cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 747 Documents
 67   68   69   70   71 
RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Maswandi, Maswandi; Ingratubun, Fitriyah; Ingratubun, Junaidi Abdullah
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.187-196

Abstract

The aim of this research is to understand and evaluate restorative justice formulation policies in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The judicial normative method is employed in this research approach. It can be concluded that in order to achieve restorative justice for every child, to create a balance between the interests of the perpetrator and the victim, and to also pay attention to the impact settlement of criminal cases so that they can live, grow, and develop, it is necessary to pay attention to how these provisions can be implemented in society, not just in the formulation of all laws and regulations.
MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI Sarip, Sarip; Fitriana, Diana
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.131-141

Abstract

Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada role theory pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang.
TAX LIABILITY ARRANGEMENT OF INTERNATIONAL E-COMMERCE IN INDONESIA Sinaga, Henry Dianto Pardamean; Samekto, F. X. Adji; Emirzon, Joni
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.197-207

Abstract

International e-commerce has created challenges in terms of tax liability, referred to the study by Google-Temasek-Bain revealed that the combination of e-commerce had reached USD40 billion. Based on normative juridical method using new institutionalism theory, two conclusions are generated. First, the prevailing laws in Indonesia do not yet have a lex specialist that regulates tax liability regarding international e-commerce transactions. Second, it is important and urgent to reformulate secondary liability in tax laws that must cover the elements, exclusions, and standards. Reformulation of tax secondary liability of international e-commerce should be extended to overseas and domestic marketplaces, and social media, including general provisions and procedures, billing, mechanisms for warning and terminating access and normalization, as well as tax sanctions (administrative and criminal).
URGENSI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELIBATAN MILITER DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA Amri, Prima
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.142-152

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran rancangan Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam menanggulangi terorisme yang berpotensi melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai tugas TNI merupakan amanat Pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menganalisis kemampuan perpres menjamin sinergitas TNI dan Polri, sehingga tidak berimplikasi pada dominasi pendekatan war mode. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan bahan primer peraturan perundang-undangan. Rancangan perpres masih memuat berbagai kekurangan meliputi definisi yang jelas tentang operasi militer selain perang, sumber pendanaan yang seharusnya hanya dari APBN dan pemberian fungsi yang luas serta akuntabilitas. Menurut Igor Primoratz, rancangan perpres pelibatan militer semestinya tidak memuat potensi penggunaan ancaman penggunaan kekerasan yang mengarah pada state terrorism yang secara moral lebih buruk.
ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL Aryaputra, Muhammad Iftar; Triwati, Ani
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.208-216

Abstract

Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi. Tulisan yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan kebijakan pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat keseragaman sistem pemidanaan korporasi dalam UU pidana khusus, bahkan pengaturannya cenderung serampangan. Dalam KUHP Nasional, ketentuan pemidanaan korporasi dibangun lebih komprehensif dan sistematis. Syarat pemidanaan yang dibangun oleh KUHP Nasional didasarkan pada tiga hal, yaitu: perbuatan, kesalahan, dan pedoman pemidanaan. Dalam hal penjatuhan pidana bagi korporasi, hakim tidak semata-mata melihat pada perbuatan dan kesalahan, namun juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai pedoman pemidanaan.
ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI Suud, Aghia Khumaesi
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.153-162

Abstract

Konsep strict liability dalam kasus korupsi telah digunakan oleh banyak negara di dunia. Sebab, pendekatan tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan bagaimana sikap batinnya (mens rea) dianggap dapat menyelesaikan berbagai kasus, khususnya kasus korupsi di korporasi. Bisakah konsep ini diterapkan pada sejumlah kasus korupsi di Indonesia? Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder, konsep strict liability tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, meskipun telah diadaptasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan lingkungan hidup. Untuk itu, perlu perubahan undang-undang korupsi karena pembuktian pada setiap kasus korupsi korporasi diperlukan adanya mens rea agar dapat menggunakan konsep strict liability.
OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU Artina, Dessy; Indra, Mexsasai; Diana, Ledy; Tiraputri, Adi; Saragih, Geofani Milthree
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.23-34

Abstract

Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat mayarakat hukum Adat Muara Sakal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih lemah, yang terlihat dari sering terjadinya perselisihan terkait tanah ulayat. Perselisihan semacam ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Perselisihan ini dapat diselesaikan jika peraturan tentang masyarakat hukum adat yang mengatur syarat-syarat pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya diterbitkan oleh pemerintah.
LEGAL STRATEGIES FOR COMBATING COCKFIGHTING GAMBLING THROUGH PUBLIC LEGAL AWARENESS Sudirman, Sudirman; Putra, Surya Desismansyah Eka
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.203-214

Abstract

This article analyses legal strategies for addressing cockfighting gambling in Indonesia, proposing a shift from repressive law enforcement to an approach based on public legal awareness. Traditionally, efforts to combat cockfighting have been punitive, which often clashes with the local population's views of cockfighting as a hobby or tradition. Employing empirical legal research, this paper investigates shifts in societal views, revealing that cockfighting is increasingly seen as entertainment or cultural practice rather than an illicit gambling activity. The findings suggest legal strategies focused on empowerment, such as promoting rooster breeding for skill and beauty contests, could redirect public enthusiasm from gambling to non-violent forms. This paper advocates for legal reforms prioritizing education and empowerment over raids, aiming to align law enforcement with evolving social attitudes.
MENINJAU KEMBALI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM TRANSFORMASI DIGITAL Wiratraman, Herlambang Perdana; Budi, Arifin Setyo
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.280-291

Abstract

Transformasi digital menghadirkan peluang dan tantangan bagi hukum dan keadilan sosial diakibatkan revolusi digital yang mengganggu kerangka hukum lama dan konvensional, sehingga memerlukan peraturan baru guna mengatasi beragam permasalahan. Kajian ini menfokuskan pada perlunya memikirkan kembali paradigma, teori maupun pendekatan hukum dan keadilan yang selama ini diperdebatkan dan dikonsepkan dalam ranah hukum, peradilan dan kebijakan politiknya, dalam konteks muktahir dan menjadi landasan pengembangan pendidikan hukum dan praktek pengembangan hukum, terutama dengan perkembangan teknologi digital. Serta upaya menjawab, bagaimana proses pemaknaan hukum dan keadilan sosial bisa menjadi lebih relevan menawarkan dahaga pengetahuan atas ruang publik dalam konteks perkembangan teknologi digital. Artikel ini mengajak mengembangkan pemikiran kritis imajinatif atas persinggungan hukum dan keadilan sosial yang berbasis pada kebutuhan dan sekaligus realitas teknologi digital. 
TINDAKAN ULTRA VIRES ORGAN PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA Efendi, A'an; Sudarsono, Sudarsono
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.145-154

Abstract

Article 17 paragraph (2) of the Government Administration Law which positions ultra vires as a species in the genus abuse of power is incorrect. Ultra vires is its own type of deviation from the use of power which is different from abuse of power. The legal consequences of ultra vires actions by government organs are null and void, which means that from the beginning the action and its legal consequences have no existence in law, and are not invalid as stipulated in Article 70 paragraph (1) of the Government Administration Law. Actions of government organs that are null and void must be declared in a state administrative court decision that the action is null and void and does not create or change any legal situation.

Page 69 of 75 | Total Record : 747

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue