cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 742 Documents
 69   70   71   72   73 
KEBIJAKAN INTEGRATIF DALAM TRANSFORMASI INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK MENDUKUNG HILIRISASI INDUSTRI STRATEGIS Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.227-236

Abstract

Kebijakan industri nasional melalui program hilirisasi industri memperlihatkan capaiannya, antara lain melalui kemitraan Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri besar serta pengembangan usaha baru. Permasalahan rendahnya kerja sama antara IKM dan usaha besar tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dan hambatan yang dihadapi oleh IKM, yang berakar dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana kebijakan atau regulasi dapat menempatkan IKM sebagai bagian dari industri nasional; dan bagaimana model kebijakan yang dapat mendorong percepatan hilirisasi industri strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan agar tujuan hilirisasi industri strategis dan peningkatan global value chain adalah dengan melakukan transformasi UMKM agar mampu berkompetisi. Model pengaturan terintegrasi berperan penting dalam proses transformasi UMKM.
PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TAHAP PRA ADJUDIKASI: PERWUJUDAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM Yulia, Rena; Raymond, Hizkia
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.301-311

Abstract

Secara normatif pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dilakukan di tahap adjudikasi/pengadilan oleh hakim. Namun, dalam beberapa kasus, alasan pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan penghentian perkara pada tahap Pra-Adjudikasi dengan instrumen surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian ataupun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari kejaksaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dikaitkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tahap pra adjudikasi memiliki beberapa keuntungan seperti efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dibandingkan dengan pendekatan normatif yang menggunakan sarana pengadilan terlebih dahulu.
EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM Muhammad, Abdul Azis; Sodikin, Sodikin
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.167-178

Abstract

The death penalty has unique characteristics that are different from other forms of punishment. The aim of being studied is to know the existence and constitutionality of the death penalty concerning the objectives of Islamic law This research uses doctrinal research with a legislative approach and decisions regarding the death penalty. The results of this research explain that the application of the death penalty as a form of punishment known in Indonesian criminal law is in harmony with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its existence is by Islamic Law. The death penalty in Islamic law states that the concept of the objectives of Islamic law contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of maqashid sharia which can be used as an alternative in resolving legal problems in society
PERAN PENDAMPING PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KENDAL Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Rizkiana, Rina Elsa; Khanifa, Nurma Khusna; Pongantung, Ronald Jolly; Muzammil, Moh.
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.249-261

Abstract

Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) merupakan salah satu kasus migran yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pendamping migran menjadi jembatan dalam memberikan pendampingan bagi pekerja migran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan didukung data primer melalui wawancara secara mendalam dengan pendamping dan calon pekerja migran maupun mantan pekerja migran di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping pekerja migran dilakukan secara mandiri dan sukarela dalam menagani masalah para pekerja migran perempuan. Dengan memberikan pendampingan kepada para pekerja migran perempuan dan keluarganya yang mengalami masalah pada saat bekerja dan setelah bekerja di luar negeri dengan memberikan pendidikan kritis, memberikan pemberdayaan ekonomi, memberikan pelatihan bagi yang sudah kembali ke Indonesia.
HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF: KONTEKSTUALISASI PENYELESAIAN KONFLIK SUMBANG ADAT DI JAMBI Kurniawan, Ardian; Triana, Neni; Sari, Maulidina; Hasibuan, Nurul Laylan; Ramadhona, Ana
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.111-122

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi melalui hukum adat berbasis nilai restoratif. Menggunakan metode non doktrinal melalui pendekatan kasus, penelitian ini menelaah norma dan nilai hukum adat dalam penyelesaian konflik dan menghubungkannya dengan teori keadilan restoratif. Dengan memfokuskan pada dua contoh kasus dari Desa Babeko dan Desa Olak, hasil penelitian menunjukkan bagaimana penyelesaian konflik adat di masing-masing desa menekankan rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial, bukan hanya pemberian sanksi. Pengembangan model hukum adat berbasis nilai restoratif seperti ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di wilayah lain, serta memberikan panduan untuk integrasi nilai tersebut dalam pembangunan hukum positif nasional berbasis kearifan lokal.
CHOICE OF PARADIGM IN ARBITRATION: ARBITRATOR’S AUTONOMY OR PARTIES’ AUTHORITY? Roosdiono, Anangga W.; Taqwa, Muhamad Dzadit
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.293-303

Abstract

The choice of paradigm in dispute resolution through arbitration raises a fundamental question: should the arbitral tribunal render its decision based on the law or ex aequo et bono? Most legal scholars affirm that the disputing parties have the full authority to dictate the tribunal's choice of paradigm in resolving disputes. This perspective, in Indonesia, is justified by two grounds: the Elucidation of Article 56(1) of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, and the party autonomy principle in arbitration. Against this mainstream view, this paper repositions the role of arbitrators, emphasizing that they should possess autonomy -rather than being dictated to-when choosing the paradigm dispute resolution. This paper concludes that the choice of paradigm should rest within the authority of arbitrators.
THE IMPERATIVE OF REGULATING BODY-WORN CAMERAS FOR THE INDONESIAN POLICE FORCE Tantimin, Tantimin; Alhakim, Abdurrakhman
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.56-66

Abstract

Despite global adoption, Indonesia's criminal justice system lags in utilizing body-worn cameras (BWCs), hindered by the absence of a regulatory framework. This disparity complicates efforts to curb police misconduct, ensure accountability, and protect individual rights. The study underscores the urgency of promoting transparency and rebuilding public trust in law enforcement. It identifies a disconnect between the conceptual need for BWCs and the lack of normative support in Indonesia. Key challenges include oversimplified data classification, inadequate mechanisms for handling biometric data, and a lenient police code of ethics on evidence management. These issues pose significant challenges to the BWCs’ effectiveness, undermining their potential to enhance accountability. By addressing these issues, BWCs can realize their full potential in contributing to a more accountable and  ethical data protection standards. 
LEGAL PROTECTION OF YEI PEOPLE'S KNOWLEDGE OF LOCAL MEDICINES AND MEDICINAL PLANTS FROM EXTINCTION Purwanda, Sunardi; Rado, Rudini Hasyim; Susanti, Diana Sri; Zainuddin, Asriadi; Syahril, Muh. Akbar Fhad
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.237-248

Abstract

Food security investments have brought conflict between local indigenous communities and the government in South Papua. The research aims to encourage protection and recognition efforts from the state towards indigenous peoples' entities. This research uses socio-legal studies. The research found sixteen plants that function as medicine. Inventory in the form of "recording" communal intellectual property is the first step to protecting all communal intellectual property that has never been recorded before. The Yei Indigenous People or the local government should work together to register with the Ministry to obtain rights to communal intellectual property, which will impact state action in protecting and defending communal intellectual property rights. 
PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK AKIBAT PERMOHONAN TIDAK BERITIKAD BAIK DAN BERSUNGGUH SUNGGUH Ahmad Ahmad; Tri Cahya Indra Permana
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.1-11

Abstract

Sengketa keterbukaan informasi publik yang dimohonkan oleh masyarakat dapat dihentikan prosesnya apabila permohonan tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh (vexatious request). Namun, pada konteks ini, proses ini harus tetap sesuai dengan asas peradilan yang baik. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request) belum berdasarkan asas-asas umum peradilan yang baik dan asas putusan dapat dimintakan banding. Namun, hal lain perlu juga dilakukan perbaikan dalam ketentuan hukum yang dibuat oleh komisi informasi terkait mekanisme penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SPESIFIK LOKAL: KOMPARASI INDONESIA DAN INDIA Haryadi, Slamet; Novekawati, Novekawati; Riyanto, Slamet
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.179-190

Abstract

The Indonesian government needs to give more responsibility to traditional medicine. Because it can affect the quality and access to traditional health services. This study comparatively examines the responsibilities of the Indonesian and Indian governments to recommend improvements to the current Indonesian government policy regarding traditional health. This study is a normative legal study with a legislative approach sourced from primary and secondary materials. The results of the analysis show that the Indonesian government needs to learn from India's experience in strengthening the role of traditional medicine through support for research, education, and scientific development. The expected results of this study will be significant for the Indonesian government in making policies About Traditional Healthcare.

Page 71 of 75 | Total Record : 742

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue