Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.785
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Notaire Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Dialogia Iuridica Ganec Swara
Fatria Hikmatiar Al Qindy
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah Elektronik di Indonesia: Role of Land Deed Officials in Electronic Land Registration in Indonesia Fatria Hikmatiar Al Qindy; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i3.10677

Abstract

Transformasi digital dalam bidang pertanahan di Indonesia ditandai dengan kehadiran sistem pendaftaran tanah secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Pergeseran pandangan ini menghasilkan sertifikat elektronik yang menuntut adaptasi menyeluruh dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku mitra strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PPAT dalam sistem pendaftaran tanah elektronik serta mengidentifikasi tanggung jawab hukum PPAT dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah berbasis digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki peran krusial dalam ekosistem pendaftaran tanah elektronik, yang mencakup empat dimensi utama: sebagai verifikator data tanah digital, operator Aplikasi Mitra BPN, penjamin autentisitas akta berbasis Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, dan agen sosialisasi transformasi digital kepada masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, PPAT memikul tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas PPAT dan harmonisasi regulasi merupakan prasyarat mutlak keberhasilan transformasi pendaftaran tanah elektronik di Indonesia.
Analisis Penerapan Hukum Kasus Monopoli E-Pos Di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013): Analysis of the Application of Law in the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013) Febrihadi Suparidho; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Dalam putusannya Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Analisis Duduk Perkara Kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013): Analysis of the Facts of the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013) Febrihadi Suparidho; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dengan Metode Normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023: Legal Status of Electronic Documents in Land Registration Activities in Indonesia Based on Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 3 of 2023 Fatria Hikmatiar Al Qindy; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7856

Abstract

Digitalisasi merupakan kebijakan dalam sektor pelayanan publik, termasuk pertanahan, telah ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kehadiran peraturan ini menimbulkan diskursus mendasar mengenai kedudukan hukum dari suatu dokumen elektronik, seperti sertipikat elektronik, didalam sistem hukum pertanahan di Indonesia yang secara tradisional berbasis pada dokumen fisik. Penelitian ini hendaknya bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum dokumen elektronik tersebut dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, dokumen elektronik yang diterbitkan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
KEBIJAKAN PENGATURAN PERDAGANGAN KARBON SEBAGAI UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR KEHUTANAN DI NTB: Policy on Regulating Carbon Trading as an Effort to Mitigate Climate Change in the Forestry Sector in NTB Hera Alvina Satriawan; Fatria Hikmatiar Alqindy; Allan Mustafa Umami; Wahyuddin Wahyuddin
Ganec Swara Vol. 19 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v19i4.441

Abstract

The policy of regulating carbon trading as an effort to mitigate climate change in the forestry sector in NTB still faces legal and normative obstacles in its implementation. The objectives of this study are to review the legal framework concerning carbon trading as a climate change mitigation instrument in the forestry sector and to identify the juridical and normative constraints encountered in implementing the carbon trading policy in the NTB forestry sector. This study employs a normative legal research method which examines law as norms, rules, and doctrines, aiming to answer the legal problems investigated. The approaches utilized are the Statute Approach and the Conceptual Approach. Secondary data was used, consisting of primary legal materials (legislation), secondary (scholarly opinions), and tertiary (legal dictionaries). The analysis was conducted qualitatively using an inductive-deductive reasoning pattern to draw significant conclusions. The findings indicate that forest-based carbon trading emerges as a potential innovative financing opportunity to support the sustainability of Social Forestry programs, addressing the lack of financial support that has long been a challenge. Carbon trading regulation must be viewed as part of an environmental governance mechanism that demands certainty, transparency, and fairness among actors. Therefore, the implementation of this policy must ensure community participation and the integration of regulations to prevent legal disharmony at the local implementation level.
Co-Authors ALLAN MUSTAFA UMAMI Allan Mustafa Umami Allan Mustafa Umami Allan Mustafa Umami Allan Mustafa Umami Alvina Hera, Satriawan Alvina Satriawan, Hera Diangsa Wagian, Diangsa Dilaga, Zaenal Arifin DIMAS WAHYU PUTRA Febrihadi Suparidho Febrihadi Suparidho H. Zaenal Arifin Dilaga Hera Alvina a Satriawan HERA ALVINA SATRIAWAN Hera Alvina Satriawan Hera Alvina Satriawan Kencana Adi, Morista Mustafa Allan, Umami Mustafa Umami, Allan Novia Apriyanti Ardani, Ni Putu NOVITA MARASTI Raodah, Putri Satriawan, Hera Alvina Sekar Dita Utari Umami, Allan Mustafa Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin Wahyudin Zuliya Rohman, Izza