Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.122
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Media Bina Ilmiah Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Ernu Widodo
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

 1   2 
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELANGGARAN UPAH MINIMUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN Sumardi, Sumardi; Subekti, Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa pelanggaran upah minimum yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang sering kali dihadapi oleh pekerja dan pengusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat mengakibatkan kerugian bagi pekerja serta menurunkan hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam pelanggaran upah minimum, mulai dari penyelesaian secara bipartit, mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, perundingan tripartit di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga langkah hukum lebih lanjut melalui banding atau kasasi. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum, serta hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil bagi kedua belah pihak dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim usaha yang kondusif.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DIBAWAH MINIMUM Ireine Firsty Rahayu; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Y Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap pembayaran upah di bawah minimum merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak pekerja serta mewujudkan keadilan sosial dalam dunia ketenagakerjaan. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku dapat merugikan pekerja, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan menciptakan hubungan industrial yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pembayaran upah di bawah minimum, serta untuk menggali mekanisme hukum yang ada dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Fokus penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar upah sesuai ketentuan, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya penegakan hukum pidana dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pekerja.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA SORONG Gloria Viona Pattikawa; Yoyok Ucok Suyono; Dudik Djaja Sidarta; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksi kejahatan begal di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat. Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 20 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Terkhusus di Kota Sorong, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Sorong. Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi kejahatan begal adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah upaya preventif dan upaya represif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENJADI KORBAN CYBER BULLYING Abdillah Satar; Sri Astutik; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung tapi juga lewat media sosial. Tindakan cyber bullying kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sering juga terjadi yang mengakibatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengalami trauma kepanjangan, sehingga perllu diberikan perlindungan dan dilakukan upaya pencegahannya. Tujuan penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban Cyber Bullying dan Perang Linkungan dalam pencegahan cyber bullyin terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain perlindungan fisik dan perlindungan psikologi, merahasiakan identitas korban, pendampingan khusus saat melakukan pelaporan atau proses hukum, dan menjerat pelaku cyber bullying dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang. Lingkungan yang mendukung, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam pencegahan cyberbullying terhadap ABK. Kolaborasi yang baik di antara semua pihak dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi ABK.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) ATAS TINDAKAN PIDANA ANCAMAN DARI KOMSUMEN Dony Adhitama Kurniawan; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan konsumen yang merugikan yang sering terjadi pada saat pembayaran menggunakan sistem COD yaitu penolakan pembeli untuk membayar barang yang telah diterimanya yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Seringkali juga disertai pengancaman kurir dengan senjata tajam maupun senjataapi oleh pelanggan buntut dari pembeli yang menolak membayar barang yang diterimanya dan menurut Pasal 368 KUHP dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan dan pengancaman (selanjutnya disebut KUHP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Atas Tindakan Pidana Ancaman dari Komsumen. Metode penelitian digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hakhak mereka, Pentingnya memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA E - COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Nurul Hidayat; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya penggunaan e-commerce di era digital meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi serta sejauh mana efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data serta sanksi administratif maupun pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, literasi digital masyarakat, dan kesiapan lembaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antar lembaga untuk memastikan perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal di ranah e-commerce.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI Suriyo, Suriyo; Sri Astutik; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara, terutama dari segi penerimaan pajak dan pengawasan terhadap produk tembakau ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas, seperti dalam Undang-Undang Cukai dan peraturan pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta maraknya jaringan distribusi ilegal yang sulit dilacak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN) Benny Soewanda; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti; Moh Taufik; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan metode Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NKT diakui sebagai anak biologis dari RAD (Tergugat) dan WAK (Penggugat), berhak mendapatkan hak asuh dari keduanya, dibuktikan melalui kesaksian dan tes DNA. Perlindungan hukum terhadap NKT merujuk pada UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang mencakup hak atas kesejahteraan, perawatan, pendidikan, perlindungan, pelayanan sosial, dan bantuan sesuai prinsip perlindungan anak di Indonesia.
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Dede Wildan Kurniawan; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dapat merusak kesucian dan kehormatan seseorang. Dalam hukum Islam, pencabulan diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hukuman untuk pencabulan dalam hukum Islam dapat berupa rajam, cambuk, atau denda, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi. Pelaku pencabulan yang telah menikah dan melakukan tindakan pencabulan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman rajam. Dalam hukum Islam, pencabulan dianggap sebagai tindakan yang merusak kesucian dan kehormatan seseorang, serta dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati hukum Islam dalam menghadapi tindakan pencabulan.
VISUM ET REPERTUM PENGGUGURAN KANDUNGAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Moch. Haristian Kusuma; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Dudik Djaja; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana terkait pengguguran kandungan di Indonesia. Visum et repertum berfungsi sebagai dokumen medis yang menyajikan fakta objektif mengenai kondisi fisik dan psikologis korban, serta menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut memenuhi unsur pidana menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengkaji prosedur pembuatan visum et repertum yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan berwenang sesuai standar medis yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana visum et repertum digunakan dalam proses persidangan untuk mendukung dakwaan dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Dengan adanya visum et repertum, pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan menjadi lebih jelas, sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya visum et repertum sebagai bukti medis yang sah dan strategis dalam proses peradilan pidana pengguguran kandungan.
Co-Authors Abdillah Satar Alief Akbar Albasir Benny Soewanda Dede Wildan Kurniawan Dimas Purnayoga Rakayoni Dony Adhitama Kurniawan Dudik Djaja Dudik Djaja Sidarta Erlangga Dwi Saputra Faizah, Hanim Fathul Hamdani Gloria Viona Pattikawa Immanuel Obed Anaru Ireine Firsty Rahayu Moch. Haristian Kusuma Moh Taufik Nur Handayati NURUL HIDAYAT Quri’syaich Say Mandari Rinadini Hendrasworo Sri Astutik Sri Sukmana Damayanti Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Sumardi . Suriyo, Suriyo Wahyu Prawesthi Y Ucuk Suyono Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono