Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.685
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Governance and Public Policy Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bina Praja Kemudi Jurnal Transformative Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Journal of Governance Innovation Jurnal Trias Politika JOELS: Journal of Election and Leadership Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Rural and Urban Community Empowerment Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Makarti Abdimas Indonesian Journal
Rury Febrina
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Politik Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru) Zulfa Harirah MS; H. Isril; Rury Febrina
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.86 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2355

Abstract

The partnership in waste management carried out by the Pekanbaru City Government is not without reason. The issue of waste has become a frightening specter that if it is not immediately managed properly it will increasingly reach a tipping point. However, it must be recognized that the Regional Government is faced with limitations in managing waste, thus establishing partnerships with the private sector. This research is here to see to what extent the shared authority covers limitations through the perspective of policy implementation. The problem will be dissected through David C. Korten’s policy implementation theory. Various data obtained from the case study method are then developed with theory in order to obtain a comprehensive conclusion. The results showed three important things. First, the compatibility between the program and the beneficiaries. The reality in the field shows that some of the programs that have been designed and outlined by law are already very comprehensive. Second, the compatibility between the program and the implementing organization. This point examines the compatibility between ideas and plans that have been prepared by the government and the capabilities of the implementing organization. PT. Samhana Indah as the implementer of waste management in the zone I zone is a financially well-established company, has an adequate transportation fleet, and is experienced in work management. Third, the compatibility between the user groups and the implementing organization. The private sector has done the work according to work standards and brought benefits to the surrounding community. Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan. Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola dengan baik maka akan semakin menuju titik kritis. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Penelitian ini hadir untuk melihat sejauh mana wewenang yang dibagi itu menutupi keterbatasan melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Permasalahan akan dibedah melalui teori implementasi kebijakan David C. Korten. Berbagai data yang diperoleh dari metode studi kasus kemudian dikembangkan dengan teori guna memperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal penting. Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I merupakan perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Pihak swasta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar.
Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen ASN di Kabupaten Kampar lisa nurmaya; Rury Febrina
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i1.628

Abstract

ASN recruitment is important in recruiting employees  needed in running the organization. Recruitment or placement of employees according to the merit system is the placement of the best people to occupy the positions needed because of the quality and capacity they control. As for the purpose of the implementation of this study, namely to understand the application of ASN recruitment in Kampar District. As for the research method used in this research is descriptive research. The conclusions obtained from this study are indicators of implementation of merit system rules which are related to the implementation of recruitment, namely: 1) organized and orderly planning carried out throughcreative and innovative recruitment techniques, 2) each participant selection candidate must have a responsibility and be well explained, 3) the implementation of the recruitment system links participants who have the ability and become an appropriate source in the implementation of the survey to be ableaccommodating all people from various groups, 4) each candidate for selection is given fair treatment regardless of their background from which race 5) recruitment is carried out on knowledge, ability and expertise based on open and fair competition for everyone forget equal opportunities available, 6) the implementation of procedures for selection can be carried out in order to confirm that candidates have the ability and the right to get a position in the right job according to their abilities, 7) staff who are accepted should be protected from various special attitudesbecause of something or the attitude of deception for political purposes.   Rekrutmen ASN adalah hal penting dalam pengadaan pegawai sesuai kebutuhan di dalam menjalankan organisasi. Rekrutmen atau penempatan pegawai menurut sistem merit merupakan penempatan orang-orang terbaik untuk menempati jabatan yang diperlukan karena kualitas dan kapasitas  yang dikuasainya. Adapun tujuan pelaksanaan Penelitian ini yaitu untuk memahami penerapan rekrutmen ASN yang berada dalam Kabupaten Kampar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah  Indikator pelaksanaan aturan merit sistem dimana terkait dengan pelaksaaan  rekrutmen  yaitu: 1) perencanaan yang tertata dan teratur yang dilakukan melalui teknik rekrut merekrut yang kreatif dan inovatif, 2) setiap calon seleksi ikut berperan serta harus memiliki tanggung jawab dan dijelaskan dengan baik, 3) pelaksanaan sistem rekrutmen mengaitkan peserta yang memiliki kemampuan dan menjadi sumber yang sesuai dalam pelaksanaan rekrumet agar mampu menampung semua masyarakat dari berbagai golongan, 4) setap calon seleksi diberi perlakuan yang adil tidak memedulikan latar belakang dia dari ras mana 5) rekrutmen dilaksanakan pada pengetahuan, kemampuan dan keahlian berdasarkan persaingan yang terbuka dan adil terhadap segala orang untuk mendapatkan kesetaraan pada kesempatan yang ada, 6) pelaksanaan prosedur pada seleksi dapat dilaksanakan guna menegaskan calon  yang memiliki kemampuan dan tepat dalam memperoleh posisi di pekerjaan yang tepat sesuai kemampuannya, 7) staf yang diterima patut terlindungi dari berbagai sikap spesial karena suatu hal atau adanya sikap pembohongan untuk tujuan perpolitikan.
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance Elsa Prisanda; Rury Febrina
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2, September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i2.723

Abstract

Penerapan teknologi informasi sangat dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Terutama di bidang jasa publik. Penyelenggaraan jasa publik dilakukan oleh pemerintah desa dalam kemudahan akses informasi dan komunikasi. Namun, lain halnya jika jasa publik yang dijalankan tersebut mengalami beberapa kendala seperti kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, pelayanan publik yang memakan waktu yang lama, proses yang berbelit-belit, serta layanan yang tak dapat diakses memicu tingkat kepuasan masyarakat berkurang. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya, pemerintah desa masih menggunakan sistem manual, yang menghambat proses kinerja pegawai desa dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Untuk menjawab masalah yang terjadi, maka Pemerintah Desa menciptakan suatu aplikasi SISPEDAL untuk mempermudah administrasi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur dan menggunakan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori elemen sukses E-Government dalam sektor publik, yaitu support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui aplikasi SISPEDAL resmi pemerintah desa Aliantan, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dalam konteks good village governance dilingkungan pemerintahan desa Aliantan. Kata Kunci : Desa, E-Government, Good Village Governance
Kemitraan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Ricky Syuldairi; Rury Febrina
Journal of Governance Innovation Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2, September 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v3i2.744

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kemitraan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata mangrove di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, yakni Kepala Desa Bokor dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor, melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor mengembangkan inovasi yang penting bagi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan membuat destinasi wisata mangrove. Kemitraan yang terjalin dalam meningkatkan pengembangan wisata mangrove di Desa Bokor mengalami masalah, yaitu kemitraannya tidak berkelanjutan. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor masih dalam tahap menjajaki atau masih dalam tahap perundingan kepada stakeholders/pihak swasta di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan wisata mangrove Desa Bokor.
Model Proses Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Multi-Stakeholder Partnership Raja Muhammad Amin; Rury Febrina; Baskoro Wicaksono
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v11i1.39418

Abstract

Paradigma kemitraan multi-stakeholder layak menjadi alat analisis dimana Multi-Stakeholder Partnership (MSP) menekankan pada keterlibatan sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada membangun dialog dan kolaborasi konstruktif berbasis kesukarelaan. Tujuan penelitian adalah mengeksporasi model proses pencegahan dan pengendalian COVID 19 di Kota Pekanbaru melalui perspektif MSP. Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau tercatat sebagai wilayah dengan penyebaran dan kasus positif COVID-19 tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Empat fase utama dalam MSP yang diuraikan dalam makalah ini adalah inisiatif, perencanaan adaptif, tindakan kolaboratif dan pemantauan refleksi. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSP tertuang dalam struktur formal yaitu terbentuknya satuan tugas penanganan COVID 19 di Kota Pekanbaru yang terdiri dari multistakeholder dan terbagi dalam beberapa bidang kerja dan turunannya. struktur ke tingkat masyarakat. Formasi ini tidak serta merta menunjukkan adanya kemitraan yang baik, masih terdapat permasalahan terkait dominasi struktural kekuasaan formal dan dinamika sosial mengenai ambiguitas dan kompleksitas keanggotaan. Selain itu, aspek ketergantungan antar aktor serta kesetaraan dan kepercayaan juga menjadi permasalahan yang menunjukkan MPS belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19.
IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EDUCATION PROGRAM BY POLDA RIAU IN 2017 Dessy Anggraini; Rury Febrina
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6: Edisi I Januari - Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Based on the instruction of Kapolri Juklak/05/V/2003 dated 29 May 2003 concerning public education in the field of traffic that the education Program undertaken by the police in Riau, among other school security patrol, Police Goes To School and Goes to Campus, Sahabat Anak Police and Police Goes To Community as well as unorganized communities conducted by Polda Riau but in reality there are still many violations that occur especially students and students who Aged 16-30 years. The purpose of this research is the first of how the implementation of public education Program by Riau Police in 2017. Second to know the factors that affect the implementation of community education Program by the Riau Polda year 2017. The concept of the theory used by the authors is the implementation of the researcher Program using qualitative research with descriptive study. In collecting data, authors use interviews and observation techniques. Authors use informant as information as a source in the validity of data. The results of this study showed that the implementation of community education Program by Polda Riau in 2017 is still not maximal, evidenced increasing each year casualty accident and traffic violations. Factors affecting the implementation of community education programs include communication, resources, disposition and bureaucratic structure.  Keywords: Program implementation, community education
PELAKSANAAN RELOKASI PEDAGANG JALAN M. HUSNI THAMRIN KE PASAR KELAKAP TUJUH DI KOTA DUMAI TAHUN 2017 – 2018 Marmi Rosita Dewi; Rury Febrina
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7: Edisi I Januari - Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the relocation of M. Husni Thamrin street traders to the Kelakap Tujuh market in Dumai City in 2017 - 2018 is a step or effort of the Dumai City government to alleviate the problem of M. Husni Thamrin street traders who established 2 traditional markets in an area that is not intended as a trading area. However, the implementation of the policy was not successful in alleviating the problem, this was marked by the return of traders to the M. Husni Thamrin street after relocation was less than 1 month relocated, while the implementation of the relocation had involved many government agencies in the City of Dumai. So the problem raised was regarding "The Implementation of M. Husni Thamrin Street Traders Relocation to the Seven-Day Market in Dumai City 2017 - 2018".This research uses a qualitative approach with descriptive research type. This research is based on Van Meter and Carel Van Horn theory, according to which there are several variables that can affect performance in achieving the objectives of the implementation of Public Policy, namely, Standards and Policy Targets, Resources, Relationships between Organizations, Characteristics of Implementing Agencies, Social Conditions, Politics And Economics, and Implementer Disposition.The results of this study are things that affect the implementation of the relocation of M. Husni Thamrin street traders to the Kelakap Tujuh market in Dumai City in 2017 - 2018 including; the absence of a procedure or criteria that become a benchmark in the implementation of the relocation of the trader so that it is only based on the joint decision of the relocation Integrated Team. Then from the budget resources are quite limited because the budgeting is done after relocation. Moreover, the communication that took place in the implementation of the relocation still had no internal decision regarding the procurement of public transportation and the making of the Kelakap Tujuh market access road, as well as external communication to fish and vegetable unloading traders. plus 2 institutions that play an important role, namely the Market Management Department of the Trade Office, have not been able to add infrastructure to support the Kelakap Tujuh market and from the Satpol PP that have not been able to carry out routine control. In addition, social, political and economic conditions also influence.Keywords: Policy, Implementation, Relocation
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2018 Zahratul Aini; Rury Febrina
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6: Edisi I Januari - Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of the PIS-PK Activity is to improve the quality of Indonesian human life and make it the main program of health development. To develop programs and activities based on management. Government management in PIS-PK health services in Pekanbaru City, Pekanbaru City District, 2017-2018. This study uses qualitative research methods with descriptive types. This method aims to get a true picture of Government management in PIS-PK health services in Pekanbaru City, Pekanbaru City District, 2017-2018. The study found that PIS-PK management was carried out through a structured process in accordance with the management of the Republic of Indonesia Ministerial Regulation of Health by conducting health data collection for all family members, blinded and managing Puskesmas databases, Analyzing, formulating health problem interventions, and arranging Puskesmas plans. in promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts, Carrying out health services (inside and outside the building) through the life cycle approach, Carrying out information systems and puskesmas reporting. Factors that inhibit are HR, PIS-PK Program Application, Socialization, and Infrastructure facilities. The four components have been implemented as such so that the Government management in the PIS-PK health services in Pekanbaru Kota District is well implemented.Keywords: Government Management, PIS-PK
STRATEGI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DALAM PENGELOLAAN SANITASI PERKOTAAN TAHUN 2018 Fira Rahmatia Ardiani; Rury Febrina
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6: Edisi II Juli - Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bukittinggi city is one of the cities that started the management of sanitation in 2014 where at this time the condition of urban sanitation can be said to be still minimal. Since the issuance of the Decree of the Mayor of Bukittinggi Number 188.45-131 regarding the Establishment of the Bukittinggi City Sanitation Working Group, the government has begun to manage sanitation. Until then the city of Bukittinggi received a national award in the sanitation category of Nawasis for the first time at the end of 2014. After that the City of Bukittinggi again improved its management of sanitation until finally the City of Bukittinggi again received an award in 2018 in the Best of the Best category.The purpose of this study was to determine (1) the strategy of the city government of Bukittinggi in the management of urban sanitation in 2018 (2) the factors that influence the strategy of the city government of Bukittinggi in the management of urban sanitation in 2018.This study uses qualitative research methods with descriptive type. This method aims to get a true picture of the strategy of the city of Bukittinggi in the management of urban sanitation in 2018.In this study the authors used the strategy proposed by Hadari Nawawi namely Aggressive Strategy, Innovative Strategy and Competitive Strategy as a reference to discuss the strategies used by the Bukittinggi City government in urban sanitation management. Aggressive Strategy in the form of Community-Based Total Sanitation Socialization (STBM), Innovative Strategy in the form of hygiene marching songs, giving rewards in the form of gold through a garbage bank, shopping basket distribution to Dasa Wisma Bukittinggi mothers, distribution of tumblers to adiwiyata elementary school level and SMP along with composting using Biodigester. Furthermore Competitive Strategy in the form of competition carried out by each region and in the end was given an award by Akkopsi. The influencing factors are the high level of commitment between the government and sanitation management carried out in a structured and coordinated manner among the Bukittinggi Sanitation Working Group.Keywords : Government strategy, Urban sanitation management
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 Jumadi Afdhol; Rury Febrina
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5: Edisi II Juli - Desember 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Management of local assets, Rokan Hulu District since the year formed until the Year 2015 has developed a policy of regional assets in the form of management of regional property as a rule issued by the central government, and from 2007 to 2015 refer to the Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007 on Guidelines Technical Management of Regional Assets, and derivatives thereof issued by the Regent of Rokan Hulu Regulation No. 38 Year 2011 on Inventory Management System and Procedures and Administration. Observing field data found weaknesses in managing movable assets and fixed assets in the Secretariat of the House of Representatives of Rokan Hulu Regency Year 2017. The problem in this study is how the management of local property in the Secretariat of the Regional Representative Council of Rokan Hulu Regency Year 2017 and what factors - the factors that block it. The purpose of this study is to know the Management of Regional Property At the Secretariat of the House of Representatives of Rokan Hulu Regency Year 2017, and to know the factors that hinder it.In this research, the researcher uses descriptive research type with qualitative method approach. The research is located in the Secretariat of the House of Representatives of Rokan Hulu District. For informant research using purposive sampling technique. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. To examine the problem the authors perform data analysis using qualitative descriptive method.The results of this study can be concluded that the management of local property in the Secretariat of the Regional Representative Council of Rokan Hulu Regency in 2017 has not gone well. The ineffectiveness of the management of regional assets with due regard to the consideration of the Secretariat of the Regional House of Representatives is less aware of the importance and supervision. To that end, the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly shall endeavor to realize the effective management of regional assets in Rokan Hulu Regency. Obstacles in the management of local property in the Secretariat of the Regional Representative Council of Rokan Hulu Regency Year 2017, namely: (1) Insufficient human resources, (2) Lack of understanding and attention, (3) Limited facilities and infrastructure, (4) Absence strict sanctions.Keywords: Management, Regional Property.
Co-Authors ", Bendrianto ", Rolina ", Rosmawati ", Uniati ", Widiawati ', Ishak ', Isril ,, Sulistiawati Ade Sartika Ahmad Syakirin Ahmad Zailani Akbar Islami Ali Djamhuri Amalia, Aurora Prita Amalia, Lisa Putri Andre Azhari Anggara, Desprio Arrianda, Aulia Athalla, Alif Atika Indriani Auradian Marta Azlin, Desni Bahar, Rasihan Setia Baskoro Wicaksono, Baskoro Cecep Kusmana Desi Hardianti Dessy Anggraini Desvebiola, Sahira Elsa Prisanda Endang Rahayu Fidelis " Fira Rahmatia Ardiani Friska Amanda Fujianti, Annisa Gemilang, Ananta Widya Godang Bagus Nugraha H. Isril Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Irma Yani Bangun Ishak Ishak Ishak Islami, Akbar Isril Isril Isril Jastika Nofriyanti Jayanti, Nelvita Isra Jumadi Afdhol Juni Yulfiyanti Hutabarat Kiki Pebrianti Lestari, Dinda Dwiyuni Linda Yusnita Siregar lisa nurmaya Luthfi Dirga Hutri maddayansyah, Maddayansyah Marcella, Nethania Margina Ferlan Marmi Rosita Dewi Marshanda, Sabella Meifabella, Tengku Syarifah Meris Essio Mento Meris Essio Mento MS, Zulfa Harirah. Muhammad Amin, Raja Muhammad Aras Muhammad Aulia Musfita Sari Musliana, Tantri Mutiara Shinta Nadia Sofianis Nandini, Atikah Novia Shintia Dewi Nst, Asiatunnur Nur Aini Nur Laila Meilani Nur Meilani Nuraini, Ika Pangaribuan, Hormat Jaeran Putra, Nugraha Dhanasyah Putri Ayu Pratama Putri, Dienda Radya Putri, Namira Herliana R. Achmad Syaputra Rahmadhina, Riska Aulya Rahmat Budianto Raja Amin Raja Muhammad Amin Raja Muhammad Amin Ramadany, Fikri Ramadhan, Dilva Ramadhany, Fikri Reni Ramadhani Rezaldi Utama Ricky Syuldairi Rifda, Melani Adelia Riska Aulya Rahmadhina Riska Pinasty Sabella Marshanda Salsabila, Unik Hanifah Sari, Musfita Armala Sekar Harum Ning Utami Setiawan, Muhamad Adi Sherly Marshelinda Siagian, Anggi Loami Siagian, David Vito Sijor Deri Siti Rahayu siti rahmah Situmeang, Lincana Putri Situmorang, Agnes Fernadesta Sofyan Hadi Sofyan Hadi Sofyan Hadi Suhada M., Ananta Sulistiawati Sulistiawati Sutrianika Sutrianika Syamsul Arifin Taupiq Gandhi Mahatma Tika Eriyanti Tiyas Tinov Vicky Kusmawati Wadiah Amalina Wan Asrida Wilza Yuli Yetni Maiyuri Yolanda Nur Amalia Yulanda, Sendu Zahratul Aini Zulfa Harirah MS