Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Hubungan antara Perdagangan Global dan Ketahanan Ekonomi Indonesia pada sektor Pariwisata Rizki Apriansyah; Enjum Jumhana; M Ilham Kurniawan; Rizqi Ardiansyah; Ridho Ilhami
Journal Economic Excellence Ibnu Sina Vol. 3 No. 2 (2025): Journal Economic Excellence Ibnu Sina
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/excellence.v3i2.2780

Abstract

Tourism is one of the sectors that has a major impact on economic growth in Indonesia, both in terms of state revenue and continuing to expand employment opportunities. In terms of global trade, the tourism sector is greatly influenced by international economic dynamics, such as the flow of foreign tourists, trade policies, and global economic stability. This study aims to analyze the relationship between global trade and Indonesia's economic resilience in the tourism sector, focusing on facing global turmoil such as pandemics, trade wars, and financial crises. The method used is a quantitative approach with secondary data analysis from BPS reports, related ministries, and global trade organizations. The results of the study show that there is a strong relationship between global trade growth and the performance of the tourism sector, as well as the important role of this sector in stabilizing national economic resilience through diversification of foreign exchange sources and increasing gross domestic product (GDP).
Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Peran World Trade Organization (WTO) Adela Salsabila; Jihan Rafifah; Najwa Aura F; Enjum Jumhana; Salman Al Farizi Ilham
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.857

Abstract

International trade disputes are one of the main challenges in global economic relations. The role of the World Trade Organization (WTO) as a multilateral institution is crucial in providing a fair and efficient dispute settlement mechanism. This article discusses the process of resolving international trade disputes through the WTO, as well as its role and contribution in maintaining stability and fairness in global trade. With a structured dispute settlement mechanism in place, the WTO acts as a guardian of the rules in international trade, preventing larger conflicts and ensuring legal certainty for world trade actors.
Perang Dagang Dan Proteksionisme: Kajian Ekonomi Politik Atas Kebijakan Tarif Dalam Hubungan Dagang Bilateral Chindy Nurul Fadilah, Enjum Jumhana; Enjum Jumhana; Tasya Salsabilla; Nadya Septiani; Rayhan Zamir; Wafiroh
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.860

Abstract

Trade wars and protectionism have again become major issues in global economic dynamics, especially since trade tensions between the United States and China began in 2018. This research aims to analyze tariff policy as part of a protectionist strategy in the context of the political economy of bilateral trade relations. Using a qualitative approach with case studies and document analysis, data were obtained from policy reports, scientific journals, and trade statistics. The results show that tariff policies are often not purely based on economic considerations, but are also influenced by domestic political interests, industry group pressure, and global negotiation strategies. On the other hand, these policies have a significant impact on the structure of bilateral trade relations, trade volume, and global supply chains. Indonesia as a partner country is also affected, both directly through changes in export-import values, and indirectly through supply and investment disruptions. Policy implications show the importance of developing countries' preparedness in anticipating changes in global trade policies and encouraging the formulation of adaptive and competitive national strategies. This study provides recommendations for policymakers to balance national interests with global dynamics.
Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Dagang Indonesia Alya Rahmah Afifah; Khabilla Nugraha; Enjum Jumhana; Ernawati; Ashrotunnisa; Puspita Rahayu; Salsa Bila
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3990

Abstract

Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktik hukum dagang, tanggung jawab hukum direksi menjadi isu penting ketika terjadi kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas tanggung jawab hukum direksi dalam perseroan terbatas menurut perspektif hukum dagang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap buku serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum direksi dapat bersifat pribadi maupun kolektif apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty dan duty of care. Namun demikian, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila mampu membuktikan bahwa pengurusan dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta sesuai dengan prinsip business judgment rule dan good corporate governance.
Perlindungan Hukum terhadap Franchisee akibat Perjanjian Waralaba yang Tidak Memenuhi Syarat Keabsahan Milanesti, Zefanya; Berliyani Dhona Azahliya; Enjum Jumhana; Inggit Ayu Lestari; Miftahul Husnah; Sinta Juliarti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4141

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dan menguraikan jenis perlindungan hukum yang berpotensi diberikan untuk franchisee di dalam relasi kontrak waralaba yang tidak memenuhi persyaratan perjanjian yang sah sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang digunakan di dalam penelitian lihat ini penelitian yuridis normatif berdasarkan menerapkan metode peraturan undang-undang serta metode konseptual, dan analisis kasus melalui beberapa putusan pengadilan terkait sengketa waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakabsahan perjanjian umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar, rendahnya transparansi informasi, keberadaan klausula baku yang merugikan, dan pelanggaran asas itikad baik. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui kewajiban pendaftaran, pengawasan pemerintah, serta keterbukaan dokumen waralaba. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pembatalan perjanjian atau klausula tertentu, pemberian ganti rugi, dan intervensi hakim untuk memperbaiki ketidakadilan kontraktual. Penelitian ini menyoroti urgensi penguatan kerangka regulasi, peningkatan keterbukaan informasi, serta penyediaan mekanisme perlindungan hukum yang lebih optimal bagi franchisee, yang dalam hubungan waralaba berada pada posisi tawar relatif lebih lemah.
Perlindungan Konsumen Dalam Marketplace: Analisis Sengketa Antara Penjual Dan Pembeli Martha Arviani; Enjum Jumhana; Cahya Cinta Cantika; Delvi Olivia Yusuf; Intan Amelia; Rey Aldino
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4482

Abstract

Perkembangan marketplace dalam perdagangan elektronik meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus potensi sengketa antara penjual dan pembeli. Sengketa konsumen umumnya terjadi akibat barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, penipuan, dan paket hilang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi perlindungan bagi konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab marketplace dalam transaksi elektronik. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (legislative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen diwujudkan melalui dua aspek utama, yakni upaya pencegahan dan pelaksanaan penegakan hukum, meskipun implementasinya belum mencapai tingkat optimalitas. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas dalam batasan tanggung jawab platform marketplace serta pengawasan yang kurang efektif terhadap para pedagang.
Hukum Dagang Terhadap Fenomena Live Shopping dan Kewajiban Penjual dalam Menjamin Keaslian Produk Ibnu Nurhanip; Lydia Nugraha; Enjum Jumhana; Desy Erliana Warsa; Livia Rahmadini; Suhendra; Razma Aulia; Lulu Rahmawati; Akmal Fauzi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4598

Abstract

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memicu munculnya berbagai jenis perdagangan online, termasuk yang dikenal sebagai live shopping atau live commerce. Bentuk perdagangan ini memadukan proses jual-beli dengan siaran langsung yang interaktif dan meyakinkan, sehingga bisa langsung memicu minat pembelian konsumen dengan cepat dan besar. Meski begitu, di samping kemudahan dan volume transaksi yang tinggi, live shopping juga membawa masalah hukum, terutama soal tanggung jawab penjual untuk menjamin keaslian dan mutu produk yang dijual. Penelitian ini ingin mengkaji posisi hukum transaksi live shopping dari sudut pandang hukum dagang di Indonesia, serta meneliti tanggung jawab hukum penjual terkait jaminan keaslian barang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari hasil analisis, terlihat bahwa transaksi live shopping adalah kontrak elektronik yang sah dan berlaku secara hukum, sehingga setiap ucapan atau tawaran penjual selama siaran langsung punya konsekuensi hukum. Penjual harus memberikan info yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi serta keaslian produk. Jika melanggar, bisa dikenai sanksi perdata atau pidana. Karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi pelaku bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen dalam praktik live shopping