Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Jurnal Yuridis JURNAL PIONIR Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Pengabdian Pendidikan Indonesia (PPI)
Islami Rambe, M. Irfan
Universitas Samudra
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perizinan Lingkungan Di Era Industri 4.0 Rambe, M. Irfan Islami; Sukmawati, Nirwana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam perizinan lingkungan di era Industri 4.0. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian normatif, studi ini mengidentifikasi masalah dalam proses perizinan lingkungan yang belum mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan baik. Melalui analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa ketidaktahuan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian dalam penerapan prinsip kehati-hatian menjadi masalah dalam proses perizinan lingkungan di era industri 4.0. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang baik dalam perizinan lingkungan di era Industri 4.0 dapat meningkatkan pengawasan lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan generasi mendatang. penelitian ini menggarisbawahi penerapan prinsip kehati-hatian dalam perizinan lingkungan di era Industri 4.0. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa prinsip ini diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan dan prosedur perizinan lingkungan.
Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia Manik, Josua Ignatius; Rambe, M. Irfan Islami
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Latar belakangnya meliputi kebutuhan mendesak akan perlindungan lingkungan yang terancam akibat eksploitasi berlebihan. Metode kualitatif digunakan untuk mendalaminya melalui analisis dokumen kebijakan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu penelitian ini menggunakan metode studi literature dalam mengkaji hasil, Hasilnya dalam penelitian ini mengungkap penerapan prinsip-prinsip seperti kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, integrasi pembangunan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan. Prinsip penanggung jawaban dan prinsip polluter pays juga terbukti relevan dalam menegakkan tanggung jawab dan keadilan lingkungan di berbagai sektor industri. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas implementasi hukum lingkungan dalam konteks nasional.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Medan) Islami Rambe, Muhammad Irfan; Hutama Hutabarat, Dany Try; Reihansyah, Muhammad Naufal
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 10 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2112

Abstract

Regional Tax is a form of improvement in increasing Regional Original Income (PAD) as a source of funds to support development that needs to be continuously driven through cultivating new sources and improving the management of existing taxes. So regarding this matter, Regional Tax is a form of mandatory contribution to the region that is owed by an individual or entity that is coercive based on the Law, without receiving direct compensation and is used for Regional needs for the greatest prosperity of the people. The problem formulation discussed is how to implement an electronic system in motor vehicle tax payment services and what are the obstacles to implementing an electronic system in motor vehicle tax payment services. Taxpayers who pay motor vehicle tax at the Medan City UPPT SAMSAT Office must first fill out a Motor Vehicle Registration and Data Collection Letter (SPPKB) clearly, completely and correctly according to the identity of the motor vehicle and the taxpayer concerned and signed by the Taxpayer or his Proxy. . The SPPKB is submitted no later than 14 days from the time of ownership and/or control, for new motorized vehicles until the end date of the tax period for old motorized vehicles, 30 days from the date of the inter-regional fiscal certificate, for motorized vehicles moved from outside the region (incoming mutation). This was done with the aim of helping to secure Regional Original Income (PAD) in North Sumatra Province, especially in the Medan City area. The most frequently encountered obstacle faced by the Medan City UPPT SAMSAT Office in collecting motor vehicle tax is the lack of public awareness in paying taxes. Public awareness is what is most needed in the implementation of motor vehicle tax payments, currently there are still many people who are reluctant or even do not immediately pay their motor vehicle tax even though the due date for paying their motor vehicle tax has passed. The attitude of the public is less aware of their duties/obligations in paying Taxpayers (WP). And most people are apathetic and don't care about paying taxes at all, the Medan City SAMSAT UPPT Office minimizes the obstacles that arise in the implementation of motor vehicle tax collection by providing a Motor Vehicle Tax Notification Letter (SPKPKB) which is sent directly to the Taxpayer according to the address listed. in the STNK
PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI UMKM LOKAL DALAM PRORAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI DESA AIR JOMAN Rambe, M Irfan Islami; Bahmid, Bahmid; Fauzan, Aan; Zuandana, Ahmad; Rivai, Imam; Farezi, Muhammad Al; Tampubolon, Muhammad Amin; Salsabila, Jihan; Marpaung, Saplia Amanda; Maharani, Salsyadilla
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.35364

Abstract

Desa Air Joman memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam hal mendapatkan sertifikat halal. Untuk mendukung bisnis dalam memenuhi standar halal, yang diharapkan akan meningkatkan daya saing produk mereka, masyarakat setempat berinisiatif membentuk kelompok. Meskipun sumber daya dan pengetahuan saat ini terbatas, pendampingan kepada UMKM di Desa Air Joman bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang proses sertifikasi halal. Diharapkan agar anggota kelompok usaha dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, kegiatan ini akan dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Pelaku usaha desa ini dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi mereka, dan produk yang dibuat dapat menarik minat pelanggan lokal dan internasional. pendampingan ini juga mencakup elemen pemasaran produk halal, sehingga UMKM dapat fokus pada produksi dan pemasaran produk mereka. Diharapkan produk halal Desa Air Joman akan dikenal lebih luas dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, seperti menggunakan media sosial dan platform online. UMKM di desa ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru dengan menggabungkan pengetahuan tentang sertifikasi halal dan taktik pemasaran yang efektif.
Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan yang Berdampak di Indonesia Mustika Putra Rokan; Muhammad Natsir; M. Iqbal Asnawi; M. Irfan Islami Rambe; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2050

Abstract

Green Procurement constitutes a strategic policy to support sustainable development; however, in practice, its implementation in Indonesia remains largely confined to the tendering stage. In fact, procurement contracts serve as a legal instrument that ensures sustainability is genuinely realized. This article examines the integration of green principles into contracts through performance clauses, life-cycle costing, incentive mechanisms, and enforceable sanctions. The study identifies existing regulatory gaps and weak implementation, while at the same time proposing a contractual framework that is more operational, measurable, and capable of generating tangible impacts on the environment, the economy, and society.
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan M. Iqbal Asnawi; Mustika Putra Rokan; M. Irfan Islami Rambe
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
PUSKONSULDIK PEMILIH PEMULA” DALAM PIEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI SMA N 1 AIR JOMAN M Irfan Islami Rambe; Bahmid Bahmid; Chairanda Al Azmi; Septian Rizky Dalimunte; Aan Fauzan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42074

Abstract

SMA N 1 Air Joman memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Sekolah melakukan upaya untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya hak suara mereka dengan membentuk kelompok sosialisasi pemilih. Terlepas dari keterbatasan sumber daya dan pengetahuan saat ini, pendampingan pemilih pemula di SMA N 1 Air Joman bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang proses pemilihan. Anggota kelompok diharapkan dapat berbagi informasi dengan teman-teman sekelas. Kegiatan ini akan dilakukan melalui diskusi dan ceramah. Siswa dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan teman-teman mereka dapat tertarik untuk menggunakan hak suara mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh. Selain itu, pendampingan ini membantu siswa lebih memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilu
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PEMULIHAN PENGUATAN ADMINISTRASI PUBLIK PASCA BENCANA BANJIR DI DESA TUALANG BARO: MODEL TRANSFORMASI KETAHANAN YURIDIS BERBASIS AKADEMIK M. Irfan Islami Rambe; Dhea Putri Ramadhani; Raya; Hendra Ramadhan
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v6i1.6400

Abstract

Abstract: The flood disaster that hit Tualang Baro Village caused massive damage to public administration infrastructure, including loss of vital documents, disruption of population administration services, and legal uncertainty in land tenure. This community service activity aims to provide legal assistance and strengthening of public administration recovery for flood-affected communities through an academic-based legal resilience transformation model. Activities included legal counseling sessions, direct document recovery assistance at the village office, and capacity building training for village officials. The program successfully facilitated the recovery of civil registration documents, strengthened community legal awareness, and produced a replicable Academic-Based Juridical Resilience Transformation Model (MTKYA). This activity simultaneously supported the achievement of Higher Education Key Performance Indicators (IKU) and demonstrated the concrete role of universities in post-disaster legal recovery and community empowerment. Keywords: Legal Assistance; Public Administration; Post-Flood Disaster; Tualang Baro; MBKM.     Abstrak: Bencana banjir yang melanda Desa Tualang Baro menyebabkan kerusakan masif pada infrastruktur administrasi publik, termasuk kehilangan dokumen vital, gangguan layanan administrasi kependudukan, dan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan hukum dan penguatan pemulihan administrasi publik bagi masyarakat terdampak banjir melalui model transformasi ketahanan yuridis berbasis akademik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, pendampingan pemulihan dokumen kependudukan secara langsung di kantor desa, serta pelatihan penguatan kapasitas aparatur desa. Program ini berhasil memfasilitasi pemulihan dokumen kependudukan warga, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menghasilkan Model Transformasi Ketahanan Yuridis Berbasis Akademik (MTKYA) yang dapat direplikasi. Kegiatan ini sekaligus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan membuktikan peran nyata kampus dalam pemulihan hukum dan pemberdayaan masyarakat pascabencana. Kata kunci: Pendampingan Hukum; Administrasi Publik; Pascabencana Banjir; Tualang Baro; MBKM.
Legal Policy on the Replacement of Interim Members of the Asahan Regency Regional Representative Council M. Irfan Islami Rambe; Dessy Zulfianti Sinaga
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia implements representative democracy, which separates the legislative body into central and regional levels, namely the MPR, DPR, and DPRD. In their role as representatives of the people, council members must be prepared for political demands, both from the parties that nominated them and from the communities they represent. In practice, legislative elections are held through political parties as official participants in general elections. This shows that the existence of a legislative member in a representative institution is not only the result of the people's choice, but also a form of political mandate given by the political party that supports them. Research methods are systematic guidelines used by researchers to collect, analyze, and interpret data in order to answer legal issues that arise. Empirical legal research observes the law in its implementation in society. The results of the study show that the PAW mechanism in Asahan Regency involves good coordination between the DPRD, the Asahan Regency KPU, and political parties. The stages of the PAW procedure are carried out through a process of identifying the reasons for the dismissal of DPRD members, the submission of PAW proposals by political parties, verification of the requirements by the DPRD, technical verification of replacement candidates by the Asahan Regency KPU, and the appointment and inauguration of replacement candidates in a DPRD plenary meeting. Each stage has a clear timeline and requirements in accordance with the provisions of the legislation. The mechanism for determining replacement candidates follows the principle of the next highest number of votes from the same political party in the same electoral district. The most common obstacle is the incompleteness of PAW data and documents that do not meet the requirements set out in the legislation. Administrative obstacles include incomplete required documents and document formats that do not comply with applicable regulations. Timeline and deadline issues become obstacles when there are delays in one of the stages of the process. Human resource constraints, communication and socialization, as well as technological and information system aspects also influence the effectiveness of PAW implementation.
Menjembatani "Normative Digital Gap": Relevansi Teori Hukum Responsif dalam Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia Hendri Dwitanto; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.989

Abstract

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk hubungan perikatan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum perikatan Indonesia yang masih bertumpu pada Burgerlijk Wetboek (BW). Kondisi ini menimbulkan normative digital gap antara kebutuhan masyarakat digital dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi kesenjangan normatif tersebut serta menganalisis relevansi teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam pembaruan hukum perikatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pengaturan subjek dan objek digital, mekanisme kesepakatan elektronik, serta tanggung jawab perdata dalam ekosistem digital multipihak. Teori hukum responsif dinilai relevan sebagai dasar pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian merekomendasikan penyusunan RUU Hukum Perikatan berbasis responsivitas serta penguatan kapasitas kelembagaan menghadapi percepatan inovasi digital.
Co-Authors Aan Fauzan Afif, Zaid Ahmad Afandi Siregar arbin tanjung Chairanda Al Azmi Dany Try Hutama Hutabarat Dessy Zulfianti Sinaga Dhea Putri Ramadhani Dika, Pretty Rahma Emiel Salim Siregar Fahman Urdawi Nasution Fareisya, Rizky Farezi, Muhammad Al Fauzan, Aan Fauzan, Fachri Fauzi Ahmad Muda Hendra Ramadhan Hendri Dwitanto Hutabarat, Dny Try Hutama Imam Rivai, Imam Ismail Ismail M. Iqbal Asnawi Maharani, Salsyadilla Mangaraja Manurung Manik, Josua Ignatius Manurung, Mangaraja Marpaung, Saplia Amanda Meyfiza, Fadya Rahazari Muhammad Luthfi Muhammad Natsir Mulia, Baharuddinsyah Panjaitan, Bahmid Qoyyuum, Oca Julya Raya Reihansyah, Muhammad Naufal Rika Afrida Yanti Rizka Handayani ROKAN, MUSTIKA PUTRA Salsabila, Jihan Saragih, Agrifa Leonardo Septian Rizky Dalimunte Siregar, Pangulu Sitorus, Putri Nazira Sukmawati, Nirwana Suriani Suriani Syibra, Syasya Khairuna Tampubolon, Muhammad Amin Tarigan, Vita Cita Emia Zaid Afif Zuandana, Ahmad Zulfahri Harahap