cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 30   31   32   33   34 
PRAKTIK JUDI TOGEL DALAM PRESPEKTIF KONTROL SOSIAL ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA HUKUM OLEH POLRESTA BANYUMAS Mutabar, Salnaf Faqih; Saepudin, Yusuf
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11025

Abstract

AbstractGambling is essentially an act that is contrary to religious norms, morality,decency and legal norms. The crime of gambling is regulated in articles 303 of theCriminal Code and 303 bis of the Criminal Code concerning gambling, based on datafrom the Banyumas State Court Case Tracking Information System, there has been adevelopment in gambling cases in the last three years (2021-2023). This legalresearch aims to find out the perspective of social control theory on the practice oftogel gambling in Banyumas Regency and countermeasures by Banyumas Police. Theresearch method used is normative juridical and empirical with a statutory approach(statue approach) by examining laws and regulations related to the research topicand a conceptual approach, namely an approach by combining practical concepts tobe used as a point of view. The results show that in the perspective of social controltheory, the factors that cause the criminal act of togel gambling in the BanyumasRegency Area are economic factors, the environment, religion, family, andtechnological developments. Efforts to prevent and overcome the crime of togelgambling have also been carried out by the Banyumas Police through preventive andrepressive efforts.Keywords: Togel Gambling, Social Control Theory, Legal RemediesAbstrakPerjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan normaagama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Tindak pidana perjudiandiatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP tentang perjudian, berdasarkandata pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negri Banyumasterjadi perkembangan kasus perjudian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir(2021-2023). Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui prespektif teorikontrol sosial terhadap praktik judi togel di Kabupaten Banyumas dan upayapenanggulangan oleh Polresta Banyumas. Metode penelitian yang digunakanadalah normatif yuridis dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan(statue approach) dengan menelaah peraturan-peraturan perundangan yangberkaitan dengan topik penelitian dan pendekatan konseptual (conceptualapproach) yaitu pendekatan dengan menggabungkan konsep-konsep praktis untukdijadikan sudut pandang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prespektifteori kontrol sosial faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana juditogel di Wilayah Kabupaten Banyumas yaitu faktor ekonomi, lingkungan, agama,keluarga, dan perkembangan teknologi. Upaya pencegahan dan penanggulanganterhadap tindak pidana judi togel juga telah dilakukan oleh Polresta Banyumasmelalui upaya preventif dan represif.Kata Kunci: Judi Togel, Teori Kontrol Sosial, Upaya Hukum
PENERAPAN ASAS TERANG DAN TUNAI DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH WARIS YANG BELUM DIBAGI DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Nulhakim, Aqdilla Diba; Pujiwati, Yani; Wahjuni, Sari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10846

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan asas terang dan tunai dalam pembuatan akta jual beli tanah waris yang belum dibagi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli di Indonesia turut tunduk pada asas terang dan tunai yang ada pada hukum adat. Pada saat ini jual beli yang obyeknya berupa tanah waris, beberapa menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pihak tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan asas terang dan tunai dalam pembuatan akta jual beli tanah waris yang belum dibagi dihadapan PPAT telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam melakukan perbuatan hukum jual beli yang objeknya berupa tanah waris, harus melibatkan seluruh ahli waris untuk memberikan persetujuan dengan hadir dihadapan PPAT dan turut menandatangani akta jual beli. Kata Kunci : Asas, Terang dan Tunai, Tanah. AbstractThe purpose of this research is to gain an understanding of the application of the clear and cash principles in making deeds of sale and purchase of inherited land that has not been divided before the Land Deed Official. The transfer of land rights through buying and selling in Indonesia is also subject to the principles of clear and cash existing in customary law. Currently, buying and selling where the object is inherited land, some of it causes problems that can be detrimental to certain parties. The research method used is a normative juridical approach. From the research results, it was concluded that the application of the clear and cash principles in making deeds of sale and purchase of inherited land that has not been divided before the PPAT has been adjusted to the applicable laws and regulations. So, when carrying out legal acts of sale and purchase whose object is inherited land, all heirs must be involved in giving their consent by appearing before the PPAT and participating in signing the sale and purchase deed. Keywords: Principle, Light and Cash, Land.
AKIBAT HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (Analisa Kasus Menurut Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby) Vika, Rikna Lidya; Anggraini, Jum
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11097

Abstract

Abstract In the event that a court decision based on article 12 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries states that the Notary profession is declared bankrupt, then the Notary profession can be dishonorably dismissed. The provisions of this article and the provisions related to bankruptcy in the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Number 37 of 2004 are contradictory, the object of bankruptcy and the legal consequences of bankruptcy. Bankruptcy is of course very detrimental because it is given the sanction of dishonorable dismissal. In this research, the problem raised is how to regulate the position of a notary who has been bankrupted based on the notary position law and the bankruptcy law for notaries who have been bankrupted based on Decision Number 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Sby and what is the legal protection for notary positions that are bankrupted based on the Law on Notary positions and Bankruptcy based on Decision Number 20/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.Niaga. Sby. To answer these problems, normative juridical reseach method is ussed by secondary data. From the research results, it can be concluded that a Notary can be declared bankrupt based on a commercial court decision which has permanent legal force (inkrach). As regulated in 12 UUJN-P, a Notary who is declared bankrupt, apart from losing his right to manage and manage assets as a result of a bankruptcy petition being filed, the Notary is also dishonorably dismissed by the Minister of Law and Human Rights on the basis of a proposal from the Notary's MPP. That legal protection for notaries who discharged from their position (employment) due to bancruptcy has been blurring legal norms and followed by legal norms emptiness in notary position law and Regulations of the Ministry of Law and Human Rights Number 25 of 2014 concerning Requirements and Procedures for Appointment, Transfer, Dismissal and Extension of the Notary's Term of Office. Keywords: Notary, Bankruptcy, notary termination. Abstrak Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika putusan pengadilan menyatakan bahwa profesi Notaris dinyatakan pailit, maka profesi Notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat. Ketentuan pasal ini dan ketentuan terkait kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan, objek pailit serta akibat hukum dari kepailitan, Kepailitan tentu saja sangat merugikan karena diberikan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat.Bagaimana pengaturan terhadap jabatan notaris yang dipailitkan berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan undang-undang kepailitan terhadap notaris yang di pailitkan berdasakan Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap jabatan Notaris yang dipailitiakan berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris dan Kepailitan berdasakan Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Sby. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan Bahwa Notaris dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga hukum yang bersifat tetap (inkrach). Dalam Pasal 12, Notaris yang dinyatakan pailit, selain kehilangan haknya untuk mengurus dan mengatur harta kekayaan sebagai akibat dari permohonan kepailitan yang diajukan, Notaris juga diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menkumham atas dasar usulan dari MPP Notaris.Bahwa Perlindungan hukum bagi notaris yang di berhentikan dari jabatannya akibat pailit yaitu telah terjadi kekaburan norma hukum dan diikuti kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pengalihan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Kata kunci: Notaris, Pailit, Pemberhentian tidak hormat.
PETA SEJARAH ARAH KEBIJAKAN IAIN PONTIANAK: STUDI KASUS PERUMUSAN VISI-MISI DAN LAMBANG IAIN PONTIANAK Sukardi, Sukardi; Wibowo, Arif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11190

Abstract

Abstrak Sebagai lembaga pendidikan pada jenjang perguruan tinggi agama Islam Negeri di Kalimantan Barat maka IAIN Pontianak perlu menunjukkan identitas sebagai pelestari khasanah keilmuan Islam serta kebudayaan borneo, disini peneliti membahas arah kebijakan IAIN Pontianak dalam mewujudkan melalui peta kebiajakan sebagai lembaga Pendidikan perguruan tinggi dalam rumusan Visi, Misi dan Lambang, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris arah kebijakan dalam sejarah dengan tujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti, hasil penelitian ini menyuguhkan data historis sejarah arah kebijakan penyusunan Visi, Misi, Sejarah perumusan Lambang IAIN Pontianak dan penetapan beschikking tertuang melalui Keputusan. Kata Kunci: Kebijakan. Lembaga Pendidikan, Khasanah keilmuan, Sejarah, Visi, Misi, Lambang Abstract As an educational institution at the state Islamic religious college level in West Kalimantan, IAIN Pontianak needs to show its identity as a preserver of Islamic scientific knowledge and Borneo culture. Here the researcher discusses the policy direction of IAIN Pontianak in realizing through a policy map as a tertiary education institution in the formulation of Vision, Mission and Symbols, in this research using empirical juridical research methods on policy directions in history with the aim of making a systematic and objective reconstruction of the past, by collecting, evaluating, verifying and synthesizing evidence, the results of this research present historical data on the history of the policy direction of developing the Vision, The mission, history of the formulation of the IAIN Pontianak emblem and the determination of the beschikking are stated in the Decree. Keywords: policy, Educational Institutions, Scientific treasures, History, Vision, Mission, Symbol
IMPLIKASI HUKUM DAN EKONOMI GERAKAN BOIKOT PRODUK PRO-ISRAEL TERHADAP PERINDUSTRIAN DI INDONESIA Antoni, Herli; Sebina, Natasya; Tatang, Tatang; Rakha, Mahardika; Ipanda, Nessa
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10850

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mejelaskan secara eksplisit bahwa sejak dahulu Israel menyerang dan mengusir paksa penduduk Palestina dari tanah  mereka sendiri. Namun, pada Oktober 2023 hingga Januari 2024 Palestina mengalami hari-hari terburuknya, ketika 1.460 orang di Gaza tewas dalam 48 jam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif di dukung dengan kajian empiris yang menggunakan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya yang diambil dari perilaku masyarakat yang terjadi di media sosial maupun kehidupan nyata. Adapun masalah dalam kasus ini bagaimana dampak dari boikot produk pro Israel pada beberapa industri, yang berpengeratuh terhadap ekonomi di indonesia. Dengan demikian adanya aksi boikot ini menyebabkan penurunan pendapatan yang dialami oleh para pelaku industri yang berdampak terhadap pekerja hingga terjadinya resiko pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan pengangguran. Beberapa orang berpendapat bahwa aksi boikot tersebut tidak efisien untuk memberikan dampak penekanan ekonomi terhadap Israel melainkan aksi tersebut dapat berdampak terhadap pelaku industri hingga penurunan ekonomi di Indonesia. Kata Kunci: Palestina, boikot, BDS, industri. AbstractThe aim of this research is to explain explicitly that Israel has long attacked and forcibly evicted the Palestinian population from their own land. However, from October 2023 to January 2024 Palestine experienced its worst days, when 1,460 people in Gaza were killed in 48 hours. This research uses normative legal research methods supported by empirical studies that use actual facts or situations taken from people's behavior that occurs on social media and in real life. The problem in this case is what the impact of the boycott of pro-Israel products will be on several industries, which will have an impact on the Indonesian economy. Thus, this boycott action causes a decrease in income experienced by industry players which has an impact on workers, causing the risk of layoffs and increasing unemployment. Some people argue that the boycott action is not efficient in having an economic impact on Israel, but rather that this action can have an impact on industrial players and cause an economic decline in Indonesia. Keywords: Palestine, boycott, BDS, industry.
Legal Position Of The Property Separation Agreement In Marriage Against The Confiscation Of The Husband's Property By The Court Habibie, Dieva Ahmad; Rhamdani, Dwi Aryanti
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.12072

Abstract

Abstract This study aims to examine the legal position of the property separation agreement in marriage, as stipulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, especially related to the confiscation of marital property by the court, as well as evaluate the extent to which legal protection can be provided for the property. The type of research used is normative juridical with descriptive-analytical nature, using a legal approach and a case approach. Data collection techniques are carried out through literature studies, then data management is analyzed qualitatively. The findings of the study show that the property separation agreement has significant legal force in separating the inherited property of each party, but in the implementation of confiscation by the court, inconsistencies are often found caused by differences in legal interpretation and judicial practice. Therefore, this study emphasizes the need for stricter and more consistent law enforcement to protect the ownership rights of inherited property that has been separated, so that there is no unlawful confiscation and innocent parties can obtain optimal legal protection. Keywords: Property Separation Agreement, Property Confiscation, Inherited Property, Legal Protection.
The New Criminal Code And Personal Data Protection In The Digital Era A Critical Analysis Of The Concept Of The Application Of The New Criminal Code Nugraha, Roby Satya; Hosnah, Asmak Ul; DP, Sapto Handoyo.; Antoni, Herli; Prihatini, Lilik; Saleh, Weldy Jevis; Parreño, Jasmin L.
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11849

Abstract

 AbstractThe purpose of this study is to explain and describe that storing personal data in digital form is considered practical and makes everyone's activities easier, but it has a negative impact in the form of increased crime that follows technological developments, protecting electronic information such as personal data is an important action to protect personal data that is very vulnerable to criminal acts. This journal examines the concept of implementing the 2023 Criminal Code in protecting personal data in the digital era. This study uses a normative legal method with an analysis of statutory regulations. The results of the study show that protecting personal data is the responsibility of the government so that the 2023 Criminal Code has regulated the protection of personal data stored in digital form in criminal acts against informatics and electronics, the implementation of the 2023 Criminal Code will be the basis for regulations that strengthen positive law in protecting personal data that is electronic and stored digitally, law enforcement and written regulations can minimize criminal acts against personal data. In addition to the rules written in the 2023 Criminal Code, real actions are also needed to implement these rules, so that all parties providing justice need to pay attention to the law and provide justice, the public is also expected to be careful in using personal data so that it is not misused by irresponsible parties. Key Words: Criminal Code 2023, Protection of personal data.
Optimizing The Implementation Of Cyber Patrol Against The Spread Of Child Sexual Exploitation Pornography Fibriana, Ainur; Harefa, Beniharmoni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.12068

Abstract

AbstractTechnological advancement has led to unintended consequences, including cybercrime. One of the most pressing threats is online pornography, which poses serious harm—especially to children as a vulnerable group. In response, child protection efforts must be strengthened by all stakeholders to uphold the best interests of the child. This study examines the role of cyber patrols in combating the spread of child pornography and analyzes ways to enhance their implementation. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the research finds that cyber patrols play a vital role in ensuring children’s right to safety in the digital environment. However, in practice, several challenges hinder their effectiveness. These include limited human resources with technical expertise and weak inter-agency coordination, both of which reduce the efficiency of monitoring and removing harmful content. Strengthening collaboration and capacity is essential for optimizing cyber patrols in protecting children online. Keywords : Cyber Patrol; Child Pornography; Optimalitation
The Tobelo Dalam People on Halmahera Island, Indonesia “Indigenous people or Vulnerable Group” Tamalene, M Nasir; Rumkel, Nam; Mahmud, Adi F
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11947

Abstract

AbstractThis study aims to examine the legal and social status of the "Tobelo Dalam" community on Halmahera Island, Indonesia, which has been ambiguously categorized as indigenous peoples or vulnerable groups. This research departs from the need to formulate the right policy approach in the context of protecting their basic rights as citizens. Using qualitative methods based on literature studies, field observations, and analysis of national and international regulations, this study found that the Tobelo Dalam community does not meet the criteria as an indigenous people according to United Nations standards and Indonesian positive laws. They are more appropriately classified as a vulnerable local ethnic group, given their limited access to education, health, economy, and legal protection. The results of the analysis show that this vulnerability status has an impact on the inhibition of the fulfillment of basic rights, thus demanding a more inclusive and adaptive approach to empowerment. The conclusion of this study emphasizes that government policies should be focused on strengthening the civil rights of the Tobelo Dalam community through a model of empowerment based on local needs and recognition as a vulnerable group, rather than mere recognition as an indigenous people. This study recommends the need for regulations that guarantee collective rights to land and natural resources for them as part of efforts to create just and sustainable social development. Keywords: Tobelo Dalam, indigenous peoples, vulnerable groups, citizens' rights, inclusive empowerment, Halmahera.
The Offense Between Negligence of the State Civil Apparatus and the Criminal Act Of Forgery Of Letters In Making Certificates Of Ownership Rights Budianto, Agus; Nugraha, Dwi Putra; Minerva, Maria; Maukar, Michelle Regine; Laure, Callista; Vandini, Tia
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11746

Abstract

Abstract  The State Civil Apparatus (ASN) is a profession in government agencies responsible for providing public services based on good governance principles. However, the actual delivery of these services may not always meet public expectations. Maladministration, including negligence, abuse of authority, and neglect of legal obligations, can create opportunities for criminal acts, such as forgery of letters. This research focuses on the correlation between ASN negligence and the crime of letter forgery in the issuance of certificates of ownership. Through a qualitative approach and case study, the study reveals that deviations from the principles of good governance by ASN could be contributing factors to document forgery. Document forgery reflects the elements of an unlawful act and malicious intent. Despite the availability of legal measures in Indonesia, weak supervision and integrity of human resources hinder prevention and prosecution. The study also examines criminal law in India and the Netherlands to assess the Indonesian legal system. Keywords: Maladministration, Forgery, Comparative Criminal Law

Page 32 of 36 | Total Record : 354

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue