cover
Contact Name
SYARIATI
Contact Email
jurnalsyariati@gmail.com
Phone
+6285643277998
Journal Mail Official
jurnalsyariati@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
ISSN : 24599778     EISSN : 25991507     DOI : https://doi.org/10.32699/syariati
Jurnal Syariati adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an. Terbit pertama kali tahun 2015. Jurnal ini fokus pada studi Al-Qur`an dan Hukum dengan berbagai pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, peneliti, dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi terbit jurnal Syariati (Jurnal Studi Qur`an dan Hukum) ialah bulan Mei dan November (2) dua kali setahun. Jurnal ber ISSN Nomor 2459-9778.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 242 Documents
Implementasi Prinsip Syariah dalam Marketplace Berbasis Fatwa DSN-MUI di Indonesia Devana, Delia; Ma’rufi, Anwar; Nursobah, Achmad
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.8005

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional marketplace di Indonesia, merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 144/DSN-MUI/XII/2021. Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam marketplace berdasarkan ketentuan fatwa tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas jual beli di platform marketplace, khususnya terkait larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan keharusan adanya akad yang sah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen fatwa, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Teori yang digunakan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI sebagai landasan normatif dalam mengkaji fenomena jual beli di marketplace. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, serta kewajiban menyediakan akad yang sah sesuai hukum Islam. Implementasi fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi di marketplace sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam Islam, serta memberikan perlindungan bagi konsumen
Korelasi Diyāt dan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Alasan Pemaaf Mahbubi, Mahbubi
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.8219

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis hubungan antara diyāt dalam hukum Islam dan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum positif terkait tindak pidana pembunuhan dengan alasan pemaaf. Diyāt, sebagai bentuk kompensasi finansial kepada keluarga korban, dipandang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji literatur dalam hukum Islam, KUHP Nasional, dan pendekatan keadilan restoratif kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa integrasi Diyāt dan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian non-litigasi yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.
Dimensi Uang dalam Penghapusan Dosa: Sebuah Tinjauan Tafsir Nabil, Ach. Khoiri; Halimah, Ulfatul; Ramadhan, Ahnaf Gilang; Amir, M.; Fuada, Noviani Lu’luatul
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.8025

Abstract

Isu agama kerap menjadi titik gesekan dalam wacana publik, terutama ketika bersentuhan dengan persoalan sosial yang sensitif. Salah satu topik yang menimbulkan perdebatan adalah gagasan bahwa dosa dapat ditebus dengan uang—terutama dalam kasus zina. Wacana ini, terlepas dari akurasi dan motif di baliknya, menarik untuk ditelaah bukan hanya sebagai respons terhadap kontroversi, melainkan juga sebagai upaya untuk memahami posisi tafsir dalam menjelaskan relasi antara dosa, taubat, dan harta. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas dua hal: pertama, benarkah dosa zina dapat ditebus dengan uang? Kedua, bagaimana para mufasir memandang kemungkinan penghapusan dosa melalui harta dalam kerangka tafsir Al-Qur’an? Penelusuran ini menemukan bahwa dosa zina tidak dapat ditebus dengan uang, karena termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki sanksi hukum tersendiri dalam Islam. Penggunaan uang sebagai bentuk penebusan hanya dapat dipertimbangkan setelah pelaku benar-benar menjalani proses taubat yang sah, yakni berhenti dari perbuatan tersebut, menyesalinya, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Bahkan setelah itu, peran uang lebih bersifat sebagai pendukung spiritual dalam bentuk sedekah atau zakat, dan hanya relevan untuk dosa-dosa yang tidak memiliki hukuman tetap seperti zina, pembunuhan, atau minum khamr.
Muḥassināt Ma’nawiyah: Fenomena Aṭ-Ṭibāq Dalam Surat Al-Wāqi’ah Ridho, Kamila Ainur; Hayuningtyas, Pawestri; Agustiar, Agustiar
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.9671

Abstract

Artikel ini membahas fenomena aṭ-ṭibāq sebagai salah satu aspek penting dalam ilmu balāghah, khususnya muḥassināt ma’nawiyah atau penghias makna, yang banyak ditemukan dalam surat Al-Wāqi’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis lafaz-lafaz yang mengandung aṭ-ṭibāq dalam surat Al-Wāqi’ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa aṭ-ṭibāq berfungsi tidak hanya untuk memperindah gaya bahasa, tetapi juga untuk memperkuat makna yang ingin disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam surat Al-Wāqi’ah, aṭ-ṭibāq muncul dalam berbagai bentuk, baik pada kata-kata yang berlawanan secara langsung maupun yang mengandung pertentangan makna tersirat. Penggunaan aṭ-ṭibāq ini menunjukkan kekayaan retorika Al-Qur’an dan memberikan pesan yang lebih tajam, mendalam, serta kontekstual. Penelitian ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam studi retorika Al-Qur’an dan membuka peluang bagi pengembangan ilmu Balāghah dan pemahaman mendalam terhadap keindahan bahasa Arab.
Nilai Maaf dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka: Fenomena Cancel Culture di Media Sosial Hakim, Lukmanul; Qurniawan, Zul Erpan; Prayoga, Sendy; Rizqi, Muhammad
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.8612

Abstract

Penelitian ini mengkaji nilai maaf yang diajarkan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan relevansinya dalam merespons fenomena cancel culture di media sosial. Cancel culture adalah praktik sosial yang melibatkan penghukuman massal terhadap individu yang dianggap melanggar norma tanpa memberikan ruang untuk klarifikasi atau perbaikan. Fenomena ini sering menciptakan konflik emosional, polarisasi, dan kerusakan sosial. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat seperti Surah Ali-'Imran ayat 134 dan 159, serta Al-A’raf ayat 199, yang menekankan nilai-nilai menahan marah, memaafkan, dan berbuat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai maaf tidak hanya menawarkan solusi teoretis tetapi juga menjadi panduan aplikatif untuk menyelesaikan konflik sosial modern. Dengan mengintegrasikan nilai moral Al-Qur'an ke dalam fenomena cancel culture, artikel ini memberikan kontribusi baru dalam ilmu penafsiran, menjadikannya relevan dengan tantangan era digital. Konsep ini relevan dalam menangani cancel culture, dengan menawarkan pendekatan berbasis dialog, rekonsiliasi, dan kontrol diri. Artikel ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana nilai maaf dalam tafsir Islam dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan sosial modern.
Kekuatan Surat Wasiat di Bawah Tangan Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia Argani, Latif; Suwaryo, Slamet; Wardani, Susilo
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.9833

Abstract

Fenomena sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih sering membuat surat wasiat tanpa melibatkan notaris, sehingga menimbulkan permasalahan hukum ketika dokumen tersebut dijadikan dasar pembagian warisan. Secara normatif, hukum nasional memberikan kekuatan hukum terbatas terhadap surat di bawah tangan, namun hukum waris Islam masih mengakui keabsahannya selama memenuhi syarat substansial seperti adanya niat pewasiat, kehadiran saksi yang adil, serta isi yang tidak bertentangan dengan syariat. Pengakuan terhadap surat tersebut sangat bergantung pada kesepakatan para ahli waris dan keputusan yudisial dalam proses pembuktian di pengadilan agama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195–214 serta beberapa putusan Mahkamah Agung terkait sengketa wasiat. Hasil penelitian menegaskan bahwa demi menghindari konflik hukum, surat wasiat sebaiknya dibuat secara autentik atau disahkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.
Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Penjaminan Produk Halal Di Indonesia Aksamawanti, Aksamawanti; Mutho'am, Mutho'am
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 01 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i01.1265

Abstract

Produk halal menjadi trend konsumsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menjamin produk yang beredar di pasar melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi Jaminan Produk Halal dilakukan oleh beberapa instansi yaitu Kementerian dan/lembaga terkait, BPJH, MUI, dan LPH. Setelah diterbitkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH, Pelaku Usaha diberi kewajiban untuk menjaga kehalalan produksinya. Salah satu alternative yang dapat dilakukan pelaku usaha (perusahaan) yaitu dengan menunjuk Auditor Halal Internal. Fungsi dan peran Auditor Halal Internal adalah menjaga kesinambunan JPH pada proses produksi atau dengan kata lain menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku Sertifikat Halal yakni empat tahun.
Perlindungan Hukum Bagi Suporter Atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola Arief, Muhammad; Barkatullah, Abdul Halim; Saprudin, Saprudin
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4668

Abstract

Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratusan lainnya terluka pasca pertandingan Liga 1 Persebaya vs Arema FC pada 1 Oktober 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan penonton maupun suporter yang harus mendapat perlindungan hukum di dalam maupun di luar pertandingan olahraga serta memperoleh fasilitas sesuai dengan nilai tiket masuk diatur dalam Pasal 54 danPasal 55 Undang-Undang Keolahragaan. Namun, dalam Undang-Undang a quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa: Pertama, Hak-hak keperdataan suporter atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu benda. Kedua, Pertanggungjawaban penyelenggara dalam aspek hukum perdata yaitu suporter dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penyelenggara pertandingan sepak bola yaitu Panitia Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata atau menggunakan konsep vicarious liability. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Pertanggungjawaban secara hukum pidana, suporter dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Implementasi Akad Qarḍ Bagi Pelaku UMKM Mila, Jana; Shahrullah, Rina Shahriyani; Syarief, Elza
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.4698

Abstract

Kegiatan perbankan syariah tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial di masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk akad qarḍ atau pinjaman kebajikan di mana sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Untuk memahami model akad qarḍ dan implementasinya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pemegang fungsi yang sangat strategis bagi pembangunan nasional khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, maka dilakukan penelitian normatif atau doctrinal research. Qarḍ merupakan kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan penelitian ini adalah model akad qarḍ merupakan pinjam meminjam yang sifatnya memberikan pertolongan terhadap nasabah dan wajib dikembalikan 100% (seratus persen) dari besaran jumlah pinjaman tanpa adanya tambahan yang diimplementasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
Implikasi Adopsi Anak di Negara Muslim Perspektif Maṣlaḣah Mursalah Pratama, Nurul Fikri Ilham
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.5055

Abstract

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan bagian memperjuangkan hak anak guna memperoleh kasih sayang dan kehidupan yang layak beserta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dengan mekanisme adopsi, anak-anak terlantar kembali mendapatkan tempat kasih sayang bernama keluarga, meski bukan bersama orang tua kandungnya. Di negara-negara muslim, pengangkatan anak memiliki kebijakan dan implikasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik masing-masing negara. Terdapat negara yang masih teguh dengan aturan fikih klasik, sedangkan yang lain telah merintis pembaruan hukum keluarga yang sudah beranjak dari fikih lama. Tujuan pengangkatan anak disetiap negara ialah sama-sama menginginkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam perspektif kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) hingga masa depan bagi anak. Diperlukan tinjauan maṣlaḣah mursalah sebagai bagian refleksi hukum dari pencapaian reformasi hukum keluarga selama ini. Maṣlaḣah mursalah menguraikan suatu perbuatan hukum dengan meninjau ulang hal apa yang menjadi tujuan hukum berserta implikasi yang ditimbulkannya. Pengangkatan anak pada awalnya dilakukan atas dasar maslahah, namun di beberapa negara implikasi yang muncul terkadang berseberangan dengan dalil-dalil nash yang telah ditetapkan, seperti penghapusan nasab, pemberian nasab baru dari keluarga angkat hingga hubungan saling mewarisi. Penelitian kualitatif berbasis pustaka ini berusaha mengkaji lebih dalam terkait problematika adopsi anak di negara muslim dalam kerangka maṣlaḣah mursalah.