Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BATAM TAHUN 2022 Fiona Dwi Yanti; Novi Winarti; Ryan Anggria Pratama
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i1.48

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, menghadapi sejumlah masalah yakni perizinan yang keluar tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnnya informasi mengenai Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan masih lemahnya pemahaman para pelaku usaha dan pentingnya legalitas usaha,selain itu sistem online yang sering tidak dapat di akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan perizinan penanaman modal di DPMPTSP Kota Batam, dengan menggunakan teori Campbell. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,adapun instrument penelitiannya yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online di Kota Batam sudah berjalan dalam memberikan kemudahan perizinan tetapi masih belum efektif. Pada indikator keberhasilan program, masih lemahnya antusias dan pemahaman masyarakat sebagai pelaku usaha terkait dengan OSS, indikator kedua keberhasilan sasaran,masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu pentingnya legalitas bagi pelaku usaha. Pada indikator ketiga kepuasan terhadap program, memiliki nilai hasil indeks kepuasan masyarakat yang bermutu dan pengaduan melalui SPAN Lapor langsung direspon oleh DPMPTSP. Pada indikator keempat input dan output,pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan izin usaha OSS-RBA, selain itu masih adanya perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai SOP karena sistem OSS tidak dapat diakses sehingga DPMPTSP tidak bisa memverifikasi. Pada indikator kelima pencapaian tujuan menyeluruh, perizinan berbasis online sudah tercapai dalam tujuannya meskipun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa kendala.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PEMANFAATAN APLIKASI MOBILE PASPOR (M-PASPOR) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN Riski Peni Wulandari; Novi Winarti; Eki Darmawan
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 Edisi April 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i2.49

Abstract

M-Paspor aims to make passport services more transparent, accountable and fast. However, in the process of its application as a public servant, the socialization provided has not been able to fully reach the community. So people have to come repeatedly to just ask questions related to the use of the application. This study aims to describe the implementation of e-government in the use of m-paspor applications at the Immigration Office Class II TPI Tanjung Uban. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The theory used from Harvard JFK School of Government, with several indicators including Support, Capacity and Value. The results showed that the implementation of e-government in the use of m-paspor applications has run in accordance with the objectives but has not been optimal in one of the indicators. In the Support indicator, support in the form of SOP’s and m-paspor policies, direct socialization and through social media as well as supporting infrastructure at the Immigration Office Class II TPI Tanjung Uban is quite good. In the Capacity indicator, the availability of financial resources is intended for socialization needs, the information technology infrastructure in the service process looks adequate to facilitate the community, but in the process of implementing the application there are still several obstacles, including frequent application errors, payment codes do not come out, limited quotas and so on, as well as the availability of human resources derived from receiving CPNS selection analysis S1 immigration and has been provided with periodic training by the Directorate General of Immigration. The Value indicator is considered good, because both officers and the public have been able to feel the convenience with the m-paspor application.
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI LAUT DI KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN Elisa Pusparini; Novi Winarti; Uly Sophia
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 4 (2024): Vol. 1 No. 4 Edisi Oktober 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i4.287

Abstract

Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal ini di karenakan tidak adanya pengecek kan yang semestinya di lakukan oleh Dinas Perhubungan dan Tim Syahbandar ataupun dinas lainnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yang berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan yang memungkin kan bisa menjadi model sosial untuk menciptakan partisipasi yag di mana menurut pandangan masyarakat ketika ada sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di Kabupaten Karimun.