cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH)
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
STATUS HUKUM NARKOTIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN QIYAS JALI Asmuni, Asmuni; Syahnan, Mhd.; Nasution, Muhammad Hasan
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.23365

Abstract

Abstract:The issue of narcotics abuse has become a critical concern due to its widespread negative impacts on social, health, and economic aspects. This study examines the legal status of narcotics in Islamic law using the Qiyas Jali method, comparing it with Indonesian Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The research highlights the harmful effects of narcotics, analogizing their prohibition to the Quranic and Hadith-based prohibition of khamr (intoxicants). The findings emphasize the necessity of strict medical supervision and regulation to prevent misuse while allowing limited medical applications in specific circumstances. This study concludes that narcotics are prohibited (haram) in Islam due to their intoxicating nature and destructive effects, aligning with the principles of maqashid syariah to protect the intellect (hifzh al-‘aql). Legal harmonization between Islamic and statutory law underscores the importance of preventive measures and effective rehabilitation systems.Keyword: Khamar, Narcotics, Qiyas Jali  Abstrak Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi perhatian serius karena dampak buruknya yang luas terhadap aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian ini mengkaji status hukum narkotika dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan Qiyas Jali, serta membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menyoroti efek merusak narkotika, yang dianalogikan dengan larangan khamr (minuman memabukkan) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan medis yang ketat dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan, sembari memungkinkan penggunaan medis terbatas dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narkotika diharamkan dalam Islam karena sifatnya yang memabukkan dan dampaknya yang merusak, sejalan dengan prinsip maqashid syariah untuk menjaga akal (hifzh al-‘aql). Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan dan sistem rehabilitasi yang efektif.Kata Kunci: Khamar, Narkotika, Qiyas Jali
SIGNIFIKANSI FATWA DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER UMAT ISLAM Lubis, Syaddan Dintara; Asmuni, Asmuni; Syahnan, Mhd
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.23368

Abstract

ABSTRACT:Fatwa (al-Ifta') has an important role in the lives of Muslims as a form of solution to problems that were not encountered in the past. In Islam, fatwas function as legal guidelines resulting from the ijtihad of the mufti, based on the main sources of law, namely the Qur'an and Hadith. The research method used is normative juridical. This study aims to explain the meaning, legal basis, urgency, and influence of fatwa in building a modern society. The results of the study show that fatwa is not only limited to the aspect of worship, but also covers the fields of muamalah, social, political, and economic. Fatwa has a non-binding nature, but its role in solving the problems of modern life is very significant, especially in answering the challenges of the ever-evolving times.Keywords: Fatwa, Al-Ifta', Ushul FiqhABSTRAKFatwa (al-Ifta’) memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam sebagai bentuk solusi atas persoalan-persoalan yang tidak dijumpai pada masa sebelumnya. Dalam Islam, fatwa berfungsi sebagai pedoman hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mufti, berdasarkan sumber hukum utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, landasan hukum, urgensi, serta pengaruh fatwa dalam membangun masyarakat modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup bidang muamalah, sosial, politik, dan ekonomi. Fatwa memiliki sifat tidak mengikat, tetapi perannya dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan modern sangat signifikan, khususnya dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.Kata Kunci: Fatwa, Al-Ifta’, Ushul Fiqh
CHILD PROTECTION IN THE FAMILY ENVIRONMENT BASED ON SHARI'AH VALUES riska, Jumita; Wani, Wani; Hasanah, Uswatun
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.23292

Abstract

ABSTRACT:Marriage constitutes a legally recognized institution for establishing a family and procreating, aligned with human nature. Every marriage inherently embodies significant expectations, notably the birth of children to perpetuate the family lineage. Having offspring is a universal aspiration for married couples. The presence of children fosters a harmonious marital relationship, as spouses collaboratively provide love, support and care. Children's arrival strengthens the bond between spouses, fostering shared responsibility for nurturing, upbringing and mutual affection. A child undergoes developmental stages from infancy to adulthood, ultimately becoming self-sufficient. Parents bear responsibility for providing necessities, education and guidance. Beyond basic care, instilling Islamic values (Syari'ah) is crucial, enabling children to embody these principles, ensuring their well-being and protection throughout adulthood.Keywords: Child; Protection; Syari'ah.  
MENCEGAH KDRT: MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM PIDANA Siregar, Bismar; Ananda, Faisar; Nurasiah, Nurasiah
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.23373

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Maqashid Syari'ah dan Hukum Pidana dalam mencegah KDRT. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syari'ah dengan prinsip hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-'iyal (melindungi keluarga), dan hifz al-mal (melindungi harta) dapat menjadi landasan efektif untuk mencegah KDRT. Sementara itu, Hukum Pidana dengan ketentuan pasal 44-45 KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga berperan penting dalam mencegah dan menindak KDRT. Penelitian ini merekomendasikan perluasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Maqashid Syari'ah dan Hukum Pidana dalam mencegah KDRT
Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi) Nasution, Muhammad Iqbal; Ananda, Faisar; Turnip, Ibnu Radwan Siddiq
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.25220

Abstract

Penelitian ini membahas eksistensi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis, hukum keluarga Islam memiliki dasar prinsip-prinsip syariat yang telah dilembagakan melalui regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diimplementasikan melalui kewenangan peradilan agama. Dari sisi epistemologi, sumber hukum keluarga Islam berasal dari Al-Qur’an, Hadis, ijma', dan qiyas yang kemudian dikodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum modern. Sementara itu, secara aksiologis, hukum keluarga Islam memiliki nilai strategis dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak individu dalam keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional mencerminkan prinsip pluralisme hukum yang menjadi ciri khas Indonesia, serta harmonisasi antara hukum agama, adat, dan negara. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sosialisasi hukum keluarga Islam harus terus dikembangkan untuk mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis sesuai nilai-nilai Pancasila.kata kunci : Hukum Keluarga, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Sistem Hukum
Implikasi Yuridis Ketentuan Pencatatan Perkawinan Siri Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Terhadap Status Keperdataan Istri Dan Anak (Analisis Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010) Anggraini, Anggi Egi; Ananda, Faisar; Turnip, Ibnu Radwan Siddiq
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v9i1.25188

Abstract

ABSTRACKMarriage registration as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage is a formal requirement for a marriage to be legally recognized by the state and to produce civil legal consequences. In practice, unregistered marriages, known as siri marriages—those conducted according to religious norms but not officially recorded—remain prevalent in Indonesia. These types of marriages raise significant legal issues, particularly regarding the civil status of the wife and child. The wife in a siri marriage is not legally protected in terms of her marital rights, while the child often has legal ties only to the mother and her family. This research aims to examine the legal implications of the registration requirement on the civil status of wives and children in siri marriages, and to analyze the impact of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the legal status of children born outside of officially recognized marriages. The method used is normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The findings show that while the Court's decision grants civil recognition to children based on biological evidence, the legal position of wives in siri marriages remains unprotected. Legal reform is urgently needed to ensure justice and legal certainty for women and children.Keywords:  Juridical Implications, Registration, Unregistered Marriage ABSTRAKPencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat formal agar suatu perkawinan sah secara hukum negara dan menimbulkan akibat hukum keperdataan. Dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi. Perkawinan siri menimbulkan persoalan hukum serius, terutama terhadap status keperdataan istri dan anak. Istri tidak memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam perkawinan, sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut kerap kali hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis ketentuan pencatatan perkawinan terhadap status keperdataan istri dan anak dalam perkawinan siri, serta menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perubahan status hukum anak luar kawin. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah memberikan pengakuan hukum terhadap anak luar kawin yang dapat dibuktikan hubungan biologisnya dengan ayah, posisi hukum istri dalam perkawinan siri masih belum mendapatkan pengakuan yang memadai. Diperlukan pembaruan hukum dan instrumen pelindung yang lebih adil bagi perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional.Kata kunci: Impilikasi Yuridis, Pencatatan, Perkawinan Siri, Keperdataan Istri dan Anak,
Kaidah Yang Berkaitan Dengan Khulu’ Hasanah, Uswatun; Amar Adly, Muhammad; Firmansyah, Heri
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.24936

Abstract

Khulu’ merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu (’iwad) kepada suami sebagai imbalan atas talak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah khulu’ secara normatif, dan menganalisis dalil dalil nya , serta menelaah implementasinya dalam kehidupan sehari hari, dan juga dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih klasik dan regulasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa khulu’ berlandaskan prinsip kerelaan, kejelasan bentuk dan nilai tebusan, serta perlindungan terhadap hak perempuan. Teori khulu’ juga menempatkan suami sebagai pihak yang mengakui akad dan menerima tebusan, sehingga menghasilkan talak ba’in yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad baru. Studi ini menegaskan bahwa pengaturan khulu’ perlu memperhatikan prinsip keadilan, maqāṣid al-sharī‘ah, serta kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
THE DYNAMICS OF REGIONAL EXPANSION AND ITS IMPLICATIONS FOR PUBLIC SERVICES Ahmat, Ahmat
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 8, No 2 (2024): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v8i2.25445

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of regional expansion policy as an instrument to improve public services in Indonesia. The background of this research departs from the assumption that regional expansion can shorten the span of government control, accelerate development, and bring services closer to the community, but in practice it does not always produce the expected results. This research uses a qualitative-descriptive approach with literature studies, analysis of legislation, and evaluation of secondary data from the Ministry of Home Affairs and case studies of new autonomous regions (DOB). The results show that regional expansion can have positive impacts such as increased access to basic services and bureaucratic efficiency, especially if supported by adequate fiscal capacity, human resources, and infrastructure. However, there are still many DOBs that experience fiscal dependency, institutional weakness, and low public service performance due to expansion that is triggered more by local political interests than the real needs of the community.Keywords: Regional Expansion, Public Services, Decentralization
THE APPLICATION OF USHUL FIQH TO MECHANICAL SLAUGHTERING OF ANIMALS Suryani, Dewi Ervina; Yuslem, Nawir; Khoir, Nispul
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 2 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v9i2.25330

Abstract

AbstractThe development of the era and the demands of modern industry have brought about major changes in the procedures for slaughtering animals, one of which is the emergence of mechanical slaughtering methods that are widely used in the global food industry. On the one hand, this method offers efficiency, speed, and cleanliness. On the other hand, doubts and questions arise from Muslims regarding the validity of this method from the perspective of Islamic law. Through qualitative analysis methods of primary and secondary data obtained through literature studies, it was found that there is no clear regulation regarding the mechanical method of slaughtering animals, which has led to doubts and questions from Muslims regarding the validity of mechanical slaughtering. From these findings, it can be concluded that a clear regulation is needed regarding the mechanical slaughter of animals with the standard of maslahah mursalah within the framework of ushul fiqh. Because through this maslahah mursalah, a strict control mechanism, audit, and accountability for the entire slaughtering process are needed. In addition, it is also accompanied by tawthīq (verification) of the halalness of the product which is able to create public trust in the halal industry itself. For this reason, the author suggests that religious authorities and fatwa institutions be proactive in establishing regulations, compiling technical guidelines, and providing education to the public regarding mechanical animal slaughter.Keyword: Animal Slaugther, Mechanical, Islamic Jurisprudence
FISCAL POLICY TRANSFORMATION THROUGH BUDGET EFFICIENCY: A PUBLIC ADMINISTRATION AND CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE Rangkuti, Afifa
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v9i1.25439

Abstract

This study aims to understand the meaning and role of budget efficiency in promoting the development of governance, especially in the context of public financial governance reform. The background of this study rests on the need for transparency and accountability in local financial management in the era of autonomy, given the complexity of the relationship between central and local governments and the challenges in the effective use of the Regional Budget (APBD). The research method used is descriptive qualitative with a literature approach and theoretical analysis of the concept of budget efficiency, as well as reflection on budget efficiency policies implemented by President Prabowo's administration in 2025. The results show that budget efficiency is not simply an austerity measure, but rather a systemic strategy to restructure the bureaucracy, reduce waste, and shift state spending to productive sectors through a performance-based approach. The novelty of this research lies in presenting an analysis of budget efficiency within the framework of contemporary constitutional law and public administration, and linking it to the dynamics of institutional reform, digitized procurement systems, and strengthening performance-based fiscal autonomy. This study recommends that budget efficiency should be implemented as part of a smart governance strategy that emphasizes fairness, transparency, and public participation in the national development process.Keywords: Budget Efficiency, Governance, APBD, Bureaucratic Reform, Good Governance

Page 5 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 8, No 2 (2024): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 8, No 1 (2024): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 7, No 1 (2023): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 6, No 2 (2022): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 6, No 1 (2022): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah Vol 4, No 1 (2020): Oktober-Desember Vol 3, No 1 (2017): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah More Issue