Busyro, Busyro
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

AMALIYAH AL-ISTISYHAD (BOM BUNUH DIRI) DALAM TINJAUAN DAKWAH DAN HUKUM ISLAM Busyro Busyro
Alhurriyah Vol 11, No 2 (2010): Juli - Desember 2010
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2903.284 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v11i2.558

Abstract

The struggle which is effort by our prophet Muhammad SAW and his companions for spreading out the Islamic religion is based on the missionary principle means using good manners. Many of obstacles faced by them as long as their efforts for build Islam for surely. Fortunately, they have been never giving their life up voluntarily to the enemies of Allah. In the history of Badar war, there was no an act of amaliyah al-istisyhad either to look for a win or to try intimidating their enemies. Unfortunately, as we know that in the recent, there is a phenomenon to popularize an act to sacrifice their life voluntarily to bombard their enemies. This act is done by them with the purpose that they will be a syuhada (death with the guarantee of paradise in hereafter) or getting amaliyah al-istisyhad. This act affects to the cynism of western view about Islamic religion, moreover they argue that Islamic religion is spread out by the uncivilized ways. From the study conducted showed that the act of self bomb has no strong of basic principle neither from Al-Qur’an nor As-sunnah. Moreover, this act is regarded as an act which is contradicted to the Islamic principle. However, this acts contributing for giving a negative effect and making part of Islamic religion into the low level of humanity.
Mediation Effectiveness in Sharia Economic Dispute Settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court Riska Fauziah Hayati; Busyro Busyro; Bustamar Bustamar
Alhurriyah Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4097

Abstract

The main problem in this paper is how the effectiveness of mediation in sharia economic dispute resolution based on PERMA No. 1 of 2016 at the Bukittinggi Religious Court, and what are the inhibiting factors success of mediation. To answer this question, the author uses an inductive and deductive analysis framework regarding the law effectiveness theory of Lawrence M. Friedman. This paper finds that mediation in sharia economic dispute resolution at the Bukittinggi Religious Court from 2016 to 2019 has not been effective. The ineffectiveness is caused by several factors that influence it: First, in terms of legal substance, PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts still lacks in addressing the problems of the growing community. Second, in terms of legal structure, there are no judges who have mediator certificates. Third, the legal facilities and infrastructure at the Bukittinggi Religious Court have supported mediation. Fourth, in terms of legal culture, there are still many people who are not aware of the law and do not understand mediation well, so they consider mediation to be unimportant. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bukittinggi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka analisa induktif dan deduktif dengan mengacu pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Tulisan ini menemukan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun 2016 sampai 2019 belum efektif. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Pertama, dari segi substansi hukum, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih memiliki kekurangan dalam menjawab persoalan masyarakat yang terus berkembang. Kedua, dari segi struktur hukum, belum adanya hakim yang memiliki sertifikat mediator. Ketiga, sarana dan prasarana hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah mendukung mediasi. Keempat, dari segi budaya hukum, masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti persoalan mediasi dengan baik, sehingga menganggap mediasi tidak penting.
NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA`IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia) Fadhilatul Maulida; Busyro Busyro
Alhurriyah Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.639 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v3i2.720

Abstract

Iddah is one of the obligations for a wife who is divorced by her husband, whether divorce is caused by divorce from a husband or because of a wife's lawsuit to the court (khulu '). While undergoing iddah, the wife has the right to obtain housing and living facilities, as is the case in raj'i talak. On the other hand, in the Talak Ba'in, the Islamic marriage law in Indonesia does not provide an opportunity for the wife to earn a living even though she has to undergo the same obligation, namely undergoing iddah and living in her husband's house. This is certainly not in line with gender justice that carries the equality of men and women in this life. Judging from the thoughts of the ulema of the school of thought, actually the legal thinking of Imam Abu Hanifah had first argued to give the wife the right to earn a living in divorce even though the divorce was in the form of divorce. It seems that Imam Abu Hanifah's opinion should be considered in the renewal of Islamic marriage law in Indonesia, especially in realizing justice to the women in their marriage and divorce.
KEDUDUKAN BAK PENCUCI KAKI SEBELUM MASUK DAN KELUAR TEMPAT BERWUDHUK DALAM TINJAUAN FIQH IBADAH Busyro Busyro; Saiful Amin
Alhurriyah Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.867 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v3i1.538

