cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 215 Documents
 15   16   17   18   19 
ANALISIS PUTUSAN NO. 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN-MDN TENTANG PENGANIAYAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM T Siti Annastasya; Sukiati S
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3161

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi kepada pelaku penganiayaan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim mengurangi hukuman dari dua belas tahun menjadi enam bulan dikarenakan pelaku bersikap sopan di depan persidangan. Mereka juga mengakui dan menyesali pebuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah anak tersebut belum pernah dihukum dan mereka memiliki masa depan yang panjang. Keputusan hakim dalam perkara ini dianggap tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Putusan yang diberikan oleh hakim terlalu ringan, mengingat perbuatan yang dilakukan pelaku tergolong penganiayaan berat dan menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dari perspektif hukum pidana Islam, apa yang menjadi pertimbangan hakim belum memenuhi kriteria penjatuhan sanksi, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penganiayaan seharusnya adalah hukuman qisash. Hal itu dikarenakan mereka melakukan pembunuhan secara bersama-sama dan syarat penetapan qisash terpenuhi pada para pelaku dan korban.
HIFZH AL-AMN WA AL-SALAM AL-ALAAMIY MIN MANZHUR AL-FIQH AL-ISLAMIY Lukman Arake
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.2566

Abstract

نسمع كثيرا دعوات حفظ الأمن ونشر السلام في الأرض وبين الدول وما وصلت إليه جهود نشر مبادئ الإسلام وحظر استخدام القوة والسلاح وفض النزاعات بالطرق السلمية وغير ذلك مما يعد سمة الإعلام والعلاقات الدولية المعاصرة، غير أن الواقع المرير الذي نشهده اليوم يتمثل بانتشار الحروب والنزاعات ونسمع عن الإبادات الجماعية هنا وهناك، كما نسمع عن الصراعات والقتل كل يوم. وعلى الرغم من كل المآسي التي حدثت والخسائر المادية والبشرية التي وقعت مما يشيب لها الولدان التي دفعت العقلاء والحكماء في كل الدول والمجتمعات إلى النداء لوقف العنف وما ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان إلا نتيجة لكل هذا. غير أن العنف مستمر، والقتل مستحر، والسلم ضعيف، والقوة هي صاحبة الكلمة، وكأن العالم يتجه للانتحار، وصيحات العقلاء ومواثيق السلام حبر على الورق والضحية هم الضعفاء من الدول والأفراد. وهاهنا يأتى تميز الفقه الإسلامي في معالجته للعنف ويتميز في قدرته على بيان السبل من أجل حفظ الأمن وتحقيق السلام العالمي وتثبيت حقوق الإنسان التى كانت منبثقة من الأحكام الشرعية مؤيدة بالقرآن والسنة النبوية الشريفة كما سنرى في هذا البحث.
TINJAUAN PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA DALAM ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN Elgi Hikmat Syah; Taun Taun
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3090

Abstract

The internship program currently implemented in Indonesia has several types of internships, some are intended for job seekers or job training, for academic purposes, or internships to meet certain professional requirements. The Merdeka Campus Internship is carried out as an effort to prepare students to face the changes that occur, including cultural, social, world of work aspects, and rapid technological advances, from the program the competencies of students need to be prepared as an effort to integrate abilities with the needs of the world of work market and industry (link and match). The purpose of this paper is to find out the legal position of the students of the Independent Campus interns and the legal protection of the trainees is reviewed in the aspects of labor law. The approach taken in this writing is the statue approach; conceptual approach; and analytical approach. The results of this paper found that there was a problem where the Merdeka Campus Internship program did not have a firm and strong legal basis for the implementation of internships carried out by students, there were problems with the occurrence of legal vacancies making the MBKM program less legally certain. The legal protection of independent campus internship participants is based on the provisions contained in the MSIB Brief Guide and the good faith of IDUKA Partners, as for if there is a violation, students can report it to the Ministry of Education and Culture and the authoritiesAbstrakProgram pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu. Adapun Magang Kampus Merdeka dijalankan sebagai upaya menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan yang terjadi, meliputi aspek budaya, sosial, dunia kerja, dan pesatnya kemajuan teknologi, dari program tersebut kompetensi dari mahasiswa perlu disiapkan sebagai upaya mengintegrasikan kemampuan dengan kebutuhan pasar dunia kerja dan industri (link and match). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dan perlindungan hukum peserta pemagangan ditinjau dalam aspek hukum ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah statue approach; conceptual approach; dan analytical approach. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa terdapat problematika dimana program Magang Kampus Merdeka belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat atas pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa, terdapat permasalahan dengan terjadinya kekosongan hukum menjadikan program MBKM kurang akan kepastian secara hukum. Perlindungan hukum peserta Magang Kampus Merdeka didasarkan pada ketentuan yang termuat pada Panduan Singkat MSIB serta itikad baik dari Mitra IDUKA, adapun bila terdapat pelanggaran maka mahasiswa dapat melaporkannya kepada Kemendikbudristek maupun pihak berwajib
LOGIKA ISTIṢLĀḤI DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM KONTEMPORER S, Samsidar; Musyahid, Achmad; Sultan, Lomba
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i1.6439

Abstract

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang belum ditemui pada masa lampau. Dalam menjawab tantangan ini, para ulama Muslim dituntut untuk menerapkan pendekatan yang dinamis dan kontekstual dalam istinbāṭ (penggalian) hukum Islam. Dimana kehidupan manusia bersifat dinamis bergerak maju menuju perubahan dalam berbagai aspek, disisi lain al-Qur’an dan hadis secara  kuantitatif terbatas jumlahnya untuk menjawab persoalan baru maka diperlukan teori penemuan hukum yang sesuai tuntutan dinamika sosial Salah satu pendekatan yang relevan adalah logika istiṣlāḥi (pertimbangan kemaslahatan). Logika istiṣlāḥi merupakan metodologi pengambilan keputusan hukum yang berlandaskan pada pencapaian kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (sadd al-dzarā'i'). Pendekatan ini mengintegrasikan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dengan realitas kontemporer untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer, logika istiṣlāḥi menempuh beberapa langkah, antara lain: (1) mengidentifikasi persoalan hukum baru dan memahami konteksnya; (2) menganalisis dampak positif dan negatif dari berbagai alternatif solusi; (3) menimbang antara manfaat dan mudharat yang akan timbul; dan (4) memutuskan hukum yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan umum. mempertimbangkan kondisi dan situasi, hingga mencermati alasan (‘illah ḥukum) tersebut
IMPLIKASI PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASCA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA Tene, Damianus Rama; Muliyono, Andi; Lahangatubun, Nurjanah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.4151

