Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.053
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Ismail, Yudhia
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja Ramadhanti, Fitria A’yunina; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.222

Abstract

Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara-negara maju namun juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tidak hanya mencakup pelanggaran lalu lintas, tetapi juga kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Terdapat 1.702 pengendara ojek online yang terlibat sebagai korban maupun pelaku dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Kesalahan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan, mengingat hampir semua tabrakan diawali dengan pelanggaran rambu lalu lintas. Pasal 234 Ayat (3) huruf b UU LLAJ bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Suatu kemungkinan dapat terjadi pada pengemudi ojek online terbebas dari tanggung jawab atas kerugian fisik yang diderita oleh penumpang karena kecelakaan yang terjadi semata-mata bukan karena kesalahan pengemudi, melainkan korban sendiri. Selain itu, kecelakaan yang sering terjadi akibat dari kesalahan penumpang/pihak ketiga pada umumnya dikarenakan hewan dan/atau orang lain yang tanpa sengaja mengganggu aktivitas kendaraan bermotor.
Pertanggungjawaban Yuridis Maskapai Penerbangan Terhadap Kerusakan Barang Penumpang Dalam Perspektif Tujuan Hukum Sari, Virda Widya; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.223

Abstract

Pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang bawaan penumpang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada penumpang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang pada intinya semua kerugian yang dialami penumpang selama penyelengaraan pengangkutan berlangsung menjadi tanggung jawab pengangkut karena disebabkan oleh maskapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang penumpang dalam perspektif tujuan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengulas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian maskapai penerbangan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang disebabkan oleh maskapai penerbangan. Terdapat peraturan yang khusus serta regulasi yang cukup jelas terkait bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan hukum secara optimal. Dalam perspektif tujuan hukum, nilai keadilan perlu dicapai dalam sengketa antara maskapai dengan penumpang. Peraturan perundangan-undangan dan peraturan lain yang mendukung masih belum spesifik mengatur bagaimana ganti rugi yang harus di berikan kepada penumpang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA BULLYING DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN Permatasari, Anisah Shintya Ayu; Farida, Farida; Wardani, Zahro; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.228

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana, khususnya terkait kasus bullying. Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, penelitian ini menyoroti fungsi strategis Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang berada di bawah eksekutif. Secara terminologi, bullying dipahami sebagai tindakan agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Secara hukum, perbuatan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana dan dijerat dengan beragam pasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), dan penganiayaan terencana (Pasal 355 KUHP). Selain itu, perlindungan terhadap korban bullying, terutama anak-anak, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip diversi. Penelitian ini menggunakan studi kasus penanganan tindak pidana bullying yang menimpa siswa di Kota Pasuruan, yang korbannya mengalami depresi berat akibat perundungan tersebut. Kemudian kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice (RJ), yang memberikan gambaran tentang perlindungan hukum represif dan preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Secara represif, Kejaksaan mempunyai wewenang dalam melakukan penuntutan. Namun, pada kasus yang diatas, Kejaksaan memilih jalur RJ yang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif pada pelaku anak, memulihkan kondisi korban, dan mengembalikan harmoni sosial. Secara preventif, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menjalankan program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada pelajar dan masyarakat. Program ini dirancang untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tidak berfungsi hanya sebagai lembaga penuntut, namun juga menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran hukum dan menerapkan pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pencegahan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif dan restoratif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK WARTAWAN Arif, Arif; Mashuri, Muhammad; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.231

Abstract

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menerjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercayai serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong. Oleh karenanya akibat dari wartawan yang melakukan pemberitaan yang mengandung berita bohong adalah dirugikannya pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dibungkus dalam analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil dan juga tujuan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 225 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: (Studi Kantor Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) Fatah, Abdul; Ismail, Yudhia; Mashuri, Muhammad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.233

Abstract

Otonomi daerah berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Atas dasar itu maka maksud dan tujuan utama dari proses desentralisasi yang menyeluruh akan membentuk berbagai kebijakan, namun arahnya semata-mata pada peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan kekuasaan yang diwariskan. ada. Camat merupakan pengelola pemerintahan, pembangunan, dan koordinator masyarakat di wilayahnya, dalam artian mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat semaksimal mungkin serta menjamin terselenggara dan diterapkannya di masyarakatnya. Perlunya mengkaji, mengkaji dan menjelaskan tugas dan peran wakil dan camat dalam mengkoordinasikan daerahnya masing-masing menjadi maksud dan tujuan penelitian ini.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN TUGAS MARINE INSPECTOR DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAPAL TRADISIONAL BERBENDERA INDONESIA Sudarso, Sudarso; Ismail, Yudhia; Ariesta, Wiwin
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.234

Abstract

Setiap kapal harus memenuhi unsur-unsur keselamatan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh marine inspector. Penilaian terhadap pemenuhan unsur-unsur keselamatan sudah dimulai sejak kapal dirancang bangun, pada saat pembangunan, kapal beroperasi hingga kapal tidak digunakan lagi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 54 tahun 2021 Tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, namun dalam implementasi peraturan tersebut masih ditemui adanya ketidaksesuaian dengan keadaan sosial budaya masyarakat khususnya terhadap pembangunan kapal tradisional berbendera Indonesia. Mengingat kedudukan kapal tradisional dalam sistem transportasi laut dan sistem perekonomian negara maka marine inspector sebagai pejabat negara yang melaksanakan wewenang statutoria diharapkan dapat melaksanakan sertifikasi kapal tersebut meskipun menemui berbagai permasalahan. Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan ruang lingkup pembahasan pada peran dan tugas marine inspector dalam pengawasan pembangunan kapal tradisional berbendera Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan pembangunan oleh marine inspector, menguraikan permasalahan yang ada serta mengetahui dasar pertimbangan marine inspector dalam melakukan diskresi ketika melaksanakan sertifikasi kapal tradisional berbendera Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER: (Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023) Syalum, Novita Citra; Sulatri, Kristina; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.235

Abstract

Besarnya arus globalisasi yang hadir ke Indonesia membawa pengaruh yang begitu kompleks. Hadirnya kaum LGBT yang mulai menyuarakan hak asasi manusia mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. LGBT di Indonesia dianggap sebagai salah satu perbuatan penyimpangan seksual dan dilarang. Banyaknya penolakan terhadap kaum LGBT membuat mereka ramai menyuarakan hak asasi manusia. Di lain sisi, hak asasi manusia sendiri dibatasi oleh norma-norma yang diakui di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Hingga saat ini belum ada kepastian hukum untuk mengatur pelarangan LGBT. Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah Bupati Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Namun, Peraturan Bupati tersebut hanya mengatur mengenai pencegahan. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis secara yuridis terhadap Peraturan Bupati tersebut dan tujuan hukum yang hendak dicapai dari Peraturan Bupati tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis apakah Peraturan Bupati berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta metode penafsiran. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati tersebut dan perlu adanya aturan lebih tinggi yang mengatur pelarangan LGBT untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pelarangan dan pencegahan perilaku LGBT yang memiliki dampak buruk pada masyarakat secara luas, serta diharapkan dengan adanya peraturan tersebut akan menjamin kepastian hukum terhadap peraturan mengenai perilaku LGBT di Indonesia.
URGENSI PENETAPAN STATUS HUKUM AIR SEBAGAI BARANG PUBLIK KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI ERA OTONOMI DAERAH Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.237

Abstract

Di era otonomi daerah yang mengedepankan desentralisasi kekuasaan, penetapan status hukum air sebagai barang publik merupakan isu strategis yang sangat penting dalam tata kelola sumber daya air. Mengingat air merupakan kebutuhan mendasar manusia dan lingkungan serta sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaannya tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar atau kepentingan privat. Studi ini menekankan urgensi penetapan air sebagai barang publik dalam kerangka hukum nasional guna menjamin akses yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa pengelolaan air harus menjamin hak rakyat atas air. Namun, dalam praktiknya di era otonomi daerah, terjadi fragmentasi tata kelola dan komersialisasi sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip air sebagai hak publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan air secara hukum sebagai barang publik guna memperkuat fungsi pengawasan negara, memberikan kejelasan yuridis, serta memastikan bahwa pengelolaan air tetap berfokus pada kepentingan umum, bukan semata-mata keuntungan finansial. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga air sebagai barang publik di tengah dinamika otonomi daerah.
ANALISIS YURIDIS KEKERASAN PSIKIS PADA ANAK AKIBAT BULLYING VERBAL DI SEKOLAH DITINJAU MELALUI PASAL 76C UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pramata, Muhammad Nabil; Ismail, Yudhia; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.239

Abstract

Kekerasan psikis terhadap anak, khususnya melalui bullying verbal di lingkungan sekolah, merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi. Bullying verbal meliputi ejekan, hinaan, pelabelan negatif, ancaman, serta kata-kata yang merendahkan martabat anak. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti trauma, gangguan emosional, menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, dan terganggunya proses tumbuh kembang anak. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, bullying verbal tidak dapat dianggap sebagai perilaku biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan psikis yang memiliki implikasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kekerasan psikis pada anak akibat bullying verbal di sekolah berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying verbal memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, sekolah memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam upaya pencegahan serta penanganan bullying sebagai bagian dari perlindungan anak. Diperlukan penguatan implementasi norma hukum serta sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi anak.
PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA AHLI WARIS YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PEMBUATAN AKTA WARIS Bani, Merdian Engge Doku; Ismail, Yudhia; Ariesta, Wiwin
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.240

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk ahli waris yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam praktiknya, biaya pembuatan akta waris sering menjadi hambatan bagi golongan tidak mampu untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris, serta mengkaji dasar hukum dan bentuk pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Bantuan Hukum, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara normatif memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat tidak mampu, termasuk dalam pembuatan akta waris, sebagai perwujudan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, pelaksanaan bantuan hukum tersebut masih menghadapi kendala berupa belum adanya pengaturan teknis yang jelas serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi agar peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris tidak mampu dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Co-Authors Abadi, Muhammad Imam Abdul Fatah Ahmad Sukron Ariesta, Wiwin Arif Arif Arisandy, Rizky Kurniawan Bani, Merdian Engge Doku Barizi, Ahmad Irfansyah Chusnan, Muhammad dewi novita Dhewi, Dhifa Ayundha Fiztiana Permata Farida Farida Farochah, Lailatul Humiati, Humiati Irijanto, Irijanto Istijab, Istijab Khoirun Nissak Kirana, Marshella Duhita Cahya Lestari, Falian Ananda Listhyaningrum, Anggita Makhfud, Makhfud muhammad mashuri Nawangsari, Ella Agusti Nur Halimah Permatasari, Anisah Shintya Ayu Pramata, Muhammad Nabil Raharjo, M Agus Pri Ramadhanie, Tegar Ade Ramadhanti, Fitria A’yunina Sa'diyah, Hikmatus Sakadomas, Renata Putri Sari, Virda Widya Sholehuddin, M. Siti Wulansari, Siti Sudarso Sudarso Sulatri, Kristina Syalum, Novita Citra Wardani, Zahro Winarno, Ronny