Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Perbaikan Akses Pendidikan Pasca-Banjir: Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang Fahman Urdawi Nasution; Hendri Dwitanto; Rika Afrida Yanti; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 03 (2025): Artikel Periode Desember 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v3i03.7797

Abstract

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah melumpuhkan akses pendidikan bagi ribuan anak sekolah. Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya kegiatan belajar mengajar selama lebih dari sebulan. Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun model pendampingan hukum yang komprehensif guna memulihkan dan melindungi akses pendidikan anak korban bencana. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas melalui kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bencana, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, percepatan proses perizinan sekolah darurat dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari kerja, dan peningkatan tingkat kehadiran siswa dari 45% menjadi 89% dalam tiga bulan pertama implementasi. Model pendampingan hukum yang dikembangkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Kesimpulan menekankan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.
GREEN INVESTMENT BERBASIS BLUE CARBON: POTENSI PERDAGANGAN KARBON DAN KEBIJAKAN HUKUM DI KAWASAN PESISIR M. Irfan Islami Rambe; Muhammad Natsir; Mustika Putra Rokan; M. Iqbal Asnawi; Fahman Urdawi Nasution
Jurnal Yuridis Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i2.12295

Abstract

Indonesia’s coastal ecosystems have strategic potential to support green investment through blue carbon stored in mangroves, seagrass meadows, and coastal wetlands. This article examines the prospects of blue carbon–based carbon trading and the readiness of national and regional legal frameworks, focusing on Aceh. Using normative and exploratory approaches, it finds that despite existing regulations on sustainable investment and carbon economic value, blue carbon development is hindered by overlapping authorities, the absence of a national roadmap, limited technical guidance, and weak incentives and community involvement. The Aceh case shows adaptive initiatives through regional carbon regulation and mangrove restoration based on carbon credits. The article recommends regulatory harmonization, a national blue carbon roadmap, and strengthened fiscal incentives and community-based benefit-sharing mechanisms to support sustainable coastal development and climate mitigation goals.