JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Mukhlis, Muhammad Mutawalli]]>;
<![CDATA[Balebo, Piaget Mpoto]]>;
<![CDATA[Syarifuddin, Andi]]>;
<![CDATA[Tajuddin, Muhammad Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.260-280
<![CDATA[Lintas demokrasi dan sistem pemilu mengacu pada berbagai jenis demokrasi dan sistem pemilihan yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Sementara dampak yang ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Njatrijani, Rinitami]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Putri Ayu]]>;
<![CDATA[Primastito, Cantika Assyifani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.149-168
<![CDATA[Fenomena gagal bayar polis asuransi oleh perusahaan-perusahaan asuransi marak terjadi di Indonesia, salah satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Jiwasraya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya gagal bayar polis asuransi di Indonesia, dan untuk menganalisis peran OJK sebagai badan pengawas kegiatan perasuransian, serta upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan dan lemahnya pengawasan dari lembaga pengawas OJK menjadi faktor yang mempengaruhi fenomena gagal bayar pada perusahaan asuransi. OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan asuransi secara berkala. Upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya melalui program restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya dan diikuti pengalihan aset-aset PT.Asuransi Jiwasraya kepada PT.IFG Life sebagai debitur baru. Proses pengalihan polis Jiwasraya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap Pengumuman, tahap Sosialisasi, dan tahap Closing. Ditemukannya faktor pendorong tersebut dapat dilakukan pencegahan gagal bayar pada perusahaan asuransi, serta dapat memperbaiki kelemahan pengawasan OJK, dan dapat membantu upaya penyelamatan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Herlambang, Pratama Herry]]>;
<![CDATA[Utama, Yos Johan]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/agrisocionomics.v%vi%i.20474
<![CDATA[Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan closed-system menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Aksar, Aksar]]>;
<![CDATA[Dinata, Umar]]>;
<![CDATA[Shaleh, Ali Ismail]]>;
<![CDATA[Az-Zahra, Fatimah]]>;
<![CDATA[Ambarwati, Ambarwati]]>;
<![CDATA[Putri, Mediana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.537-549
<![CDATA[Sertifikat ganda adalah hal yang sering terjadi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia sehingga BPN Kota Pekanbaru perlu mengatur sebuah regulasi khusus menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi penerbitan sertifikat tanah sebagai hasil dari penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deduktif didukung dengan data primer yakni wawancara narasumber. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi sengketa sertifikat ganda pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sehingga perlu adanya sebuah konstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa dengan jalur alternative penyelesaian sengketa agar permasalahan agrarian dapat di akomodir oleh BPN Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat belum terlaksana sehingga urgensi untuk dilaksanakan agar menghindari sengketa pertanahan, dalam hal ini BPN dapat meregistrasi setiap surat yang di terbitkan sehingga lembaga memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi penerbitan sertifikat ganda di masa akan datang.]]>
<![CDATA[Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijaya, Andy Usmina]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>;
<![CDATA[Hadi, Fikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.281-300
<![CDATA[Regulasi Pengetahuan Tradisional seharusnya sejalan dengan konsep keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Regulasi Pengetahuan Tradisional muncul ketika ingin melindungi kepentingan masyarakat adat di Indonesia yang sudah mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari HKI, yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat dan harus dilindungi berdasarkan konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Kesimpulannya bahwa konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.]]>
<![CDATA[The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan? ]]>
<![CDATA[Gaol, Heru Saputra Lumban]]>;
<![CDATA[Diaz, Marchethy Riwani]]>;
<![CDATA[Janisriwati, Sylvia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.169-192
<![CDATA[Di era digital, konsumen bertransformasi dalam entitas-entitas baru seperti influencer, youtubers atau content bloger yang membawa perubahan dalam bentuk penyampaian pendapat dan keluhan konsumen berupa konten yang dapat dimonetisasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan konsumen akhir yang aktivitas konsumsinya tidak untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, review seorang konsumen yang juga merupakan influencer, youtubers, dan content blogger memungkinkan untuk tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini semakin problematik dengan hadirnya beberapa preseden buruk berupa gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sekaligus influencer yang menyampaikan ulasan di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab distorsi kedudukan konsumen atas hak untuk didengar di era digital, baik kedudukannya sebagai konsumen akhir dan konten yang dibuatnya sebagai influencer. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder. Asas lex consumen derogate legi consumte dapat digunakan untuk melihat kedudukan hukum lebih khusus dalam memberikan perlindungan atas ulasan konsumen. Konsumen yang mengulas atau memberikan review di media sosial tetap dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUPK sepanjang ulasan didasarkan oleh pengalaman transaksinya dalam kegiatan konsumsi dan bukan semata-mata demi kepentingan konten yang bersifat komersial.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Zaidun, Zaidun]]>;
<![CDATA[Setiyono, Joko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p
<![CDATA[Penyelesaian perkara penganiayaan melalui proses litigasi lekat dengan hukum sebagai sarana pembalasan. Konsep keadilan restoratif menitik beratkan pada mekanisme pemaafan dan bukan lagi pembalasan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga koban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan atas pelanggaran guna mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih jauh konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan menyertakan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini doctrinal atau normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan analisis, serta pendekatan kasus dalam menganalisis isu hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan melalui regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penyelesaian kasus penganiayaan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyidikan tanpa melalui proses litigasi, dengan mediasi, rekonsiliasi, dan dialog antara pihak terlibat. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan daripada hukuman, mengubah paradigma dari sistem pembalasan.]]>
<![CDATA[Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Rinaldi, Kasmanto]]>;
<![CDATA[Tutrianto, Rio]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i3.%p
<![CDATA[Hukuman mati dinilai memiliki potensi didalam menciptakan keamanan di masyarakat, dan dinilai mampu menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama, disisi lain terdapat berbagai polemik dalam penerapan hukuman mati sebagai pengendalian sosial kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan penggunaan teori deterrence atau teori penggentarjeraan sebagai analisanya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu polemik pengendalian sosial melalui penghukuman mati terdapat pada perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Terdapat faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat merupakan aspek yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penerapan Post Importation Claim dan Implikasinya Pada Kerja Sama Perdagangan Internasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Kusumawati, Yunita Hety]]>;
<![CDATA[Trihastuti, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p
<![CDATA[Rules of Origin (RoO) atau ketentuan asal barang menjadi salah satu pengaturan yang selalu dirundingkan dalam setiap perjanjian Free Trade Agreement (FTA) di bidang perdagangan barang. Salah satu isu pembahasan dalam negosiasi perundingan FTA yang masih berlangsung dan Indonesia terlibat di dalamnya adalah pengaturan tentang Post Importation Claim dalam RoO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep post importation claim dalam RoO serta implikasi penerapan post importation claim dalam FTA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam 17 (tujuh belas) perjanjian FTA yang telah berlaku di Indonesia, saat ini tidak terdapat prosedur post importation claim untuk dapat menjadi pedoman atau contoh pelaksanaannya bagi Indonesia untuk menerapkan. Tidak ada pelanggaran ketentuan khusus di dalam keanggotaan World Trade Organization apabila Indonesia menyetujui atau tidak menyetujui untuk menerapkan post importation claim di dalam FTA-nya. Namun apabila Indonesia ingin menerapkan post importation claim, Indonesia dapat mencontoh penerapannya dari negara anggota ASEAN yang sudah menerapkan meskipun dengan ketentuan yang masih agak ketat, yaitu pihak importir harus sudah menyampaikan intensinya untuk menggunakan bukti dokumen originating pada saat pemberitahuan impor barang.]]>
<![CDATA[Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif ]]>
<![CDATA[Hijriani, Hijriani]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad Nadzirin Anshari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.%p
<![CDATA[Kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat sehingga penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan tidak bias. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online, serta etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif, menitikberatkan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa polemik kebebasan pers bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, berita tendensius, atau bahkan untuk menyebarkan kebencian, kecepatan yang diutamakan daripada akurasi dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media online. Jurnalis harus bertanggung jawab atas segala dampak informasi dan berita yang disampaikan kepada publik, mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam menyajikan informasi. Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar jurnalis senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial dengan mengedepankan strategi prinsip-prinsip moral. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis saling terkait. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi. Jurnalis yang bertanggung jawab, terikat pada moral dan etika dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media online dan menjaga keberlanjutan kebebasan pers.]]>
