Garuda - Garba Rujukan Digital

KETEPATAN WAKTU PENATAUSAHAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Mu'am, Ahmad; Nurdin, Nurliah
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5898

Abstrak: Pemerintah daerah harus menerapkan tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam akuntabilitas pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan baik ketepatan waktu penyelenggaraan anggaran daerah maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pertanggungjawaban pemerintahan. Pencapaian karakteristik ketepatan waktu dalam penyelenggaraan anggaran daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen organisasi yang tinggi, dan pemanfaatan perangkat pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung terhadap ketepatan waktu APBD dan pelaporan keuangan pemerintah. Survei dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas nama pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah terpilih melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Namun demikian secara simultan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan prangkat pendukung berpengaruh pada ketepatan waktu penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.Abstract:Â Regional government should implement good governance, particularly in governmental accountability. Based on Government Regulation No. 71/2010 about Governmental Accounting Standard and Government Regulation No. 58/2005 about Regional Financial Management, a regional government must present both the regional budget administration timeliness and the regional government financial statement reporting timeliness governmental accountability. Achieving timeliness characteristics on regional budget administration and regional government financial reporting requires high-quality human resources, high organizational commitment, and supporting devices utilization. This research tests the effect of human resources, organizational commitment, and supporting devices on regional budget and government financial reporting timeliness. A survey was conducted at the Directorate General Fiscal Balance Ministry of Finance on behalf of the central government responsible for the regional financial management and the selected regional government through Dinas or Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. This study shows that human resources, organizational commitment, and supporting tools individually do not affect the timeliness of APBD administration and regional financial reporting. However, simultaneously human resources, organizational commitment, and supporting instruments jeopardize the timeliness of local government budget administration and local government financial reporting.

ANALISIS HAMBATAN PENGELOLAAN HALAL TOURISM DI PULAU WEH SABANG Pinem, Mbina; Sugiharto, Sugiharto; Lubis, Darwin Parlaungan; Rahmadi, M Taufik; Sari S, Saurlin Febriana
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5406

Abstrak: Wisata halal merupakan salah satu wisata yang saat ini berkembang dengan pesat. Saat ini Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata halal dunia. Wisata halal (halal tourism) memiliki faktor penghambat dan tidak berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk wisata halal (halal tourism) yang ada di Pulau Weh (Sabang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengelolaan pariwisata halal (halal tourism) di Pulau Weh (Sabang). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara dinas pariwisata dan wisatawan dengan teknik analisis data menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya hambatan perkembangan pariwisata halal antara lain pengelolaan yang belum sesuai standar halal, kurangnya promosi pariwisata, dan kurangnya infrastrukturyang. Hambatan-hambatan wisata halal yang terdapat di Pulau Weh (Sabang) tersebut haruslah segera diperbaiki mengingat potensi destinasi wisata yang dimiliki Pulau Weh (Sabang) sangat potensial. Hambatan yang terjadi pada Wisata Halal di Pulau Weh (Sabang) haruslah diselesaikan secara bersama-sama baik dari pihak pemerintah, pengelola pariwisata, dan masyarakat, serta diperlukan promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.Â Â Abstract: Halal tourism is one of the tourisms that is currently overgrowing. Currently, Indonesia is one of the world's halal tourism destinations. However, halal tourism (halal tourism) has inhibiting factors and does not run well without the support of various parties, including halal tourism (halal tourism) on Pulau Weh (Sabang). This study aims to identify and analyze the obstacles to managing halal tourism (halal tourism) on Pulau Weh (Sabang). The method used in this study is field observations and interviews with the tourism and tourist offices with data analysis techniques using SWOT. The study results show that there are many obstacles to the development of halal tourism, including management that does not comply with halal standards, lack of tourism promotion, and lack of adequate infrastructure. The obstacles to halal tourism found on Pulau Weh (Sabang) must be repaired immediately considering the potential of tourist destinations owned by Pulau Weh (Sabang) is very potential. Therefore, the obstacles in Halal Tourism on Pulau Weh (Sabang) must be resolved jointly by the government, tourism managers, and the community. In addition, promotion is needed to increase the number of tourists who come.

RESPIRASI KARBONDIOKSIDA TANAH PADA TOPOSEKUEN BUKIT KARST GUNUNGSEWU GUNUNG KIDUL Purnomo, Nugroho Hari; Budiyanto, Eko; Muzayanah, Muzayanah; Kurniawati, Aida; Prasetyo, Ketut; Nurcahyo, Ardhyan Dwi
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5630

Abstrak: Aktivitas dan konsentrasi karbondioksida (CO2) di dalam lapisan tanah permukaan ditentukan oleh proses respirasi akar dan dekomposisi organik. Sementara keberadaan material sebagai media respirasi dan dekomposisi ditentukan oleh posisi topografi yang memiliki variasi lereng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sifat tanah dengan respirasi karbondioksida tanah berdasarkan pada toposekuen bukit karst. Penelitian dilaksanakan di bukit karst bagian atas dari mulut Gua Gilap Dusun Klumprit Desa Kenteng Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Lokasi titik sampel diambil pada suatu profil lereng dari puncak bukit, lereng bagian tengah, dan pada lereng kaki. Hasil menunjukkan terjadinya korelasi antara respirasi karbondioksida (CO2 Respiraton)dengan sifat tanah hanya pada lereng atas. Hubungan korelasi positif sangat kuat terjadi antara kandungan, bahan organik (organic matter), carbon organik (organic carbon), and berat jenis (specific density) dengan hasil CO2 Respiratonpada lereng atas. Sebaliknya terjadi korelasi negatif yang kuat antara kadar lengas (moisture) dengan CO2 Respiratonpada lereng atas. Terjadinya korelasi positif antara variabel organic matter, organic carbon, dan Specific density dengan laju CO2 Respiraton di lereng atas karena sampling pada Shafts. Terjadinya korelasi negatif moisture disebabkan rendahnya kandungan carbondioksida pada air hujan sebagai pengimbuh.Â Â Abstract:Â The activity and concentration of carbon dioxide (CO2) in the top layer of soil is determined by the process of root respiration and organic decomposition. While the existence of the material as a respiration medium and decomposition is determined by the slope variation of topographic position. This study aimed to find out the relationship of soil properties with the respiration of soil carbon dioxide (CO2) based on karst hill toposequence. The study was conducted in karst hill, the upper of Gilap cave Kenteng village Ponjong district Gunungkidul Regency. The location of the sample point was taken on a slope profile from the top of the hill, the central slope, and the foot of the slope. The results showed the correlation between respirations with the soil properties only on the upper slope. A strong positive correlation relationship was found among the content, organic matter, organic carbon, and specific density with the CO2 respiration yield on the upper slope. On the contrary, there was a strong negative correlation between moisture with CO2 respiration on the upper slope. The positive correlation among organic matter, organic carbon, and specific density variables with the rate of CO2 respiration on the upper slopes due to sampling in Shafts. And the negative correlation of moisture was caused by low carbon dioxide content in rainwater as richarge.

DAMPAK PENGADAAN TANAH TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT Nurul Azmy D. Tantja; Westi Utami; Mujiyati Mujiyati
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5156

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan dan kondisi sosial masyarakat yang terjadi akibat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api di Kecamatan Tanete Rilau. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dampak sosial masyarakat, sementara analisis spasial untuk memetakan perubahan penggunaan lahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada responden kunci, observasi serta interpretasi citra Sentinel tahun 2015 dan 2021. Pemetaan perubahan penggunaan lahan dilakukan melalui analisis overlay peta penggunaan lahan tahun 2015 dengan 2021. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api berdampak pada berkurangnya lahan pertanian yakni sawah seluas 37,77 Ha maupun tegalan seluas 12,40 Ha. Pembangunan juga berimplikasi terhadap menurunnya kualitas lingkungan bahkan memunculkan bencana banjir. Selain itu, pembangunan juga merubah kondisi sosial masyarakat diantaranya terjadi alih fungsi pekerjaan, menurunnya lahan garapan petani serta terbatasnya jaringan transportasi karena pembangunan rel kereta. Pembangunan juga mengakibatkan perubahan morfologi serta terganggunya sistem irigasi yang berimplikasi pada terkumpul air/genangan pada lahan pertanian, kondisi inilah yang menyebabkan petani mengalami gagal panen. Mitigasi dampak yang kurang terencana sejak awal pembangunan berimplikasi pada menurunnya kondisi sosial masyarakat serta degradasi lingkungan. Abstract: This study aims to analyze changes in land use and social conditions of the community that occur due to land acquisition for the construction of railway facilities and infrastructure in Tanete Rilau District. The research was conducted using descriptive qualitative methods to determine the social impact of the community, while spatial analysis was to map changes in land use. Data collection was carried out through interviews with key respondents, observation and interpretation of Sentinel imagery in 2015 and 2021. Overlay analysis of land use maps from 2015 to 2021 was carried out to map land use changes. The results showed that the construction of railway facilities and infrastructure had an impact on the reduction of agricultural land, namely 37.77 hectares of rice fields and 12.40 hectares of dry fields. The development also has implications for the declining quality of the environment, even causing floods. The impact of the development also changes the social conditions of the community, including the change of job functions, the decline in farmers' arable land and the limited transportation network due to the construction of railroads. The development also results in changes in morphology and disruption of the irrigation system which has implications for the accumulation of water/puddles on agricultural land. This condition causes farmers to experience crop failure. Unplanned impact mitigation since the beginning of development has implications for the decline in social conditions of the community and environmental degradation.

DAMPAK PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DESA LEMBAR LOMBOK BARAT Sukuryadi Sukuryadi; Nuddin Harahab; Mimit Primyastanto; Mas’ad Mas’ad
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5152

Abstrak: Pengembangan potensi wisata mangrove di wilayah pesisir Lembar Lombok Barat sangat produktif. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut memiliki beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan keunggulannya sebagai sebuah kawasan ekowisata sebagai alternatif pengelolaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan kelestarian lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengembangan ekowisata mangrove terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir desa Lembar Lombok Barat. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan teknik penentuan informan berdasarkan teknik purposve sampling, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem mangrove untuk pengembangan ekowisata di kawasan Desa Lembar tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengelolaan yang dilakukan selama ini belum optimal dan bersifat temporal serta belum didukung sepenuhnya oleh perangkat pemerintah desa setempat. Berdasarkan hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di desa Lembar Lombok Barat sebagian besar di kategorikan memiliki kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang sedang. Dengan demikian, pengembangan kawasan tersebut tidak memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Abstract: The development of mangrove tourism potential in the coastal area of Lembar, West Lombok is very productive. This is because the area has several potentials that can be exploited for its advantages as an ecotourism area as alternative management that prioritizes environmental and economic sustainability aspects of local communities. Therefore, the purpose of this study was to determine the impact of the development of mangrove ecotourism on the economic condition of the coastal community of Lembar Village, West Lombok. The research method is carried out through qualitative and quantitative research approaches with the technique of determining informants based on the purposive sampling technique. Based on the results of quantitative analysis, it shows that the management of the mangrove ecosystem for ecotourism development in the Lembar Village area does not show a significant impact on the economic condition of the community. Based on the results of qualitative analysis, it is shown that the coastal communities in the village of Lembar, West Lombok, are mostly categorized as having moderate economic conditions and welfare levels. Thus, the development of the area does not have an impact on economic changes and the level of welfare of the local community.

POLA PEMBERDAYAAN GERAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LOMBOK BARAT Arif Arif; Mas’ad Mas’ad; Amil Amil
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5157

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: a) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pola pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi lebih khusus UMKM di Kecematan Labuapi Kabupaten Lombok Barat b) Untuk menganalisis Program apa saja yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sub bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Lombok Barat c) Untuk mendeskripsikan dampak program pemberdayaan bidang usaha ekonomi terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat d) Untuk menganalisis Pola Manajemen UMKM di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat. Ada dua informan dalam penelitian ini yaitu; 1) Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pejabat dinas terkait (dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lombok Rat) dan Ketua Kelompok GEMAWIRA sedangkan, 2) Informan terpilih merupakan pengusaha UMKM di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat. Hasil Penelitian; 1. Mekanisme Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui program pemberdayaan masyrakat di bidang UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Baratkhusunya di Kecamatan Labuapi telah dilaksanakan namun masih belum maksimal, 2. Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat, 3. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan, tetapi ada juga dampak buruk yang timbul dalam menjalankan usaha mereka, 4. UMKM sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Abstract: This study aims to: a) To find out the mechanism for implementing the pattern of community empowerment through community empowerment programs in the field of economic business, more specifically MSMEs in Labuapi District, West Lombok Regency b) To analyze what programs have been implemented in the field of economic business, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the sub-sector of development assistance and community economics by the West Lombok Government c) To describe the impact of the economic business empowerment program on the economic independence of the poor in Labuapi District, West Lombok Regency d) To analyze the MSME Management Pattern in Labuapi District, West Lombok Regency. This study uses a qualitative approach. The research was conducted in Labu Api District, West Lombok Regency.This study uses a qualitative approach. The research was conducted in Labu Api District, West Lombok Regency. There are two informants in this study, namely; 1) The key informants in this study were officials from the relevant offices (the UMKM and Cooperatives of Lombok Rat Regency) and the Chair of the GEMAWIRA Group, while, 2) The selected informants were UMKM entrepreneurs in Labu Api Subdistrict, West Lombok Regency. Research result; 1. The mechanism for implementing the Community Empowerment Pattern through community empowerment programs in the MSME sector by the Cooperatives and MSMEs Office of West Lombok Regency, especially in Labuapi District, has been implemented but is still not optimal, 2. Programs that have been implemented by the West Lombok Regency Cooperatives and SMEs Service, especially in the Business Sector Economics includes individual assistance and institutional assistance.

ANALISIS SPASIOTEMPORAL KEJADIAN KEBAKARAN BANGUNAN DI KOTA SAMARINDA Yaskinul Anwar; Iya Setyasih; Arif Risaldi
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5148

Abstrak: Kota Samarinda merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian kebakaran. Dengan banyaknya kejadian kebakaran di Kota Samarinda maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spasiotemporal kebakaran dan faktor yang mempengaruhi kejadian kebakaran bangunan di Kota Samarinda tahun 2016 - 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitati, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tabular dan data spasial dari kejadian kebakaran dari dinas pemadam kebakaran Kota Samarinda tahun 2016 – 2018 serta survei lapangan untuk validasi data. Secara spasiotemporal kejadian kebakaran di Kota Samarinda fluktiatif setiap tahunnya di setiap kecamatan. Jika dilihat dari tingkat prosentase kebakaran tiap tahunnya sebagian besar kecamatan masuk kategori tinggi. Jika dilihat dari faktor penyebab kebakaran bangunan selama tahun 2016-2018 paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik (97.4%). Kejadian kebakaran bangunan merupakan bencana yang dipengaruhi oleh faktor non alam yang menyebabkan tingginya kejadian kebakaran bangunan di Kota Samarinda.Abstract: Samarinda City is an area that is prone to fire incidents. With the number of fire incidents in Samarinda City, this study aims to determine the spatiotemporal fires and the factors that influence the incidence of building fires in Samarinda City in 2016 - 2018. This study is a quantitative descriptive study, where the data used are tabular and spatial data from fire incidents Samarinda City fire department 2016 - 2018, as well as field surveys for data validation. Spatiotemporal fire incidence in Samarinda City fluctuates every year in every sub-district. When viewed from the percentage level of fires each year, most sub-districts are in the high category. When viewed from the factors causing building fires during 2016-2018, most of them were caused by electrical short circuits (97.4%). The incidence of building fires is a disaster that is influenced by non-natural factors that cause the high incidence of building fires in Samarinda City.

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Irwan Irwan; Adam Latif; Ahmad Mustanir
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5153

Abstrak: Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya ketidaksesuaian pembangunan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi di program-program pembangunan selanjutnya. Penelitian ini mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan penelitian ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan faktor yang paling berpengaruh dalam perencanaan pembangunan tersebut. Instrumen utama menggunakan kuisioner. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan tabulasi frekuensi dan alat ukur menggunakan skala likert. Instrumen utama pengumpulan data adalah kuisioner. Hasil penelitian memperlihatkan indikator yang paling berpengaruh dalam partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 67,4% dan hasil terendah adalah indikator partisipasi dalam pemanfaatan hasil sebesar 58,8%. Adapun indikator yang paling berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebesar 64,8% dan hasil terendah adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sebesar 58,8%. Dengan demikian pendekatan partisipatif yang paling dominan dalam perencanaan pembangunan adalah saat masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.Abstract: The background of the research is based on the existence of a development discrepancy with the urgent needs of the community which results in the community not participating in further development programs. This study will describe community participation in development planning in Bulo Wattang Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The purpose of this research is to find out community participation in development planning and the most influential factors in the development planning. The main instrument used a questionnaire. The research approach used is quantitative with frequency tabulation and measuring instruments using a Likert scale. The main instrument of data collection is a questionnaire. The results of the study show that the most influential indicator in community participation is participation in the implementation of activities by 67.4% and the lowest result is an indicator of participation in the utilization of results of 58.8%. The most influential indicator in development planning is optimizing community participation in development planning by 64.8% and the lowest result is supporting coordination between development actors at 58.8%. Thus, the most prominent participatory approach in development planning is when the community participates in the implementation of activities.

KETEPATAN WAKTU PENATAUSAHAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Ahmad Mu’am; Nurliah Nurdin
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5158

Abstrak: Pemerintah daerah harus menerapkan tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam akuntabilitas pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan baik ketepatan waktu penyelenggaraan anggaran daerah maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pertanggungjawaban pemerintahan. Pencapaian karakteristik ketepatan waktu dalam penyelenggaraan anggaran daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen organisasi yang tinggi, dan pemanfaatan perangkat pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung terhadap ketepatan waktu APBD dan pelaporan keuangan pemerintah. Survei dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas nama pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah terpilih melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Namun demikian secara simultan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan prangkat pendukung berpengaruh pada ketepatan waktu penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.Abstract: Regional government should implement good governance, particularly in governmental accountability. Based on Government Regulation No. 71/2010 about Governmental Accounting Standard and Government Regulation No. 58/2005 about Regional Financial Management, a regional government must present both the regional budget administration timeliness and the regional government financial statement reporting timeliness governmental accountability. Achieving timeliness characteristics on regional budget administration and regional government financial reporting requires high-quality human resources, high organizational commitment, and supporting devices utilization. This research tests the effect of human resources, organizational commitment, and supporting devices on regional budget and government financial reporting timeliness. A survey was conducted at the Directorate General Fiscal Balance Ministry of Finance on behalf of the central government responsible for the regional financial management and the selected regional government through Dinas or Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. This study shows that human resources, organizational commitment, and supporting tools individually do not affect the timeliness of APBD administration and regional financial reporting. However, simultaneously human resources, organizational commitment, and supporting instruments jeopardize the timeliness of local government budget administration and local government financial reporting.

ANALISIS HAMBATAN PENGELOLAAN HALAL TOURISM DI PULAU WEH SABANG Mbina Pinem; Sugiharto Sugiharto; Darwin Parlaungan Lubis; M Taufik Rahmadi; Saurlin Febriana Sari S
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5149

Abstrak: Wisata halal merupakan salah satu wisata yang saat ini berkembang dengan pesat. Saat ini Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata halal dunia. Wisata halal (halal tourism) memiliki faktor penghambat dan tidak berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk wisata halal (halal tourism) yang ada di Pulau Weh (Sabang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengelolaan pariwisata halal (halal tourism) di Pulau Weh (Sabang). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara dinas pariwisata dan wisatawan dengan teknik analisis data menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya hambatan perkembangan pariwisata halal antara lain pengelolaan yang belum sesuai standar halal, kurangnya promosi pariwisata, dan kurangnya infrastrukturyang. Hambatan-hambatan wisata halal yang terdapat di Pulau Weh (Sabang) tersebut haruslah segera diperbaiki mengingat potensi destinasi wisata yang dimiliki Pulau Weh (Sabang) sangat potensial. Hambatan yang terjadi pada Wisata Halal di Pulau Weh (Sabang) haruslah diselesaikan secara bersama-sama baik dari pihak pemerintah, pengelola pariwisata, dan masyarakat, serta diperlukan promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang. Abstract: Halal tourism is one of the tourisms that is currently overgrowing. Currently, Indonesia is one of the world's halal tourism destinations. However, halal tourism (halal tourism) has inhibiting factors and does not run well without the support of various parties, including halal tourism (halal tourism) on Pulau Weh (Sabang). This study aims to identify and analyze the obstacles to managing halal tourism (halal tourism) on Pulau Weh (Sabang). The method used in this study is field observations and interviews with the tourism and tourist offices with data analysis techniques using SWOT. The study results show that there are many obstacles to the development of halal tourism, including management that does not comply with halal standards, lack of tourism promotion, and lack of adequate infrastructure. The obstacles to halal tourism found on Pulau Weh (Sabang) must be repaired immediately considering the potential of tourist destinations owned by Pulau Weh (Sabang) is very potential. Therefore, the obstacles in Halal Tourism on Pulau Weh (Sabang) must be resolved jointly by the government, tourism managers, and the community. In addition, promotion is needed to increase the number of tourists who come.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agus Herianto

Contact Email
agusherianto.ummat@gmail.com

Phone
+6287864593560

Journal Mail Official
geography.ummat@gmail.com

Editorial Address
Jl. KH Ahmad Dahlan No 1 Pagesangan, Kota Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agus Herianto

Contact Email agusherianto.ummat@gmail.com

Phone +6287864593560

Journal Mail Official geography.ummat@gmail.com

Editorial Address Jl. KH Ahmad Dahlan No 1 Pagesangan, Kota Mataram

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agus Herianto

Contact Email
agusherianto.ummat@gmail.com

Phone
+6287864593560

Journal Mail Official
geography.ummat@gmail.com

Editorial Address
Jl. KH Ahmad Dahlan No 1 Pagesangan, Kota Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA