JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ]]>
<![CDATA[Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Irma Istihara Zain]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Snegketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Penelitian ini merupakan penelitian normati yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).]]>
<![CDATA[Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Parlemen Indonesia Berdasarkan UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Haeruman Jayadi]]>;
<![CDATA[AD Basniwati]]>;
<![CDATA[Lalu Guna Nugraha]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keberadaan Lembaga DPD dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa berdasarkan UUD 1945, Secara struktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga parlemen sedangkan secara fungsional, DPD tidak dapat dikatakan memiliki fungsi legislasi oleh karena kewenangan yang dimiliki dalam pembentukan undang-undang tidak sampai pada memberikan persetujuan melainkan hanya ikut membahas saja. Sebagai lembaga parlemen, secara stuktural kelembagaan, DPD merupakan lembaga negara utama, namun secara fungsional tidak menunjukkan adanya fungsi yang sepenuhnya sebagai lembaga legislatif, sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga parlemen yang memiliki kewenangan yang sangat lemah dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu secara fungsional dapat dikatakan sebagai lembaga penunjang kekuasaan legislatif (DPR). DPD sebagai salah satu bagian dari lembaga parlemen, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sederajat dengan lembaga parlemen yang lain yaitu dengan DPR dan MPR.]]>
<![CDATA[Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Bali, Hukum Islam Dan Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Dewa Nnyoman Gde Nurcana]]>;
<![CDATA[I Kadek Adi Surya]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tentang kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat Bali, hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarakan hasil penelitian, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi orang Bali yang masih mengakui perbuatannya itu dilakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tentu perbuatannya itu dilakukan berdasarkan hukum adatnya, demikian juga bagi masyarakat Tionghoa berlaku aturan hukum perdata barat yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 129, berakibat hukum yang mirip yakni terputusnya segala hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan bagi orang-orang yang beragama Islam bila melakukan pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak angkat, pengangkatan anak hanyalah bersifat pemeliharaan dan demi perkembangan si anak dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Dalam Penanganan Virus Covid 19 Dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Ainuddin Ainuddin]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19. Namun dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat tidak jauh berbeda dari Pembatasasn Sosial Berskala Besar dimana keadaan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat terutama kegiatan ekonomi memberikan dampak buruk. Sehingga menjadi problematika tersendiri dalam pemberlakuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dalam perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memiliki dasar hukum yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan dampak signifikan dari pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraka adalah terhadap perekonomian terbukti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 pun diprediksi lebih rendah dari kuartal II-2021 yang tumbuh 7,07% secara year on year (yoy) sehingga tidak mencapai perspektif keadilan didalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengawasan Terhadap Indikasi Praktek Monopoli Dalam Kegiatan Merger Perusahaan Digital ]]>
<![CDATA[Anisa Anastasya]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Merger dalam perusahaan digital adalah hal yang belakangan ini menjadi perbincangan, kekhawatiran terhadap indikasi praktek monopoli di dalamnya merupakan salah satunya. Seperti dalam kegiatan merger perusahaan digital Gojek dan Tokopedia yang banyak menarik perhatian. KPPU dianggap sangat diperlukan perannya dalam mengawasi dan menilai kegiatan merger yang berpotensi menimbulkan monopoli, khususnya dalam merger perusahaan digital. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan, pengawasan, serta penilaian dari KPPU terhadap praktek monopoli dalam merger perusahaan digital. Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini adalah KPPU belum menemukan adanya praktek monopoli dalam merger perusahaan Gojek dan Tokopedia, dengan mengedepankan analisa terhadap aspek-aspek penilaian seperti aspek konsentrasi pasar dengan menggunakan metode HHI, hambatan masuk pasar, dan potensi perilaku anti persaingan. Dengan diadakannya merger grup GoTo, akses pangsa pasar bagi perusahaan digital baru yang bergerak di bidang yang sama tidak mengalami hambatan sama sekali, begitu juga dengan tidak ditemukannya kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh grup GoTo dalam menjalankan usahanya terhadap pesaing.]]>
<![CDATA[Penegakan Terhadap Sanksi Etik Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Desersi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Jauhari Dwi Kusuma]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desersi merupakan salah satu jenis pelanggaran kode etik profesi yang sering terjadi didunia kepolisan atau militer yang memiliki sanksi beragam sesuai tingkat pelanggarannya. Dilingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa kasus desersi yang kemudian membuat penulis tertarik untuk mengetahui pengaturan mengenai kode etik profesi di lingkungan kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui penegakan dan sanksi etik terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia yang melakukan desersi khususnya dilingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (applied law research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the casse approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kode etik profesi di lingkungan kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik kepolisian diatur dalam Perkap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik polri. Kepolisian Nusa Tenggara Barat telah melakukan penegakan dan sanksi etik terhadap anggota Kepolisian dilingkungan kepolisian Nusa Tenggara Barat terbukti dengan adanya sidang Kode Etik dilaukan terhadap 36 pelanggar sepanjang tahun 2020, 17 diantaranya mendapat hukuman demosi, 19 mendapat hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap sidang kode etik tersebut, 19 orang pelanggar masih mengajukan banding.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-Pop Pada Unofficial Merchandise Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Karina Widyadhari Argyapalastri Aryanto Putri]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang akan dikaji pada artikel ini terkait bagaimana eksistensi fanart dalam rezim hak kekayaan intelektual dan bagaimana hukum hak cipta mengatur mengenai legalitas terhadap tindakan komersialisasi fanart idol K-Pop dalam bentuk penjualan unofficial merchandise yang tidak memiliki lisensi atau dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin dari idol K-Pop yang bersangkutan serta bagaimana hukum mengatur upaya apabila di kemudian hari terjadi sengketa terkait komersialisasi fanart dalam bentuk unofficial merchandise idol K-Pop ini. Mengingat bahwa kreator fanart di sini merupakan pemilik hak cipta atas karya fanart yang dibuatnya, tetapi di sisi lain juga fanart ini menggunakan identitas dari artis/idol K-Pop terkenal sebagai ikon untuk dikomersialisasikan dalam bentuk sebuah unofficial merchandise. Di dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif, di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan hak cipta sebagai bahan untuk kemudian dilakukan analisis secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya perbuatan komersialisasi fanart melalui bentuk unofficial merchandise merupakan suatu perbuatan yang legal sepanjang hal tersebut tidak merugikan dan merusak reputasi, serta telah memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan. Penulis juga menyimpulkan bahwasanya apabila di kemudian hari tejadi suatu sengketa terhadap perbuatan komersialisasi ini, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum represif sebagai bentuk penanganannya dan juga dapat melakukan upaya hukum preventif sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya sengketa dalam bidang hak cipta mengenai komersialisasi fanart ini.]]>
<![CDATA[Peran Binadik Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus Di Lapas Kelas IIB Bitung) ]]>
<![CDATA[Agatha Monica Putri]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53726/ulr.v4i2.375
<![CDATA[The COVID-19 pandemic is a severe public health crisis, causing major disruption to daily life. To date, the total positive cases of Covid-19 in April 2021, there are 1,562,868 cases. Experiencing a significant increase compared to March 2020, there were a total of 1,155 positive cases of Covid-19. Discipline in implementing health protocols is key to controlling the transmission of Covid-19. Arrangements regarding health protocols have been implemented in the community. But the reality is, there are still many people who violate health protocols. So it needs to be reviewed, how community optimization in the new normal era, when it is associated with rules and realities in society. The research method used is empirical juridical research with legal approaches and concepts.]]>
<![CDATA[Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dan Peraturan Daerah (Perda) ]]>
<![CDATA[Yuyun Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Gusti Ayu Ratih Damayanti]]>;
<![CDATA[Sri Karyati]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda, dan implikasi yuridis rekomendasi pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda oleh DPD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ketentuan Pasal 249 Ayat (1) huruf j UU MD3 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j dan Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib. Akan tetapi secara eksplisit terkait pengawasan Raperda dan Perda diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Pemda terkait pembatalan Perda oleh pemerintah pusat melalui Mendagri dan Gubernur yang selanjutnya kewenangan tersebut dikembalikan ke MA berdasarkan PMK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan PMK Nomor 56/PUU-XIV/2016. Hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda oleh DPD disebut rekomendasi, rekomendasi ini oleh DPD dilaporkan kepada Presiden dan DPR, namun rekomendasi ini tidak mengikat Presiden dan DPR dan belum ada pengaturan terkait mekanisme ataupun tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut dalam UU MD3 ataupun Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib sehingga rekomendasi ini tidak memiliki implikasi yuridis terhadap raperda ataupun perda.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Pengungsi Internasional Dan Pengungsi Dalam Negeri Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional ]]>
<![CDATA[Supardan Mansyur]]>;
<![CDATA[Zunnuraeni Zunnuraeni]]>
<![CDATA[ Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53726/ulr.v4i2.453
<![CDATA[Masalah pengungsi merupakan salah satu permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat internasional. Pengungsi terjadi karena berbagai faktor, terutama adalah terjadinya konflik bersenjata yang memaksa orang-orang untuk meninggalkan negara mereka atau meninggalkan tempat tinggalnya. Sebagai besar pengungsi yang ada saat ini adalah pengungsi dalam negeri. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji aturan hukum internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi – khususnya pengungsi dalam negeri – pada saat terjadinya konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Metode analisa adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa Aturan mengenai perlindungan terhadap para pengungsi tersebut, terutama diatur dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan terhadap Penduduk Sipil di Waktu Perang serta Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun demikian, hukum humaniter tidak memiliki aturan khusus mengenai pengungsi dalam negeri. Oleh karena itu maka, perlindungan terhadap pengungsi dalam negeri akan lebih banyak berpedoman pada hukum hak asasi manusia yang mengikat negara dimana pengungsi tersebut berada.]]>