Abstract

The purity of limbs from any dirtiness is one of requirement which must be fulfilled before shalat. That is why many Ulama were explaining this case deeply. In this paper, the study of it was the character of the water which was pure and purified that can be used for wudhu, and which was not. In Bukittinggi, most of management mosques provide small basin with full water in front of wudhu room. It was aimed to facilitate people cleaning their feet before come into mosque. Yet, some of the basins have provided with no flowing water and less than two qullah (jars). Moreover, some of mosques only have one basin in one way (in and out of wudhu room). Basically, every feet of Muslim that get into the basin will do not affect anything to the pool. However, the problem was generated by the purity of the feet that some of them may unclean and take the water into effect. That is to say that providing the basin in front of wudhu room is obnoxious (makrûh) based on precaution (ihtyâth) principle. Kata Kunci: Washing feet basin, wudhu’, dirtiness, two qullah. Abstrak Kesucian anggota tubuh dari najis merupakan salah satu syarat untuk sahnya ibadah shalat yang dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu berbagai aturan dalam membersihkan diri sebelum shalat dibahas secara mendalam oleh ulama fiqh. Salah satu pembahasan yang terkait dengan hal itu adalah persoalan air yang boleh dipakai untuk berwudhuk, yang intinya merupakan air suci dan dapat mensucikan. Untuk menjaga kesucian jamaah yang akan memasuki masjid, maka sebagian pengurus masjid membuat bak kecil untuk mencuci kaki sebelum masuk dan keluar dari tempat berwudhuk. Namun pada sebagian masjid, air yang terdapat pada bak tersebut tergenang, tidak mengalir, dan kurang dua qullah. Di samping itu hanya tersedia satu buah bak, tempat masuk berwudhuk dan sekaligus tempat keluar dan selanjutnya masuk ke dalam masjid. Pada dasarnya kaki seorang muslim yang menginjak air yang tergenang tidak akan membuat air itu bernajis, tetapi mengingat beragamnya kondisi kaki yang masuk dimungkinkan ada najis yang tertinggal di air genangan itu. Oleh karena itu berdasarkan prinsip ihtiyath, membuat bak seperti itu hukumnya makruh.
Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Ismail Ismail; Busyro Busyro; Nofiardi Nofiardi; Fajrul Wadi; Hamdani Hamdani
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2263

Abstract

Covid-19 telah menghebohkan dunia, virus yang pertama muncul di Wuhan Cina tahun 2019 ini telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, bisnis, hukum, politik, keamanan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan ikut terkena imbasnya. Hal ini disebabkan karena virus ini mudah menular dan mematikan. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah menggerakkan program vaksinasi Covid-19 secara serius antara lain dengan menggratiskan biaya vaksinasi ini. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti program ini, dengan beragam alasan. Sehingga, pemerintah kemudian memberlakukan sanksi pidana bagi penolaknya. Pemberian sanksi ini rupanya melahirkan pro dan kontra pula di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali kalangan ahli hukum, ulama, dan penggiat HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemberian sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 dan tingkat hukuman pidana yang diberikan menurut perspektif maqashid asy-syarih. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa pemberian sanksi pindana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan maqashid asy-syariah terutama dalam hal pemeliharaan jiwa. Sedangkan tingkat sanksi pidana yang diberikan tergolong kepada pidana ta’zir yang berat ringannya hukuman diteantukan oleh penguasa. 
Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia Aidil Alfin; Busyro Busyro
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 1 (2017)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.507 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v11i1.1268

Abstract

The differences of laws in marriage registration have generated argumentative conflicts among the ulama. Some of them agree and the others disagree. Ulama who agree say that proscribing secretly marriage (nikah siri) is in accordance to Islamic law. Even though the regulation about marriage registration has been written in The Indonesian Act No. 1 of 1974 on Marriage and in the Compilation of Islamic Law in Indonesian, the practice of secret marriage is still existed among Indonesian Muslim society. They base their practices on what some of local ShafiiyahUlema say all the time that this kind of marriage is in accordance to shari’ah. It is common to say that Shafi’ischool of law is the largest shari’ahschool of law in Indonesia. In the sociology of Islamic law, most of the scholars in Indonesia who adhere to the Shafi'i school and also most of the Indonesian Muslim community adhere to the same school, may have a significant influence on the constraints of reform of Islamic law related to the registration of marriages in particular and other matters about marriage in general contained in the Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law in Indonesia.
Menyoal Hukum Nikah Misyar dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid al-Asliyyah dan al-Tab'iyyah dalam Perkawinan Umat Islam Busyro Busyro
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.932 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v11i2.1297

Abstract

The main purpose of marriage is having progeny besides for having happy and restful life. It is common saying that every people that get married are having kids besides other purposes in their lives. Unlike the purpose of common marriage, the main purpose of nikah misya>ris not for having kids. Yet, nikah misya>r is the marriage that aims only to have life together legally and to get sexual pleasure. This kind of marriage is done like common marriage in Islamic law that still fulfils the requirements and the principles of marriage. Some of Ulamas see that nikah misya>r is allowed to do. They argue that the purpose of marriage is not only for having descendant, but also for enjoyment and happiness. Ignoring to have kids in marriage aim actually is not a digression of Islamic rules. Otherwise, some of Ulama strongly forbid this kind of marriage because it does not actualize the interest of marriage that is to have posterity. However, in maqa>ṣid al-aṣliyyah (primary purpose of syari’ah) and maqa>ṣid al-tab’iyyah (secondary purpose of syari’ah) view, nikah misya>r should be banned because it clearly infringes the will of The Lawmaker, al-Syâri’ (Allah).
Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Busyro Busyro; Hanif Aidhil Alwana; Arsal Arsal; Shafra Shafra; Gusril Basir
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 16 No 1 (2022)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.428 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v16i1.6321

