cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 747 Documents
 68   69   70   71   72 
MAKNA FILOSOFIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM CONSTITUTIONAL REVIEW DAN URGENSI JUDICIAL ACTIVISM Saragih, Geofani Milthree; Nasution, Mirza; Sihombing, Eka N.A.M
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.326-335

Abstract

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) secara global sering kali menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan constitutional review sebagai kewenangan utamanya. Studi tentang pembentukan MK di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia menyoroti perannya dalam menegakkan demokrasi. Judicial activism muncul sebagai pendekatan progresif dalam constitutional review, memperkuat konstitusi dan prinsip checks and balances. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan MK tidak diindahkan oleh para adresatnya, meskipun putusan tersebut memiliki makna filosofis dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan studi kasus dan studi perbandingan hukum untuk menekankan kekuatan filosofis dalam putusan MK, terutama dalam kewenangan constitutional review. Judicial activism dipandang penting untuk menegakkan konstitusi dan menjaga nilai-nilai filosofis Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Nitha, Fitha Ayun Lutvia; Masyhar, Ali; Cholidin, Achmad; Ilahi, M. Ridho; Bahriyah, Amalina Zukhrufatul
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.90-100

Abstract

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual Indonesia masih tinggi, dengan 25.330 kasus dengan korban perempuan sejumlah 21.952 orang. Padahal pemerintah telah lama terapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai upaya penghapusan dan pencegahan Crime Against Humanity khususnya eksploitasi seksual perempuan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan aturannya, menemukan tantangan yang dihadapi, serta memformulasikan langkah pengoptimalan penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejatinya UU TPKS ini muatannya lengkap, melindungi kita dari segala bentuk kekerasan seksual, seperti pembentukan UPT PPA yang tersebar di 38 provinsi. Tantangan yang teridentifikasi yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPKS karena kentalnya budaya patriarki. Maka langkah pengoptimalan UU TPKS yang disarankan adalah sosialisasi menyeluruh terkait pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberantasan kekerasan seksual.
ENABLING DATA PORTABILITY AND INTEROPERABILITY UNDER INDONESIA'S DATA PROTECTION LAW Wiwoho, Jamal; Pati, Umi Khaerah; Pratama, Anugrah Muhtarom
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.271-282

Abstract

The Indonesian parliament ratified the Personal Data Protection (PDP) Law in October 2022, introducing the Right to Data Portability (RtDP) in Article 13. This concept enables seamless information transfer, enhances personal control, and fosters innovation in the digital economy. This study analyzed data portability provisions under the PDP Law and drew insights from the EU and UK's experiences. Findings showed that data portability under the PDP Law, similar to the GDPR, fell short due to the absence of standardized guidelines, interoperability architectures, and non-mandatory compatibility policies. Prioritizing Open APIs for interoperability was crucial. Effective public-private collaboration was key in establishing sector-specific and cross-sector interoperability standards aligned with PDP Law regulations
MODEL VICTIM OFFENDER MEDIATION DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN Mahmud, Ade
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.35-44

Abstract

Penyelesaian kasus korupsi memerlukan inovasi baru dengan menerapkan victim offender mediation untuk pengembalian kerugian negara, penerapannya cukup terbuka terutama korupsi dengan kerugian negara kategori ringan sehingga tidak memerlukan proses panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis model victim offender mediation untuk menyelesaikan korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan merancang pola penerapannya untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data sekunder berkaitan dengan victim offender mediation dan pola penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukan Restorative justice dengan model mediasi pelaku korban victim offender mediation dinilai ideal diterapkan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan karena menitikberatkan dialog dan partisipasi para pihak. Pola penerapannya dilaksanakan secara berjenjang sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan.
URGENSI UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA UNTUK KERJA LAYAK PEKERJA PERAWATAN Izzati, Nabiyla Risfa
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.215-226

Abstract

In Indonesia, care work is often not recognised as an economically valuable job. One type of care work commonly found in Indonesia is domestic work carried out by Domestic Workers. For more than 20 years, the Draft Law on the Protection of Domestic Workers has not been passed, showing that the recognition and protection of care workers are still far from expectations. This study aims to map the problem of decent work for care workers using a case study of domestic workers. Using socio-legal methods, this study concludes that there is an urgency to pass the Law on the Protection of Domestic Workers to guarantee decent work for domestic workers and as a symbolic momentum for the state's recognition of other care work.
MENINJAU SISTEM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG FLIGHT INFORMATION REGION) Aruan, Bagas Christofel; Setiyono, Joko
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.292-300

Abstract

Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk keterikatan Indonesia dalam ekosistem hukum internasional. Untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional, diperlukan proses ratifikasi yang menetapkan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang. Penelitian ini mengkaji model ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Flight Information Region (FIR) Tahun 2022 dari perspektif ilmu perundang-undangan, serta mengevaluasi dampaknya dalam dimensi politik hukum dan teknis penerbangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ratifikasi perjanjian ini harus dilakukan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Presiden. 
DINAMIKA HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA Sugiarto, Ihwan; Badruzaman, Dudi
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.155-166

Abstract

The problem or gap in this research is highlighting the legal regulations of the two countries and looking at the similarities and differences in freedom of opinion on social media. The aim of this research is to examine how legal protection of human rights affects the ability to express oneself freely on social media. The methodology used in this research is normative law or library research techniques (library search) and a qualitative approach. The results of this research show that the rules regulated in the Malaysian constitution have given rise to laws that tend to be more assertive and defensive towards the government. Meanwhile, in Indonesia, there have been many reforms in legal regulations following the 1998 Reformation events. However, the similarity between these two countries is that they both provide guarantees to their citizens to freely express their opinions, both orally and in writing
RELEVANSI PELAYANAN TAHANAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMASYARAKATAN (TINJAUAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN) Afrizal, Riki; Kurniawan, Iwan; Wahyudi, Fajar
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.101-110

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara substansial merupakan penyempurnaan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya, di mana fungsi pemasyarakatan hanya berfokus pada pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fungsi pelayanan tahanan terhadap tujuan Sistem Pemasyarakatan. Fokus penelitian mencakup pengaturan mengenai pelayanan tahanan serta kaitannya dengan pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pelayanan tahanan memiliki relevansi dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan.
KOMUTASI PIDANA MATI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Yulianti, Wahyu Erni
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.283-292

Abstract

Komutasi pidana penjara seumur hidup kasus Merri Utami melalui grasi oleh Presiden mendorong harapan adanya komutasi pidana mati bagi kasus Mary Jane. Kesamaan latar belakang sosial, ekonomi dan terindikasi menjadi korban perdagangan perempuan dalam jaringan peredaran narkotika sepatutnya menjadi perhatian dalam penegakan hukum. Pidana mati dan latar belakang keduanya memicu isu penegakan HAM berbasis gender. Berdasarkan analisis, tulisan ini menunjukkan bahwa belum adanya parameter yang jelas dalam penjatuhan pidana mati kejahatan narkotika. Penjatuhan pidana mati pada keduanya dinilai terlalu berlebihan dan tidak berkeadilan gender. Aparat penegak hukum belum memahami konsep keadilan berbasis gender dalam fair trial khususnya terhadap kaum rentan. Perlu adanya reformasi kebijakan terkait hukuman pidana mati kejahatan narkotika yang melibatkan perempuan dan kaum rentan.
IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Mukhtar, Mukhtar; Lailam, Tanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.45-55

Abstract

Proyek penelitian ini berfokus pada implementasi pengadilan elektronik dan proses litigasi dalam pengadilan negeri dan pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan mengintegrasikan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-court dan e-litigation efektif. Namun, penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam sistem e-court dan e-litigation untuk membangun sistem peradilan elektronik yang independen dan tidak memihak. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan beberapa aspek utama, seperti jaminan kualitas peradilan elektronik, independensi dan ketidakberpihakan hakim dalam kerangka elektronik, pelaksanaan sistem panitera berbasis elektronik, perekaman sidang secara elektronik, memastikan keamanan data, dan menyediakan akses tanpa batas dalam hal ruang dan waktu.

Page 70 of 75 | Total Record : 747

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue