cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 747 Documents
 70   71   72   73   74 
ANALISIS STANDAR PENERBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL Kusumadewi, Puan Maharani; Roisah, Kholis; Prabandari, Adya Paramita; Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.262-271

Abstract

Kesalahan manusia dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan. Oleh karena itu, manajemen suatu negara harus memiliki sistem yang terpercaya untuk memastikan penerbangan yang aman dan nyaman. Penelitian ini mengkaji persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia serta implementasinya dibandingkan dengan hukum dan peraturan penerbangan internasional. Penelitian ini menganalisis data menggunakan penelitian doktrinal. Studi ini menemukan bahwa Indonesia menerapkan monisme dengan doktrin inkorporasi dan dualisme dengan doktrin transformasi. Indikator keselamatan penerbangan dan indikator keamanan penerbangan menunjukkan implikasinya. Menurut penelitian ini, semua pihak harus memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang ada. Kampanye budaya keselamatan penerbangan secara nasional juga diperlukan. Gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada penumpang pesawat.
REFORMULASI HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MUSIK SEBAGAI OBJEK PELUNASAN UTANG MELALUI JAMINAN FIDUSIA Subrianty, Daeli
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.123-134

Abstract

The percentage of active paid music streaming users globally has increased dramatically yearly. However, the increase in active music users in Indonesia is separate from the development of Music Copyright regulations in Indonesia. This doctrinal legal research uses is analyzed through a statutory and conceptual approach. Based on the research that has been conducted, the regulation of Music Copyright as an object of Fiduciary Guarantee in Indonesia has been regulated under several regulations. However, there are challenges and obstacles in implementing the music copyright guarantee as an object of the Fiduciary Guarantee. Therefore, realizing legal reformulation efforts against related rules can be a progressive solution to create a dynamic legal system that can keep up with developments that occur in society.
AN ANALYSIS ON ONLINE CRIMINAL CASE HEARINGS: CAN JUSTICE BE SERVED ONLINE? Simandjuntak, Marcella Elwina; Saraswati, Rika; Soerjowinoto, Petrus; Boputra, Emanuel
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.304-315

Abstract

This paper examines the accountability of online criminal case adjudication in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Although normal court trials have resumed, the judiciary must prepare for the integration of online trials to improve efficiency and case management. This empirical study employs qualitative methods, collecting data through interviews with judges, prosecutors, and written interviews with lawyers, along with questionnaires. Conducted in three district courts in Central Java, it also incorporates secondary data from legal statutes and literature. Most judges, prosecutors, and attorneys found online trials accountable, with outcomes comparable to in-person hearings. However, challenges persist, such as administrative gaps, and technical disruptions. The study urges legislative action to establish procedural norms for online trials and recommends improving court decisions' quality and quantity to ensure justice. 
PILIHAN TANPA PILIHAN: KOLOM KOSONG DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PEMILUKADA CALON TUNGGAL Hartina, St; Affandi, Hernadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.67-77

Abstract

Kolom kosong dipandang sebagai solusi agar Pemilukada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian hak dipilih kepada kolom kosong dalam pelaksanaan Pemilukada serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kolom kosong sebagai kompetitor dalam Pemilukada muncul akibat tidak terpenuhinya persyaratan minimal dua pasangan calon. Pemberian hak dipilih kepada kolom kosong sebagai solusi alternatif dalam situasi pasangan calon tunggal dinilai tidak tepat. Pemerintah seharusnya merancang solusi lain untuk mencegah terjadinya pasangan calon tunggal dalam Pemilukada. Selain itu, pemberian hak dipilih kepada kolom kosong berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas kepemimpinan oleh pejabat kepala daerah.
MEMPERTIMBANGKAN ASPEK-ASPEK NON LEGAL FORMAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI BALI Wiguna, Made Oka Cahyadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.249-260

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang berbasis pada keadilan formal sering mengabaikan aspek-aspek non legal formal berdampak terciptanya ketidakadilan. Artikel ini mengedepankan pendekatan sosio-legal untuk mendiskusikan pentingnya secara hukum mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali dan menguraikan secara deskriptif aspek-aspek non legal formal yang dimaksud. Landasan berpikir mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali secara teoretis dan yuridis telah mendapatkan tempatnya. Mengingat dalam upaya pembangunan hukum nasional saat ini, penting mengedepankan pendekatan pluralisme hukum dalam rangka untuk terwujudnya keadilan substantif. Wujud dari aspek-aspek non legal formal yang patut untuk menjadi pertimbangan yaitu aspek religi, dan socio-cultural yang berkelindan dalam penguasaan tanah adat di Bali.
PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI VAKSIN COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS Firdausy, Adriana Grahani; Kusumawati, Erna Dyah; Sasmini, Sasmini
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.12-22

Abstract

Sampai pada tahun 2023, Jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima vaksin Covid-19 masih dapat dikatakan rendah. Kurangnya akses terkait dengan informasi atas vaksin Covid 19 mungkin merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah vaksinasi terhadap kelompok ini. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana pemerintah Indonesia menjamin dan memenuhi hak akses vaksin Covid-19 bagi penyandang disabilitas, dengan menganalisis penyelenggaraan program vaksinasi pada empat wilayah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah menjamin hak akses atas informasi penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kepastian ketersediaan data penyandang disabilitas dan persebaran hoaks dalam komunitas penyandang disabilitas.
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT DITEMUKANNYA DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN: STUDI PUTUSAN MA NO. 470B/PDT.SUS-ARBT/2022 Taufik, Harven Filippo
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.191-202

Abstract

Arbitral awards may be annulled if a decisive document, hidden by the opposing party, is later discovered. In PT. PLN (Persero) vs. PT. Sumsel Energi Gemilang, the Supreme Court rejected this argument, stating the document did not meet the criteria. This paper examines the requirements for such documents to justify annulment. Using doctrinal legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, it was found that arbitration awards, though final and binding, can be annulled if hidden documents present new information not revealed during arbitration. However, documents whose substance was implied or included in other records cannot be used as grounds. As the Supreme Court's interpretation is not explicitly regulated by law, legal reform is necessary to clarify the definition of “hidden decisive documents”.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA MASYARAKAT ADAT KAYU ARO DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Febrianda, Lis; Priyono, FX Joko; Putra, Deka
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.272-279

Abstract

Di komunitas adat Kayu Aro, penyelesaian kejahatan pemerkosaan diatur oleh 20 hukum adat, dengan hukuman khusus yang diatur dalam hukum 8 adat Tigo Luhah, yang mencakup sanksi yang disebut “gdang sbut gdang baye”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kejahatan pemerkosaan di komunitas adat Kayu Aro dari perspektif keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara, diikuti dengan analisis data kualitatif. Kesimpulannya adalah: Penyelesaian kejahatan pemerkosaan berdasarkan hukum adat Tigo Luhah melibatkan lembaga lembago jati, lembago kurung, lembago negeri, dan lembago alam; Sanksi adat termasuk hukuman sumbang salah dan anak bini uhang.
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGENDALI DATA PRIBADI DI MASA DEPAN Firdaus, Febrian Hilmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.135-144

Abstract

The enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) offers new hope for safeguarding personal data. However, vague regulations and the absence of implementing rules create legal uncertainty for personal data controllers, threatening their professionalism in the future. This study aims to explore the legal protection and certainty for personal data controllers based on legal norms, principles, and theories. The research employs a normative-juridical legal method with a statutory and conceptual approach. Findings indicate that personal data controllers require concrete legal protection and implementing regulations to ensure balance among legal subjects. This study recommends regulatory developments to guarantee predictability and fairness for personal data controllers.
INTERNALISASI NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK DISKRESI BAGI PENGAMBILAN KEBIJAKAN Surahno, Surahno; Ruyadi, Yadi; Nurdin, Encep Syarief
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.316-325

Abstract

Tulisan ini mengajak pembaca untuk menganalisis keberadaan diskresi dengan tidak terbatas pada hukum positif yang biasa dipergunakan oleh pendekatan hukum administrasi negara, melainkan dari sudut pandang hukum kodrat yang secara filosofis diisi oleh nilai-nilai ideologis seperti Pancasila sebagai sebuah recht ide negara yang bersifat lebih luas serta mendasari substansi aturan yang terkandung dalam hukum positif tersebut. Dengan mempergunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan teoretis-konseptual, tulisan ini mengklaim bahwa untuk mengatasi persoalan diskresi, diperlukan dua langkah terobosan, yakni menempatkan diskresi dalam kerangka hukum kodrat yang berbasis pada Pancasila dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila bukan lagi kepada muatan atau isi diskresi, tetapi kepada pejabat pemerintah sebagai pengguna diskresi itu sendiri. Selain itu, tulisan ini juga menyarankan agar pemerintah lebih memerhatikan Indikator Nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan diskresi.

Page 72 of 75 | Total Record : 747

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue