Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberi Kerja Dalam Menyediakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja ]]>
<![CDATA[Listhyaningrum, Anggita]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.137
<![CDATA[Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengkaji mengenai kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun dalam kenyataannya masih banyak pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jurnal ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka (blibliography study), dan teknik analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dan membuat kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa kewajiban pemberi kerja dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib sesuai peraturan perundang- undangan. Pemberi kerja yang secara lalai tidak melakukan kewajiban yang dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan jalur non-litigasi (di luar persidangan) dengan melakukan perundingan bipartit, atau dengan perundingan tripartit seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun demikian, jika perselisihan belum bisa diselesaikan melalui arbitrase maka bisa diajukan ke jalur litigasi yaitu ke Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tari Terbang Bandung (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Kirana, Marshella Duhita Cahya]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Istijab, Istijab]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.159
<![CDATA[Di Indonesia, ada dua jenis perlindungan hukum untuk hak cipta atas tarian tradisional yaitu berupa perlindugan hukum bersifat preventif dan represiv. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis empiris yakni teknik studi terkait gejala hukum yang terjadi dari perilaku manusia, meliputi kejadian suatu perkara yang dapat diperoleh dengan proses wawancara ataupun melakukan pengamatan secara langsung. Berdasar penelitian ini, Kota Pasuruan dapat memberikan perlindungan hukum dengan melakukan inventarisasi, menjaga keamanan, dan mempromosikan budaya utamanya, yaitu tari terbang Bandung. Selain itu, pemerintah setempat berupaya mendaftarkan tari terbang Bandung sebagai Warisan Budaya Takbenda dan melakukan pembelaan dengan tulisan normatif sesuai hukum yang berlaku jika tari terbang Bandung ditiru oleh suatu oknum individu atau komunitas.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Wulansari, Siti]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.163
<![CDATA[Pembajakan film merupakan hal yang tidak asing lagi didengar dikalangan media online. Baru-baru ini pembajakan melalui media online di telegram sangat banyak digemari dan dinikmati oleh pecinta film gratis. Banyaknya pembajakan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang hak cipta, namun apakah selama ini perlindungan yang diperoleh pemegang hak cipta sudah terbilang sesuai dengan tujuan hukum, dan apakah pelanggar hak cipta mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui sedikit banyak tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait film bajakan melalui media online di telegram serta untuk mengetahui tujuan hukum yang diperoleh pemegang hak cipta dan pelanggar hak cipta.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN: (Studi di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Lestari, Falian Ananda]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.143
<![CDATA[Permasalahan terkait sampah adalah permasalahan yang selalu dihadapi oleh beberapa negara maju serta juga negara berkembang. Permasalahan tentang sampah merupakan permasalahan yang sulit untuk diperbaiki. Seperti halnya di Kelurahan Panggungrejo memerlukan penanganan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakatnya dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kesadaran hukum bisa dikembangkan berdasarkan indikator – indikator tertera seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta juga pola perilaku hukum. Selain indikator harus juga diperhatikan faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo untuk melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih bisa dikatakan belum sepenuhnya baik tetapi masih bisa ditingkatkan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengetahuan tentang hukum juga harus lebih dioptimalkan agar sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor pendidikan masih dibawah rata – rata, faktor sarana yang masih kurang memadai.]]>
<![CDATA[Isu Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan Dilihat Dari Perspektif Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: (Studi Kasus Deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin Pada Rudenim Surabaya) ]]>
<![CDATA[Dhewi, Dhifa Ayundha Fiztiana Permata]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.144
<![CDATA[Permasalahan terkait orang tanpa status kewarganegaraan atau stateless merupakan permasalahan yang sering dialami oleh beberapa negara. Status kewarganegaraan menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara sosiologis dan yuridis antara negara dengan warga negaranya. Isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan terhadap deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin pada Rudenim Surabaya merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum di Indonesia yang harus diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai refleksi tanggungjawab suatu negara. Bahwa sesuai dengan batas maksimal pendetensian yang termuat dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 06/Thn 2011 adalah 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu deteni dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur hukum dan urgensi dari isu hukum terhadap deteni tanpa status kewarganegaraan atau stateless serta upaya hukum imigrasi dalam status hukum deteni untuk dapat ditempatkan ke negara ketiga yang bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan urgensi serta upaya hukum terhadap penanganan kasus deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin pada Rudenim Surabaya. Perlunya penanganan yang efektif dengan optimalisasi normatif dengan penerapan Pasal 85 ayat 2 UU No.06/Thn 2011 tentang batas pendetensian, dimana pendetensian merupakan sanksi administratif dengan batas waktu 10 (sepuluh) tahun sementara ancaman pidana terberat yang pernah diterapkan dalam UU No.06/Thn 2011 hanya selama 5 (lima) tahun. Indonesia memungkinkan meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 dengan alasan kemanusiaan, namun harus mempertimbangkan asas Selevtive Policy diantaranya potensi permasalahan sosial, hukum dan adat masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Farochah, Lailatul]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.165
<![CDATA[Agunan menjadi alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam kegiatan pinjam meminjamkan uang yang dibuat dalam bentuk perjanjian kredit dalam perjanjian pokok merupakan awal jaminan fidusia. Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap memiliki pengaruh terhadap agunan bahkan setelah status mereka sebagai pemilik berubah. Apabila debitur ingkar terhadap janjinya, maka kreditur dapat menjual agunannya sesuai Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Implementasi praktiknya di masyarakat hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya yang melibatkan debitur dan debt collector dalam penarikan sepihak (parate executie) oleh kreditur atas objek jaminan fidusia. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang terbit pada tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan perlindungan hukum preventif terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan debitur dan kreditur dirugikan baik materil maupun non-materi. -kerugian materil yaitu akibat parate executie sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012. Ketika timbul konflik hukum, perlindungan hukum yang represif diberikan dalam bentuk denda, hukuman penjara, dan akibat hukum lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan main hakim sendiri (parate executie) dalam proses eksekusi dikemudian hari, debitur dan kreditur sepakat untuk menerapkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang mendasari pelaksanaan hak eksekutorial.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Sepeda Listrik Sebagai Transportasi Dalam Berlalu Lintas ]]>
<![CDATA[Halimah, Nur]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.171
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan teknologi membuat sesuatu kegiatan akan lebih mudah untuk dilakukan. Pada dewasa kini, marak sekali adanya perkembangan dalam dunia transportasi. Kemunculan teknologi berupa sepeda listrik merupakan inovasi dalam dunia otomotif yang sebelumnya menggunakan sepeda konvensional sekarang beralih menggunakan sepeda listrik yang bahan utama penggeraknya menggunakan baterai. Namun, percepatan dalam dunia teknologi tidak sejalan dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sepeda listrik yang begitu cepat di masyarakat tidak diimbangi dengan adanya peraturan yang memadai. Aturan mengenai penggunaan sepeda listrik bahkan belum diatur dalam peraturan-perundangan maupun aturan lain selain undang-undang. Namun, aturan mengenai penggunaan, keselamatan dan penegakan hukum, melalui karakteristiknya diatur dalam UU LLAJ dan Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan prespektif pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif ini merupakan produk pelaku hukum yang menggunakan alat pengumpulan data yang terdiri dari dokumen, atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut wajib ditaati dan menggunakan aturan mengenai penggunaan lajur tertentu.]]>
<![CDATA[Legalitas Kepemilikan Surat Izin Mengemudi Terkait Kecelakaan Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Arisandy, Rizky Kurniawan]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.172
<![CDATA[Surat izin mengemudi (SIM) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh polisi kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, memahami aturan lalu lintas, dan mampu mengemudikan kendaraan dengan aman. Setiap pengemudi harus memiliki SIM untuk kendaraan yang sesuai. Namun, banyak pengemudi di Indonesia tidak mematuhi peraturan mengenai masa berlaku SIM mereka. Menurut teori Von Bury, terdapat hubungan antara masa berlaku SIM dan kecelakaan lalu lintas berat, di mana SIM yang sah dapat mengurangi risiko kecelakaan. Pengemudi dengan SIM yang telah kadaluwarsa dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti hukuman atau denda. Statistik menunjukkan bahwa pengemudi tanpa SIM yang sah lebih sering terlibat dalam kecelakaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya memiliki SIM yang sah dan lemahnya penegakan hukum merupakan alasan utama terjadinya pelanggaran. Dalam kecelakaan lalu lintas berat, pengemudi dapat dikenakan hukuman atau denda sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/2009, jika kelalaiannya menyebabkan kematian.]]>
<![CDATA[Peran Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan ]]>
<![CDATA[Nissak, Khoirun]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.178
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami atas nama Suwito Utomo dan 6 orang lainnya ini merasa dirugikan, sehingga Suwito Utomo dan 6 orang lainnya melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Bromo Steel Indonesia. Suwito Utomo dan 6 orang lainnya tidak mendapatkan uang pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT. Bromo Steel Indonesia. Sehingga beliau melaporkan atau mengadukan kasus tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, dan kasusnya telah tercatat oleh Mediator Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial yang dialami Bapak Suwito Utomo beserta 6 orang lainnya ini telah melakukan perundingan bipartit dengan PT. Bromo Steel Indonesia, tetapi tidak menemunkan titik temu. Mediator Hubungan Industrial akan melakukan langkah selanjutnya yaitu ke Perundingan Tripartit atau Mediasi. Dalam proses mediasi dilakukan pihak perusahaan PT. Bromo Steel Indonesia bersedia memberikan uang pesangon, tetapi dibayarkan secara berangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan uang pesangon terbayar lunas. Pihak karyawan atau atas nama Suwito Utomo beserta 6 orang lainnya tersebut sepakat dan menerima jika uang pesangon dibayarkan secara berangsur hingga terbayar lunas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yaitu studi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan. Hasil penelitian dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara karyawan dengan PT. Bromo Steel Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pelaksanaan mediasi permasalahan perselisihan hubungan industrial dalam kasus sengketa pemutusan hubungan kerja telah mendapatkan kesepakatan bersama dan telah menandatangani Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Jatuh dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pengalihan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing ]]>
<![CDATA[Irijanto, Irijanto]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.220
<![CDATA[Tanah yang berada di wilayah Negara Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang utama. UUPA menjunjung tinggi prinsip kebangsaan. Ini menyiratkan bahwa satu-satunya orang yang memiliki hubungan lengkap dengan wilayah Indonesia adalah warganya. Masuk akal bahwa hanya WNI yang akan diberikan hak kepemilikan terhadap hak milik atas tanah karena konsep kewarganegaraan UUPA khususnya berkaitan dengan kepemilikan tanah. Hanya WNI yang memiliki hubungan penuh dengan tanah, air, dan ruang, sesuai dengan konsep kewarganegaraan UUPA. Pasal 26 Ayat (2) UUPA memiliki substansi agar penguasaan atas tanah di wilayah NKRI tidak jatuh ke tangan orang asing. WNA yang menginginkan untuk mempunyai tanah (hak milik) di Indonesia yang mana hal tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi Indonesia akan berdampak dan mempunyai akibat hukum tersendiri, misalnya perjanjian nominee (pengalihan hak milik tidak langsung) saat bertransaksi jual beli tanah di Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang nantinya dapat berakibat pada hak milik atas tanah tersebut jatuh pada negara.]]>
