Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU ANTARA INSTANSI PENDIDIKAN TINGGI X DENGAN KONSULTAN PENDIDIKAN Y Ayu Purwaningsih; I Made Kanthika
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 04 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.59

Abstract

Peningkatan mahasiswa baru di Instansi Pendidikan Tinggi X dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Konsultan Pendidikan Y. Namun terjadi sengketa, karena Konsultan Pendidikan Y tidak mencapai target penerimaan mahasiswa. Selain itu, terdapat dualisme akun e-campus dan ketidaksingkronan dalam perjanjian kerjasama. Dengan permasalahan, kepastian hukum perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara Instansi Pendidikan Tinggi X dan Konsultan Pendidikan Y, serta penyelesaian sengketa kerjasama penerimaan mahasiswa baru antara kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut berkepastian hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian, meskipun tidak terdapat batasan yang jelas mengenai jangka waktu dan pelaksanaan perkuliahan dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut tidak bersifat antisipatif terhadap kemungkinan sengketa para pihak. Oleh karenanya sengketa perjanjian kerjasama penerimaan mahasiswa baru diselesaikan melalui negosiasi, yang menghasilkan keputusan untuk mengakhiri kerjasama penerimaan mahasiswa. Namun, ketentuan sharing pendapatan 30% dan 70% tetap berlaku hingga mahasiswa yang terdaftar lulus. Karena jika terjadinya sengketa semakin lama berkemungkinan merugikan mahasiswa. Kesimpulannya yaitu penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara damai, dengan menerapkan win win solution agar tidak semakin merugikan para pihak. Dalam melakukan perjanjian kerjasama sebaiknya memperhatikan tahapan pra kontrak serta mengedepankan itikad baik.
PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KDRT, PEMAHAMAN E-SERTIPIKAT TANAH, SENGKETA TANAH, DAN HUKUM BISNIS UMKM & KOPERASI DISELENGGARAKAN DI KELURAHAN DURI KEPA Fitria, Annisa; Kanthika, I Made; Wiraguna, Sidi Ahyar; Harahap, Pardamean; Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Irdanuraprida, Irdanuraprida; Darman, Melani
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10390

Abstract

AbstrakKesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan berdaya. Namun, dalam praktiknya banyak warga yang masih menghadapi persoalan serius, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik pertanahan, lemahnya tata kelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, hingga rendahnya literasi hukum digital. Kondisi ini mendorong Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, pada 12 Agustus 2025. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam empat aspek krusial, yaitu pencegahan KDRT, pemahaman pendaftaran tanah dan e-Sertipikat untuk mencegah sengketa pertanahan, pemahaman hukum bisnis UMKM dan koperasi, serta perlindungan data pribadi di era digital. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, hak atas tanah yang sah, penyelesaian sengketa secara legal dan damai, serta tata kelola bisnis yang sesuai hukum. Selain itu, warga lebih memahami hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi. Kegiatan ini memberikan manfaat strategis dalam memperkuat fondasi masyarakat yang sadar hukum, melindungi hak-haknya, serta mampu berdaya secara ekonomi di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.Kata Kunci: Kesadaran hukum, KDRT, e-Sertipikat, UMKM, koperasi, data pribadi AbstractLegal awareness is an important foundation for building an orderly, just, and empowered society. However, in practice, many citizens still face serious problems, ranging from domestic violence (DV), land conflicts, weak governance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and cooperatives, to low digital legal literacy. This condition prompted the Faculty of Law at Esa Unggul University to conduct community service activities in Duri Kepa Village, West Jakarta, on August 12, 2025. The purpose of the activity is to increase public legal awareness in four crucial aspects: preventing domestic violence, understanding land registration and e-certificates to prevent land disputes, understanding business law for MSMEs and cooperatives, and protecting personal data in the digital age. The methods used include counselling, interactive discussions, case studies, and simulations. The results of the activity show an increase in the community's understanding of the importance of legal awareness, legitimate land rights, legal and peaceful dispute resolution, and lawful business governance. Additionally, citizens have a better understanding of their rights and obligations regarding personal data protection. This activity provides strategic benefits in strengthening the foundation of a law-abiding society, protecting its rights, and enabling economic empowerment amidst increasingly complex social dynamics. Keywords: Legal awareness, domestic violence, e-certificates, MSMEs, cooperatives, personal data
Legal Analysis of the Principle of Legal Certainty in Tax Collection and Settlement in Indonesia Hendy; Kanthika, I Made; Saragih, Horadin; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1606

Abstract

Taxation is a fundamental source of state revenue and plays a crucial role in supporting national development. Consequently, tax collection must be based on legal principles that ensure justice, efficiency, and legal certainty. In practice, tax disputes frequently arise due to differences in the interpretation and application of tax regulations, as well as issues related to dispute resolution mechanisms. This study examines the implementation of the principle of legal certainty within Indonesia’s tax collection system and tax dispute resolution framework, and evaluates the extent to which tax legislation provides legal protection for both taxpayers and tax authorities. The research focuses on a tax dispute between PT MSJ (Mitra Sinar Sejahtera) and the Directorate General of Taxes concerning the issuance of a Tax Collection Letter. Using a normative juridical research method, this study analyzes relevant tax laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that Indonesia’s tax collection and dispute resolution systems are formally grounded in the principle of legal certainty. Practical challenges persist, particularly inconsistencies in legal interpretation and discrepancies between statutory provisions and administrative practices, which may lead to tax disputes and weaken taxpayer confidence in the national tax system. Strengthening legal certainty in taxation requires regulatory harmonization, improved transparency in tax governance, and consistent law enforcement to ensure a fair and predictable tax system.