cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kholis Roisah
Contact Email
jphi.mihundip@gmail.com
Phone
+6282220383060
Journal Mail Official
jphi.mihundip@gmail.com
Editorial Address
Jalan Imam Bardjo, SH No.1 Pleburan Semarang (UNIVERSITAS DIPONEGORO-PLEBURAN)
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26566737     EISSN : 26563193     DOI : 10.14710/jphi.v1i1.1-17
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 15   16   17   18   19 
Kerugian Bisnis Persero: Business Judgment Rule Versus Delik Korupsi Efendi, A'an; Susanti, Dyah Ochtorina; Suwardi, Suwardi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.193-209

Abstract

Persero yang beroperasi pada area hukum privat (hukum perseroan) dan hukum publik (hukum keuangan negara) menimbulkan problematik ketika bisnis Persero mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kerugian bisnis Persero apakah merupakan kerugian bisnis komersial atau kerugian keuangan negara. Penelitian menggunakan hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang dijustifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Persero tetap bagian dari kekayaan negara adalah tidak tepat. Kekayaan negara yang telah dipisahkan menjadi modal Persero secara hukum telah beralih menjadi kekayaan perseroan. Konsekuensi hukumnya kerugian Persero merupakan kerugian bisnis yang penyelesaiannya menggunakan prinsip-prinsip hukum perseroan. Direksi yang tanpa itikad buruk menyebabkan kerugian bagi Persero dilindungi prinsip business judgment rule dan tidak dapat didakwa perkara delik korupsi.
Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura Tahun 2022 terhadap Wilayah Udara Indonesia Puteh, Narissa Armadilla; Prabandari, Adya Paramita; Setyawanta, Lazarus Tri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.35-48

Abstract

Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapore yang kedua tahun 2022 dianggap sebagai suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia dikarenakan perjanjian ini banyak memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor di Indonesia. FIR merupakan pelayanan yang diciptakan untuk keselarasan informasi mengenai keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara, ketertiban lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan sesuai dengan pertimbangan keselamatan penerbangan (aviation safety). Penelitian bertujuan membahas implikasi Perjanjian Kedua FIR Indonesia-Singapura Tahun 2022 untuk kepentingan Indonesia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan statute approach melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis.  Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hal positif yang diperoleh Indonesia sebagai bentuk implikasi FIR Agreement 2022, yaitu aspek politik yang mencakup peranan Indonesia dalam mengatur navigasi penerbangannya sendiri dan aspek ekonomi yaitu pemungutan Regional Air Navigation - RANS charges yang kini didelegasikan ke Indonesia. Walaupun terdapat banyak dampak positif yang diberikan, akan tetapi Indonesia masih harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian – perjanjian tambahan dari perjanjian FIR 2022 dalam upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.
Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisan Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri Amostian, Amostian; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i3.510-522

Abstract

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum di bidang keamanan negara, mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga. Faktanya masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap POLRI yang menimbulkan lemahnya kepercayaan publik pada POLRI, sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan POLRI yang berintegritas adalah dengan dibentuknya Kompolnas. Tulisan bertujuan membahas efektifitas mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal POLRI dan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas yang seharusnya. Pada awal pembentukannya Kompolnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas. Kompolnas dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara efektif. Kedudukan Kompolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa untuk diikuti.  Dengan demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas di Indonesia.
Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Rahmanda, Bagus; Irawati, Irawati; Valentika, Fidelia Febi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p

Abstract

Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA-BB) di Bali telah menjadi perhatian utama karena kompleksitasnya yang mengganggu sektor pariwisata. Artikel ini mengulas dampak negatif money changer ilegal terhadap pariwisata Bali dan perlindungan konsumen. Money changer ilegal menimbulkan risiko peredaran uang palsu, penipuan, dan nilai tukar yang merugikan. Meskipun ada regulasi perlindungan konsumen, regulasi terkait money changer ilegal masih kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis dokumen peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 serta wawancara dengan staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB di Bank Indonesia Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani KUPVA-BB ilegal, termasuk pemberian peringatan, sanksi, dan pencabutan izin. Bank Indonesia juga telah menerapkan standar perlindungan konsumen, termasuk kebijakan anti pencucian uang dan perlindungan data nasabah. Kesimpulannya, peran Bank Indonesia dalam menangani KUPVA-BB ilegal di Bali sangat penting untuk menjaga kestabilan sektor pariwisata dan melindungi konsumen. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menegakkan regulasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kejahatan Impersonation terhadap Public Figure dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro) Agustina, Ria; Purwanto, Gunawan Hadi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.315-327

Abstract

Kejahatan impersonation merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang kerap terjadi di era kemajuan digital. Kejahatan impersonation merupakan kejahatan peniruan dengan mempergunakan identitas korban guna memperoleh akses informasi yang bersifat privasi dengan tujuan mempermalukan ataupun melecehkan korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kendala penerapan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan efektivitas UU TPKS terhadap kejahatan impersonation sebagai bentuk dari KBGO. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan disahkannya UU TPKS masih ditemukan beberapa kendala mengenai implementasi UU TPKS, diantaranya korban masih tidak berani melapor, kurangnya sosialisasi, dan pentingnya keikutsertaan peran stakeholder. Efektivitas penerapan UU TPKS masih kurang maksimal karena kendala dari berbagai hal yang pada akhirnya UU TPKS belum terimplementasi secara maksimal.
Kejahatan Biodiversitas dan Urgensi Peran Hukum Pidana dalam Sektor Agraria Sinaga, Pidari; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana; Fernando, Zico Junius
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.210-242

Abstract

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tekanan terhadap lingkungan hidup dan biodiversitas semakin meningkat, khususnya dalam sektor agraria. Penelitian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan terhadap biodiversitas dalam konteks agraria dan efektivitas penegakan hukum pidana sebagai sarana perlindungan. Fokus penelitian ini adalah pada praktik-praktik yang mengancam keberagaman hayati, seperti penggunaan lahan tanpa memperhatikan prinsip ekologi, penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan, serta konversi lahan dari ekosistem alami ke pertanian monokultur yang berpotensi merusak habitat dan menurunkan kualitas genetik tanaman lokal. Penelitian ini merupakan studi yang mengadopsi metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan multidimensional, termasuk perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di banyak negara telah menetapkan kerangka kerja untuk perlindungan biodiversitas, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, dan konflik kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam melindungi biodiversitas di sektor agraria. Rekomendasi dari studi ini termasuk peningkatan kerjasama lintas sektoral, pengembangan kapasitas penegak hukum, serta penggunaan pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan kepentingan ekologis.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah) Alfons, Sartje Sarah; Soplanit, Miracle; Bakarbessy, Andress D
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.18-34

Abstract

Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang berciri kepulauan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala karena pengurusan data kependudukan Masyarakat harus ke ibu kota kabupaten, karena wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota kabupaten di kota masohi, yang jarak menuju ibu kota kabupaten sangat jauh sehingga untuk mendapatkan data administrasi kependudukan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu desain alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat.
Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia Sumarwan, Untung; Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i3.484-509

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai kebebasan pers di Indonesia khususnya pasca reformasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan konsep pers yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak mudah dipengaruhi dan diintervensi. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Roberts Seidman digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan gagasan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kebebasan pers di Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pers perlu kembali mendasarkan pemikirannya pada awal pembentukan undang-undang yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Tap MPRS XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, yang memuat nilai-nilai Pancasila, yaitu prinsip-prinsip penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada negara.
Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Sopacua, Margie Gladies
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.%p

Abstract

Keadilan restorative merupakan filosofi hukum yang bersifat umum sehingga perlu adanya penyesuaian dalam ranah implementasinya terhadap masalah-masalah hukum yang konkret seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi keadilan restorative justice sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian implementasi restorative justice dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan cara Penyidik (Polwan) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) akan memberikan pertanyaan bahwa (dalam hal ini adalah korban), apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan ataukah dilakukan perdamaian terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban dalam hal ini adalah istri, sehingga dari solusi yang diberikan dapat memberikan motivasi kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restorative Justice.
Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI) Dinata, Kadek Indra Prayoga; Kurniawan, I Gede Agus
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i3.328-351

Abstract

Fenomena perkembangan teknologi menjadikan kegiatan notaris dalam pembuat akta partij dilakukan berdasarkan notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) video conference berbasis cyber notary namun hal tersebut bisa dipandang bertentangan dengan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan KUHPer yang menentukan bahwa notaris harus hadir fisik dalam RUPSLB. Penelitian ini bertujuan menelaah peluang penerapan cyber notary dan keabsahan akta RUPSLB video conference, studi putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian bahwa peluang penerapan cyber notary dimungkinkan dengan berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (7) UUJN mengenai sertifikasi transaksi berbasis digital berbasis cyber notary dan tidak wajib membacakan akta otentik kepada penghadap, selain itu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik. Namun terdapat norma limitatif membatasinya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE pengecualian akta notariil sebagai dokumen digital. Akta relaas sebagai akta dimana notaris melihat implikasi dalam rapat khususnya RUPSLB dilaksanakan melalui video conference sesuai UU PT dan POJK E-RUPS serta ditandatangani secara digital melalui verifikasi dan otentikasi. Kesimpulannya bahwa akta RUPSLB video conference dianggap sah dilihat dari bentuk akta, kewenangan pejabat umum, dan isi akta, serta fakta bahwa isi akta RUPSLB sudah diketahui dan disepakati para pihak.

Page 17 of 20 | Total Record : 199

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 7, Nomor 3, Tahun 2025 Volume 7, Nomor 2, Tahun 2025 Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025 Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 More Issue