cover
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 3,897 Documents
DINAMIKA HUKUM PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS PASCA PENGESAHAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 Salam, Vernanda; Sari Intan, Mega
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.2265-2273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan tanpa akta notaris pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis kualitatif. Kemudahan pendirian perseroan perorangan tanpa notaris menjadi terobosan hukum untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Namun, absennya akta notaris sebagai dokumen otentik menimbulkan tantangan dalam pembuktian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Prosedur baru ini juga menimbulkan risiko terhadap keabsahan perubahan dan pembubaran badan hukum jika tidak diikuti dengan regulasi teknis yang jelas. Dari sisi pengawasan, peran Majelis Pengawas Notaris dibatasi hanya pada fungsi preventif dan evaluatif, tanpa kewenangan sanksi langsung. Ketidakjelasan batas kewenangan notaris dan lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi melemahkan sistem kenotariatan secara menyeluruh. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi sistem hukum agar pendirian perseroan perorangan tetap menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.
PETA DAERAH RAWAN BENCANA BANJIR DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA KOTA BINJAI Aulia Utami, Nurul; Widodo, Pujo; Kurniadi, Anwar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.2025-2029

Abstract

Banjir adalah bencana alam yang dapat diprediksi karena sangat terkait dengan curah hujan. Tidak jarang, hujan adalah penyebab utama banjir. Kota Binjai merupakan wilayah yang memiliki resiko bencana banjir dalam kelas sedang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang peta resiko daerah rawan bencana banjir dalam Upaya mitigasi bencana di Kota Binjai. Data fisik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan dan peta – peta resiko daerah rawan bencana. Pada penelitian menunjukan curah hujan bernilai minimunnya 841 mm3 dan nilai maksimum sebesar 1.131 mm3 dan kelas resiko sedang. Rekomendasi mitigasi pada penelitian meliputi pra bencana.
ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 Amir, Amir; Maryanah, Tabah; Cahyadi Kurniawan, Robi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1116-1125

Abstract

Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparasi dan akuntabel. Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, staf, dan operator. Hasilnya ialah pengelolaan barang milik negara yang didalamnya termasuk logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung tengah sudah cukup baik, ini terlihat dengan sudah terdistribusinya logistik petugas pantarlih untuk tahapan coklit pemilu tahun 2024. Namun perlu beberapa perbaikan dan penguatan disektor sumber daya manusia serta infrastruktur gudang agar pemilu seretak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga cita-cita kita bersama untuk menghasilkan pemilu serentak tahun 2024 yang sukses baik itu penyelenggaraannya maupun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
PERILAKU TIDAK ETIS PEJABAT DAN KRISIS LEGITIMASI POLITIK INDONESIA 2025 Cahyati, Fajar; Heridadi, Heridadi; Subiyanto, Adi; Wilopo, Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4336-4342

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab gejolak politik Indonesia 2025, mengevaluasi respons pemerintah, dan menganalisis dampak perilaku tidak etis para pejabat terhadap stabilitas demokrasi. Metode penelitian kualitatif meliputi studi dokumen kebijakan, tinjauan media. Hasil menunjukkan bahwa 12 gelombang demonstrasi besar sepanjang 2025 dipicu oleh banyaknya kebijakan kontroversial yang dicanangkan seperti kenaikan PPN, larangan LPG 3 kg, dan hingga skandal etika pejabat, termasuk korupsi masif dan tunjangan berlebihan DPR di tengah sulitnya ekonomi. Mekanisme moral disengagement memungkinkan pejabat merasionalisasi tindakan tidak etis tersebut, sementara kepemimpinan etis yang lemah dan tekanan mencapai target memperburuk budaya birokrasi. Respons pemerintah cenderung reaktif dimana jika viral terlebih dulu, baru cabut kemudian. Hal ini justru memperdalam krisis legitimasi. Perwujudan stabilitas demokrasi hanya dapat diperkuat melalui reformasi tata kelola, seperti penerapan kepemimpinan etis, penegakan akuntabilitas, dan peningkatan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya konflik politik serupa atau lebih parah di masa mendatang. 
NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: SUATU KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY Lukita, Hans; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4977-4986

Abstract

Dalam era transformasi industri 4.0 yang kini berkembang menjadi Society 5.0, profesi notaris telah mengalami banyak perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah munculnya konsep cyber notary. Sebagai fenomena baru, cyber notary menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut, mulai dari proses perkembangan dan kemunculannya, hingga potensi manfaat, tantangan dalam penerapannya, serta risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penerapan cyber notary ataupun aplikasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan "kewenangan lain" yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi profesi cyber notary. Cyber notary memungkinkan proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Namun, penerapan cyber notary juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan integritas dokumen yang dikeluarkan. Risiko lain yang timbul adalah penggunaan artificial intelligence, yang meskipun dapat meningkatkan produktivitas, juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan dan strategi penanggulangan lanjutan untuk memastikan keamanan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penandatanganan akta notariil secara elektronik.
DINAMIKA ANTAR TATA HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI PERKAWINAN SAH BERDASARKAN KONSTITUSI (STUDI YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN) Vina Yulianti, Hanipah; Hamimah, Siti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.237-242

Abstract

Peneilitian ini memiliki sifat mendasar yakni Yuridis-Normatif, dimana konsepnya berasal dari Hukum-Hukum yang berpostulat yakni Negara, Adat, Lokat. Penelitian ini mencoba menganilisi seperti apa Pluralisme Hukum terhadap UUP secara umum. Bahan hukum terdiei daei peimer, sekunder dan tersier kemudian diolah dalam analisa secara kualitatif yang sistematis, kronologis, dan struktural. Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan beberapa skema dinamika pluralisme hukum yang ada terhadap UUP
IMPLEMENTASI DIGITALISASI AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN UMKM TERAS CUPQU DI KOTA MEDAN Fazria, Rizka; Azzahro Lubis, Salsabila; Fadilah, Alma Hafsa; Nayma, Salshabilla; Sonia S, Abel; Franita, Riska
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i8.2025.3428-3434

Abstract

Meskipun UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, mereka masih menghadapi masalah besar dalam pengelolaan laporan keuangan, terutama karena menggunakan sistem manual yang tidak akurat dan tidak terorganisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana digitalisasi akuntansi diterapkan pada UMKM Teras Cupqu di Kota Medan dan bagaimana hal itu berdampak pada kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan metode survei dan pendekatan kualitatif melalui observasi serta wawancara mendalam, penelitian dilakukan selama dua bulan pada UMKM tersebut. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi melalui aplikasi BukuKas dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal serta mengurangi kesalahan.  Transformasi digital ini juga mempermudah pembayaran melalui dompet digital seperti QRIS, OVO, dan GoPay. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi tidak hanya meningkatkan akurasi laporan, tetapi juga membantu manajer UMKM membuat keputusan.  Studi ini dapat bermanfaat bagi UMKM lain yang ingin menggunakan sistem akuntansi berbasis digital.
AKIBAT HUKUM KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMA AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PECATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT BERAGAMA YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN Anugrah Sidik, Putri; Apriani, Rani; Hayatul Iman, Candra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4610-4616

Abstract

pasal 2 ayat (2) UU tentang perkawinan menyatakan, bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang melakukan perkawinan menurut agama islam, dan untuk perkawinana yang dilakukan selain menurut agama islam dapat dicatatkan diKantor Catatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali seberapa besar dampak dari keluarnya SEMA No.2 Tahun 2023 dalam hal  pencatatan perkawinan beda agama dan status perkawinan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan merujuk kepada Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pecatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.
PENGARUH KUALITAS PRODUK, KEPERCAYAAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN BUKALAPAK DI KOTA BATAM Gita Oktaviani, Ayu; Humala Sitorus, David
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3262-3267

Abstract

Bukalapak merupakan salah satu situs e-commerce di Indonesia serta merupakan salah satu model bisnis marketplace online. Layanan Bukalapak dari pertama kemunculanya dapat di gunakan secara gratis lewat aplikasi di tahun 2010. Namun saat ini semakin banyaknya aplikasi yang serupa membuat Bukalapak kian redup dari pandangan akibat para kompetitornya dan pengunjung Bukalapak kian menurun. Angka kunjungan pada aplikasi yang tiap tahunnya berkurang membuat Bukalapak kian meredup dari dunia e-commerce di Indonesia, dari angka 116 juta dalam kurun waktu 5 tahun turun menjadi 17,1 juta yang artinya Bukalapak telah kehilangan pengunjung sebanyak 98,9 juta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kepercayaan dan promosi terhadap minat beli konsumen Bukalapak di kota Batam. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli, variabel kepercayaan berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli dan variabel promosi berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli.
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TARI NYALAWENA CIANJUR SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Wahyu Ferdian, Mohammad; Geys Thebe, Ramzi; Ruskawan, Abah; Hamid, Hayatun; Purnama Sari, Irma
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v%vi%i.%Y.%p

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang memiliki cipta rasa dan karsa. Dalam mewujudkan berbagai macam keinginan, maka manusia seringkali melakukan berbagai macam cara. Sumber daya alam yang tersedia di tengah-tengah lingkungan menjadi modal utama bagi manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan serta untuk melangsukan panjangnya kehidupan maka seorang manusia harus memiliki mata pencaharian. Di dunia ini terdapat berbagai macam mata pencaharian dari mulai menjadi seorang petani hingga menjadi seorang nelayan. Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan samudera hindia di bagian selatan tentu memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah. Salah satu potensi perikanan yang luar biasa melimpah dikawasan Cianjur Selatan adalah dengan banyak bermunculannya ikan-ikan kecil terutama pada saat menginjak tanggal 25 dari bulan islam. Aktivtias mengambil atau menangkap ikan-ikan kecil tersebut seakan-akan membentuk sebuah tarian yang pada akhirnya terciptalah sebuah tarian yang dikenal dengan tari nyalawena. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan berbagai macam realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tari nyalawena harus memperoleh perlindungan melalui hak kekayaan intelektual dikarenakan tarian tersebut merupakan tarian has yang tercipta dari aktivitas menangkap ikan dari warga masyarkat Cianjur Selatan khususnya di masyarakat kecamatan Sindangbarang dan Cidaun.

Filter by Year

2016 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue