Articles
163 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG OLEH APARATUR NEGARA (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu) ]]>
<![CDATA[Muhamad Bagas Ranata]]>;
<![CDATA[Bambang Hartono]]>;
<![CDATA[Aprinisa Aprinisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8553
<![CDATA[Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maka ia akan dihukum. Selain itu Tindak Pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat, termasuk Tindak Pidana Penggelapan. Permasalahan dalam penelitian ini pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu dan faktor-faktor pertimbangan Hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Peneltian Normatif. Tindak Pidana Penggelapan adalah penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu) ]]>
<![CDATA[M. Yusuf Fauzi]]>;
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8558
<![CDATA[Manusia adalah mahluk sosial yang saling membuhtukan satu sama yang lainnnya. Ciri-ciri manusia mempunyai sifat tidak bisa hidup seorang diri harus bersama sama untuk keberlangsungan hidupnya serta saling berinteraksi antara manusia dan membutuhkan hidup dengan manusia lainnya. Manusia sejak dibesarkan dalam suatu masyarakat terkecil yaitu keluarga. Keluarga dibingkai karena ada hubungan antar individu sehingga dapat dikatan bahwa memiliki keluarga adalah kebutuhan manusia. Permasalahan dalam penelitian ini pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 122/pid.B/2021/PN Kbu dan faktor penyebab pelaku melakuan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Peneltian Normatif. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan. Pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” dalam artian (wegnamen) arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN RINGAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Sintya Dwi Kurniati]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>;
<![CDATA[Muhammad Ali Alladuniah]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8534
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaksanaan pengawasan dinas kesehatan kabupaten kudus terhadap jenis makanan ringan yang tidak memiliki izin industry rumah tangga (P-IRT) di kabupaten kudus. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sampel yang di jadikan responden adalah Pelaku Usaha makanan ringan rumahan, Dinas Kesehatan Kabupate Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus dan LPKSM Kabupaten Kudus.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG) ]]>
<![CDATA[M. Dheo Fortunarenza Putra]]>;
<![CDATA[Bahrudin Bahrudin]]>;
<![CDATA[Anggalana Anggalana]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8554
<![CDATA[Hampir seluruh wilayah di dunia mengalami pandemi global bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang sistem pernapasan kemudian menular ke manusia. Permasalahan yang akan dibahas mengenai implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandar Lampung berdasarkan surat edaran Gubernur nomor: 045.2/87/VI/POSKO/2021 dan penerapan sanksi pidana bagi masyarakat kota BandarLampung yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemerintah sendiri mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19, mulai dari PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Berlevel. PPKM merupakan rambu-rambu masyarakat yang dimana aktivitas dan mobilitas masyarakat dibatasi atau tidak diperbolehkan. Karena adanya peningkatan kontak dan interaksi antar manusia akan membuat virus corona cepat menyebar, terlebih lagi ada varian terbaru yaitu delta yang lebih sangat cepat menular dari sebelumnya.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KEWENANGAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN JARING COTOK UNTUK MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN REMBANG (STUDI KASUS NELAYAN DI REMBANG) ]]>
<![CDATA[Widayanto Widayanto]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8538
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan tentang larangan penggunaan jaring cotok untuk menangkap ikan di perairan Rembang dan untuk mengetahui pengawasan terhadap larangan penggunaaan jaring cotok di Kabupaten Rembang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut tarafnya penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian deskriptif-analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) dengan pejabat pada instansi-instansi dan beberapa nelayan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, induksi, deduksi, analogi dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan hilangnya Kewenangan Kabupaten Rembang terhadap larangan penggunaan jaring cotok di perairan Rembang. Kewenangan untuk mengelola laut sejauh 0 – 12 mil dan melarang penggunaan jaring cotok di perairan Rembang berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin luas akan tetapi terkendala oleh sarana dan prasarana, jumlah Personil, jarak, dan anggaran. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan pengawasan terhadap jaring cotok yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah Timur) di Perairan Laut Rembang minim sekali, berakibat semakin maraknya penggunaan jaring cotok di perairan Laut Rembang, ancaman konflik nelayan, dan kerusakan sumberdaya hayati laut.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Ali Siswanto]]>;
<![CDATA[Anggit Wicaksono]]>;
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8559
<![CDATA[Penelitian ini mengungkap tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh partai politik, serta mengetahui penyebab ketidak mampuan partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kudus. Manfaat penelitian bertujuan memberikan informasi terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam tatanan kehidupan politik.Metode yang digunakan adalah menggunakan yuridis sosiologis. Tujuannya untuk mengkonsepsikan realitas hukum sebagai institusi sosial yang nyata untuk mengetahui kondisi sosiologis keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus dengan teknik sample responden (purposive sample) serta didukung data primer dan data skunder yang disajikan melalui editing dan sistematizing.Partai politik di Kabupaten Kudus mengalami kesulitan dalam pengajuan bakal calon perempuan dan yang dikejar hanya alasan keterpenuhan sistem zipper agar terhindar diskualifikasi. Sulitnya memperoleh calon anggota legislatif dari unsur perempuan, mengakibatkan Partai Solidaritas Indonesia di Dapil Kudus 2 tidak memenuhi syarat dan diskualifikasi dalam pencalonan. Oleh karena itu Partai Politik harus mempersiapkan diri dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan secara cermat, selektif dan objektif serta memiliki kapabilitas elektoral.]]>
<![CDATA[TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DPRD DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>;
<![CDATA[Kristiyanto Kristiyanto]]>;
<![CDATA[Wahyu Edy Amrulloh]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8535
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterwakilan perempuan didalam masing-masing partai politik yang mengikuti pemilu DPRD, khususnya yangada di Kabupaten Kudus, apakah telah sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam Undang-Undang Pemilu ataukah belum.Hasil penelitian ini yaitu peran dan partisipasi perempuan di dalam kegiatanpolitik merupakan hal yang penting, sebab banyak permasalahan terkait perempuanyang muncul di masyarakat dan hal tersebut membutuhkan peran perempuansebagai wakil untuk menampung aspirasi dan permasalahan dari masyarakat yaitumelalui Pemilu DPRD. Perempuan yang terjun ke dunia politik dan kemudianmencalonkan diri mengikuti calon legislatif dalam pemilihan umum telah diaturjumlah kuota keterwakilannya yaitu minimal 30%, dan untuk memenuhi haltersebut diperlukan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap kemampuanperempuan dalam berpolitik.Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, keterwakilan perempuan masihsangat terbatas, yaitu di bawah 30% tingkat keterwakilannya di dalam pemiluDPRD Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus menjadi salah satu sampel sebagaiwilayah yang diteliti tentang tingkat keterwakilan perempuan di dalam pemiluDPRD tahun 2019, karena tingkat keterwakilan politik perempuan di KabupatenKudus masih cukup rendah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH SENGKETA KEPEMILIKAN DAN BATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Muhamad Burhanuddin]]>;
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>;
<![CDATA[Faizal Adi Surya]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8555
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan kendala serta upaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.Metode penelitian, menggunakan medote pendekatan yuridis sosiologis. Metode Penentuan sample dengan cara teknik non random sampling. Kajian dokumen dilakukan terhadap bahan hukum terdiri dari data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah PTSL sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, PTSL diharapkan dapat mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Kendala dan solusi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terdiri dari hambatan internal berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pengukuran,pemetaan dan administrasi, kurangnya peralatan untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang disebabkan dari luar Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terhadap hambatan tersebut adalah melakukan pencocokan data fisik dan data yuridis sesuai apa yang terjadi di lapangan, melakukan pertemuan antar instansi, mendatangkan tenaga ahli serta peralatan dari luar Kabupaten Kudus, dan berkoordinasi baik dengan pihak sapu bersih pungli untuk melakukan tindakan nyata terhadap oknum-oknum pungli. Solusi terhadap hambatan eksternal adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan terhaap program PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Kudus dalam hal tatacara , syarat-syarat ataupun hal hal lain yang berkaitan dengan program PTSL.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus) ]]>
<![CDATA[A, Mellyana Dhea]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Anggit]]>;
<![CDATA[Surya, Faizal Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i2.9505
<![CDATA[Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran.Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Sanksi blokir dijatukan ketika terlambat membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun atau lebih. Wajib pajak mempunyai hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS ]]>
<![CDATA[Hidmah, Sabella Nurul]]>;
<![CDATA[Ariyani, Wiwit]]>;
<![CDATA[Suyoto, Suyoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i2.9500
<![CDATA[Artikel ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan secara sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.]]>
