cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2024)" : 10 Documents clear
MENJAMIN INTEGRITAS AKADEMIK: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS MAHASISWA DALAM KASUS PLAGIASI ANTARBAHASA Disemadi, Hari Sutra; Auralita, Lala
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2526

Abstract

Tidak jarang dosen menerjemahkan karya tulis ilmiah tersebut ke bahasa lain untuk kemudian dipublikasikan di Jurnal internasional. Permasalahan yang diulas pada artikel ini yaitu bagaimana hukum yang berlaku terhadap kecurangan akademik dalam plagiasi antarbahasa yang dilakukan oleh dosen terhadap karya tulis mahasiswanya. Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian hukum secara normatif. Adapun proses dalam menganalisis data menggunakan teknik analytical approach dan statute approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara non-litigasi dan litigasi. Tiap Jurnal dan universitas memiliki pedoman tersendiri dalam pemberian sanksi. Di sisi lain, undang-undang di Indonesia sudah cukup banyak mengatur tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen hingga pelaku tidak dapat terhindar dari hukum. Tujuan adanya penelitian ini karena jarangnya diangkat isu tentang plagiasi antarbahasa yang dilakukan oleh dosen dan memberikan pemahaman serta kepastian hukum terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual berupa karya tulis ilmiah kepada masyarakat.
FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN KORUPSI ANGGARAN DESA DI DESA BATU API KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN KOLAKA UTARA Irabiah, Irabiah; Utomo, Puji Prio; Ahmad, Rosman
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2919

Abstract

Kasus korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  di Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terjadi pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan pelaku utama pejabat sementara kepala desa dibantu bendahara desa.  Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan korupsi pada pengelolaan APBDesa di Desa Batu Api. Penelitian hukum empiris ini dilaksanakan di Mapolres Kolaka Utara dengan informan penyidik Sat Reskrim Polres Kolaka Utara dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang terkait dengan kajian masalah. Penulis juga melakukan studi dokumentasi melalui data-data penyidik Polres Kolaka Utara, dilengkapi studi kepustakaan dari artikel ilmiah, media online, buku serta peraturan berlaku.  Kesimpulan, kendala teknis penyidikan adalah tersangka tidak kooperatif, waktu kejadian berselang lama, serta kesulitan pencarian dokumen barang bukti dan pelacakan uang hasil korupsi. Adapun kendala nonteknis adalah  kondisi geografis Desa Batu Api yang terpencil, kondisi masyarakat yang kurang membantu penyidik, serta terbatasnya ahli di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI TIDAK LANGSUNG: TELAAH ALIRAN HUKUM ALAM Suryono, Ahmad; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2979

Abstract

Sebaran potensi panas bumi untuk pengusahaan tidak langsung yang meliputi tujuan pembangkit listrik tersebar di wilayah dan kawasan yang selektif dan terlarang untuk digunakan, seperti hutan lindung, hutan koservasi, dan zona inti pada Taman Nasional. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan secara limitatif diatur di UU Kehutanan yang kemudian dirubah dengan UU Cipta Kerja.  Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori Hukum Alam yang diusung oleh Aquinas dan Hart memotret fenomena pergeseran penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung sebagai suatu hubungan yang komprehensif dan menjiwai hukum positif pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung
PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN DIPANDANG DARI ALIRAN POSITIVISME HANS KELSEN Fitri, Icha Cahyaning; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2983

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pungutan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan tersebut bersifat wajib. Dalam UU P2SK mengatur ketentuan terkait dengan pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK. Pasal 37 ayat (3) UU P2SK mengatur bahwa pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan hasil pungutan dapat digunakan sebagaian atau seluruhnya secara langsung oleh OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan. Sedangkan Pasal 23A UUD NRI Thn 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori hukum positivisme yang diusung oleh Hans Kelsen tentang stufenbau theory memotret fenomena hierarki dan norma hukum yang lebih rendah bergantung kepada norma hukum yang lebih tinggi.
PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DI INDONESIA GUNA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) Aliyah, Putri Nur; Wijaya, Andy Usmina; Hadi, Fikri
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3066

Abstract

Indonesia merupakan negara maritim yang berada dalam jalur pertemuan yang menghubungkan dalam kepentingan berbagai negara. Sistem keamanan yang belum stabil menyebabkan terjadi penyimpangan yang dikenal dengan illegal fishing .Hal ini tentunya membuat tindakan penangkapan ikan secara ilegal menjadi marak. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal memberikan dampak yang buruk terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Illegal fishing suatu tindakan yang merugikan negara pada perekonomian dan kelestarian kelautan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji pengaturan illegal fishing di Indonesia dan korelasinya dengan pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan dengan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanggulangan kejahatan illegal fishing di Indonesia di atur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perikanan yang memuat sanksi administrasi, denda dan pidana. Penanggulangan kejahatan illegal fishing akan ditegakkan melalui pengadilan perikanan dengan putusan pengadilan yang berkedaulatan hukum tetap. Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat aturan tegas mengenai tindakan penangkapan ikan secara ilegal dapat mewujudkan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-14 untuk melestarikan ekosistem kelautan.
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. BCA FINANCE CABANG BANDAR LAMPUNG Fadel Wildinata, Muhammad Ilham; B, Erlina; Nurina, Intan
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3075

Abstract

Tulisan ini menganalisis faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam isi klausula baku oleh PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung, berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Metode penelitian Hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat terkait fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menjadi fokus penelitian. Setelah analisis kelayakan, Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan pembiayaan, yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Meski sah menurut hukum, Penggugat wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Februari 2023, memicu penilaian hakim berdasarkan Pasal 10 tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya. Penelitian juga mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum isi klausula perjanjian baku antara PT. BCA Finance Cabang Bandar Lampung dengan konsumen, berdasarkan Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN TJK. Hakim, sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.
PANDANGAN ULAMA DAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH: EKSPLORASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Ramadhan, Gilang; Abu Nawas, M. Zuhri; Nur, Muhammad Tahmid
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3113

Abstract

Penelitian ini menyelidiki metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia serta menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam konteks Maqashid Syariah. Menggunakan metode library research dan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian mengidentifikasi dua metode umum penentuan awal bulan Kamariah: rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi, serta hisab yang melibatkan hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer). Perspektif Maqashid Syariah, Nahdlatul Ulama menekankan ketaatan kepada Ulil Amri selagi tidak bertentangan dengan syariat. Muhammadiyah melihat peralihan dari rukyat ke hisab sebagai bagian dari Maqashid Syariah, sementara Pemerintah menganjurkan sidang isbat dan penyatuan kalender Islam secara nasional. Solusi alternatif mencakup Kalender Islam Global Tunggal, teori Mutakammilul Hilal, dan legislasi terkait hisab rukyat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam memahami perbedaan pandangan dan kerangka kerja penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BANGGAI T.M., Eka Putri; Moh. Nur, Nirwan; Sucipto, Dri; Harianto, Asis; Setiawan, Rahmat
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.  Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Banggai mengutamakan hal-hal penting seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak keselamatan dan kesehatan, dan hak untuk tidak diskriminasi. Adapun perlindungan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perizinan, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industri, serta Pengawasan dan Sanksi Administratif. Untuk mendapatkan perlindungan maka setiap tenaga kerja asing harus memiliki Paspor, Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahan dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perlindungan hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai meliputi aspek hukum ketenagakerjaan nasional, perizinan kerja, kebijakan pemerintah daerah, hubungan dengan pengusaha, negosiasi kontrak, kesadaran hukum, pengawasan dan penegakan hukum serta kondisi dunia internasional.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KABUPATEN PULAU TALIABU Masuku, Efiyanti; Ogotan, Arianti A.; Daeng Maroa, Mustating; Rays, Moh. Ikhwan; Fality, Firmansyah
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah adanya laporan atau pengaduan, identifikasi dan perlindungan terhadap korban, pemeriksaan awal, penangkapan, dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak terdiri atas faktor pendukung yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat. Adapun faktor yang menghambat meliputi faktor ketidakhadiran saksi dan Faktor belum adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas).
KARTU IDENTITAS ANAK: PELAKSANAANNYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Shahib, Pitriasari; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan upaya yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui pendaftaran oelh orang tua melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identifikasi orang tua atau wali. Apabila berkas persyaratan sudah lengkanp dilakukan proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Identitas Anak (KIA). Selanjutnya KIA diberikan kepada orang tua langsung atau melalui pemerintah kecamatan atau desa. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak, meliputi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan Aksesibitas atau Akses, penyederhanaan prosedur, dan kerjasama dengan instansi terkait.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue