentunya barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsinya. Adapun penyebab terjadinya penipuan jual beli online lebih dikarenakan oleh kultur budaya masyarakat, belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun online, faktor ekonomi, pencarian jati diri serta minimnya resiko tertangkap yang menyebabkan penipuan online marak terjadi. Upaya pencegahan terjadinya penipuan online, yaitu perlu adanya peningkatan serta perbaikan profesionalitas dan integritas dari aparatur penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan penipuan online yang marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi masyarakat.
Pemalsuan Tandatangan (Studi Kasus Putusan Nomor 697/K/Pid/2025) Susanto, Yokki; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of document forgery is a form of crime that has a serious impact on security and trust and many losses are experienced in various aspects of people's lives. The crime of document forgery is important in efforts to understand the legal basis, the role of law enforcement agencies, and the legal consequences associated with such actions. This study aims to explore various legal aspects related to the crime of document forgery, including legal definitions, types of document forgery, criminal sanctions imposed, and law enforcement efforts carried out by related institutions. Normative law used to examine various laws, regulations, court decisions, and related literature to understand aspects related to the crime of document forgery. This study provides an in-depth understanding of the legal framework governing the crime of document forgery, as well as providing a basis for improving law enforcement policies and procedures to increase effectiveness in handling similar cases in the future.
Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial Butarbutar, Jonner Marulitua; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan aturan yang melarang aktivitas berdagang di atas trotoar sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan pejalan kaki, dan keindahan kota. Kebijakan ini secara hukum sah, karena didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menggantungkan mata pencaharian mereka dari berdagang di trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kebijakan penertiban tersebut terhadap kehidupan PKL, baik dari sisi pendapatan, keberlangsungan usaha, maupun kondisi sosial keluarga mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus di beberapa wilayah di Jakarta yang menjadi pusat penertiban. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pedagang, observasi langsung di lapangan, serta kajian terhadap kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pedagang mengalami kehilangan mata pencaharian, tekanan ekonomi, hingga konflik sosial sebagai akibat dari penerapan aturan tersebut. Mereka tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mencari lokasi usaha yang baru dan layak. Di sisi lain, penertiban dilakukan tanpa adanya solusi alternatif yang konkret, seperti tempat relokasi yang memadai atau bantuan usaha dari pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aturan ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban kota, pelaksanaannya masih kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penertiban seharusnya disertai dengan pendekatan yang lebih humanis dan solutif agar tidak menimbulkan korban dari kelompok masyarakat kecil yang rentan, khususnya para PKL. 
Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam Relasi Rumah Tangga: Studi Kasus Penikaman Istri oleh Suami di Medan Saribu, Marcella Camelia Putri Dolok; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pembunuhan dalam relasi rumah tangga melalui studi kasus penikaman istri oleh suami di Medan. Kasus terjadi pada 11 Juni 2025, ketika seorang suami berinisial A (58) menikam istrinya hingga tewas di rumah mereka. Kejadian disaksikan secara tidak langsung oleh adik korban yang mendengar jeritan, lalu menemukan korban dalam kondisi bersimbah darah. Berdasarkan keterangan, motif pelaku diduga karena kecemburuan dan masalah internal keluarga. Kajian ini menggunakan pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi faktor pemicu kejahatan, termasuk dinamika konflik domestik dan tekanan psikologis. Temuan menunjukkan pentingnya deteksi dini potensi kekerasan dalam rumah tangga serta perlunya peningkatan peran masyarakat dan penegak hukum dalam pencegahan KDRT.
Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/pid.B/2021/PN.Bks) Susanto, Yokki; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gaya hidup, dan faktor lainnya dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas. Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar.
Lessons to be Learned from the Inter-American Commission on Human Rights Concerning Precautionary Measures: A Blueprint for ASEAN Chrisbiantoro, Chrisbiantoro; Yusuf, Hudi; Untoro, Utami Yustihasana
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 6 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i6.4428

Abstract

Regional or sub-regional institutions are a necessity in a modern legal system, considering that similar systems have long been established in Europe and Latin America. The two regional mechanisms provide an alternative for justice seekers at the national level who do not find justice and whose cases tend to meet exhausted local remedy, regional human rights bodies have an important role in promoting and protecting human rights because they are closer to the condition of the people. Specifically related to precautionary measures such as those in the Latin American mechanism, ASEAN sub-regional institutions must dare to build similar mechanisms so that serious and gross violations of law and human rights can be prevented. It is time for ASEAN sub-regional institutions to strengthen their presence in ensuring legal and human rights protection in the Region, one of which is through the precautionary measures mechanism to prevent potential legal and human rights cases from having a wider impact. The Inter-American human rights system is one of the best examples for ASEAN to learn from, because there are some similarities between ASEAN and Latin America.  For example, both regions have had a history of dictatorship, suffered from the Cold War and nowadays are transitioning to democracy and progressing in promoting human rights.
Modus Kejahatan Card Trapping di Mesin ATM dalam Transaksi Perbankan Gunawan, Ade; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16745685

Abstract

Card trapping is a form of banking crime that is still common in Indonesia. This crime is committed by trapping an ATM card so that it remains stuck inside the machine. The card is then removed by the perpetrator and used to access customer funds. This study aims to explain how card trapping is carried out and why this practice is still prevalent. Using literature and media analysis, it was found that this method uses simple tools but exploits customer negligence. This article also discusses the causal factors, real-life case studies, and the impact of card trapping on customers and banking institutions. The perpetrators can drain customer accounts. The results show that despite regulations and developing security technology, card trapping crimes remain rampant due to a lack of education and preparedness in banking infrastructure. 
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abisyfa, Muhammad Fahrudin Ade Gunawan Ayu Maysela, Vira Basri, Herlina Butarbutar, Jonner Marulitua Chrisbiantoro, Chrisbiantoro Defianti, Fifi Desiroto, Frengky Eno, La Radi Fachry Ramadhan Fahlevie, Rinaldi Agusta Faisal Santiago, Faisal Fauziyyah, Fauziyyah G, Ginanjar Goa, Marselinus Hutapea, Rinsan Maratur istiqomah istiqomah Kristina Boleng, Theodora Kusuma, A M Naitul Jaya Kusumo, Elok Triyo Lestiani, Lia Maulana, Risqi Mudjiyono, Heri Nur Fauziah, Aulia Nurmawati, Bernadete Pakpahan, Agustinus Pambudi, Phokus Rilo Puspitasari, Faturullah Rama Yanti Ramadhani, Prasya Putri Rasong, Yohannes Don Bosco Ketty Ratna Dewi Riauza Soediro, Herdy Abdullah Rumahorbo, Liberti Rumbiak, Hosea Marlodik Sahrin, Alpi Samiyono, Sugeng Saribu, Marcella Camelia Putri Dolok Satria, Gagah Stevenson, George Stiawan, Bayu Sudarso Sudarso Sunggono, Lawang Cahyo Susanto, Yokki Tarmudi, Tarmudi Umboh, Nova Konny untoro, Utami Yustihasana Yanti, Rama Zuwanda, Rifka