Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

mra
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 25020803 EISSN : 25412930 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Buletin Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.

Arjuna Subject : -

Articles 157 Documents

3 4 5 6 7

SERTIFIKAT MUTU SEBAGAI SALAH SATU JENIS HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN TUNA DAN UDANG: DEFINISI, JENIS DAN PERMASALAHANNYA rismutia hayu deswati; Tajerin Tajerin; Budi Wardono
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 2, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna dan udang tertinggi dengan negara tujuan USA, UE dan Jepang. Setiap tahunnya volume ekspor tuna dan udang mengalami peningkatan dengan pasar yang semakin luas. Pada dunia perdagangan internasional dikenal dua jenis hambatan ekspor yaitu hambatan tarif dan non tarif. Di kala berita mengenai hilangnya hambatan tarif sebenarnya di satu sisi meningkatkan jumlah hambatan non tarif yang diberlakukan negara pengimpor. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik hangat adalah mengenai sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan jenis-jenis sertifikat mutu yang secara sukarela bisa dilengkapi untuk memperluas peluang pasar bagi ekspor tuna dan udang. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat berbagai jenis sertifikat mutu yang harus dilengkapi eksportir diantaranya SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikat mengeluarkan biaya yang mahal dengan jangka waktu berlakunya sertifikat tidak lama antara 1-2 tahun saja. Permasalahan terkait pengurusan sertifikasi mutu jika tidak dibantu oleh Pemerintah Pusat ke depannya akan menjadi hambatan non tarif yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan tuna dan udang yang ada di Indonesia. Oleh karena itu butuh peran serta dan sinergi yang baik antara Pemerintah pusat dan eksportir untuk mengakomodir permasalahan ini.Title: Identification Of Quality Certificate As One Type Of Tuna Tradebarriers To Non Rates And ShrimpIndonesia is one of the highest exporter of tuna and shrimp products with destination markets such as USA, EU and Japan. Each year, the tuna and shrimp export volume increased by an expand broad market. There are two types of export barriers in international trade, tariff and non tariff barriers. Elimination of tariff barriers did not necessarily make reduced international trade barriers, non-tariff barriers actually increased. One of non-tariff barriers is the quality certificates of fish consisting of various types. The purpose of this study to describe the types of voluntary quality certificate can be equipped to expand market opportunities for the export of tuna and shrimp. The result showed that there are different types of quality certificate exporters must have, such as : SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC and ISO 22000. Each certificate is highly cost and only have a validity period of 1-2 years. Problems related to the maintenance of quality certification if it is not helped by the central government in the future, will become non-tariff barriers that threaten the sustainability of tuna and shrimp processing business in Indonesia. Therefore, need the participation and synergy between the central government and exporter to form a certification body to accommodate a wide range of export certification services.

Pengembangan Energi Terbarukan pada Pulau-Pulau Kecil Mira Mira; Rizky Muhartono; Siti Hajar Suryawati
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 1, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimasi potensi pengembangan energi terbarukan dengan melihat aspek dari sisi suplai (potensi energi) dan dari sisi demand (potensi konsumen). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis multikriteria dengan membuat prioritasi melalui bobot dan scoring. Hasil analisis skala prioritas wilayah pengembangan energi terbarukan mengindikasikan dari 5 wilayah yang disurvei, wilayah yang menjadi prioritas pengembangan energi gelombang dan arus laut dari prioritas tertinggi sampai terendah dengan skala prioritas masing-masing (0.76, 0.67, 0.65, 0.61, 0.51) adalah Raja Ampat , Larantuka, Bawean, Nusa Penida, dan Kabupaten Bangka. Sedangkan wilayah yang menjadi kurang prioritas dalam pengembangan energi terbarukan adalah Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu. Hal ini disebabkan dari sisi potensi arus tidak masuk dalam Arus Laut Indonesia (Arlindo) yang berpotensi untuk pengembangan energi arus. Guna mengoptimalkan potensi energi terbarukan seperti gelombang dan arus laut maka pengembangan energi terbarukan (arus dan gelombang laut) diharapkan secara teknis mudah dilaksanakan oleh masyarakat (kalau bisa teknologi yang digunakan harus disederhanakan), hal ini berkaitan dengan perawatan pasca pengembangan energi terbarukan terutama di pulau-pulau kecil.Title: Development Renewable Energi for Small Islands : Supply and Demand SideThe purpose of this study is to analyze the optimization potential renewable energi with a view aspects of the supply side (potential energi) and the demand side (potential consumers). Data analysis method used was multi-criteria analysis to make prioritization through weighting and scoring. The results of the analysis of priorities indicated from five regions surveyed, priority areas the development of energi waves and ocean currents from highest priority to lowest priority scale respectively (0.76, 0.67, 0.65, 0.61, 0.51) is Raja Ampat, Larantuka, Bawean Nusa Penida, and Bangka. Instead region becomes less priority in the development of renewable energi is Bangka, in the District Belinyu, because Bangka not included in the Indonesian Seas Flow (Arlindo). Development of renewable energi is expected to be technically easy to implement by the community (if it can be simplified technology used), it relates to the post-treatment of renewable energi development, especially in small islands.

Akses Perempuan Nelayan dalam Kegiatan Produktif (Studi Kasus di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten) Istiana Istiana
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 1, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akses perempuan nelayan dalam kegiatan produktif. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011 di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. Subyek penelitian yaitu sebanyak 30 orang (diantaranya 15 perempuan nelayan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara bebas secara mendalam. Data terkumpul diklasifikasikan sesuai topik penelitian kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan produktif perempuan nelayan di lokasi kasus adalah sebagai pengolah pemindangan ikan tongkol. Akses perempuan nelayan terhadap sumberdaya, modal dan pasar tergolong mudah, namun masih terkendala pada akses informasi untuk pengembangan usaha. Perempuan nelayan masih mengalami dampak negatif dari ketimpangan gender, karena laki-laki nelayan selalu mendapatkan peluang informasi lebih besar dibandingkan perempuan nelayan. Semestinya perempuan nelayan sebagai anggota masyarakat nelayan punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki nelayan. Peranan perempuan nelayan sebagai pelaku ekonomi tidak boleh diabaikan karena potensi dan partisipasinya dalam pembangunan memang signifikan. Untuk itu, dibutuhkan upaya pemberdayaan bagi perempuan nelayan terutama yang bertujuan meningkatkan kualitas (kompetensi) dan akses produktif perempuan nelayan, sehingga perempuan nelayan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dan mengembangkan potensinya secara maksimal dalam pembangunan ekonomi desa pesisir.

PRAKTEK PENGELOLAAN PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN PADA MASYARAKAT ADAT PESISIR MOI KELIM DI KAMPUNG MALAUMKARTA KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT Zuzy Anna
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Masyarakat adat pesisir dipercaya memiliki kemampuan pengetahuan dan kearifan tradisional dalam pengelolaan produksi dan konsumsi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang berkelanjutan. Sayangnya, masyarakat adat sekarang ini masih dianggap sebagai penghalang bagi pembangunan skala besar di kawasan pesisir. Akibatnya, konflik sering terjadi manakala kegiatan pembangunan dilakukan di kawasan ini. Pada akhirnya masyarakat adat seringkali dikorbankan demi untuk pembangunan, karena dianggap tidak memiliki manfaat lebih baik dibandingkan dengan nilai ekonomi yang diperoleh dari pembangunan. Salah satu penyebab adalah pemahaman para pengambil keputusan mengenai kemampuan masyarakat adat dalam mengelola secara berkelanjutan kawasan ini masih belum banyak. Penelitian ini membahas bagaimana praktek pengelolaan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dapat dijadikan sebagai argument untuk menempatkan masyarakat adat dalam posisi sejajar melalui pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Moi Kelim di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong dengan metode survey lapang dan wawancara, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pengetahuan dan kearifan tradisional masyarakat pesisir yang mampu menghasilkan ketahanan pangan dan nilai ekonomi dari kegiatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, seperti sasi, pengelolaan hutan dan lain-lainTitle: Sustainable Production Management and Consumption of Indigenous Coastal Community Moi Kelim at Malaumkarta Village, Sorong District, West PapuaIndigenous coastal community is believed to have traditional knowledge and wisdom in sustainable production management and resources consumption. On the contrary, they are considered a barrier to a large scale development in the coastal area, and it leads to conflict whenever government develop this area. In consequence, indigenous people are often to be sacrificed since they are considered to have less benefit compared to economic value of the development. This is due to policy makers’ perception that they have inadequate capacity to manage a sustainable territory. The study describes how production management and sustainable consumption could involve indigenous people on the same level through inclusive development. This study was conducted towards Moi Kelim community at Malaumkarta Village, Sorong Distric through field survey, interviews and focus group discussion. The findings further revealed how coastal community could deliver their traditional knowledge and wisdom into food security and economic value of sustainable production and consumption such as sasi, forest management, etc

Difusi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus di Waduk Malahayu, Brebes Jawa Tengah) Istiana Istiana; Zahri Nasution
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 8, No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan menggali informasi tentang difusi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbasis pengelolaan sumberdaya perikanan. Peningkatan kapasitas tersebut merupakan inovasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Inovasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada bulan Juli 2012 pada nelayan di Waduk Malahayu, Brebes Jawa Tengah dengan mengangkat kasus inovasi peningkatan kapasitas kelembagaan lokal. Lokasi dan sasaran penelitian ditentukan dengan sengaja, mengikuti lokasi penerapan program BalitbangKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dikenalkan pada masyarakat nelayan merupakan inovasi baru dengan memanfaatkan kelembagaan lokal. Belum ada anggota masyarakat lainnya yang menggunakan inovasi yang dikenalkan. Respon masyarakat (97,22%) terhadap inovasi karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Penetapan lokasi atau lokasi penerapan inovasi sejalan dengan kebijakan dan Program Pemerintah Daerah yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inovator dalam difusi inovasi adalah tim Balitbang KP. Sebanyak 92,86% responden menyatakan bahwa mereka merespon inovasi tersebut karena mudah dipraktekkan.

Moda Produksi Pelelangan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Lebak Lebung Zahri Nasution; Sastrawidjaja Sastrawidjaja
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 2, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perairan umum lebak lebung (PULL) merupakan habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya (river flood plain) yang membentuk satu kesatuan fungsi dan mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan. Di Sumatera Selatan (Sumsel), PULL merupakan kawasan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan ini paling banyak dan luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan. Akses usaha penangkapan ikan di PULL dilakukan dengan cara lelang yang telah berlangsung sejak lama. Makalah ini membahas moda produksi yang terbangun dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan PULL dan menganalisa terjadinya dominasi pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan. Dukungan fakta bahwa rasionalitas yang digunakan pemerintah hanya didasarkan kepada rasionalitas ekonomi dan belum didasarkan atas rasionalitas eko-sosial. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat nelayan (lebih rendah dari upah buruh harian). Sistem pengelolaan sumberdaya perikanan PULL melalui sistem pelelangan belum mendukung upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

POTENSI USAHA BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI PULAU PANJANG KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN Permana Ari Soejarwo
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK Pulau Panjang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang potensial untuk budidaya rumput laut. Usaha ini diprediksi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Pulau panjang. Penelitian ini bertujuan mempelajari potensi usaha rumput laut di Pulau Panjang Kabupaten Serang. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, focus group discussion (FGD) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang, pembudidaya, perangkat desa, serta pengumpulan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif sehingga memberi informasi tentang potensi produksi rumput laut, rata-rata pendapatan pembudidaya dengan serapan tenaga sertanilai tambah dari komoditas rumput laut. Hasil penelitian menunjukkan luasan budi daya rumput laut 100 ha diperoleh 224 ton rumput laut kering dalam sekali panen (45 hari) dengan nilai Rp3.360.000.000 atauRp16.800.000 per petak (0.5 ha). Pada luasan 100 Ha usaha budidaya rumput laut ini dapat menyerap 1.000 orang tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi pengangguran. komoditas rumput laut dapat dijadikan beberapa produk dengan nilai jual tinggi.Title: Potential of Seaweed Farming Business in Pulau Panjang Serang District, Banten ProvinceABSTRACT Pulau Panjang is one of coastal area in Serang District with potential in marine and fisheries sectors. Seaweed farming is predicted to be able to increase community income in Pulau Panjang. This study aims to describe potency of seaweed farming in Pulau Panjang, Serang District. Data andinformation were collected through Focus Group Discussion (FGD), field observation and secondary data. Data were analyzed descriptively by describing about seaweed farming potency from seaweed production, average income of seaweed farmer, increased number of labour and added value of commodity. Result of this study shows that seaweed farming area of 100 ha produced 224 tons of dry seaweed in one harvest period (45 days) with value of 3.360.000 or 16.800.000 per plot area (0.5 ha). Meanwhile, it absorbs labours up to 1000 persons for 100 ha area. Thus, seaweed farming helps to reduce the number of unemployment, and it creates additional values of seaweed which they could beprocessed into numerous food products.

Identifikasi Kebutuhan Input Produksi pada Usaha Budidaya Ikan Lele (Clarias sp) di Kabupaten Boyolali Nensyana Shafitri; Rani Hafsaridewi
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7, No. 2, Tahun 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Komoditas ikan lele (Clarias sp) menjadi komoditas unggulan program minapolitan di Kabupaten Boyolali. Dalam pengelolaan budidaya ikan lele perlu diperhatikan faktor-faktor input produksi untuk mengoptimalkan capaian produksi yaitu kolam atau lahan, benih/bibit, pakan, tenaga kerja dan permodalan. Makalah ini untuk mengidentifikasi kebutuhan input produksi dan permasalahan pemenuhan kebutuhan input produksi budidaya ikan lele di Kabupaten Boyolali. Survey dilakukan di kawasan minapolitan Kabupaten Boyolali. Data primer diperoleh dengan wawancara melalui pengisian kuesioner dengan informan kunci (key informan) yaitu pembudidaya dan petugas yang membidangi bidang perikanan. Data sekunder didapat dari hasil publikasi lembaga-lembaga yang terkait. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan (1) terdapat kesesuaian media/wadah budidaya dengan komoditas yang dikembangkan (2) input produksi benih dan pakan diperoleh dari luar Kabupaten Boyolali (3) keterlibatan tenaga keja dalam berbagai kegiatan usaha budidaya ikan lele dan bantuan permodalan telah menjangkau pembudidaya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuahn input produksi adalah pengembangan kelembagaan input benih dan pakan. Pengembangan kelembagaan input benih dapat dilakukan per skala usaha. Pengembangan kelembagaan input pakan, dapat didorong untuk menjadi produsen dan pemasar pakan ikan buatan berbahan baku lokal. Pelatihan dan pendampingan pembuatan pakan ikan berbahan baku lokal.

Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Sungai (Studi Kasus: di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat) Maulana Firdaus; Hakim Miftakhul Huda
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 1, No. 1, Tahun 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan serta manfaatnya terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2009. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan dengan metode survei, responden dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan di sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kawasan konservasi adat atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Sementara, Pembentukan lubuk larangan harus memiliki peraturan dari Nagari dan ada kelompok yang mengelolanya. Lubuk larangan di Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 523 Tahun 2007, tentang Penetapan Kawasan Konservasi Adat Perairan Air Tawar. Keberadaan lubuk larangan telah memberikan manfaat yaitu untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lubuk larangandengan cara mendirikan warung yang menjual minuman dan makanan ringan bagi para pengunjung lubuk larangan.

PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PENEMPATAN TERUMBU KARANG BUATAN DARI ANJUNGAN MINYAK (RIG TO REEF), STUDI KASUS DI PANTAI INDRAMAYU Umi Muawanah
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Di sepanjang pantai Indonesia, ada sekitar 70 anjungan yang sudah tidak operasi berumur 20-40 tahun dan butuh dibongkar. Pembongkaran ini tidak murah dan dapat mencapai biaya 54 juta dolar amerika untuk satu anjungan. Solusi dari sektor Kalutan dan Perikanan adalah mengkonversinya menjadi terumbu karang buatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keluatan dan Perikanan, Balitbang Kelautan dan Perikanan KKP telah melakukan kajian kelayakannya pengalihfungsian anjungan menjadi terumbu karang, Rig to Reef, pada tahun 2015. Paper ini meneliti bagaimana persepsi atau pendapat masyarakat terhadap penetapan lokasi calon Rig To Reef dan apa rekomendasi pemangku kepentingan setempat. Kajian ini dilakukan di Pantai Indramayu dimana salah satu anjungan pasca produksi yang siap untuk dibongkar dan dijadikan Rig To Reef (bila pemerintah Indonesia menghendakinya) adalah anjungan milik PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java). Hasil dari kajian ini dalah bahwa beberapa hal yang penting dipertimbangkan dalam proses Rig To Reef adalah pelibatan masyarakat lokal sejak awal proses. Pemerintah daerah Indramayu merekomendasikan untuk meletakkan Rig To Reef di salah satu kawasan konservasinya yaitu di sekitar Pulau Biawak.

Page 5 of 16 | Total Record : 157

3 4 5 6 7

Filter by Year

2011 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2024): Desmber 2024 (Article in Press) Vol 10, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 7, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 6, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 6, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 5, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 5, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 4, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol. 2, No. 2, Tahun 2016 Vol. 2, No. 1, Tahun 2016 Vol. 1, No. 2, Tahun 2015 Vol. 1, No. 1, Tahun 2015 Vol. 9, No. 2, Tahun 2014 Vol. 9, No. 1, Tahun 2014 Vol. 8, No. 2, Tahun 2013 Vol. 8, No. 1, Tahun 2013 Vol. 7, No. 2, Tahun 2012 Vol. 7, No. 1, Tahun 2012 Vol. 6, No. 2, Tahun 2011 Vol. 6, No. 1, Tahun 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tajerin

Contact Email
marina.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
marina.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tajerin

Contact Email marina.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official marina.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tajerin

Contact Email
marina.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
marina.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA