Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 3 (2021)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Indraerawati, A.]]>;
<![CDATA[Rahmiati, Rahmiati]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hadirnya golongan putih telah menimbulkan permasalahan baru dalam penerapan sistem demokrasi, sehingga memerlukan terobosan dan ijtihad baru untuk memecahkan permasalahan tersebut. Penelitian difokuskan membahas: (1) bagaimana golongan putih dalam sistem demokrasi; (2) bagaimana hubungan agama dan Pemilu; (3) bagaimana argument fiqh terkait golongan putih; dan (4) bagaimana golongan putih pada Pemilu di Indonesia perspektif Siyasah Syar’iyyah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan berpartisipasi dalam Pemilu merupakan hak sosial dasar yang melekat pada diri seorang manusia, meskipun sikap golput adalah hak, tetapi keberadaan kelompok golput tentu akan memengaruhi legitimasi pemimpin yang terpilih. Dalam Islam, Pemilu dipersamakan dengan wakalah melalui sistem syura (musyawarah), sehingga antara agama dan Pemilu tidak tepat untuk pertentangkan karena dalam memilih pemimpin keduanya memiliki konsep yang sama. Dalam kiadah ushul fiqh, jika sikap golput jelas-jelas akan mendatangkan mudarat, maka sikap tersebut wajib dihindari. Dalam pandangan Siyasah Syar’iyyah, memilih pemimpin bukanlah sesuatu yang haram, apalagai jika calon pemimpinnya telah sesuai dengan kriteria yang disyariatkan seperti jujur, amanah, tabliq, dan fathonah, bahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengharamkan sikap golput jika diantara calon pemimpin yang akan dipilih telah sesuai dengan kriteria tersebut.Kata Kunci: Demokrasi; Golongan Putih; Pemilihan Umum; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Muharis, Abdul]]>;
<![CDATA[Umar, Kusnadi]]>;
<![CDATA[Laman, Ilham]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum pergantian tampuk kepemimpinan di daerah yang diselenggarakan secara demokratis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dan apa kendala serta bagaimana pandangan masyarakat terkait proses pelaksanaannya. Keseluruhahan tahapan penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menujukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah, KPU Kabupaten Sinjai berkedudukan sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengacu pada tahapan-tahapan pemilihan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, kendala yang dihadapi ada dua, yaitu kendala yang bersifat teknis seperti pendistribusian surat suara ke daerah-daerah yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau, dan keterbatasan personil. Sementara kendala non teknis seperti tingkat partipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dan lansia. Masyarakat menilai kinerja KPU Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang harusnya dilakukan secara menyeluruh kesemua daerah, termasuk untuk daerah-daerah pelosok yang sangat potensial terjadi pelbagai bentuk kecurangan karena rendahnya pengetahuan masyarakat.]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB KPU TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN BONE TAHUN 2018 DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA ]]>
<![CDATA[Muchtar, Alda]]>;
<![CDATA[Khalik, Subehan]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme pergantian kepemimpinan di daerah yang dilakukan secara demokratis, yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Bone, dengan pokok permasalahan yaitu bagaimana tanggungjawab KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi syar’i. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bone termasuk salah satu KPU di Sulawesi Selatan yang berhasil mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2018, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone mencapi 78.22 persen. Angka tersebut terbilang cukup tinggi, sebab Pilkada Kabupaten Bone hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Bahkan KPU Kabupaten Bone menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi tertinggi untuk tingkat desa pada ajang penganugrahan Pilkada Awards Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara faktor yang mendukung penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, termasuk peningkatan partipasi pemilih diantaranya, pola komunikasi, ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.Kata Kunci: KPU; Partisipasi Pemilih; Pilkada 2018]]>
<![CDATA[PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT ]]>
<![CDATA[Putra, Rifky Mahesa]]>;
<![CDATA[Halimang, St.]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyebaran pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi para pekerja. Banyak pekerja yang akhirnya dirumahkan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Pekerja (PHK). Kondisi tersebut memaksa pemerintah merumuskan pelbagai kebijakan ekonomi, dan salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsep program Kartu Prakerja dari perspektif maslahat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain untuk mengurangi beban hidup masyarakat akibat krisis kesehatan dan sosial-ekonomi secara bersamaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif maslahat, Kartu Prakerja berkaitan langsung dengan Mashlahah al-Mursalah karena masyarakat yang menjadi penerima program tersebut terbantu dengan adanya bantuan pelatihan kerja dan bantuan dana yang diperoleh. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan al-Mashlahah wa al-Murafiq karena berupaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas pelatihan ketenagakerjaan.Kata Kunci: Covid-19; Kartu Prakerja; Maslahat]]>
<![CDATA[PUNGUTAN LIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Nofita Rukmawana, Andi]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>;
<![CDATA[Hamsir, Hamsir]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu praktik koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pungutan liar. Pemerintah telah merumuskan pelbagai kebijakan untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, tetapi faktanya, pungutan liar masih terus terjadi secara massif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar, dengan mengangkat dua permasalahan, yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pungutan liar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri dalil-dalil dalam al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pungutan liar dipersamakan dengan risywah, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan ghulul atau al-maksu, khususnya jika pungutan tersebut bersifat memaksa dan dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik riyswah, ghulul maupun al-maksu ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, bahkan Nabi Muhammad saw telah memastikan pelakunya akan masuk neraka. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar, jenis dan berat-ringannya sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku risywah, ghulul atau al-maksu termasuk dalam kategori sanksi ta’zir yang kompetensinya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga peradilan yang otoritatif.Kata Kunci: Hukum Islam; Pelayanan Publik; Pungutan Liar]]>
<![CDATA[BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA ]]>
<![CDATA[Saiful, Saiful]]>;
<![CDATA[Samin, Sabri]]>;
<![CDATA[Wahid Haddade, Abdul]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Partipisasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program pemerintahan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan apa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, teologi syar’i, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, salah satu bentuk partispasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah dengan turut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa, meskipun bentuk partipasi masih terbilang rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dalam Islam, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan lebih dikembangkan lagi dimasa khulafaurrasidin, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Baitul Mal dimasa khalifah Umar bin Khattab. Manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Bumi Pajo dapat diklasifikasi kedalam tiga bidang, yaitu bidang pembangunan seperti perbaikan sarana dan prasarana, gedung PAUD/TK, Posyandu, dan jalan tani. Sementara dibidang pembinaan masyarakat seperti penyediaan sarana olah raga, sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Bumi Pajo telah memprogramkan pengadaan bibit sapi untuk meningkatkan taraf hidup para peternak.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Dana Desa, Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[PERAN LPI-PJB TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KANTOR KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Nur Riqqah Maulana, Andi]]>;
<![CDATA[Mustafa, Adriana]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek yang sering menimbulkan permasalahan, bahkan dipersepsikan sebagai sektor yang rawan terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PJB) dalam melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016 dengan tujuan untuk melakukan pemantauan dalam rangka mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dalam menjalankan fungsinya, LPI-PJB melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menerima laporan dugaan penyimpangan dan kewenangan lainnya. Fungsi pengawasan seperti yang menjadi kewenangan LPI-PJB tidak bertentangan dengan konsep siyasah syar’iyyah, apalagi jika tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Kata Kunci: LPI-PJB; Pengadaan Barang dan Jasa; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela’ah Fiqh Siyasah) ]]>
<![CDATA[Nurkhatimah, Nurkhatimah]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>;
<![CDATA[Anis, Muhammad]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? dan bagaimana kedudukan Ombudsman dari sudut pandang Fiqh Siyasah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR, DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan Wilayat al-Muzalim dan Wilayat as-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pengawasan; Ombudsman]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Tri Fadhillah Yusuf, Andi]]>;
<![CDATA[Syamsuddin, Darussalam]]>;
<![CDATA[Amir, Rahma]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbauan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Islam]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HASIL PILPRES 2019 DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR (Telaah Hukum Tata Negara Islam) ]]>
<![CDATA[As Shaliha, Afrah]]>;
<![CDATA[Suyuti, M. Gazali]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pilpres 2019 sempat menimbulkan polemik karena munculnya saling klaim kemenangan berdasarkan hasil perhitungan cepat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan bagaimana Konsep Hukum Tata Negara Islam terhadap hasil Pilpres 2019. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 di Kelurapan Paropo, bahkan di Kota Makassar pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil keluar sebagai pemenang, tetapi hasil perolehan suara secara nasional tetap dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saling klaim kemenangan antar pasangan calon sempat menimbulkan ketegangan antar pendukung pasangan calon, tetapi ketegangan tersebut tidak berdampak terhadap kerukunan warga Kelurahan Paropo, masyarakat tetap menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apalagi penetapan hasil Pilpres juga telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaca mata hukum tata negara Islam, pelaksanaan Pilpres hanya sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin, dan secara substansi, proses tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep musyawarah (syura), meskipun prosesnya dilakukan secara langsung (pemilihan langsung).Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Persepsi Masyarakat; Pilpres 2019]]>
