Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Anjasmari, Ni Made Musiyani
Administraus Vol. 6 No. 2 (2022): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56662/administraus.v6i2.240

Abstract

Special School (SLB) is a school for children with special needs (ABK). The purpose of providing education for children with special needs is to be independent and empowered so that they can carry out their lives in the future. However, there are problems that arise related to the performance of educational services for ABK at SLB Negeri 1 Amuntai, namely there are still graduate educators outside special education, classrooms are not differentiated by type of disability, less varied learning process, and lack of facilities and school infrastructure. This research was taken to determine the performance of educational services for children with special needs and the factors that influence it and the efforts that have been made. The study used a qualitative descriptive method with data collection through observation, interviews and documentation. The data source was taken through purposive sampling with a total of 12 people. After the data has been collected, it is analyzed using techniques including data reduction, data presentation, verification / conclusion, and data credibility testing. The results of the study indicate that the performance of education services for children with special needs at SLB Negeri 1 Amuntai, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency is still not good. First, the productivity aspect of efficiency, input and output has not been good. Second, the aspect of service quality in the learning strategy, learning media and the availability of learning tools is still not good. Third, the responsiveness aspect of the ability of teaching staff and following up on problems is good, but the ability to carry out assessments is not good. Fourth, the aspect of responsibility in accordance with the principle is good. Fifth, the accountability aspect of the responsibility indicator is good. The factors that affect: First, the lack of teaching and education personnel, the ratio of the number of teachers and subjects is not comparable, not all teachers have skills, lack of infrastructure and cooperation with parents of students, school environment. Second, the supporting factors, namely: modification of the appropriate curriculum, teamwork and working with a patient and respectful attitude. Efforts made to overcome the inhibiting factor are that the teaching staff has attended training to improve their abilities and strive to fulfill the facilities and infrastructure. To improve the performance of education services for ABK at SLB Negeri 1 Amuntai, it is advisable for the Principal to add educators and education personnel. Then for the teaching staff, they should improve their performance more creatively. Parents of students should always accompany their children at home. And the community is expected to be able to actively care and be able to provide opportunities to work and work like others.
PENGARUH KOMUNIKASI KEPALA DESA TERHADAP PARATISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA HAMBUKU HILIR KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Hapsah, Hapsah; Dharma, Agus Surya; Anjasmari, Ni Made Musiyani
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.296

Abstract

Masalah kurangnya respon kepala desa terhadap masyarakat, peletakan papan pengumuman kurang strategis dan pembangunan media salur komunikasi belum merata, minimnya keterbukaan dan transpransi kepala desa terhadap masyarakat. Penelitian bertujuan mengetahui ada pengaruh dan seberapa besar signifikan Komunikasi Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Hambuku Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode pendekatan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, kuesioner dan dokumentasi. Sumber data penarikan sampel secara teknik simple random sampling. Teknik analisis data Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi. Hasil perhitungan koefisien sederhana menghasilkan nilai Y= 5,741 + 0,546 X, berarti setiap kenaikan komunikasi berpengaruh 0,546 kepada partisipasi masyarakat. Perhitungan uji thitung sebesar 14,678 dibandingkna dengan ttabel (db= 79) yaitu 1,664 tarif signifikan 5%, berarti thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Nilai koefisien yang diperoleh 0,855, dihasilkan koefisien Determinasi (r2) = 73,2% dibulatkan 73%, nilai kategori kuat. Meningkatkan Komunikasi disarankan penelitian yaitu Kepala Desa meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dengan menjelaskan informasi pembangunan dengan jelas, keterbukaan dan bertindak transpransi akses informasi, seluruh perangkat desa Hambuku Hilir mengerti setiap informasi disampaikan kepala desa dan menginformasikan kepada masyarakat, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Murung Karangan dan Desa Padang Basar Hilir) Habibah, Jahratul; Anjasmari, Ni Made Musiyani; Husaini, M.
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.301

Abstract

Efektivitas program BPNT di Desa Murung Karangan dan Desa Padang Basar Hilir terdapat beberapa permasalahan yaitu masih terdapatnya peserta penerima manfaat yang kurang tepat sasaran, kurang jelasnya waktu penyaluran BPNT, serta belum maksimalnya pemuktahiran data kepesertaan penerima BPNT oleh pihak-pihak terkait sehingga masih ada keluarga penerima manfaat yang sudah tidak layak tetap terdata sebagai penerima BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BPNT dan faktor yang mempengaruhi efektivitas program BPNT di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Desa Murung Karangan dan Desa Padang Basar Hilir). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui teknik purposive sampling berjumlah 11 orang. Data yang telah disimpulkan dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas program BPNT di Desa Murung Karangan dan Desa Padang Basar Hilir pada Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif yang dilihat dari 8 indikator, 1 indikator sudah efektif, 3 indikator cukup efektif dan 4 indikator kurang efektif. Indikator yang sudah efektif yaitu komitmen. Kemudian indikator yang cukup efektif yaitu ketepatan sasaran, penyaimpaian informasi dan keberhasilan program. Dan indikator kurang efektif yaitu ketepatan waktu, pemahaman program, keberhasilan program, pengawasan program dan evaluasi program. Faktor pendukung yaitu komitmen program BPNT. Faktor penghambat yaitu ketepatan waktu, pemahaman program, pengawasan program dan evaluasi.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN (STUDI KASUS PADA DESA MANGKAYAHU DAN DESA MURUNG ILUNG) Hafizah, Anisah Raudatul; Anjasmari, Ni Made Musiyani; Paulina, Siti
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.311

Abstract

Fenomena menikah muda atau menikah dibawah umur menjadi masalah yang sangat krusial terutama pada Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung yang tentu banyak menimbulkan dampak negative salah satunya Kesehatan dikarenakan tidak adanya sosialisasi, kurangnya kesadaran orang tua dan kurangnya koordinasi antar pegawai Kantor Urusan Agma (KUA) dengan Desa Mangkayahu serta Desa Murung Ilung menyebabkan ada beberapa masyarakat yang masih menikah dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan danapa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 12 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan di Kantor Urusan Agama cukup baik, dengan 6 indikator baik, 2 indikator baik, 6 indikator kurang baik. Namun, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat seperti kurangnya media informasi, tidak adanya dana anggaran, dan ketidaksinkronan data antar instansi. Oleh karena itu, disarankan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) aparat Desa Mangkayahu dan Desa Murung Ilung untuk melalukan sosialisasi dan ikut mendukung pengimplementasian peraturan pemerintah.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Tangga Ulin Hilir dan Desa Kembang Kuning) Joriska, Delia Okta; Raudah, Siti; Anjasmari, Ni Made Musiyani
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.313

Abstract

Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran. Namun, masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan metode non-MKJP karena percaya isu-isu negatif dan merasakan efek samping dari penggunaan MKJP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program KB MKJP dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Tangga Ulin Hilir dan Desa Kembang Kuning. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KB MKJP di dua desa tersebut sudah efektif dalam perencanaan program kerja, pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pengguna, sarana dan prasarana, dan dukungan masyarakat. Namun, masih ada kekurangan dalam sosialisasi, sasaran program, keberlangsungan program, kepuasan pengguna, dan dampak dari program. Faktor pendukung meliputi perencanaan program kerja, pelaksanaan yang sesuai, program yang bermanfaat, sarana dan prasarana memadai, dan dukungan masyarakat. Faktor penghambat adalah isu-isu negatif, efek samping, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan. Untuk meningkatkan efektivitas Program KB MKJP, disarankan untuk menangani isu-isu negatif, memonitor pengguna dengan efek samping, dan meratakan sosialisasi ke seluruh masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan di Pasar Paringin) Amalia, Wida; Anjasmari, Ni Made Musiyani; Handayani, Ramona
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.316

