JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan ]]>
<![CDATA[Purwanto, Purwanto]]>;
<![CDATA[Arabiyah, Syarifah]]>;
<![CDATA[Wagner, Ivan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.389-410
<![CDATA[Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prioritas, dan ketimpangan akses menjadi alasan utama. Lembaga bantuan hukum (LBH) pelayanannya dirasa belum merata, terutama untuk mengentaskan akar permasalahan seperti kemiskinan struktural, khsususnya di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan strategi pengembangan institusional LBH, yang inisiasinya dilakukan kelompok masyarakat sipil di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset aksi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukan, para pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat menyadari sifat relasional antara akses keadilan, konsep bantuan hukum struktural (BHS), dan keberadaan lembaga bantuan hukum. Refleksi membawa pembentukan institusi menjadi pilihan aksi sadar, demi menanggapi berbagai permasalahan. Basis refleksi didasarkan pada isu hak asasi manusia khususnya isu berbasis agama, keyakinan, dan etnis, isu gender, dan isu ekologi. Aksi diteruskan dengan menginternalisasi konsep BHS yang dapat menumbuhkan nilai-nilai inti kehidupan, dan berbasis pada kebutuhan kehidupan rakyat. Simpulan penelitian menunjukkan kerangka strategis yang disiapkan dalam menumbuhkan institusi yang otonom memerlukan aksi kolaboratif sekaligus partisipatif melalui enam tahapan konkrit.]]>
<![CDATA[Reformasi Asas Prioritas Merek Dagang Berlandaskan Protokol Madrid Di Era Liberalisasi Perdagangan ]]>
<![CDATA[Makka, Zulvia]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.433-454
<![CDATA[Pelaksanaan azas prioritas melalui Protokol Madrid merupakan sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional dengan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia maupun pemilik merek Indonesia untuk berinvestasi di Luar Negeri. Penelitian bertujuan membahas reformasi asas prioritas merek dagang berlandaskan Protokol Madrid di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa reformasi asas prioritas Merek dagang di Indonesia berlandaskan Protokol Madrid sangat efisien sesuai dengan teori economic analysis of law karena memberikan benefit yang lebih besar denga biaya rendah. Protokol Madrid memberikan kemudahan dalam mendaftarkan merek dagang melalui satu aplikasi, satu bahasa, hemat, biaya murah, sekali pendaftaran bisa ditujukan untuk banyak negara. Disimpulkan bahwa reformasi asas prioritas merek dagang melalui protokol madrid memegang peranan penting untuk meningkatkan merek global sehingga pendaftaran melalui Protokol Madrid memberikan cost effiensiensi terkait dengan kemudahan, memberi nilai dan kemanfaatan.]]>
<![CDATA[Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Rozah, Umi]]>;
<![CDATA[Nashriana, Nashriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.411-432
<![CDATA[Tindak pidana korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri berupa uang atau harta, yang oleh negara bermanfaat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Hampir semua koruptor membutuhkan sarana untuk menyembunyikan hasil korupsinya dengan cara mengalihkan hasil korupsinya melalui pencucian uang, baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga sulit untuk dilacak. Sangat urgen untuk menerapkan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Recovery (NCB). NCB yang merupakan sebuah mekanisme untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dari para koruptor tanpa melalui proses peradilan pidana. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kriminal dan filsafat pemidanaan dalam aplikasi NCB di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian, dengan studi doktrinal yang sepenuhnya menggunakan data sekunder seperti literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian Pertama, pada kebijakan hukum pidana adalah urgen untuk menerapkan NCB dalam memulihkan aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia mengadopsi NCB dengan merumuskannya di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Hasil Tindak Pidana; Kedua, pada konteks filsafat pembenaran diterapkannya NCB mengacu pada asas crime doesn’t pay (pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan). Asas ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi, dengan mengambil keuntungan dari para koruptor. Kesimpulan dari artikel ini adalah NCB merupakan sarana non penal yang efektif untuk merampas aset yang dicuri/dikorupsi, dan dalam konteks filsafat NCB sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Satrio, Taufik Purbo]]>;
<![CDATA[Setyawanta, Lazarus Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.455-470
<![CDATA[Rusia menolak Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin dari Pengadilan Kriminal Internasional, dengan menyatakan bahwa surat tersebut tidak berdasar karena Rusia belum meratifikasi Statuta Roma. Surat perintah tersebut dikeluarkan karena penggunaan Pasal 51 Piagam PBB oleh Rusia untuk menyerang Ukraina, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Tujuan dari penelitian membahas perintah penangkapan Vladimir Putin menurut perspektif hukum internasional. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan dengan menggunakan argumen hukum internasional Pasal 51 Piagam PBB, namun menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, Rusia melanggar ketentuan Pasal 51. Tindakan ini menimbulkan bencana dan memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan beberapa negara menjatuhkan sanksi ketat terhadap Rusia. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin karena melakukan kejahatan perang, dengan alasan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Meskipun ada keberatan dari Rusia, surat perintah penangkapan tersebut didasarkan pada hukum internasional.]]>
<![CDATA[Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19 ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Adi Hardiyanto]]>;
<![CDATA[Pujiyono, Pujiyono]]>;
<![CDATA[Cahyaningtyas, Irma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.471-483
<![CDATA[Isu potensi korupsi kebutuhan medis pada masa pandemi Covid-19 yang diberitakan media online menunjukkan ada ketidakpercayaan pemerintah pada para pihak terkait efektivitas penyaluran dan penggunaan kebutuhan medis bagi para tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya celah korupsi pada saat diadakannya pengadaan alat medis di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisa menunjukkan: potensi besar korupsi pada aparatur pemerintahan akan adanya momentum covid-19 yang menjadi cenderung berpotensi diuntungkan karena seluruh aspek pemerintahan sedang terfokus pada pandemi covid-19, ditambah lagi adanya peraturan yang pada intinya menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanggulangan covid-19, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah celah korupsi dalam hal kebutuhan medis di Indonesia pada masa covid-19 terbuka karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan biaya untuk penanggulangan covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Aksar, Aksar]]>;
<![CDATA[Dinata, Umar]]>;
<![CDATA[Shaleh, Ali Ismail]]>;
<![CDATA[Az-Zahra, Fatimah]]>;
<![CDATA[Ambarwati, Ambarwati]]>;
<![CDATA[Putri, Mediana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.537-549
<![CDATA[Sertifikat ganda adalah hal yang sering terjadi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia sehingga BPN Kota Pekanbaru perlu mengatur sebuah regulasi khusus menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi penerbitan sertifikat tanah sebagai hasil dari penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deduktif didukung dengan data primer yakni wawancara narasumber. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi sengketa sertifikat ganda pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sehingga perlu adanya sebuah konstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa dengan jalur alternative penyelesaian sengketa agar permasalahan agrarian dapat di akomodir oleh BPN Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat belum terlaksana sehingga urgensi untuk dilaksanakan agar menghindari sengketa pertanahan, dalam hal ini BPN dapat meregistrasi setiap surat yang di terbitkan sehingga lembaga memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi penerbitan sertifikat ganda di masa akan datang.]]>
<![CDATA[Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Rinaldi, Kasmanto]]>;
<![CDATA[Tutrianto, Rio]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.%p
<![CDATA[Hukuman mati dinilai memiliki potensi didalam menciptakan keamanan di masyarakat, dan dinilai mampu menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama, disisi lain terdapat berbagai polemik dalam penerapan hukuman mati sebagai pengendalian sosial kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan penggunaan teori deterrence atau teori penggentarjeraan sebagai analisanya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu polemik pengendalian sosial melalui penghukuman mati terdapat pada perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Terdapat faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat merupakan aspek yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.]]>
<![CDATA[Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisan Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri ]]>
<![CDATA[Amostian, Amostian]]>;
<![CDATA[Yusriyadi, Yusriyadi]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.510-522
<![CDATA[Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum di bidang keamanan negara, mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga. Faktanya masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap POLRI yang menimbulkan lemahnya kepercayaan publik pada POLRI, sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan POLRI yang berintegritas adalah dengan dibentuknya Kompolnas. Tulisan bertujuan membahas efektifitas mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal POLRI dan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas yang seharusnya. Pada awal pembentukannya Kompolnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas. Kompolnas dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara efektif. Kedudukan Kompolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa untuk diikuti. Dengan demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sumarwan, Untung]]>;
<![CDATA[Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.484-509
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai kebebasan pers di Indonesia khususnya pasca reformasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan konsep pers yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak mudah dipengaruhi dan diintervensi. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Roberts Seidman digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan gagasan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kebebasan pers di Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pers perlu kembali mendasarkan pemikirannya pada awal pembentukan undang-undang yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Tap MPRS XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, yang memuat nilai-nilai Pancasila, yaitu prinsip-prinsip penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada negara.]]>
