Garuda - Garba Rujukan Digital

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MEMINIMALISASI DEFORESTASI DI KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Farid, Achmad Miftah; Fahreza, Fandi Ahmad; Catur Prasetyo, Dimas Putra; Firmansyah, Shandy Herlian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara.

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MEMINIMALISASI DEFORESTASI DI KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Farid, Achmad Miftah; Fahreza, Fandi Ahmad; Catur Prasetyo, Dimas Putra; Firmansyah, Shandy Herlian
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara.

Sosialisasi Preferensi Hukum Pemilih Pemula Dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA N 4 Kota Ternate Umar, Mahmud Hi.; Alauddin, Rusdin; Weku, Robert Lengkong; Budiono, Arief; Farid, Achmad Miftah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71365/ejpm.v2i2.68

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi Terkait Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA. N. 4 Kota Ternate. Bentuk aktivitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan hukum, dimana seluruh aktivitas tersebut dirancang bersama-sama dan dilakukan dalam situasi formal terhadap keseluruhan siswa. Tujuan akan dicapai melalui sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Solusi atas permasalahan mitra ialah dengan melakukan sosialisasi ini, yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung melalui diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak . Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik money politic. Luaran dari program pengabdian ini ialah adanya penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi jurnal pengabdian Masyarakat atau prosiding terindeks bereputasi dengan status accepted/ terbit pada skema penelitian dasar, serta mengupload video kegiatan pengabdian yang diunggah di youtube atau sosmed terstandar.

The Role of Marine and Fishery Resources Supervision of Ternate in Handling Illegal Fishing Hanafi, Muhammad Amin; Konoras, Isyana Kurniasari; Pontoh, Pangeran Bintang Putra S; Farid, Achmad Miftah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2366

The title of this paper is “The Role of Marine and Fishery Resources Supervision of Ternate in Handling Illegal Fishing”. The object of this research is the action to settle illegal fishing by Technical Implementation Unit for Marine and Fisheries Resources Supervision of Ternate. This paper aims to analyze the how this Technical Implementation Unit settles the illegal fishing crimes in Ternate as well as the factors that influence their actions in handling illegal fishing crimes in Ternate. This paper employed the sociological legal research method which studies and analyzes the legal behavior of individuals or communities, in relation to the law and the data sources used come from primary data. It employed the the conceptual approach, the statute approach, and the case approach. Results showed that the Technical Implementation Unit for Marine and Fisheries Resources Supervision of Ternate resolves illegal fishing crimes namely by carrying out supervision, outreach to fishermen, carrying out routine patrols, verification and validation and carrying out investigations. The factors that influence their actions include the lack of human resources infrastructure facilities and the failure to achieve targets

Maqashid Sharia Analysis on Personal Data Protection from the Dangers of Artificial Intelligence Misuse Farid, Achmad Miftah; Pratama, Fauzan Arya; Sulistyowati, Dewi
Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/sosial.v6i2.12636

This study examines the use of AI from the perspective of prophetic law, with an emphasis on the values of justice, benefit, and equality of rights in Islamic law, based on maqashid sharia, with the intention of protecting personal data from the uncontrolled use of AI. Additionally, it highlights the role of community organizations, particularly Muhammadiyah, in providing education and advocacy related to the protection of personal data in accordance with progressive Islamic values. The socio-legal method enabled a comprehensive analysis of the social impact and legal regulations on the protection of personal data in the context of the rapid development of AI. The results of the analysis of legal facts and empirical information show that the uncontrolled use of AI is detrimental to society. The misuse of AI has been linked to several personal data leakage issues in various countries. The integration of Islamic values, based on maqashid sharia, into data protection policies is crucial for preventing the unethical exploitation of technology and ensuring that innovation remains within the benefit of the ummah. Personal data protection is intended to maintain digital ethics based on hifzun-nafs (protection of life), hifdzul-‘aql (protection of reason), and hifdzul-‘ird (protection of honor), which can provide moral and ethical justification for the development of more humanized personal data regulations in the AI era.

Legal Protection of Consumers Against Damage & Loss of Packages based on Consumer Protection Law Herlina Basri; Achmad Miftah Farid; Sayang Bidul
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.53060

The use of the internet for long-distance commerce (online shopping) has increased people's dependence on delivery services, but has also triggered various legal incidents related to package damage or loss. This study aims to analyse legal protection for consumers using delivery services based on the Consumer Protection Law (UUPK) and related regulations, and to assess the compensation mechanism implemented by J&T Express. Using normative and empirical juridical research methods, this study combines positive law studies with field studies to observe sociological facts in society. The results show that consumers have the right to preventive (Article 7 UUPK) and repressive (Article 45 UUPK) legal protection, which is also strengthened by Article 86 of the Commercial Code (KUHD) and Articles 1238, 1244, and 1245 of the Civil Code (KUHPerdata) regarding default. In its implementation, J&T Express provides full compensation according to the value of the goods if the package is insured, while for non-insured packages, compensation is limited to a maximum of ten times the shipping cost. In conclusion, the applicable legal instruments have actually provided adequate protection guarantees, but the settlement of settlements in the field is highly dependent on the insurance scheme chosen, so that higher transparency is needed from business actors and increased consumer awareness regarding their rights and obligations to reduce the number of losses in the future.

Religious Moderation: From Text to Context Based on Maqasidu Shari'ah M.Junaidi; Kuswardhani; Achmad Miftah Farid
Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/sosial.v7i1.11464

Religious pluralism can be seen from the 5 religions recognized by the Indonesian state, namely Islam, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism and Confucianism. Every religion always believes that its religion is the most correct. It is undeniable that Muslims have a big role in Indonesia's independence. It is hoped that the concept of a state of law based on Pancasila maqasidu shari'ah can reduce the desire to establish an Islamic state as Indonesia is a pluralistic nation. The purpose of this study is: How to deradicalize religion with a religious moderation approach based on maqasidu shari'ah. This research method is literature with a qualitative approach. The research method used in this study is content analysis. Content analysis is a study that combines the results of many original, systematic, and planned studies. The data sources in this article are journals and books. Radicalism in understanding religion can potentially lead to extremism. There needs to be a reconstructing on the understanding of the texts of the Qur'an and hadith from textual to more moderate contextual that is relevant to the conditions of the times. In the context of Indonesia, this is very urgent considering that Indonesia is a very pluralistic country, Reconstruction of understanding of the text is not merely a rational and contextual understanding. However, this understanding must be in line with the objectives of Islamic law (maqasidu shari'ah). So, in the context of Indonesia to deradicalize religion, a moderate religious understanding approach is carried out based on maqasidu shari'ah.

Legal Reasoning: Epistemological Construction and Dialectics of Justice in Modern Law Enforcement Zalva Zahiah Putri Hecinda; Achmad Miftah Farid
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2025: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to analyze the epistemological construction of legal reasoning as a bridge between abstract legal norms and concrete facts, as well as examine the dialectic between legal certainty, substantive justice and social benefit in modern law enforcement practices inera of digital disruption. The methodology used is normative-qualitative legal research based on literature study with a conceptual and comparative approach, with secondary data sources in the form of statutory regulations, jurisprudence, books and scientific journals which are analyzed using deduction-induction techniques. descriptively. The research results show that legal reasoning cannot be understood as a mechanistic application of formal logical syllogism, but rather as a dialectical process that combines deductive-inductive logic, hermeneutical interpretation, and judge's discretion in legal discovery in order to realizesubstantive justice that goes beyond procedural justice. The research also found an inherent tension between the certainty of legal texts and society's demands for justice, as well as new challenges in the form of the integration of artificial intelligence which has the potential to increase efficiency but carries the risk of reducing the moral dimension of legal reasoning. Applicatively, this research offers an integrative legal reasoning paradigm based on Pancasila values which harmonizes positivism, utilitarianism and natural law, and places technology as an argumentative tool under the control of human ethics. The value of novelty lies in the synthesis between legal hermeneutics and digital literacy to strengthen the quality of reasoning of law enforcement officials so that decisions are more accountable, humane and responsive to the complexity of future law.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search