Garuda - Garba Rujukan Digital

Principles Of Actio Paulina In Bankkruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar Maryano maryano; Syafri Hariansah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4716

The legal principle of actio pauliana is the right given to creditors to request the cancellation of all acts of transfer of rights carried out by the debtor. The curator is the only party who can cancel legal actions carried out by the bankruptcy debtor based on the legal principle of actio pauliana through the Court, so that the deed of transfer of rights made by PPAT can be canceled using the legal principle of actio pauliana through a court decision. The aim of this research is to analyze the concept of the actio pauliana principle in the legal system in Indonesia and find out the legal position of the deed of transfer of rights made before the PPAT which is submitted for actio pauliana legal action in bankruptcy in Indonesia. The method used in research is normative juridical. Based on the research results, it is concluded that the concept of the actio pauliana principle in the legal system in Indonesia has been regulated in Article 1341 of the Civil Code and Articles 41 to Article 49 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations with the aim of protecting interests of creditors from bad actions carried out by debtors. This must go through a process by filing a lawsuit with the Commercial Court to obtain a decision to cancel the transfer of property or assets to a third party. A lawsuit for the transfer of property or assets can only be directed against a party who within 1 year before the bankruptcy occurred transferred their assets. The legal status of the deed of transfer of rights made before the PPAT which is submitted for actio pauliana legal action in bankruptcy in Indonesia is binding for both parties when the transfer of rights is carried out in good faith in accordance with the provisions required in the Law.

PENGAWASAN PENGGUNAAN ALGORITMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG Fabia Rekha Syabita; Syafri Hariansah; Sri Yuliana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/d5wn6336

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan algoritma dalam kebijakan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Namun, penggunaan algoritma juga menimbulkan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Peraturan kebijakan publik tentang pengawasan algoritma masih luas dan gagal mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh mekanisme kontrol sistem berbasis algoritma. Karena kesenjangan ini, praktik pemerintahan digital mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan norma tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, studi ini bertujuan untuk meneliti kerangka legislatif yang mengawasi penggunaan algoritma dalam kebijakan publik dan menilai seberapa baik penerapannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan bentuk pengumpulan data kualitatif lainnya dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya regulasi yang lengkap terhadap pengawasan algoritma dalam kerangka legislatif saat ini. Selain itu, mekanisme pengawasan yang telah diterapkan masih bersifat administratif dan tidak menangani masalah teknologi seperti transparansi sistem atau potensi bias dalam algoritma. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak diterapkan secara optimal dalam keadaan ini. Yang penting, studi ini menyoroti pentingnya memperkuat legislasi dan menciptakan paradigma untuk pemantauan algoritma yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kata Kunci: Algoritma, Kebijakan Publik, Good governance, Pengawasan Hukum, Pemerintah Daerah

PENGAWASAN PENGGUNAAN ALGORITMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG Fabia Rekha Syabita; Syafri Hariansah; Sri Yuliana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/d5wn6336

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan algoritma dalam kebijakan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Namun, penggunaan algoritma juga menimbulkan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Peraturan kebijakan publik tentang pengawasan algoritma masih luas dan gagal mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh mekanisme kontrol sistem berbasis algoritma. Karena kesenjangan ini, praktik pemerintahan digital mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan norma tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, studi ini bertujuan untuk meneliti kerangka legislatif yang mengawasi penggunaan algoritma dalam kebijakan publik dan menilai seberapa baik penerapannya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan bentuk pengumpulan data kualitatif lainnya dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya regulasi yang lengkap terhadap pengawasan algoritma dalam kerangka legislatif saat ini. Selain itu, mekanisme pengawasan yang telah diterapkan masih bersifat administratif dan tidak menangani masalah teknologi seperti transparansi sistem atau potensi bias dalam algoritma. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak diterapkan secara optimal dalam keadaan ini. Yang penting, studi ini menyoroti pentingnya memperkuat legislasi dan menciptakan paradigma untuk pemantauan algoritma yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kata Kunci: Algoritma, Kebijakan Publik, Good governance, Pengawasan Hukum, Pemerintah Daerah

Pengelompokan Usia Warga Binaan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan Gusron Gusron; Syafri Hariansah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11799

This study aims to analyze the conformity of the age-based classification of prison inmates in Indonesia with human rights (HR) principles, evaluate the state's responsibility, and assess the potential use of Public Private Partnership (PPP) schemes in the development of age-based correctional facilities. The background of the research is based on the ongoing practice of housing juvenile, adult, and elderly inmates together in Indonesian correctional institutions, which contradicts Law Number 22 of 2022 on Corrections and international standards such as the Nelson Mandela Rules and the Convention on the Rights of the Child. The urgency of this study lies in the need to protect vulnerable groups and provide equitable, humane, and rehabilitative correctional services. This research uses a normative legal method with statutory, human rights, and international comparative approaches, supported by qualitative data analysis. The findings reveal a significant gap between legal norms and field practices, inadequate fulfillment of state obligations, and high potential for PPP schemes as an alternative solution. The novelty of this study lies in its multidimensional approach and its proposal to apply PPP in age-based correctional institution management. The study concludes that the Indonesian state has yet to fully fulfill its constitutional and international obligations concerning the treatment of vulnerable inmate groups. Therefore, it recommends strengthening implementing regulations, enhancing institutional capacity, reforming legal culture, and applying a transparent, human rights-based PPP model as a strategic solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelompokan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan usia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), serta mengevaluasi tanggung jawab negara dan potensi pemanfaatan skema Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas) berbasis usia. Latar belakang penelitian didasari oleh masih terjadinya penggabungan warga binaan anak, dewasa, dan lansia di Lapas Indonesia, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta prinsip-prinsip internasional seperti Nelson Mandela Rules dan Convention on the Rights of the Child. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyediaan fasilitas pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, HAM, dan komparatif internasional, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskrepansi antara norma hukum dan praktik lapangan, lemahnya pemenuhan tanggung jawab negara, serta potensi besar skema PPP sebagai solusi alternatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional serta usulan penerapan PPP dalam konteks pemasyarakatan berbasis usia. Kesimpulannya, negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional dalam perlakuan terhadap warga binaan usia rentan. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, reformasi budaya hukum, serta penerapan PPP berbasis prinsip transparansi dan HAM sebagai solusi strategis.

Beyond Territoriality: Jurisdiction, Accountability, and Human Rights in Algoritmic Governance Syafri Hariansah; Gussman, Angga Aldilla; Amsyah, Ainulisa; Qhistina, Laila
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 7 No 3 (2026): Oktober
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/q8zks556

Background: The evolution of algorithmic governance has created an operational gap regarding the application of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to decision-making systems. This gap does not reflect a structural inadequacy of the ICCPR; rather, it highlights the need to translate the treaty’s guarantee specifically regarding privacy (Article 17), freedom of expression (Article 19), effective remedy (Article 2(3)), and fair procedure (Article 14) into international legal standards for algorithmic governance. Methodology: This research employs a normative legal method with doctrinal and prescriptive approaches, examining ICCPR obligations through comparative case studies of Robodebt (Australia), SyRI (the Netherlands), and Indonesian practices (DTKS, IKD, and SSCASN). Objectives: This study analyzes the application of ICCPR guarantees within algorithmic governance to develop a doctrinal operational framework for the digital legal order, aiming to ensure the effectiveness of these guarantees through doctrinal expansion and interpretive adaptation. FindingsResearch indicates that the primary issue lies not in any normative inadequacy of the ICCPR, but rather in the absence of concrete procedural and institutional standards for its implementation within an algorithmic context. Domestic algorithmic systems give rise to compliance failures regarding transparency, explainability, contestability, and effective remedy. Meanwhile, the governance of cross-border platforms introduces jurisdictional complexities under Article 2(1), potentially revealing protection gaps between a state's territory and the jurisdiction where a platform is incorporated. Novelty: This research introduces a digital legal order as a framework for prescriptive harmonization based on functional jurisdiction, shared responsibility, and algorithmic due process. Its contribution lies in operationalizing ICCPR obligations into applicable international standards—encompassing the designation of authority, individual explanation, meaningful contestation, substantive review, auditability, and reasoned redress—thereby advancing the doctrinal development of international human rights law in response to digital transformation

Penerapan Sanksi Algorithmic Disgorgement sebagai Mekanisme Pelaksanaan Pidana Tambahan Korporasi dalam Hukum Pidana Materiil Indonesia Kentri Winda Azari; Syafri Hariansah; Wijayono Hadi Sukrisno
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1544

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ekonomi berbasis data memungkinkan korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari model AI yang dibangun atau dikembangkan menggunakan data yang diperoleh melalui tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban dan sanksi hukum terhadap korporasi, belum terdapat konstruksi normatif yang secara jelas mengatur bagaimana manfaat ekonomi yang melekat pada model AI tersebut dapat dihilangkan melalui sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan sanksi pidana konvensional terhadap korporasi serta merumuskan Algorithmic Disgorgement sebagai mekanisme pelaksanaan pidana tambahan dalam hukum pidana materiil Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan serta analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan pertanggungjawaban pidana korporasi atau pidana tambahan, melainkan belum jelasnya kedudukan model AI sebagai objek pelaksanaan pidana tambahan, hubungan kausal antara data hasil tindak pidana dan model AI, proporsionalitas tindakan terhadap model, serta mekanisme eksekusinya. Penelitian ini mengusulkan Algorithmic Disgorgement sebagai mekanisme pelaksanaan pidana tambahan yang dapat diterapkan secara bertahap berdasarkan pembuktian hubungan kausal, proporsionalitas, dan perlindungan pihak ketiga. Dengan demikian, konsep tersebut tidak membentuk jenis pidana baru, tetapi merekonstruksi cara pelaksanaan pidana tambahan terhadap aset digital berbasis AI dalam kerangka ius constituendum.

Analisis Hukum terhadap Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Tata Kelola Keuangan Desa Amnah Amnah; Syafri Hariansah; Husni Thamrin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9806

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan memperkuat kemandirian desa. Namun, dalam praktiknya, penyertaan modal sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kejelasan dasar hukum, batas kewenangan pemerintah desa, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Kesenjangan pemahaman terhadap norma hukum dan praktik pengelolaan BUMDes menunjukkan perlunya kajian mendalam dari perspektif hukum tata negara dan tata kelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah implikasi hukumnya terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes memiliki legitimasi hukum yang kuat sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Namun, dalam implementasinya, ditemukan kelemahan pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban hukum, terutama terkait pelaporan dan audit keuangan BUMDes. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme akuntabilitas agar penyertaan modal tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan keuangan desa dan tetap sejalan dengan prinsip good village governance.

The Dynamics of Institutional Relations between the Village Government and the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations Tolip; Syafri Hariansah; Junaidi Abdillah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 7 No. 1 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v7i1.3944

The formulation of Village Regulations is a crucial instrument for fostering democratic, participatory, and responsive village governance. However, in practice, the institutional relationship between the Village Government and the Village Consultative Body often encounters friction due to overlapping authorities, unequal legal comprehension, and local political dynamics. This situation reveals a significant gap between the normative ideals prescribed by legislation and the actual institutional practices at the village level. This study aims to analyze the institutional relationship between the Village Government and the Village Consultative Body in the formulation of Village Regulations under the prevailing legal framework, as well as to identify the key factors influencing the effectiveness of this relationship in governance practice. Employing a juridical-empirical approach, the study integrates legal analysis, literature review, and field data gathered through in-depth interviews. The findings indicate that the institutional relationship between the Village Government and the Village Consultative Body represents a co-governance model that ideally operates in synergy, yet is often constrained by limited human resource capacity, political asymmetry, and weak understanding of regulatory drafting procedures. These findings highlight the necessity of strengthening institutional capacity and improving collaborative mechanisms among village actors to realize the principles of good village governance effectively.

ANALYSIS OF THE NECESSARY EXPANSION OF AUTHORITY FOR MOTOR VEHICLE TESTING CENTERS TO SUPPORT THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE 2027 ZERO ODOL POLICY Syahriandany; Syafri Hariansah; Junaidi Abdillah
Awang Long Law Review Vol. 9 No. 1 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v9i1.2182

This study examines the urgency of strengthening the authority of the Motor Vehicle Testing Center (Balai PKB) to support the effective implementation of the Zero ODOL 2027 policy in Pangkalpinang City. The ODOL (Over Dimension Over Loading) problem poses serious threats to road safety, infrastructure damage, and national economic losses. Balai PKB, as a technical vehicle testing institution, faces limited authority in law enforcement and continuous supervision of ODOL violations. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze two main issues: first, the authority of Balai PKB in ODOL law enforcement under current regulations; second, the formulation of authority strengthening needed to achieve the Zero ODOL 2027 target. The findings reveal that Balai PKB currently holds only administrative authority without direct enforcement powers, creating legal loopholes exploited by ODOL violators. The ambiguity of post-certification supervision authority weakens law enforcement effectiveness. This study recommends formulating an expansion of Balai PKB's authority through regulatory revision that grants sudden inspection powers, administrative enforcement actions, and integrated coordination with law enforcement agencies, constructed within the framework of decentralization and deconcentration principles according to Indonesian Constitutional Law.

Legal Protection Against Child Sexual Exploitation Through Augmented Reality and Virtual Reality Technology Riri Rianza; Suriadi Sirait; Gusron Gusron; Muhamad Adystia Sunggara; Syafri Hariansah
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): July : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.1542

This research examines legal protection against child sexual exploitation through Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies, which are increasingly developing in the digital era. AR combines virtual elements with the real world, while VR creates a fully immersive environment. Both offer positive opportunities and serious risks, including new crime modes such as the creation of avatars or virtual models of children for sexual purposes, grooming in virtual spaces, and the distribution of immersive child pornography. Anonymity, the difficulty of age verification, the lack of digital literacy, and the forensic challenges of 3D content are significant obstacles to law enforcement. Existing regulations, including Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection, Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law, and Law No. 12 of 2022 concerning the TPKS, have provided a strong legal basis, but do not specifically regulate AR/VR technology. A normative juridical research method with a statutory and conceptual approach is used to analyze existing norms, regulatory gaps, and their relevance to international standards such as the Budapest Convention and the Lanzarote Convention. The research findings emphasize the urgency of adaptive regulatory updates to technological developments, the implementation of cybersecurity standards, mandatory age verification, and strengthening the capacity of law enforcement officers in digital investigations and AR/VR forensics. Cross-border and cross-sector collaboration is needed to expedite notice and takedown mechanisms and close legal loopholes exploited by perpetrators. These efforts are expected to create a safe digital environment for children and increase the effectiveness of legal protection in the realm of immersive technology.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search