Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.075
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Jurnal Notariil Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Berajah Journal Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Journal of Sustainable Development Science Postgraduated Community Service Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Law Doctoral Community Service Journal Protection: Journal Of Land And Environmental Law Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Political And Legal Sovereignty Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Analogi Hukum
Anak Agung Istri Agung
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Strategy For Strengthening Village Credit Institutions (LPD) in Realizing Community Welfare in Sibetan Village, Bebandem District, Karangasem Regency Post Pandemi I Nyoman Sukandia; Anak Agung Istri Agung
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5715.107-114

Abstract

The growth and development of the LPD requires Human Resources with sufficient and adequate quality education, and an element of prudence is urgently needed in disbursing credit, because the credit disbursed is derived from public funds collected in the form of Savings and Time Deposits; However, even though the LPD is already in the form of a Business Entity, the responsibility is still the responsibility of the Indigenous Village community as the communal owner of the Business Entity, and does not yet have a mechanism to provide special guarantees for owners of capital/money from the community as owners of deposits in all LPDs. LPDs in Bali, as is the case with LPDs which require material guarantees to be specifically guaranteed as a form of prudence. So when faced with certain situations such as the Covid 19 pandemic; then it is not impossible for the LPD to experience liquidity problems because many loans disbursed are not smooth and even jammed, and on the other hand, the community draws a lot of Savings and Deposits for their living needs, both those that have not been and those that are due. In addition, the lack of prudence and lack of understanding of good governance have an impact on very serious problems such as losses and even bankruptcy. This study empirically examines the developments and problems of Village Credit Institutions (LPD) as a result of the Covid-19 pandemic, and takes visionary steps or strategies to strengthen the management of Village Credit Institutions (LPDs) that are resilient in realizing community welfare in Sabetan Village, Bebandem District. , Karangasem Regency Post Pandemic.
Perjanjian Sewa Menyewa Hak Tanah Jangka Waktu Seumur Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 PK/PDT/2019) Nyoman Surya Bramantya; Anak Agung Istri Agung; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.239-244

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan aturan pasal 1548 KUH perdata menjelaskan bahwasanyapersetujuan yang menyebabkan satu pihak mengikatkan diri dengan memberi kenikmatan barang untuk pihaklainnya dalam kurun waktu tertentu, melalui pembayaran harga yang telah disanggupi pihak lainnya tersebut.Dalam hal ini terdapat kekaburan dan penafsiran atas pasal tersebut tentang pengertian dengan suatu waktutertentu pada perjanjian sewa menyewa. Studi ini membahas terkait ketentuan jangka waktu dalam perjanjiansewa berdasarkan KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 376PK/pdt/2019 terkait ketentuanjangka waktu seumur hidup dalam perjanjian sewa menyewa hak atas tanah. Penelitian ini memakai metodedengan tipe penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitianmenunjukan bahwa ketentuan “Waktu Tertentu” dalam Pasal 1548 KUHPerdata menimbulkan adanyapenafsiran dan berpotensi melahirkan adanya sengketa diantara para pihak terkait jangka waktu sewa menyewa,sebagaimana pandangan R. Subekti bahwa “Waktu Tertentu” Memunculkan adanya pertanyaan terkaitpengertian dari waktu tertentu sebab pada konteks sewa-menyewa tidak diharuskan untuk menyebutkan jangkawaktu barang tersebut disewa, asalkan telah terdapat persetujuan harga dalam perharinya, perbulannya maupunpertahunnya.Mahkamah Agung RI Nomor 376PK/pdt/2019 adalah sah telah berakhir, karena jangka waktuseumur hidup dalam sewa menyewa bertentangan dengan undang-undang, menciderai rasa keadilan dan nilaikepatutan.
Urgensi Penyesuaian Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Ni Made Elly Pradnya Suar; Putu Ayu Sriasih Wesna; Anak Agung Istri Agung
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2588

Abstract

A Limited Liability Company as a legal entity is required to update and adjust its corporate data in accordance with the provisions of the Company Law (UUPT). These obligations include amendments to the articles of association, changes to company administrative data, and reporting Beneficial Ownership information integrated with the Legal Entity Administration System (SABH) and the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. This study aims to examine the juridical urgency of updating corporate data and to analyze the legal consequences of non-compliance, which may result in the blocking of SABH access and disruption of business activities. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that updating corporate data is essential for ensuring legal certainty, transparency, and corporate accountability. Failure to fulfill these obligations, including Beneficial Ownership reporting, may lead to administrative sanctions such as written warnings, suspension of SABH access, and obstacles in taxation and business licensing processes through OSS-RBA. The blocking of SABH access restricts companies from carrying out certain legal actions and may affect business continuity. In practice, notaries play a strategic role in facilitating corporate data adjustments through the AHU Online system. Therefore, greater corporate compliance and improved synchronization of legal administration systems are necessary to support legal certainty and a transparent business environment.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pemberian Hak Tanggungan di Kabupaten Gianyar Dewa Gede Satya Pradnyana; I Nyoman Sujana; Anak Agung Istri Agung
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 7 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i7.7955

Abstract

Perjanjian kredit perbankan dengan jaminan Hak Tanggungan merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan terkait keseimbangan perlindungan hukum bagi debitur sebagai pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta dominasi klausula baku dalam perjanjian kredit dapat meningkatkan risiko kerugian bagi debitur, khususnya ketika terjadi wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit perbankan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi debitur di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Notaris/PPAT, pihak perbankan, debitur, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, serta studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Tanggungan telah berjalan sesuai ketentuan hukum melalui tahapan perjanjian kredit, pembuatan APHT, pendaftaran, dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan. Perlindungan hukum bagi debitur dilakukan melalui mekanisme preventif berupa transparansi informasi, penerapan prinsip kehati-hatian, dan sistem Hak Tanggungan Elektronik, serta mekanisme represif melalui restrukturisasi kredit, mediasi, dan upaya hukum terhadap eksekusi yang tidak sesuai prosedur. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi debitur telah tersedia secara normatif, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur.
Kedudukan Anak Angkat dan Anak Kandung Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Nyoman Cintya Putri Wikaryuni; I Nyoman Sujana; Anak Agung Istri Agung
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 3 (2026): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i3.3659

Abstract

This article analyzes the status of adopted and biological daughters in Balinese customary inheritance law following the 2023 Decree of the Pasamuhan Agung IV of the Balinese Traditional Village Council. The inheritance system remains based on patrilineal descent (purusa), encompassing customary and religious rights and obligations. Adopted children are, in principle, equal to biological children, while daughters are recognized as heirs as long as they have purusa status. The status of ninggal kedaton (retirement from the royal family) affects inheritance rights, except under certain conditions, such as sentana rajeg (retirement from the royal family). This development demonstrates the expansion of recognition of women within the framework of Balinese customary law.
Ownership Of Residential House For Foreigners Based On Agreement Anak Agung Istri Agung
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3311

Abstract

Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1241/SK-HK.02/IX/2022 on the Acquisition and Price of Residential Houses for Foreigners, as one of the drivers of investment in Indonesia. However, the certainty of the form and type of agreement that must be made for foreigners is unclear in its regulation, so many make nominee agreements and cause conflicts and even disputes in court. On the one hand, there are restrictions for foreigners, and on the other hand, the opening of the broadest possible opportunity for the entry of foreign investment in Indonesia. The form of Agreement of Ownership of a Residential House for Foreigners can be made with a deed under the hand or with an authentic deed, however, made authentically with a notarial deed or PPAT provides more legal certainty, because of the perfect evidentiary power. In order to fulfill legal certainty, the type of agreement that can be made is in the form of sale and purchase of use rights to land and buildings as well as leasing rights to land and buildings, and sale and purchase agreements of Sarusun or Sarusun property rights. In addition, for PMA Legal Entities can have HGB. The Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number: 1241/SK-HK.02/IX/2022 has provided legal certainty and a sense of justice for all people and for foreigners whose presence in Indonesia in accordance with applicable regulations provides benefits, conducts business, works or invests in Indonesia by heeding existing regulations so that it has an impact on the welfare of the community, nation, state and foreigners/foreign investors in Indonesia.      
Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemanggilan Notaris pada Perkara Pidana Ida Ayu Listya Candradevi; Putu Ayu Sriasih Wesna; Anak Agung Istri Agung
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 3 (2026): September: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i3.2587

Abstract

A Notary is a public official authorized to create authentic deeds and is obligated to maintain professional confidentiality. In the performance of their duties, particularly when a legal issue arises leading to criminal proceedings that require the summoning of a Notary, the Notary Honorary Council (Majelis Kehormatan Notaris/MKN) must provide approval pursuant to Article 66 of the Law on Notarial Office (UUJN). This provision gives rise to legal issues due to differences in regulation between the UUJN and the Indonesian Criminal Procedure Code regarding the authority of investigators to summon and examine individuals. This study aims to analyze the urgency of obtaining MKN approval in the summoning of notaries in criminal cases, as well as the position and role of the MKN after a notary has been designated as a suspect. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that MKN approval is essential as a form of protection for the honor, independence, and confidentiality of the notarial profession, while also functioning as a procedural supervisory mechanism within the law enforcement process. The role of the MKN continues even after a notary has been named a suspect, insofar as the case is related to the execution of the notary’s official duties. However, once approval has been granted, the MKN is no longer involved in the substance of the investigation. Therefore, the MKN plays an important role in balancing the protection of the notarial office with the enforcement of criminal law.
Co-Authors ABDULLAH, Mohd Kamarulnizam Bin Anak Agung Mas Adi Trinaya Dewi Anak Agung Putra Agung Dwicahyana Anak Agung Sagung Laksmani Dewi Arini, Desak Gde Dwi Chornous, Yuliia DANIYANTHI, Yussie Masyuni Desak Gde Dwi Arini Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra Dewa Gede Satya Pradnyana Dewi, A.A Sagung Laksmi DEWI, Ida Ayu Permata Winditya Gede Amatya Ananta I Gusti Ngurah Agung Wahyu Krisna I Made Agus Angga Kusuma Putra I Made Arjaya I Made Hadiyanta Purnama Sardi I Made Minggu Widyantara I Made Stefanus Teguh Oprandi I Made Stefanus Teguh Oprandi I Made Yoga Bisama I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Angga Aptina I Wayan Kartika Jaya Utama Ida Ayu Listya Candradevi Ida Bagus Gede Widyana Putra Indah Permatasari Johannes Ibrahim Kosasih Luh Made Mahendrawati Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Arini Styawati Ni Made Elly Pradnya Suar Ni Putu Alya Regina Putri Nyoman Arya Kusuma Wardana Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata Nyoman Cintya Putri Wikaryuni Nyoman Surya Bramantya PERMANA, Gede Esa Surya Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Rido Widiya Widnyana Putu Suwantara SARI, Ni Made Arnita SUGIANA, Surya Sujana, I Nyoman Widiati, Ida Ayu Putu Yanti, Ni Kadek Putri YUDHA, I Putu Wira Dharma Putra