Abstract

Regulation issued by the Ministry of Research, Technology and Higher Education Number 30 of 2021 about prevention and handling of sexual violence in campus has raised pros and cons among Indonesian Muslims because several articles allegedly provide sexual freedom on campus with an editorial “except with the victim consent”. The editorial seems to strongly prioritize one of the principles of Progressive Islam activists; on the other hand, there are philosophical values of the Islamic law that are not realized, especially in protecting dignity and heredity (hifz al-nasb). This study aims to reveal the implementation of progressive Islam in the regulation, and then the realization of progressive Islam will also be seen from the philosophical point of view of Islamic law. This research is qualitative by using data from library research. The results of the study indicate that the Ministerial Regulation has implemented one of the progressive Islamic concepts by prioritizing international human rights as the rationale, and the implementation of progressive Islam that relies on international human rights is not in line with the philosophy of Islamic law which highly upholds the protection of dignity and heredity (hifz al-nasb) from the side of maslahah al-hajiya. Therefore, the editorial must be changed, in order to achieve the benefit of the world and the hereafter for Indonesian Muslims.
PERANAN LEMBAGA KEAGAMAAN LOKAL DALAM MELAHIRKAN DAN MENGAWAL FATWA KEAGAMAAN (Studi Terhadap Peran Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarojo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam) Busyro - Busyro
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol 1, No 1 (2015): June 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1761.042 KB) | DOI: 10.30983/islam_realitas.v1i1.9

Abstract

Majelis Ulama Nagari (MUNA) Nagari Guguak Tabek Sarojo as local religious institution which is formed along with the shift from village administration to village government. The main responsibility which is administered by MUNA is to maintain the diversity of Muslim in order not to deviate from the rules of God. As a result, MUNA gives “fatwa” and watches “fatwa” which has been formed by officials religious institutions. From the research, it was found that MUNA Guguak Tabek Sarojo should have power in order to overcome all problems faced by most of religious community that was by doing ‘Mudzakarah” in order to give legal solution (fatwa); generally, MUNA Guguak Tabek Sarojo had followed the procedures in formed of religious rule (fatwa) which was started from question from the society or dorp, then discussed in mudzakarah and involved in discussion with religious leaders who were competence in their fields, and always kept up to the source of Islam, Al Quran, tradition, religious leader’s agreement, and Qiyas. The decision about religion will not be confused with custom and tradition admitted in a dorp. Majelis Ulama Nagari (MUNA) Nagari Guguak Tabek Sarojo sebagai lembaga agama setempat yang dibentuk bersama dengan pergeseran dari pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Tanggung jawab utama yang dikelola oleh MUNA adalah untuk mempertahankan keragaman Muslim agar tidak menyimpang dari aturan Allah. Akibatnya, MUNA memberikan "fatwa" dan jam tangan "fatwa" yang telah dibentuk oleh pejabat lembaga-lembaga keagamaan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa MUNA Guguak Tabek Sarojo harus memiliki kekuatan untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh sebagian besar komunitas agama yang dengan melakukan 'Mudzakarah "untuk memberikan solusi hukum (fatwa); umumnya, MUNA Guguak Tabek Sarojo mengikuti prosedur dalam membentuk pemerintahan agama (fatwa) yang dimulai dari pertanyaan dari masyarakat atau dorp, dibahas dalam mudzakarah dan terlibat dalam diskusi dengan para pemimpin agama yang kompetensi di bidangnya, dan selalu terus sampai ke sumber Islam, Al Quran, tradisi, kesepakatan pemimpin agama itu, dan Qiyas. Keputusan tentang agama tidak akan bingung dengan adat dan tradisi mengakui dalam sebuah dorp.
Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia Busyro Busyro; Aditiya Hari Ananda; Tarihoran Sanur Adlan
Tamaddun Vol 3, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.629 KB) | DOI: 10.30983/fuaduna.v3i1.1152

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara yang majemuk dari sisi agama, budaya, dan suku. Hal ini dapat menjadi potensi kemajuan bangsa dan sebaliknya juga dapat mengancam eksistensi Negara. Persoalan yang sering menjadi sorotan adalah pluralisme agama, karena agama merupakan sesuatu yang lebih sensitive dibandingkan dengan perbedaan lainnya. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas yang harus mengambil peran dalam menstabilkan kehidupan bernegara. Pandangan yang moderat tentang keragaman agama di Indonesia harus selalu dipupuk untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara yang damai dalam kemajemukan. Oleh karena itu diperlukan upaya bagaimana menjadikan moderasi Islam sebagai cara untuk mengakomodir pluralisme agama di Indonesia. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menganggap semua agama itu  sama tapi memperlakukan semua agama itu sama dengan mengedepankan  tasamuh (toleransi), kemudian syura (musyawarah) antar agama, dan punya sikap musawah (tidak diskriminatif).