Garuda - Garba Rujukan Digital

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MEMINIMALISASI DEFORESTASI DI KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Farid, Achmad Miftah; Fahreza, Fandi Ahmad; Catur Prasetyo, Dimas Putra; Firmansyah, Shandy Herlian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara.

Legal Reasoning of the Constitutional Court Verdict Number 25/PUU-XX/2022 on the State Capital Law According to Social Justice Value Farid, Achmad Miftah Farid; Nanik, Nanik Prasetyoningsih
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1285

ABSTRACT Purpose of the study: This study analyzes the legal reasoning of the Constitutional Court judges in deciding the judicial review Number 25/PUU-XX/2022 against Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (Undang-Undang Ibu Kota Negara/State Capital Law), as well as analyzed based on social justice theory. Methodology: This study uses a juridical-normative method through a statute approach and case studies. The method of analysis is carried out qualitatively, while the method of collecting legal materials is through documentary research. Results: An analysis of the Constitutional Court verdict concluded that the panel of judges considered that the State Capital Law was declared constitutional to the Constitution and rejected the review of the State Capital Law. The plaintiffs also did not have strong legal standing in the process of forming the State Capital Law. The judges had the opinion that all processes for establishing the State Capital Law met the formal and material requirements. Unfortunately, the Constitutional Court verdict has not fully met the value of social justice for society. Applications of this study: This research is expected to provide a contribution to constitutional law and provide scientific recommendations for the public in cases of judicial review at the Constitutional Court. Novelty/Originality of this study: The Constitutional Court’s verdict is final and binding, whether it fulfills the value of social justice or not. However, the constitutional value should be directly proportional to the value of justice for society. The Constitutional Court verdicts should have an equal proportion of justice for society and the government. Keywords: Constitutional Court Verdict; Constitutional; Legal Reasoning; Social Justice; State Capital Law. ABSTRAK Tujuan: Kajian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam memutus uji materil Nomor 25/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta dianalisis berdasarkan teori keadilan sosial. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan undang-undang dan studi kasus. Metode analisis dilakukan secara kualitatif, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum melalui penelitian dokumenter. Hasil: Analisis putusan Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa majelis hakim menilai UU Ibukota Negara dinyatakan konstitusional terhadap UUD dan menolak pengujian UU Ibukota Negara. Para penggugat juga tidak memiliki legal standing yang kuat dalam proses pembentukan UU Ibukota Negara. Majelis hakim berpendapat bahwa semua proses pembentukan UU Ibukota Negara telah memenuhi syarat formil dan materil. Sayangnya, putusan MK belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan sosial bagi masyarakat. Aplikasi penelitian ini: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara dan memberikan rekomendasi ilmiah bagi masyarakat dalam perkara uji materil di Mahkamah Konstitusi. Kebaruan/Orisinalitas: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, apakah memenuhi nilai keadilan sosial atau tidak. Namun, nilai konstitusi harus berbanding lurus dengan nilai keadilan bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi harus memiliki proporsi keadilan yang sama bagi masyarakat dan pemerintah. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Konstitusional; Penalaran Hukum; Keadilan sosial; Ibu kota Negara.

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MEMINIMALISASI DEFORESTASI DI KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Farid, Achmad Miftah; Fahreza, Fandi Ahmad; Catur Prasetyo, Dimas Putra; Firmansyah, Shandy Herlian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara.

Sosialisasi Preferensi Hukum Pemilih Pemula Dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA N 4 Kota Ternate Umar, Mahmud Hi.; Alauddin, Rusdin; Weku, Robert Lengkong; Budiono, Arief; Farid, Achmad Miftah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71365/ejpm.v2i2.68

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi Terkait Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA. N. 4 Kota Ternate. Bentuk aktivitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan hukum, dimana seluruh aktivitas tersebut dirancang bersama-sama dan dilakukan dalam situasi formal terhadap keseluruhan siswa. Tujuan akan dicapai melalui sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Solusi atas permasalahan mitra ialah dengan melakukan sosialisasi ini, yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung melalui diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak . Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik money politic. Luaran dari program pengabdian ini ialah adanya penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi jurnal pengabdian Masyarakat atau prosiding terindeks bereputasi dengan status accepted/ terbit pada skema penelitian dasar, serta mengupload video kegiatan pengabdian yang diunggah di youtube atau sosmed terstandar.

The Role of Marine and Fishery Resources Supervision of Ternate in Handling Illegal Fishing Hanafi, Muhammad Amin; Konoras, Isyana Kurniasari; Pontoh, Pangeran Bintang Putra S; Farid, Achmad Miftah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2366

The title of this paper is “The Role of Marine and Fishery Resources Supervision of Ternate in Handling Illegal Fishing”. The object of this research is the action to settle illegal fishing by Technical Implementation Unit for Marine and Fisheries Resources Supervision of Ternate. This paper aims to analyze the how this Technical Implementation Unit settles the illegal fishing crimes in Ternate as well as the factors that influence their actions in handling illegal fishing crimes in Ternate. This paper employed the sociological legal research method which studies and analyzes the legal behavior of individuals or communities, in relation to the law and the data sources used come from primary data. It employed the the conceptual approach, the statute approach, and the case approach. Results showed that the Technical Implementation Unit for Marine and Fisheries Resources Supervision of Ternate resolves illegal fishing crimes namely by carrying out supervision, outreach to fishermen, carrying out routine patrols, verification and validation and carrying out investigations. The factors that influence their actions include the lack of human resources infrastructure facilities and the failure to achieve targets

Maqashid Sharia Analysis on Personal Data Protection from the Dangers of Artificial Intelligence Misuse Farid, Achmad Miftah; Pratama, Fauzan Arya; Sulistyowati, Dewi
Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/sosial.v6i2.12636

This study examines the use of AI from the perspective of prophetic law, with an emphasis on the values of justice, benefit, and equality of rights in Islamic law, based on maqashid sharia, with the intention of protecting personal data from the uncontrolled use of AI. Additionally, it highlights the role of community organizations, particularly Muhammadiyah, in providing education and advocacy related to the protection of personal data in accordance with progressive Islamic values. The socio-legal method enabled a comprehensive analysis of the social impact and legal regulations on the protection of personal data in the context of the rapid development of AI. The results of the analysis of legal facts and empirical information show that the uncontrolled use of AI is detrimental to society. The misuse of AI has been linked to several personal data leakage issues in various countries. The integration of Islamic values, based on maqashid sharia, into data protection policies is crucial for preventing the unethical exploitation of technology and ensuring that innovation remains within the benefit of the ummah. Personal data protection is intended to maintain digital ethics based on hifzun-nafs (protection of life), hifdzul-‘aql (protection of reason), and hifdzul-‘ird (protection of honor), which can provide moral and ethical justification for the development of more humanized personal data regulations in the AI era.

Legal Reasoning: Epistemological Construction and Dialectics of Justice in Modern Law Enforcement Hecinda, Zalva Zahiah Putri; Farid, Achmad Miftah
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2025: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to analyze the epistemological construction of legal reasoning as a bridge between abstract legal norms and concrete facts, as well as examine the dialectic between legal certainty, substantive justice and social benefit in modern law enforcement practices inera of digital disruption. The methodology used is normative-qualitative legal research based on literature study with a conceptual and comparative approach, with secondary data sources in the form of statutory regulations, jurisprudence, books and scientific journals which are analyzed using deduction-induction techniques. descriptively. The research results show that legal reasoning cannot be understood as a mechanistic application of formal logical syllogism, but rather as a dialectical process that combines deductive-inductive logic, hermeneutical interpretation, and judge's discretion in legal discovery in order to realizesubstantive justice that goes beyond procedural justice. The research also found an inherent tension between the certainty of legal texts and society's demands for justice, as well as new challenges in the form of the integration of artificial intelligence which has the potential to increase efficiency but carries the risk of reducing the moral dimension of legal reasoning. Applicatively, this research offers an integrative legal reasoning paradigm based on Pancasila values which harmonizes positivism, utilitarianism and natural law, and places technology as an argumentative tool under the control of human ethics. The value of novelty lies in the synthesis between legal hermeneutics and digital literacy to strengthen the quality of reasoning of law enforcement officials so that decisions are more accountable, humane and responsive to the complexity of future law.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search