cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satrio Ageng Rihardi
Contact Email
hukum@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hukum@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Literasi Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : 25980769     EISSN : 25980750     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel ilmiah yang mengedepankan pada nilai-nilai riset dalam mengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 105 Documents
 7   8   9   10   11 
Effectiveness of The Application of Administrative Criminal Sanctions Against Illegal Parking in The Malioboro Area Fatmasari, Fatmasari; Retno Mumpuni, Niken Wahyuning
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7836

Abstract

Illegal parking violations in the Malioboro area of Yogyakarta City are still rampant, causing traffic congestion and disruption. This study aims to determine how law enforcement against illegal parking and analyze the effectiveness of the application of administrative criminal sanctions against illegal parking in Malioboro area of Yogyakarta City. The normative-empirical research method is used by utilizing observation, interview, and literature study to get a comprehensive picture of the situation in the field. The results of the study identified that law enforcement against illegal parking in the Malioboro area uses two law enforcement efforts, namely preventive and repressive law enforcement efforts, in the form of conducting coaching, routine patrols, verbal reprimands, statements not to repeat, and providing administrative criminal sanctions in the form of fines. In addition, the research identified three factors inhibiting the effectiveness of the application of administrative criminal sanctions, namely law enforcement factors, society, and infrastructure. The lack of adequate parking lots, low public awareness, the imposition of fines that are not commensurate with the income of illegal parking attendants, and the high number of illegal parking attendants are the main causes of these violations.
QUO VADIS KEBIJAKAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: PENORMAAN LEMBAGA PENGAWAS Aryani, Nyoman Mas; Hermanto, Bagus
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7522

Abstract

Artikel ini akan berfokus pada sebuah konsep dalam kebijakan data pribadi yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan mengkajinya dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kemajuan teknologi khususnya dunia maya atau cyber yang tentunya membawa perubahan positif bagi kemajuan umat manusia dan sudah menjadi sebuah kebutuhan di era digital seperti saat ini, namun juga tidak dapat dipungkiri terdapat dampak negatif yang menghancurkan kehidupan manusia. Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak privasi dimana hukum yang berlaku secara internasional menetapkannya sebagai hak yang harus dilindungi. Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus terkait penyalahgunaan data pribadi. Hasil dan rekomendasi yang dapat diajukan terkait perlindungan, Indonesia belum mengatur perlindungan penanggulangan penyalahgunaan data pribadi secara khusus dalam sebuah undang-undang melainkan masih diatur secara terpisah di beberapa undang-undang. Untuk itu diperlukan sebuah formulasi kebijakan tata kelola data yang baik dan pengawasan yang ketat sehingga mampu melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
The Guardian of Ideology and the Pancasila by the Constitutional Court Decision Hermanto, Bagus; Mas Aryani, Nyoman
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7697

Abstract

The Constitutional Court also fulfils its role as guardian of ideology as a judicial institution with special authority. This has been attempted through a number of Constitutional Court decisions that have been the basis for the positioning and repositioning of Pancasila in its proper state. In particular, this paper investigates, reviews and analyses the role of the Constitutional Court as the guardian of ideology, the practice of various Constitutional Court decisions that reflect efforts as the custodian of ideology, as well as the attitude or direction of the Constitutional Court in maintaining the spirit of Pancasila in relation to the role of custodian of ideology. This paper shows that through its role in re-establishing the inseparable relationship between Pancasila and the 1945 Constitution, which is the basis for resolving constitutional cases, the Constitutional Court has endeavoured to uphold Pancasila. Nevertheless, critics argue that the use of Pancasila as a touchstone has led to legal uncertainty, and that elements of the state apparatus still make historical mistakes in the placement of Pancasila.
TELAAH KONSEP PEMILU BERKALA DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA Assyayuti, Mazdan Maftukha
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7517

Abstract

Keberadaan penetapan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara dalam Pemilu Berkala merupakan sesuatu yang penting, namun terjadi tarik ulur hingga wacana liar dalam penentuannya untuk Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, konsep dan pelaksanaan Pemilu Berkala dalam sistem pemilu di Indonesia, dan kedua, kewenangan KPU dalam menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara. Penelitian ini berjenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian konseptual. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, pertama, konsep Pemilu Berkala berkaitan dengan masa jabatan dalam sistem pemerintahan, proses demokrasi yang tertib, teratur dan berkesinambungan dan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Simpulan kedua bahwa kewenangan KPU dalam menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sudah sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga keputusan yang dikeluarkan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam kepemiluan, baik penyelenggara, peserta, pemilih dan juga pemerintah.
Distribution of Inheritance Property Before The Testator Dies: A KHI and Civil Law Perspective in Indonesia Riski, Rahmat
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.8037

Abstract

This research examines the practice of distributing inheritance before the testator dies from the perspective of the Compilation of Islamic Laws (KHI) and the civil law that applies in Indonesia. The problem studied in this research is the practice of distributing inheritance before the testator dies and whether such distribution is permitted according to KHI and civil law in Indonesia. This research applied literature review methodology that used a normative approach. The result shows that the practice of distributing inheritance before the testator dies according to KHI and civil law in Indonesia is not permitted, because the death of the testator is an absolute requirement for the distribution of inheritance. However, KHI provides an alternative for heirs to appoint someone as the person who will divide the inheritance after the testator dies. Concerning on civil law in Indonesia, it is stated that the distribution of inheritance while the testator is still alive cannot be carried out as it has no legal force and its status is null and void.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG MADURA DALAM PENGELOLAAN WISATA PESISIR SEBAGAI ALTERNATIF MATA PENCAHARIAN KELUARGA NELAYAN Boemiya, Helmy; Wahyuliana, Ida; Irawan, Lutfy Susila Adi
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7523

Abstract

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. Diperjelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal tersebut seolah-olah mengamanahkan pada negara dan pemerintah untuk menguasai kekayaan alam dan mengelola untuk kemakmuran rakyatnya. konstitusi di atas, telah jelas landasan konstitusional terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemanfaatan keindahan wisata di Madura utamanya ke destinasi wisata pesisir merupakan salah satu anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Peran pemerintah daerah Pengelolaan pariwisata berbasis wisata pesisir oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Regulasi yang menjadi dasar pengelolaan wisata yang merupakan payung hukum untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata pesisir. Kabupaten Sampang terdapat pantai yang bernama Lon Malang. Kabupaten Sampang dalam pengembangan wisata pesisir, saat ini tidak hanya berpusat pada pantai dan hasil dari perikanan atau penangkapan ikan di laut. Pengembangan potensi wisata pesisir di Kabupaten Sampang tersebut diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Meningkatkan potensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Madura. Sehingga dapat menjadi alternatif mata pencaharian keluarga nelayan.
PEREMPUAN, JILBAB, DAN MAYORITARIANISME AGAMA SEKOLAH NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAM Mustika, Waode; Nasiru, La Ode Gusman; Hasima, Rahman
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7513

Abstract

Perempuan dan jilbab adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jilbab menjadi identitas dan simbol keislaman bagi perempuan muslim sebagai bagian dari kelompok mayoritas Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para siswi mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya menjadi dasar patokan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan. Sejak saat itu, laju pemakaian jilbab mengalami peningkatan. Beberapa sekolah negeri bahkan ada yang mewajibkan semua siswi, baik yang  muslim maupun non-muslim, untuk memakai jilbab. Tindakan intoleransi salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sentimen mayoritarianisme yang selanjutnya menjadi tirani. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara menjamin hak individu warga negaranya dalam keberagamaan dan juga untuk mengetahui bagaimana perempuan dan jilbab dalam relasinya dengan kebebasan ekspresi individu dalam perspektif HAM. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia. Hasil studi menunjukkan bahwa jaminan negara terhadap hak individu warga negaranya dalam keberagamaan tertuang dalam dokumen HAM internasional, UUD 1945 Pasal 28e dan hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jilbab sejatinya adalah kewajiban bagi setiap perempuan muslim akan tetapi dalam konteks HAM, jilbab adalah bentuk kebebasan ekspresi keagamaan yang wajib dihormati.
Pancasila as The Foundation of The State in The Perspective of The Democratic State of Law's Ideals Okliyani, Windicha; Maharani, Septia Riska; Ihsan, Muhammad Aufal; Sari, Lusi Puspika
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7743

Abstract

Pancasila is the foundation and ideology of the Indonesian state that has become the foundation in developing a democratic legal system. Pancasila becomes the basis of the Indonesian legal ideals as a democratic state because it contains values that are in line with the principles of democracy. As the basis of legal ideals, Pancasila has a central role in composing a legal system that guides the direction and principles in carrying out a just, democratic, and law- based governance. The values contained in Pancasila, such as social justice, just and civilized humanity, democracy, and popular sovereignty, become the basis for the formation of laws and public policies.In practice, Pancasila serves as a source of law in the process of making public policies and stipulating laws in Indonesia. Pancasila values also serve as a reference in law enforcement, where judges' decisions and public policies must be in line with Pancasila values. Pancasila also has an important role in maintaining the unity and unity of the Indonesian nation. Pancasila values, such as Bhinneka Tunggal Ika, become the basis for building a strong and robust unity in Indonesian society, so that a just, democratic, and sovereign state can be realized, thus creating a prosperous and harmonious society.
SIFAT EKSEKUTORIAL PUTUSAN GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Istiqamah, Destri Tsurayya; Suwandoko, Suwandoko; Tendiyanto, Teten
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7518

Abstract

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, yang menghantarkan pada pemikiran bahwa sejatinya hukum mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.  Kedinamisan yang ada di masyarakat dapat menjadi problematik sekaligus tantangan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia. Salah satunya konsep Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS) yang bersumber dari sistem hukum Common Law. Gugatan CLS pertama kali di Indonesia diajukan pada tahun 2003, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi pada gugatan-gugatan CLS lainnya. Pengaturan mengenai gugatan CLS di Indonesia terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun pengaturannya sebatas hanya untuk gugatan terkait lingkungan hidup. Sedang dalam perjalanannya gugatan CLS di Indonesia tidak hanya sebatas gugatan mengenai lingkungan hidup semata. Tulisan yang menerapkan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini akan memaparkan skema serta implementasi gugatan CLS di Indonesia serta permasalahan dan kendalanya, Sifat putusan CLS yang berbentuk condemnatoir, berupa menghukum Pemerintah untuk melakukan sesuatu berupa mengeluarkan kebijakan, membuat sifat eksekutorialnya sulit untuk dieksekusi apabila Pemerintah diam dan tidak melakukan putusan. Dengan demikian perlu untuk adanya pengaturan secara ‘letterlijk’ tidak hanya terkait mekanisme proses dan persidangan gugatan CLS, namun juga tata cara eksekusi berupa pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara negara melalui mekanisme pengaduan Ombudsman.
Conflicts in Marriage Legal Arrangements Differences in Religion Between Laws Islam and Human Rights Rofiq, Nur; Mahmudah, Husnatul; Rahmawati, Rahmawati
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.8038

Abstract

In Indonesia, interfaith marriages are still a problem. This is because it not only involves legal conflict issues but also issues of interpretation, psychology, culture, economics, human rights and other related topics. This article presents a discussion regarding the clash of Indonesian legal rules by exploring scientific sources from various sources. This article views Indonesian jurisprudence as a single pattern, the purpose of this article is to show the complexity and dynamics of Indonesian legal regulations regarding interfaith marriages through Islamic legal regulations and human rights. This study focuses on the legal arguments put forward, the legal conflict position taken on the issue of interfaith marriage.In communities that adhere to the Islamic religion and traditional-conservative attitudes, there is no room for interpretation regarding the laws governing interfaith marriages. Even for them, there are no national regulations regarding interfaith marriages or no established norms. The practice of interfaith marriages in Indonesia is because marriage is not strictly and definitely regulated. Rejection of interfaith marriages is classified as discriminatory because it violates human rights principles. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, especially Article 2 paragraph (1), refers more to the validity of marriage based on religious and belief law. Article 3 paragraph (3) of the 1945 Constitution and Article 28 of the 1945 Constitution have different standards.

Page 10 of 11 | Total Record : 105

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum Vol 4, No 1 (2020): Literasi Hukum Vol 3, No 2 (2019): Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum More Issue