Jurnal Simbur Cahaya
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Volume 31 Nomor 1, Juni 2024"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Novantia, Teresa Yokia]]>;
<![CDATA[Sasmini, Sasmini]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.2915
<![CDATA[Pada 1 dekade terakhir, terdapat wacana untuk memasukkan ekosida di bawah yurisdiksi Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan internasional. Hal ini didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga menyebabkan hancurnya ekosistem, risiko kesehatan terhadap makhluk hidup, serta meningkatnya bahaya dan frekuensi bencana alam. Terdapat pro dan kontra selama diskusi wacana menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional. Beberapa kelompok mendukung secara penuh untuk segera menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional, ada pula beberapa kelompok yang menolak dengan alasan ketidakcocokan karakter ekosida dengan unsur-unsur kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ekosida harus menjadi kejahatan internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum internasional. Penulis berpandangan terdapat 3 alasan mengapa ekosida harus masuk sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga hal tersebut antara lain (1) ekosida memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional; (2) ekosida merupakan bagian dari asas common concern of humankind yang menjadi dasar dapat diadakannya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida; dan (3) tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap kali tidak ditanggapi tegas oleh pemerintah negara.]]>
<![CDATA[The Legal Importance of Registering Intellectual Property for Creative Economy Stakeholder as Loan Collateral ]]>
<![CDATA[Handayani, Sri]]>;
<![CDATA[Rasyid, Muhammad]]>;
<![CDATA[Panjaitan, Saut Parulian]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3332
<![CDATA[Intellectual Property as the foundation of the creative economy can provide massive economic benefits with the intellectual capacity of the nation, the design and development of intellectual property-based financing schemes. however, the utilization of intellectual property resulting from the creativity of creative economy practitioners in the application of intellectual property-based financing schemes must have record or certificate of intellectual property. The awareness of creative economy practitioner in Indonesia is currently low when it comes to registering intellectual property products. This research is a normative legal study based on primary legal sources consisting of legislative regulation. It is further supported by secondary data obtained through literature reviews and an analysis of various related literature regarding the core issue of this study. Registration and recording of intellectual property in Indonesia remain low because the public, especially creative economy practitioners have limited knowledge about the intricacies of registration and recording. Additionally, the public perceives registering and recording as futile due to the weak enforcement of intellectual property laws. Creative economy practitioners also lack awareness of the benefits of registration or recording as a requirement for obtaining capital through intellectual property-based financing schemes. Efforts made by the government include improving the enforcement of intellectual property laws and simplifying and reducing the cost of intellectual property registration and recording. The support of the intellectual property recording mechanism as collateral for loans can assist creative economy practitioners in obtaining funding.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Muhammad Arif]]>;
<![CDATA[Budiono, Budiono]]>;
<![CDATA[Perbawati, Candra]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3169
<![CDATA[Naturalisasi merupakan tata cara yang dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara yang diinginkan dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan hukum dari negara yang dituju. Ada berbagai macam jenis naturalisasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa dimana hal tersebut serupa dengan jenis naturaliasasi yang diterapkan oleh Republik Korea Selatan. Dengan demikian, penelitan ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum naturalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti akan membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun norma sebagai objek utama penelitian. Data dari penelitian ini didapat berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber dari kepustakaan. Selanjutnya data yang telah didapat akan diolah dan dianlisis secara kualitatif sehingga mengasilkan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya pengaturan hukum naturalisasi antara Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan pada jenis naturalisasi masing-masing negara. Kesamaan pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan terdapat pada jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum dan naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Sementara itu pengaturan hukum naturalisasi istimewa yang diterapkan oleh Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar.]]>
<![CDATA[Legal Liability Of Inadvertent Customs Documents By Customs In Export Business ]]>
<![CDATA[Ayun, Qurrota]]>;
<![CDATA[Hapsari, Dwi Ratna Indri]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3647
<![CDATA[The purpose of this study is to investigate the legal consequences that exporters may face when an unintentional error occurs in customs clearance procedures carried out by the Customs. This research applies the normative juridical research method to analyze the legal liability of the Customs in the case of inadvertent customs documents, focusing on the provisions stipulated in PMK 274/PMK.04/2014. Data collection is done through a literature study using primary legal sources, especially related laws and regulations. Data were classified and analyzed normatively to understand the implementation and impact of Customs' legal liability. The results of the study provide an overview of the export duty restitution mechanism and aspects of the legal liability of Customs, focusing on export cancellation, overpayment, and the role of the Tax Court. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the customs legal framework in Indonesia and can serve as a reference for relevant stakeholders.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Empiris Dispensasi Nikah Usia Dini Pada Pengadilan Agama Cikarang dan Pangkal Pinang ]]>
<![CDATA[Meliza, Meliza]]>;
<![CDATA[Hardianto, Hanif]]>;
<![CDATA[Sakti, Sri Wahyu Krida]]>;
<![CDATA[Nisfawati, Nisfawati]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3321
<![CDATA[AbstrakSaat ini negara sedang berupaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran terkhusus di Indonesia untuk memajukan bangsa, namun masih tingginya angka pernikahan usia dini berdampak terhadap kemajuan generasi anak muda dimana pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya persiapan secara matang baik dari ekonomi, Pendidikan, psikologi maupun sosiologi ikut berdampak terhadap generasi yang terlahir selanjutnya dan perkembangan diri serta sosial dalam masyarakat juga terjadi ketidaksiapan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan membatasi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab permohonan pengajuan dispensasi nikah dan hambatan dalam permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dan langkah apa yang digunakan jika terjadi penolakan permohonan. Metode yang digunakan Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis empiris dengan melakukan observasi, perbandingan dan wawancara kepada narasumber dari Pengadilan Agama dan informan yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Penyebab pengajuran dispensasai nikah meliputi alasan keagamaan, keadaan khusus, persetujuan orang tua/wali, pertimbangan hukum. Dalam pelaksanaan permohonan pengajuan dispensasi nikah juga terdapat hambatan-hambatan yaitu kesulitan untuk melengkapi data. Apabila terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah maka pemohon dapat melakukan kasasi.Kata kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur.]]>
<![CDATA[Community Participation in Supervising Village Financial Management ]]>
<![CDATA[Hanifah, Nailah]]>;
<![CDATA[RS, Iza Rumesten]]>;
<![CDATA[Ngadino, Agus]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.2055
<![CDATA[Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hak masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 merupakan hak informasi publik. Oleh karena itu, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini ialah : 1.) Bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ?, 2.) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa ?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah : 1.) Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi hak masyarakat dalam pengawasan : a.) APB Desa, b.) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, c.) Realisasi APB Desa, d.) Realisasi kegiatan, e.) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan f.) Sisa anggaran. 2.) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat 2 (dua) pengaturan yaitu : a.) Upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan b.) Upaya hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.]]>
<![CDATA[Pola Bussines To Bussines Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara Kediri ]]>
<![CDATA[Safitria, Agnesya DIva]]>;
<![CDATA[Puri, Widhiana Hestining]]>;
<![CDATA[Widarbo, Koes]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3422
<![CDATA[The issuance of Presidential Regulation Number 109 of 2020 on the Third Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 on Accelerating the Implementation of National Strategic Projects aims to increase infrastructure development in Indonesia. One of the realizations is through government cooperation with business entities. Airports are infrastructure that requires land in its development through land acquisition. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data collection techniques were observation, interview, and document study. The results of the research are the process and progress of the implementation of land acquisition for the construction of Kediri Airport which is carried out through the business to business (B2B) pattern and the stage pattern. Problems in land acquisition include the existence of parties other than the land acquisition team involved in it, lack of understanding of the land acquisition mechanism, no coordination from the party that requires land with the Ministry of ATR / BPN, and people who reject the value of compensation both when doing the B2B pattern and the pattern of land acquisition stages for the public interest. So that data verification, community and village apparatus guidance, coordination related to land acquisition for the construction of Kediri Airport with the Kediri District Land Office, and settlement through location determination to resolve problems in B2B for people who reject the value of compensation and consignment for people who reject compensation during the pattern stage.]]>
<![CDATA[Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Laksono, Mahardika Putri]]>;
<![CDATA[Fairuzzaman, Fahmi]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3318
<![CDATA[Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah terlibat sengketa kedaulatan maritim atas Laut Natuna Utara sejak beberapa tahun lalu. Perselisihan tersebut berpusat pada persaingan klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan, mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna (ditunjukkan di sini sebagai serangkaian garis putus-putus yang menciptakan huruf "U"). Indonesia telah lama mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna dan ZEE-nya sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985. Akan tetapi, Tiongkok juga memiliki klaimnya sendiri yang tumpang tindih di kawasan tersebut berlandaskan peta wilayah mereka yang disebut Nine Dash Line. Sengketa yang tak kunjung usai sebab bersikerasnya pihak Tiongkok pada klaimnya ini telah memunculkan ketegangan dan problematika di antara kedua negara alhasil menyebabkan krisis di Laut Natuna Utara pada khususnya dan Laut Cina Selatan pada umumnya belum menemukan titik terang. Penelitian ini tujuannya melaksanakan analisis hak dan kewajiban negara dalam upaya penyelesaian sengketa dan mekanisme penegakan hukum dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian memperlihatkan pemerintahan Indonesia telah mempertahankan kepentingan nasional dengan menjaga kedaulatan dan stabilitas regional di kawasan Laut Natuna Utara dengan pengerahan kekuatan militer serta berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalan damai berupa diplomasi preventif dan persistent objection. Indonesia and the People's Republic of China (PRC) have been involved in a maritime sovereignty dispute over the North Natuna Sea for several years. The dispute centers on competing claims to territory in the South China Sea, including Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) around the Natuna Islands (shown here as a dashed lines creating the letter "U"). Indonesia has long claimed sovereignty over the Natuna Islands and its EEZ in accordance with international law, especially UNCLOS 1982 which Indonesia has ratified through Law Number 17 of 1985. However, China also has its own overlapping claims in the area based on their territorial map called Nine Dash Line. This ongoing dispute due to China’s insistence on its claims has given rise to tensions and problems between the two countries, causing the crisis in the North Natuna Sea in particular and the South China Sea in general which has yet to find a solution. This research aims to analyze the rights and obligations of the state in dispute resolution efforts and law enforcement mechanisms from the perspective of international law and national law using a normative juridical approach to solving problems by examining secondary data in the form of legislation, books and related documents. The research results show that the Indonesian government has upheld national interests by maintaining regional sovereignty and stability in the North Natuna Sea area by deploying military force and trying to resolve disputes through peaceful such as preventive diplomacy and persistent objection.]]>
<![CDATA[Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia ]]>
<![CDATA[Romli, Moh.]]>;
<![CDATA[Rahayu, Devi]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3494
<![CDATA[PMI memiliki kerentanan untuk terlibat dalam tindakan perdagangan manusia terutama terhadap PMI yang tidak memiliki dokumen secara resmi. Beberapa alasan yang menyebabkan PMI tidak berdokumen namun yang paling umum dan banyak terjadi adalah karena proses migrasi yang dilakukan non-prosedural dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Hal inilah yang menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun sebenarnya ketentuan dalam UU PPMI seakan menganggap PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo merupakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganailis dan mengidentifkasi apakah PMI yang berangkat secara non prosedural melalui orang perseorangan merupakan korban perdagangan manusia atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tindakan eksploitasi dapat tergambarkan pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang sebagai ongkos keberangkatan yang tergolong sebagai bentuk pemerasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara materil. Sehingga dengan demikian tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materil menjerumus pada perbuatan eksploitasi. Selanjutnya, meskipun tidak diatur dalam UU PPMI, PMI non-prosedural juga berhak atas jaminan perlindungan termasuk terhadap tindakan perdagangan manusia dalam rangka pengakuan hak asaasi manusia.]]>
<![CDATA[The Indonesian Land Border Security System: A Strategic Decision Making for National Security ]]>
<![CDATA[Sipahutar, Amos Pedro]]>;
<![CDATA[Ali, Yusuf]]>;
<![CDATA[Madjid, Adnan]]>;
<![CDATA[Putro, Resmanto Widodo]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v31i1.3310
<![CDATA[Securing the border of a nation is identical with upholding the nation’s sovereignty. Therefore, it is very important to ensure the role of securing the land border area through maximum security according to its needs. Several violations often occur in land border areas between two countries, so it is necessary to maintain strict security along the borders of the two countries. But the problem is, the borders between countries are very long, and it is impossible to deploy TNI troops along these borders. Apart from the difficult terrain conditions in the border areas, there are also a large number of TNI soldiers needed to guard the borders, so this is not an effective and efficient thing to do. This research was conducted based on data on violations in the border areas between the Republic of Indonesia and other countries, namely Malaysia, the Democratic Republic of Timor Leste and Papua New Guinea, which are represented in the distribution of cases during the second semester of 2020 and the first semester of 2021. Based on data collection data from respondents/field practitioners who have been directly involved in securing border areas and with the help of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and the Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) method, a decision with optimal value regarding the security of land border areas can be determined. appropriate to current and future conditions. Analysis using AHP resulted in the best alternative being a Non-Traditional Deployment (53%) with a consistency ratio value of 0.0136 (1.36%). Likewise, analysis using SWOT produces the best alternative, namely Non-Traditional Deployment with an IFAS score of 0.12 and EFAS 0.90. So, the best alternative that should be taken by decision makers in order to realize land border security in order to strengthen Indonesia's defense strategy is to use the Non-Traditional Deployment system.]]>
