Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.212

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Publika Dia: Jurnal Administrasi Publik Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara The Journal of Society and Media Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal La Sociale JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)

Badrudin Kurniawan

Universitas Negeri Surabaya

Author-ID : 912851

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2 3 4

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI JAWA TIMUR Qoni Akmalya Rusyidiana; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaandapat di lakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan pendidikan non-formal.Pendidikan non-formal dapat menggantikan pendidikan formal yang tidak dapat dijangkau orang yang tidakmampu karena kesulitan biaya ataupun hal lainnya. Pendidikan non-formal di Indonesia sangat di perhatikanoleh pemerintah, terbukti dari banyaknya jenis lembaga atau organisasi non-formal yang berdiri. Daribanyaknya lembaga pendidikan non-formal tersebut penulis ingin mengkaji tentang Sanggar KegiatanBelajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jenis pendidikan non-formal yang secara umummemiliki tugas untuk membuat program dan mengembangkan bahan belajar pada pendidikan non-formaldengan disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten atau Kota serta potensi setiap daerah. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan melalui program Sanggar KegiatanBelajar (SKB) di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mengunakanbahan-bahan pustaka sebagai data utama. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan programSanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Jawa Timur sudah terbilang cukup baik. Masyarakat mendapatkanmanfaat seperti tambahan penghasilan setelah mengikuti pelatihan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya jumlah pamong belajar, rendahnyapartisipasi masyarakat dan dana yang tidak memadai dari dinas terkait. Saran yang bisa diberikan olehpeneliti adalah menambah jumlah pamong belajar, melakukan sosialisasi tentang Sanggar Kegiatan Belajar(SKB), Dinas terkait diharapkan memberikan alokasi dana yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan di SanggarKegiatan Belajar (SKB) serta menambahkan jaringan mitra kerja yang akan mendukung kegiatan di SanggarKegiatan Belajar (SKB). Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan non-formal, Sanggar Kegiatan Belajar Empowerment is an effort to improve the quality and welfare of the community. Empowerment can be donein various ways, one of which is by using non-formal education. Non-formal education can replace formaleducation that cannot be reached by people who can not afford because of financial difficulties or otherthings. Non-formal education in Indonesia is highly considered by the government, as evidenced by the manytypes of non-formal institutions or organizations that are established. Of the many non-formal educationalinstitutions the writer wants to study about the Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar(SKB) is a type of non-formal education which generally has the task to create programs and develop learningmaterials in non-formal education according to the characteristics of the Regency or City and the potentialof each region. This study aims to find out how the implementation of empowerment through the SanggarKegiatan Belajar (SKB) program in East Java province. This study uses library research using librarymaterials as the main data. The results of the study stated that the implementation of the Sanggar Kegiatanbelajar (SKB) program in East Java was fairly good. The community gets benefits such as additional incomeafter attending training at the Sanggar kegiatan Belajar (SKB). Constraints in the implementation of thisprogram are the lack of numbers of tutors, the low participation of the community and inadequate fundingfrom relate dagencies. Advice that can be given by researchers is to increase amount of tutors to learn,Socialization about Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Relevant agencies are expected to provide and anetwork of partners who will support activities in Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)Keywords: Community Empowerment, Non-formal Education, Sanggar Kegiatan Belajar

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU DI JAWA TIMUR Ranggalawe Maestro Nusantara; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Pemberdayaan petani dengan melakukan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu merupakan kegiatandengan mengedepankan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) dalam usaha tani, petani dapat mengatasimasalah pengendalian Organisme Pengendalian Tanaman (OPT) dan menekan penggunaan pestisida kimia.Tujuan penelitian adalah untuk mengatahui bagaimana pemberdayaan petani melalui program PenerapanPengendalian Penerapan Pengendalian Hama Terpadu di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenispenelitian studi pustaka (library research). Metode pengumpulan data menggunakan literatur-literatur yangada. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemberdayaan petani melalui penerapan prinsip PHT di JawaTimur dengan mengedepankan agroekosistem dan melakukan pengendalian OPT yang berbasis ramahlingkungan, dengan memberdayakan petani menggunakan prinsip PHT petani dapat mengelola hasil taninyadari segi sumber daya manusia dan kelembagaan yang lebih ideal dalam mengatasi hasil tani mereka melaluibeberapa program PHT yaitu Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan ManajemenTanaman Sehat (MTS). Namun dalam pembuatan pestisida nabati petani merasa kurang praktis karenamembutuhkan waktu dalam proses pembuatan sehingga banyak petani lebih memilih menggunakan pestisidakimia karena lebih mudah memperoleh obat pertanian kimia dan penggunaan yang mudah tanpa memikirkanefek jangka panjang dari pestisida kimia.Kata Kunci: Pemberdayaan, Petani , Pengendalian Hama Terpadu. Empowering farmers by implementing integrated pest control application is an activity by promoting theprinciple of Integrated Pest Control (IPM) in the farming business, farmers can overcome the problemscontrolling plant control organisms (OPT) and suppress the use of chemical pesticides. The purpose of theresearch is to know how farmers are empowering through the implementation an integrated pest controlimplementation program in East Java. In this study, the research study used library research. The methodof collecting data using the existing literature. The results showed that in the empowerment of farmersthrough the implementation of the principles of IPM in East Java by promoting Agroecosystems andconducting environmentally friendly OPT control, by empowering farmers to use the principle of thefarmers IPM can manage their crops in terms of human and institutional resources that are more ideal inovercoming their produce through several IPM programs, namely Integrated Pest Control School (SLPHT)and healthy Plant Management (MTS). But in the manufacture of vegetable pesticides farmers feel lesspractical because it takes time in the manufacturing process so that many farmers prefer to use chemicalpesticides because it is easier to acquire chemical agricultural drugs and the use of easy without thinkingof the long-term effects of chemical pesticides.Keywords: Empowerment, Farmers, Integrated Pest Contol.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Patria Adhi Baskoro; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p149-158

Penanganan sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dengan adanya penanganan sampah ini masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Widodo (2013), meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik. Penanganan sampah di Kecamatan Taman masih perlu banyak perbaikan di dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya implementasi kebijakan penanganan sampah bertujuan agar daerah Jl. Bringin Bendo bebas dari sampah liar dan bau sampah yang dapat mengganggu lingkungan warga. Bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak ada TPS yang ilegal dan tidak ada pencemaran tempat maupun udara. Saran penelitian ini adalah Pemerintah memberikan pendekatan terhadap masing-masing organisasi pelaksana untuk saling bertukar pendapat dalam mencapai tujuan bersama, Kata kunci: implementasi kebijakan, penanganan sampah, pemerintah Waste handling is very important to assist the government in dealing with waste problems in Indonesia. With this waste management, the community is part of the government's efforts to carry out the implementation of policies that have been stipulated in the Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management and Cleaning Service Retribution. The purpose of this study was to determine the implementation of waste management policies in Taman Subdistrict, Sidoarjo Regency. The type of research used is descriptive, with a qualitative approach. The theory used to carry out the analysis is the theory of implementation according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn in Widodo (2013), which includes size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / trends of executing, communication between organizations and implementing activities, socio-economic and political environment. Waste handling in Taman Subdistrict still needs a lot of improvement in its implementation. The results showed that the implementation of waste management policies aimed at the Jl. Bringin Bendo is free from illegal trash and the smell of garbage that can disturb the environment of residents. Aim to discipline the community so that there are no illegal polling stations and no pollution of places or air. The suggestion of this research is that the government provides an approach to each implementing organization to exchange opinions in achieving common goals. Keywords: policy implementation, waste handling, government

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR Bella Pristika; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p241-254

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak asing lagi dan menjadi sorotan publik tertama dalam permasalahan dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Tidak hanya itu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menghambat jalannya lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yiatu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan Teori menurut William Dunn. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan konstribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur

EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN TUBAN bintari laras anggraini; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p309-322

Salah satu yang menunjukkan skala kesejahteraan bagi masyarakat yaitu rumah layak huni, akan tetapi kenyataannya di Kabupaten Tuban masih ditemukan permasalahan tentang perumahan yang belum terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah. Permasalahan pemukiman dan perumahan merupakan salah satu tolok ukur menentukan standar kemiskinan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori (Agustino, 2017) meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Melalui buku-buku, jurnal, skripsi, regulasi, dokumentasi dan wawancara yang ditambahkan untuk mendeskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban sejak 2007 berjalan dengan baik ditunjukkan dengan target realisasi pelaksanaan program tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 5.276 unit. Namun demikian hasil temuan menunjukkan belum optimal. Terbukti dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya indikator koordinasi yang dilakukan belum menyeluruh hingga ke 20 kecamatan. Kemudian belum terpenuhinya indikator sarana prasarana teknologi dalam mendukung kinerja program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten tuban. Kata Kunci: Perumahan Rakyat, Evaluasi Program, Rumah Tidak Layak Huni One shows the scale of welfare for the community, namely a liveable house, but in reality, in Tuban Regency, there are still problems regarding unreached housing for the middle to lower class. Settlement and housing problems are one of the benchmarks in determining poverty standards. The Tuban Regency Government, through the Public Housing and Settlement Area Office of Tuban Regency, refers to the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Unworthy Houses and Infrastructure. The Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses is an aid intended for low-income people to increase their standard of living for the better and provide welfare for the middle to lower class communities. This research uses qualitative methods with a research focus using theory (Agustino, 2017) covering apparatus resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations. Data collection techniques are carried out using primary and secondary data through books, journals, theses, and regulations. Documentation and interviews were added for description. The results showed that the evaluation of the Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses in Tuban Regency since 2007 has been going well, as indicated by the realization of the program implementation target from 2016 to 2020, reaching 5,276 units. However, the findings show that it is not optimal. It is proven by the limited resources of the apparatus for technical personnel and supervisors in the Public Housing and Settlement Areas Service. Furthermore, the coordination indicators carried out were not comprehensive in up to 20 districts. The indicators of technology infrastructure have not yet been fulfilled in supporting the performance of the rehabilitation program for unfit for habitation in Tuban Regency. Keywords: Public Housing, Program Evaluation, Unworthy Houses

ANALISIS PENERAPAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) KOTA SURABAYA Aulia Putri Novianty; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p1-12

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang telah diterapkan sejak tahun 2003. Program ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Walikota nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Penerapan Program RSDK betujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan dengan cara perbaikan rumah dan pemberdayaan masyarakat. Komponen utama dalam Program RSDK ialah 1) penyiapan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM); 2) perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni; dan 3) penumbuhan dan/atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Program RSDK telah berjalan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan dampak positif dari adanya program ini. Namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap program ini sehingga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait program ini, Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan program ini dinilai kurang aktif dalam menggerakkan dan mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, jumlah pekerja/sumber daya manusia untuk perbaikan rumah masih belum memadai, serta bantuan dana yang minim menjadi penghambat perbaikan rumah karena kerusakan di setiap bangunan berbeda-beda. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustaakan (library research) dengan mengumpulkan sumber data dari literatur-literatur yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Program RSDK Kota Surabaya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi George Edward III dengan mengkaji empat faktor atau variabel kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Kata Kunci : Implementasi Program, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) The Slum Area Social Rehabilitation Program (RSDK) is one of the policies of the Surabaya City Government that has been implemented since 2003. This program is implemented based on Mayor Regulation number 41 of 2015 concerning General Guidelines for the implementation of the Surabaya City Slum Social Rehabilitation Program. The implementation of the RSDK Program aims to improve the socio-economic standard of life of the community and the environment by means of house improvements and community empowerment. The main components in the RSDK Program are 1) preparation of the Poor Family Development Unit (UPKM); 2) improving the environment and building houses that are not suitable for habitation; and 3) growth and / or development of family socio-economic skills. The results of this study indicate that the implementation of the RSDK Program has gone well so that many people have had a positive impact from this program. However, in the implementation process, several obstacles were still found, such as a lack of public interest in this program which resulted in the low participation and understanding of the community regarding this program, the Poor Family Development Unit (UPKM) as the main figure in the implementation of this program was considered less active in mobilizing and inviting the wider community. To participate, the number of workers / human resources for house repairs is still inadequate, and minimal financial assistance is an obstacle to house repairs because the damage in each building is different. The method used in this research is library research by collecting data sources from existing literatures. The purpose of this study was to determine and assess the implementation of the RSDK Program in Surabaya City. This study was analyzed using George Edward III's theory of implementation by examining four factors or policy variables, namely bureaucratic structure, resources, communication and disposition. Keywords: Program Implementation, Slum Area Social Rehabilitation (RSDK)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DI KELURAHAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA Izzar Ananta Swastyayana; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p243-256

Penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan masyarakat melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori Suharto yang terdiri atas pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dengan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menurut Sugiyono yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek pemungkinan, sosialisasi Program RSDK memiliki tata cara yang jelas, mudah diakses. Pada aspek penguatan, minimnya tindak lanjutan program pelatihan tata boga dan terbatasnya modal pemberdayaan menjadi penghambat program. Pada aspek perlindungan, UPKM aktif berinteraksi dengan kelompok sasaran. Pada aspek penyokongan tidak ditemukan adanya hambatan. Pada aspek pemeliharaan juga tidak ditemukan adanya hambatan. Hubungan baik terjalin antara pembuat dan pelaksana kebijakan serta mekanisme dalam mengajukan program juga mudah. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi yang merata dan Kelurahan serta UPKM mengevaluasi kinerja masing-masing dalam program ini. Kata Kunci : Program, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh This research discusses community empowerment through the Slum Social Rehabilitation program (RSDK) in Tambaksari Village, Surabaya City. The type of research used in this study is field study. The theory used in the research was to use Suharto's theory consisting of possibility, strengthening, protection, denting and maintenance. This study uses qualitative methods with field studies. Data collection techniques using observations, interviews, and documentation. As well as with the data analysis techniques conducted in this study is according to Sugiyono namely by data collection, data reduction, presentation of data and withdrawal of conclusions. The results showed that in the aspect of possibility, the socialization of RSDK Program has clear, accessible procedures. In the aspect of strengthening, the lack of follow-up of the cooking training program and the limited empowerment capital become obstacles to the program. In the protection aspect, UPKM actively interacts with the target group. In the aspect of denting there are no obstacles. In the maintenance aspect there are also no obstacles. Good relationships are established between policy makers and implementers and mechanisms in applying for programs are also easy. The advice in this study is that there needs to be an even socialization and the Village and UPKM evaluate their respective performance in this program. Keywords: Program, Community Empowerment, Social Rehabilitation of Slums

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA Qomaruddin Qomaruddin; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p257-266

Pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan kebijakan e-procurement sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel, dan mampu mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek premanisme dalam proses lelang. Hanya saja masih terdapat beberapa hal yang masih sulit diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang. Kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasie-procurement yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa yang kurang memahami sistem layanan LPSE, dalam menggunakan internet masih sering mengalami gangguan, karena belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang manaproses analisis data yang dipakaiialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara online di Pemerintah Kota Surabaya, meliputi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu penulis mengajukan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan dengan cara adanya sosialisasi untuk staf agar dapat memahami mengenai IT dan Prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari kecurangan, implementor dapat memahami prosedur apa saja yang harus dilakukan untuk mengikuti e-procurement, diadakan sosialisasi untuk penyedia jasa untuk memahami proses pengadaan barang/jasa melalui elektronik, adanya penambahan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk memaksimalkan operasional. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengadaan Secara Elektronik The procurement of goods / services in the Surabaya City Government in carrying out the e-procurement policy has been running well, this is because the e-procurement system provides benefits such as efficiency, transparency, accountability, and is able to reduce the practice of corruption, collusion and nepotism as well as thuggery practices in the auction process. . It's just that there are still a number of things that are still difficult to achieve, especially in the aspect of determining the auction winner. Although in e-procurement the criteria for auction winners are regulated. In addition, there are other factors that influence the implementation of e-procurement, namely that there are still many tender participants and service provider officers who do not understand the LPSE service system, while using the internet they often experience disruption, because they are not supported by adequate infrastructure. This research is a descriptive type of research with a qualitative approach in which the data analysis process used is data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and data verification. This study aims to explain the implementation of the online procurement of goods and services policy in the Surabaya City Government, including the factors that influence the successful implementation of the policy. In addition, the authors propose several suggestions for overcoming problems by means of socialization for staff in order to understand IT and procedures that have been established to avoid fraud, implementers can understand what procedures must be done to participate in e-procurement, socialization is held for service providers to understand the process of procuring goods / services via electronics, adding implementing instructions and technical instructions to maximize operations. Keywords :Implementation,Policy, Procurement Electronically

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI JAWA TIMUR Ilmi Jyhan Azzarrah; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p573-586

Implementation of Community-Based Total Sanitation Program (STBM) Policies in East Java is an environmental program organized by the Ministry of Health which refers to the regulation of the Minister of Health No. 3 of 2014 with the aim of improving community basic sanitation so that the community is intended to achieve a decent state in accordance with the SDG's goals. So that all people in East Java can access healthy latrines and make people not accustomed to littering the traces of feces. This study is intended to represent the implementation of existing policies. The focus of research is using the policy implementation model according to George C. Edward III as an indicator of existing success. Sources of data obtained using literature studies. Data collection techniques are through data, literature or journals. Data analysis techniques are used with four lines, namely including data collection, data condensation, data presentation also establish the conclusions / verification process. Implementation in all districts or cities has different scope of policies in its implementation. Besides, there are still obstacles counted in the implementation. The outcome of this research obtained from the implementation of community-based total sanitation are showing that there are differences between community behavior after ODF to be more hygiene aware of the environment with people who are not yet ODF and not all people can get used to ODF behavior because of several factors, namely culture and people's mindset. Keywords: Policy Implementation, Programs, STBM, East Java Implementasi bijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Jawa Timur berfokus pada perbaikan lingkungan di bawah naungan oleh Kementrian Kesehatan yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2014. Bertujuan untuk memperbaiki sanitasi dasar pada masyarakat sehingga masyarakat ditargetkan pada pencapaian keadaan layak yang sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG's). Agar semua masyarakat di Jawa Timur dapat mengakses jamban yang sehat dan menjadikan masyarakat tidak terbiasa membuang hajat sembarangan serta mendapatkan akses sanitasi dan pola hidup sehat. Maksud dari penelitian ini dengan mendeskripsikan terkait dengan pelaksanaan STBM yang ada. Fokus penelitian mempergunakan model implementasi kebijakan dari usulan George C. Edward III menjadi indikator kesuksesan program. Sumber data diperoleh mempergunakan studi literature. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data, literature atau jurnal. Teknik analisis data yang dipergunakan dengan empat alur, diantaranya ialah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data hingga perumusan kesimpulan atau tahap verifikasi. Kemudian, hasil analisis yang di dapat dari pelaksanaan implementasi sanitasi total berbasis masyrakat yaitu menunjukkan bahwa meski program telah ada sejak lama namun hasil pada di beberapa kota kurang maksimal. Terdapat perbedaan antara perilaku masyarakat sesudah ODF menjadi lebih hygiene sadar akan lingkungan dengan masyarakat belum ODF karena tidak semua masyarakat dapat membiasakan perilaku ODF karena berapa faktor yaitu kultur dan pola pikir masyarakat. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program, STBM, Jawa Timur

IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM UPAYA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN (STUDI PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA TIMUR) Ni Putu Ruslina Darmayanthi; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n1.p1-14

The Child Social Welfare Program (PKSA) is a form of directed, integrated, and sustainable effort by the government and the community in the form of social services and social welfare assistance for children. This program is guided by the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 15 A/HUK/2010 concerning General Guidelines for Child Social Welfare Programs. One of the clusters of recipients of child services at PKSA is street children. Conditions on the reality show that there are still many street children whose social welfare has not been fulfilled and forces them to earn a living on the streets, especially in the East Jakarta area. This also shows that the implementation of PKSA is still not effective. Based on this, the purpose of this study is to describe the implementation of the Child Social Welfare Program at the East Jakarta Social Service Sub-dept. as an implementing agency, in an effort to fulfill the welfare of street children. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. This study was analyzed using the theory of public policy implementation from Van Meter and Van Horn through six variables: policy standards and objectives; resource; communication between implementing agencies; the characteristics of the implementing agency; social, economic, and political environment; and attitude of the implementer. Based on the results of the research, the implementation of PKSA has been running according to the procedure, but there are still various obstacles, such as the lack of desire from street children to stop making money on the streets and the inability of the East Jakarta Social Sub-Department to accommodate the potential of street children. Suggestions that can be raised are, it is necessary to evaluate the strategy of the street children approach in order to minimize the coercive approach, expand cooperation with various parties to accommodate the potential of street children, and increase the number of human resources involved in this program. Keywords: Implementation, Social Welfare, Street Children

Co-Authors Abdillah, Maulana Rois Adelia Meitasari Agustyas Putri, Novia Ahmad Nizar Hilmi Armant, Dendi Aulia Putri Novianty Bambang Sigit Widodo Bayu Setiawan Bella Pristika bintari laras anggraini Deby Febriyan Eprilianto Diasry Putri Cantika Donny, Achmad Ekandana, Mochammad Rizky Eprilianto, Deby Febriyan Fanida, Eva H. Gading Gamaputra Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Galih Wahyu Pradana Galih Wahyu Pradana Hamida, Annurya Ilmi Jyhan Azzarrah INDAH PRABAWATI Indah Prabawati Izzar Ananta Swastyayana Jhon Dearson Parapat Luci Fransiska Ma'ruf, Muhammad Farid Martintje Maria Hukubun Ma’ruf, M. Farid Ma’ruf, Muhammad Farid Meirina wati Meirinawati Meirinawati Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Melda Fadiyah Hidayat, Melda Fadiyah Muhammad Farid Ma'ruf Muhammad Farid Ma`ruf Muhammad Turhan Yani Nasution, Parlindungan Arief Ni Putu Ruslina Darmayanthi Nike Yulis Nur Ivana NOVIYANTI Nurma Yusuf, Rofiatul Muhimmah Oktariyanda, Trenda A. Pangestu, Rizky Purna Aji Galih Patria Adhi Baskoro Prabawati, Indah Prabawati, Indah Pradana, Galih W. Pradana, Galih Wahyu Pramudyansyah, Arya Bagus Qomaruddin Qomaruddin Qoni Akmalya Rusyidiana Rachmanasuha, Hayla Rahaju , Tjitjik Rahayu, Tjitjik Ranggalawe Maestro Nusantara Rima Pratiwi Saosang, Munawarsyah Sarimatus Fadilah Shafinaz Sukardi, Salsa Izza Shela Aprilia Suci Megawati Sukarsono, Faza Muhammad Sya'diyatus Salamah TAQIY, MUCHAMMAD DAFFA NAUFAL Tauran, T. Tjijik Rahaju Tjitjik Rahaju Tjitjik Rahaju Tolentino de Araujo Tolentino Trenda Aktiva Oktariyanda Tri Susanti Wibisono, Haryo Kunto Winata, Muhammad Danu Wiwik Sri Utami Yoan Wandan Sari Yuni Lestari

Title Search

Found 31 Documents Search Journal : Publika

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search
Journal : Publika