Abstract

Permasalahan yang dihadapi meliputi tempat yang disediakan jarang diakses masyarakat, kegiatan usaha pedagang kaki lima di atas trotoar, para pedagang yang tidak peduli dengan aturan yang ditentukan dan kurang tegasnya Satpol PP dengan penegakan hukum yang ditegaskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Jenis data dipisahkan dari data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sengaja diambil dari 13 informan. Teknik analisis data dengan kondensasi data, display dan inferensi. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kurang baik dilihat dari aspek lingkungan sosio kultural, keterlibatan penerima pkl, koordinasi dengan instansi dan kerjasama antar instansi. Adapun aspek yang sudah berjalan baik yaitu sumber daya, sumber daya non manusia, struktur birokrasi, SOP dan pola-pola hubungan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk faktor penghambat yaitu budaya sembarangan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar, kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan peraturan, kurang memahaminya pihak terkait dalam penerapan aturan dan adanya perbedaan pendapat antara pihak yang bekerjasama tentang lokasi berjualan. Dan untuk faktor pendukung yaitu sumber daya manusia, sumber daya non manusia, struktur biokrasi, SOP dan pola-pola hubungan. Saran penulis sebaiknya Petugas harus tegas dalam mengendalikan perlu diadakan suatu sosialisasi kepada PKL maupun masyarakat tentang peraturan, pedagang kaki lima harus peduli terhadap lingkungannya disekitar
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI MOBILE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PASIEN RUMAH SAKIT DATU KANDANG HAJI KABUPATEN BALANGAN Anjasmari, Ni Made Musiyani; Rahliani, Rahliani
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.953

Abstract

Teknologi informasi telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi Mobile JKN yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Namun, observasi awal menunjukan bahwa adanya fenomena masalah yang ditemukan seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, kendala teknis seperti error pada aplikasi, keterbatasan jaringan internet di daerah pedalaman, serta kurangnya sosialisasi dan panduan penggunaan aplikasi.Berdasarkan hal di atas penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi Mobile JKN di RS Datu kandang haji Kabupaten Balangan yang diharapkan nantinya dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan di RS Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Mobile JKN di RS Datu Kandang Haji, Kabupaten Balangan, cukup efektif. Sasaran program sudah efektif, karena sebagian besar pasien sudah sesuai dengan target.Tingkat partisipasi pasien cukup efektif karena banyak yang masih mendaftar secara manual. Sosialisasi program dan ketersediaan sumber daya manusia juga cukup efektif, terlihat dari minimnya informasi yang diterima pasien mengenai aplikasi ini. Kemudahan akses layanan melalui aplikasi juga cukup efektif seringnya gangguan teknis yang menghambat penggunaannya secara optimal.Efisiensi layanan melalui aplikasi sudah cukup efektif karena meskipun berhasil mempersingkat waktu pelayanan kesehatan namun masih terkendala oleh gangguan pada aplikasi. Kepuasan pasien terhadap penggunaan aplikasi cukup efektif, mengingat adanya berbagai kendala. Ketersediaan fitur pada aplikasi sudah efektif, karena fitur yang tersedia sangat membantu pasien dalam pelayanan kesehatan. Pemantauan penggunaan aplikasi cukup efektif meskipun adanya kendala teknis yang belum terselesaikan. Selain itu, layanan pengaduan dan kecepatan tindak lanjut pengaduan masih belum efektif, karena mayoritas pasien tidak mengetahui atau memanfaatkan layanan tersebut. Faktor pendukung mencakup internet yang stabil dan kelengkapan fitur pada aplikasi, sementara faktor penghambat melibatkan kurangnya literasi digital dan kendala pada aplikasi. Untuk meningkankan efektivitas penggunaan aplikasi Monile JKN peneliti menyarankan perlu adanya peningkatan informasi dan sosialisasi mengenai ketersediaan layanan pengaduan penggunaan aplikasi Mobile JKN sihingga petugas bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan pasien, selain itu pasien diharap lebihaktif untuk mencari informasi dan dapat manfaatkan fasilitas yang tersedia.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN Anjasmari, Ni Made Musiyani; Bakhtiar, Muhamad
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 5 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i5.2789

Abstract

Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Wilayah Kabupaten Balangan. Permasalahan yang masih ditemukan seperti kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan, belum ada sanksi ke masyarakat dan kurangnya koordinasi dalam penertiban reklame rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling berjumlah 13 orang. Kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari: Pertama, tujuan dan sasaran kebijakan sudah jelas dan tepat. Kedua, sumber daya manusia dan anggaran cukup tersedia. Ketiga, struktur organisasi cukup baik, aturan cukup jelas, sedangkan untuk sanksi kurang optimal. Keempat, respon implementor cukup baik dan mendukung, untuk pemahaman cukup baik. Kelima, kerjasama dan kooordinasi dengan instansi lain masih kurang baik sedangkan untuk sosialisasi kurang optimal. Keenam, kondisi ekonomi, sosial dan politik kurang mendukung. Faktor penghambat yaitu tidak ada larangan atau teguran dari masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dalam evaluasi kurang optimal. Sedangkan faktor pendukung yaitu tujuan kebijakan yang jelas. Agar Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 berjalan optimal, maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung penuh Perbup tersebut dengan mengadakan forum-forum atau rapat evaluasi. Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dalam penegakan Peraturan Bupati ini. Masyarakat atau distributor rokok agar bisa mentaati peraturan larangan memasang reklame rokok dan produk tembakau
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN Anshari, M. Ridha; Anjasmari, Ni Made Musiyani; Nasir, Muhammad
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1345

Abstract

Permasalahan yang ada adalah kurangnya petugas dalam pemungutan retribusi di Pasar Paringin, mengangalami penurunan pendapatan dan kurangnya disiplin petugas melaksanakan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. Pertama, indikator aturan dan pelaksanaan tugas sudah efektif pelaksanaan tugas aturan tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Indikator pembagian tugas sudah efektif pegawai sudah sesuai dengan tugas. Indikator koordinasi sudah efektif dimana koordinasi yang dilakukan. Indikator disiplin petugas kurang efektif yang mana masih ada wajib retribusi yang kurang kesadaran. Kedua, indikator adanya perencanaan kurang efektif yang mana wajib retribusi tidak membayar tepat. Indikator penentuan tarif retribusi kurang efektif banyak retribusi yang terutang. Indikator perencanaan target kurang efektif kurangnya antusias pedagang dalam pembayaran. Ketiga, indikator ketentuan terhadap aturan belum efektif kurangnya sosialisasi. Indikator kejelasan aturan kurang efektif kejelasan aturan belum tersampaikan dalam pungutan. Keempat, indikator target yang dicapai belum efektif yang mana belum tercapainya target. Indikator kesesuaian kebijakansudahefektif dimana sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Faktor penghambat kurangnya penegakan hukum, wajib retribusi membayar tidak tepat waktu, ketidaksesuaian dengan kemampuan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemungutan retribusi belum tersampaikan dan kurangnya petugas dalam pemungutan. sedangkan faktor pendukung adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait dan sesuai dengan tugas yang dilakukan. Saran kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Paringin sebaiknya melakukan penambahan petugas. Kepada Petugas UPTD Pasar Paringin agar lebih tegas dalam penagihan retribusi kepada Pedagang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Anjasmari, Ni Made Musiyani
Al Iidara Balad Vol. 2 No. 1 (2020): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.2.1.20

Abstract

The problem of waste management that is not good in Amuntai City is due to the lack of socialization of related institutions namely the Department of Housing, Settlement Areas, and the Environment of North Hulu Sungai Regency, causing a lack of public awareness in managing waste, community consumption patterns have not led to insightful patterns environment, the use of packaging in the form of paper, plastic bags, cans, etc., resulting in a pile of garbage outside the Temporary Disposal Site (TPS) and the lack of a Temporary Disposal Site (TPS). With the presence of the garbage bank program, the community can reuse household waste produced so that it has economic value, by selling it to the garbage bank. The purpose of this research is to identify and analyze community empowerment in the management of waste banks in Amuntai Tengah Sub-District, Hulu Sungai Utara Regency and to identify and analyze supporting factors and inhibiting factors for community empowerment in waste bank management in Amuntai Tengah District that are fostered by the Department of Housing, Regions Settlement and Environment of North Hulu Sungai Regency. The research method is descriptive qualitative, the type and source of data is primary data through observation, interviews while secondary data through documents that exist in the Trash Bank in Amuntai Tengah District, the technique used in sampling is Snow Ball sampling technique (snowball sampling) ). From the results of the study showed that community empowerment in managing the waste bank has been carried out well through the activities carried out namely the existence of Desire, Trust, Confidence, Credibikitas / Encouragement, Responsibility and Communication in running the garbage bank Unit in the Amuntai Tengah District. Supporting factors are adequate waste sorting places and tools in grinding used vegetables and leaves to make compost, while the inhibiting factor is the lack of facilities and infrastructure, which is inadequate transportation equipment and the absence of tools for counting or refining plastic waste and tools cardboard presses and lack of funds to run a waste bank management As for the advice given for input to the waste bank, they include the introduction of waste sorting and how to manage the Waste Bank, the provision of appropriate transportation facilities as well as providing garbage counting equipment and cardboard pressing equipment for recycling.