Abstract

Customary criminal law is a key component of Indonesia's legal framework, originating from the nation's indigenous culture. The process of reforming criminal law in Indonesia, which aims to replace the old colonial criminal law, has included elements of customary criminal law as the legal basis and recognition of them in the latest revision of the "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (KUHP). However, while welcoming the inclusion of customary criminal law as a positive step, it also has an impact on customary law itself through the formalization process, establishing criteria and limitations in its application. This article will review the implications arising from the harmonization of customary criminal law in the latest Criminal Code that will be implemented. The analytical approach used is normative research, which focuses on statutory regulations. Based on this analysis, the conclusion is that the recognition of customary law as an interpretation of the concept of "living law" in Article 2 of the National Criminal Code is an effort to integrate the two legal systems that apply in Indonesia, namely customary law. This step has important significance as an effort to reform the criminal law system in Indonesia, which tends to be formalistic and legalistic. According to the progressive theoretical view, it is emphasized that the formation of regulations must take into account the values and norms implemented by society (living law). The alignment of customary offenses in the reform of the national criminal law system has legal impacts on its implementation, so derivative regulations in the form of a compilation are needed. Regional governments that have customary offenses in their territory must develop Peraturan Daerah (Perda) to compile a compilation of these offenses. Hukum pidana adat adalah komponen kunci dalam kerangka hukum Indonesia, yang berasal dari budaya asli bangsa ini. Proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menggantikan hukum pidana kolonial yang lama, telah memasukkan unsur-unsur dari hukum pidana adat sebagai dasar hukum dan pengakuan terhadapnya dalam revisi terbaru “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP). Namun, sambil menyambut inklusi hukum pidana adat ini sebagai langkah positif, juga timbul dampak pada hukum adat itu sendiri melalui proses formalisasi, penetapan kriteria, dan batasan dalam penerapannya. Artikel ini akan mengulas implikasi yang ditimbulkan oleh penyelarasan hukum pidana adat dalam KUHP terbaru yang akan diterapkan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis ini, kesimpulannya yaitu bahwasanya pengakuan hukum adat sebagai penafsiran dari konsep "living law" dalam Pasal 2 KUHP Nasional merupakan upaya untuk mengintegrasikan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum adat. Langkah ini memiliki signifikansi penting sebagai upaya reformasi sistem hukum pidana di Indonesia yang cenderung bersifat formalistik dan legalistik. Menurut pandangan teori progresif, ditekankan bahwa pembentukan peraturan harus memperhitungkan nilai-nilai serta norma-norma yang dijalankan masyarakat (living law). Penyelarasan delik adat dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional memiliki dampak hukum dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan regulasi turunan berupa kompilasi. Pemerintah daerah yang memiliki delik adat di wilayahnya harus mengembangkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menyusun kompilasi mengenai delik-delik tersebut. 
DEVELOPING CONSTRUCTIVIST TEACHING AND LEARNING BASED MODULE IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE LESSON Darwis, Nirwana; Nur, Hasriati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 22 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.5553

Abstract

Teaching English as A Foreign Language based on the constructivist teaching and learning of TBI Study Program at IAIN Bone have its challenge. One of the challenges is providing teaching module. This research is focused on designing Teaching English as A Foreign Language (TEFL) Module based on constructivist teaching and learning. The research applied research and development by using ADDIE model. The subject in this research is students in TBI Study Program. The result of the research shows that the module has practicality and effective to use in Teaching English as A Foreign Language (TEFL) in TBI Study Program IAIN Bone.
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS TEMATIK J, Jumarni; Ahmad, La Ode Ismail; Sakka, Abdul Rahman
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i1.6549

Abstract

Corruption has emerged as a serious issue in a number of countries around the world, particularly those with a Muslim majority. Corruption is not only a violation of law and morality in an Islamic community, but it is also incompatible with Islamic teachings that promote justice, transparency, and trustworthiness. This study intends to: 1) comprehend the theoretical concept of eradicating corruption; and 2) comprehend eradicating corruption from a thematic hadith standpoint.  The results of this research revealed that in order to eradicate corruption, efforts should be made to educate and build an anti-corruption attitude, elect rulers and employees who are devout, just, and ascetic, meet the basic needs of officials/employees, and provide firm leaders in enforcing the law by providing a deterrent effect for those who do so. corruption.Korupsi telah menjadi masalah serius yang melanda berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks masyarakat Islam, korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum dan moralitas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan amanah. Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk Memahami konsep teoritis tentang pemberantasan korupsi, 2) Untuk Memahami pemberantasan korupsi perspektif hadis tematik. Hasil penelitian ditemukan yaitu untuk memberantas korupsi maka seharusnya dilakukan upaya edukasi dan membangun sikap anti korupsi, memilih penguasa dan para pegawai yang bertakwa, adil dan zuhud, memenuhi kebutuhan pokok para pejabat/pegawai serta ketegasan pemimpin dalam penegakan hukum dengan memberikan efek jera bagi yang melakukan korupsi.
THE IMPACTS OF SPEECH ACTS TO THE EFL TEACHER AND THE STUDENTS’ ACTIVENESS IN THE TEACHING LEARNING PROCESS Amir, Nursakinah
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i2.5683

Abstract

This research aims at identifying (1) the kinds of speech act which are performed by the teacher in Indonesian EFL classroom in terms of locutionary, illocutionary and perlocutionary, (2) The function of speech act produced by the teacher, (3) The impacts of speech act to the teacher’s and students activeness in teaching and learning process. This research employed both qualitative and quantitative method. The data were in the form of utterances spoken by the EFL teacher when teaching in the classroom. The researcher planned, collected, analyzed and reported the research findings. The steps of collecting the data were taking video of the EFL teacher when he was teaching in the classroom, transcribing what the teacher said, selecting the data, classifying the data, transferring the data into table, analyzing and interpreting the data. The findings showed that the EFL teacher commonly uses illocutionary act in his teaching. He performs mostly directives as the illocutionary acts as he often asks the students to do some works or activities. Giving instruction or command helps him to run the EFL class.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi (1) jenis tindak tutur yang dilakukan oleh guru di kelas EFL bahasa Indonesia ditinjau dari lokusi, ilokusi, dan perlokusi, (2) Fungsi tindak tutur yang dihasilkan oleh guru, (3) Dampaknya tindak tutur terhadap keaktifan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Datanya berupa ucapan yang diucapkan oleh guru EFL saat mengajar di kelas. Peneliti merencanakan, mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan temuan penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data adalah mengambil video guru EFL ketika dia mengajar di kelas, menyalin apa yang dikatakan guru, memilih data, mengklasifikasikan data, mentransfer data ke dalam tabel, menganalisis dan menafsirkan data. Temuan menunjukkan bahwa guru EFL umumnya menggunakan tindak ilokusi dalam pengajarannya. Ia lebih banyak melakukan arahan sebagai tindak ilokusi karena ia sering meminta siswa melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Memberikan instruksi atau perintah membantunya menjalankan kelas EFL
Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palopo Arafat, Muammar; Halide, Nirwana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 18 No. 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v18i2.82

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang prosedur pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo. Prosedur pemberian dana hibah dan bansos Kota Palopo diatur dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; dan Keputusan Walikota Palopo Nomor 144/II/2015 Tentang Penetapan Besaran Nilai dan Bentuk Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Palopo. Dalam perkembangannya, prosedur hibah dan bansos Kota Palopo tidak cepat melakukan penyesuaian dengan aturan pusat, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang telah mengalami dua kali perubahan. Aturan daerah tetap menjadi prosedur pemberian dana hibah dan bansos di Kota Palopo. Prosedurnya dimulai dari dasar dan kriteria, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah dan belanja bansos yang bersumber dari APBD. Permohonan hibah diajukan sebelum penetapan APBD tahun berikutnya, sedangkan bansos diajukan ketika dimungkinkan terjadinya resiko sosial. Namun, tidak semua permohonan disetujui karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah Kota Palopo dan syarat administratif yang harus dipenuhi. Dalam realisasinya, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Palopo memperoleh wajar tanpa pengecualian. Meskipun demikian, Pemerintah daerah Kota Palopo perlu meningkatkan realisasi prosedur dana hibah dan bansos.
EFL LEARNERS’ PERSPECTIVES ON THEIR ENGANGEMENT THROUGH HYBRID LEARNING Musfirah, Musfirah; Nur, Hasriati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i1.6371

Abstract

The present research explores the perspectives of EFL students at IAIN Bone on their engagement in hybrid learning, concentrating on their perceptions and experiences. This research uses qualitative techniques, such as interviews, and observations, to collect information from EFL students engaged in hybrid courses. The results provide light on the attitudes of the learners regarding hybrid learning. The results of this research, the researchers found that there were four learners engagement after doing the observation, they were: personal, academic, intellectual and social engagement. (1) Learners’ personal engagement included things like their needs in learning style, experiences, readiness, hopes, attention, and motivation in learning. (2) Learners’ academic engagement includes organizing, managing time efficiently and their critical thinking. (3) Learners’ intellectual engagement included the frequently of the first quality that lecturer mention when discussing the lessons they have learned from. (4) Learners’ social engagement included learner's capacity to foster relationships and create communities. On the other hand, the result of interviews, it showed that the learners’ perspectives on their engagement toward hybrid learning such as: hybrid learning is flexible and effective, hybrid learning is interactive learning, it can access digital resources and adjust learners’ need, it integrated synchronous and asynchronous learning techniques.

Page 17 of 22 | Total Record : 215

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue