cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 1,679 Documents
Optimalisasi Peran Perpustakaan di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Guna Meningkatkan Literasi pada Masyarakat Abdul Latif; Dwi Rahayu Susanti; Abdullah Mzakkar; Baiq Shofa Ilhami; Rohyana Fitriani; Muh. Taufik
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.712 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.3796

Abstract

AbstrakMajunya suatu bangsa ditentukan oleh sampai mana masyarakat tingkat kesadaran dalam meningkatkat pengetahuannya. Peningkatan pengetahuan masyarakat, dan juga pendidikan formal menjadi salah sati indikator kemajuan bangsa, disamping itu juga apa bila masyarakat mempunyai budaya literasi terus ditingkatkan. Perpustakan di desa embung kandong Kecamatan terata lombok timur ini sudah memiliki perpustakan tingkat desa, tapi selama ini keberadannya belum reprsentatif dalam mendorong masyarakat memanfaatkannya. Muali kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Tim Universitas Hamzanwadi Lombok Timur dilakaukan kegitan optimalisasi perpustakan desa dalam hal ini dilakaukan dengan método penatan ruanagan, tata letak buka, penabahn sistema perpustakan, sosialisasi perpustakan sebagai tempat yang menyenagkan, sehingga masyarakat dapat informasi serta pengetahuan yang meraka butuhkan dan pelastarian budaya atau wisata desa setempat.Kata Kunci: Perpustakan, Budaya, Literasi dan Pengetahuan AbstractThe progress of a nation is determined by the level of public awareness in increasing their knowledge. Increasing public knowledge, as well as formal education is one of the indicators of the nation's progress, besides that if the community has a literacy culture, it continues to be improved. The library in the village of Embung Kandong, Terata District, East Lombok already has a village level library, but so far its existence has not been representative in encouraging people to use it. Starting from the Community Service (PKM) activities from the Hamzanwadi University Team, East Lombok, village library optimization activities were carried out in this case with the method of room arrangement, open layout, library system enhancement, library socialization as a fun place, so that people can get information and knowledge they need and cultural preservation or local village tourism.Keywords: Library, Culture, Literacy and Knowledge
Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam Upaya Mendorong Kota Jayapura Menjadi Pintu Gerbang Perdagangan ke Kawasan Pasifik Danial Darwis; Claudia Conchita Renyoet
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.802 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.3797

Abstract

AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Provinsi Papua dalam upayanya untuk mendorong Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang potensi maupun hasil dari Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai faktor-faktor pendukung untuk mendorong Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi terhadap berbagai macam buku, jurnal, website, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Pemprov Papua telah menjalankan peran yang optimal dalam upaya mendorong Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik, peran yang dilakukan antara lain sinergisasi program kerja pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, komunikasi antara Pemprov Papua dengan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, pemprosesan status Bandara udara Sentani sebagai tempat pengeluaran ekspor pemerintah pusat. Gubernur Papua melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan beberapa Gubernur di Papua Nugini. Potensi dan hasil yang menjadi komoditas dari Provinsi Papua untuk mendukung Kota Jayapura sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Pasifik adalah komoditas sektor pertanian dan perkebunan terdiri dari biji-bijian, daging, dan beras, serta lima komoditas unggulan ekspor, yakni, kayu merbau, tepung terigu, katu lapis, biji kopi, dan vanili.Kata Kunci: Pemerintah, Provinsi Papua, Kota Jayapura, Perdagangan, Kawasan Pasifik AbstractThis study aims to determine the role of the Papua Provincial government in its efforts to encourage Jayapura City to become a trading gateway to the Pacific Region, this study also aims to find out about the potential and outcomes of Papua Province which can be used as supporting factors to encourage Jayapura City to become a trade gateway to the Pacific Region. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection is done by studying literature and documentation of various kinds of books, journals, websites, and other written documents. The result of this research is that the Papua Provincial Government has played an optimal role in efforts to encourage Jayapura City as a trade gateway to the Pacific Region, roles that have been carried out include synergizing the work programs of the central, provincial and district / city governments, communication between the Papua Provincial Government and the Quarantine Agency. Agriculture Ministry of Agriculture, processing status of Sentani Airport as a place of export for the central government. The Governor of Papua signed a memorandum of understanding with several Governors in Papua New Guinea. The potential and yields that become commodities from Papua Province to support Jayapura City as a trade gateway to the Pacific Region are agricultural and plantation sector commodities consisting of grains, meat and rice, as well as five leading export commodities, namely, merbau wood, wheat flour, plywood, coffee beans, and vanilla.Keywords: Government, Papua Province, Jayapura City, Trade, Pacific Region
Peran Komunikasi Lingkungan dalam Aktivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bank Sampah “Berseri” Kelurahan Ciganjur Hamboer, Maria Jashinta Elisabet; Pranawukir, Iswahyu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.073 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3798

Abstract

AbstrakPeran komunikasi lingkungan sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan lingkungan diperkotaan, salah satu untuk mengatasi pencemaran lingkungan melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Inisiasi warga RW 06 Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan Ciganjur telah membentuk bank sampah “Berseri” dan sekaligus telah mendapatkan penghargaan predikat salah satu kampung iklim dari Gubernur Anies Baswedan ditahun 2021. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana peran komunikasi lingkungan wilayah RW06 dan dalam aktivitas pengelolaan bank sampah “Berseri”. Adapun teori digunakan: komunikasi lingkungan, strategi komunikasi, Menggunakan metode riset deskriptif kualitatif berjenis studi kasus tunggal terjalin. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur, studi pustaka, sedangkan teknik analisis data menggunakan: deskripsi, reduksi, rekonstruksi dan interpretasi. Uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber,data dan teori. Hasil penelitian menyatakan kemunculan peran komunikasi lingkungan ditandai adanya wacana dan isu lingkungan disertai media-media yang mempublikasikannya sedangkan inisiasi dan partisipasi melalui forum warga sebagai ruang publik yang menciptakan ruang dialog dan komunikasi persuasif. Sehingga terbentuklah bank sampah yang dimonitoring dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan Ciganjur. Upaya pengelolaan bank sampah “Berseri” yang melibatkan Ibu-Ibu Dasawisma dari sisi: sosialisasi, edukasi, penyuluhan yang berkesinambungan (suistainable) mampu mengelola bank sampah serta memanfaatkan kembali hingga bernilai jual dengan cara metode 3R (recycle-reuse,reduce) dengan cara menabung ditabungan bank sampah. Peran komunikasi lingkungan dengan membentuk bank sampah berseri pada lingkungan di RW 06 mampu membentuk lingkungan yang asri, dan kepercayaan warga untuk menabung sampahKata Kunci: Strategi, Komunikasi Lingkungan, Dialog, Bank Sampah AbstractThe role of environmental communication is very important to overcome environmental problems in the city, one of which is to overcome environmental pollution through household waste management. The initiation of residents of RW 06 Ciganjur Village, South Jakarta together with the Environment Agency and Ciganjur Village has formed a waste bank "Serial" and at the same time has received an award for the title of one of the climate villages from Governor Anies Baswedan in 2021. The purpose of this study is to find out the extent of the role of environmental communication in the RW06 area and in the management activities of the "Serial" waste bank. The theory is used: environmental communication, communication strategies, Using qualitative descriptive research methods of the type of single case studies are intertwined. Data collection techniques: observation, structured interviews, literature studies, while data analysis techniques use: description, reduction, reconstruction and interpretation. Test validity using triangulation of sources, data and theory. The results of the study stated that the emergence of the role of environmental communication was marked by environmental discourses and issues accompanied by media that published them while initiation and participation through citizen forums as a public space that created a space for dialogue and persuasive communication. So that a waste bank was formed which was monitored from the Environment Agency and Ciganjur Village. Efforts to manage the "Serial" waste bank involving Dasawisma Mothers in terms of: socialization, education, sustainable counseling (suistainable) are able to manage waste banks and reuse to sell value by means of the 3R method (recycle-reuse, reduce) by saving in the waste bank. The role of environmental communication by forming a serial waste bank in the environment in RW 06 is able to form a beautiful environment, and the trust of residents to save waste Keywords: Strategy, Environmental Communication, Dialogue, Waste Bank
Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda Wahid, Abdul
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.619 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3799

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Penelitian ini perlu dilakukan karena eksistensi pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari proses sejarah yang mengalami pasang surut. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa, yang tidak lepas dari era kolonialisme. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan pustaka setelah secara sungguh-sungguh mempelajari berbagai literatur yang relevan terkait kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Kajian ini menemukan bahwa hegemoni pendidikan Belanda dalam mengatur kebijakan pendidikan Islam, khususnya yang diusung oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, didasarkan pada nalar politik, ideologis, dan kultural ala kolonialis untuk memaksakan pengaruh pemerintahannya terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Sehingga memunculkan analisa terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Belanda pada masa penjajahannya di Indonesia, ternyata banyak merugikan umat Islam. Kesimpulannya, temuan tersebut membuat pendidikan Islam kurang fleksibel dan sulit untuk dikembangkan. Meski demikian, upaya memperjuangkan dan mempertahankan pendidikan Islam terus diwujudkan dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah.  Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kolonial Belanda, Pendidikan Islam AbstractThe purpose of this study was to analyze the existence and policies of Islamic education during the Dutch colonial period. This research is necessary because the existence of Islamic education in Indonesia cannot be separated from the historical process that has gone through ups and downs. The history of education in Indonesia has undergone extraordinary changes, which cannot be separated from the era of colonialism. A qualitative method with a descriptive approach was used to analyze the data. Research data sources were obtained from library materials after seriously studying various relevant literature related to Islamic education policies in the Dutch colonial era. This study found that the hegemony of Dutch education in regulating Islamic education policies, especially those promoted by Islamic educational institutions in Indonesia, was based on colonialist-style political, ideological and cultural reasoning to impose influence over its governance on indigenous Indonesians. So that it gives rise to an analysis of the policies issued by the Dutch government during their colonization of Indonesia, it turns out that many are detrimental to Muslims. The conclusion is that these findings make Islamic education less flexible and difficult to develop. Nevertheless, efforts to fight for and maintain Islamic education continue to realize by establishing several Islamic educational institutions such as Islamic boarding schools and madrasas. Keywords: Education Policy, Dutch Colonial, Islamic Education
Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaraan Berdemokrasi Siswa Kelas VIII di SMP Nasrani 2 Medan T.P 2021/2022 Sinambela, Martina Ratna Sari; Siahaan, Monalisa; Pasaribu, Kondios
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.05 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3800

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berdemokrasi Siswa Kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan Tahun Pelajaran 2021/2022. Jenis penelitian ini adalah survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Nasrani 2 Medan Tahun Pelajaran 2021/2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Regresi Linear Sederhana, dan Uji Keberartian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kesadaran Berdemokrasi Siswa, yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (21.979 > 1,988). Kemudian hasil perhitungan Uji Keberartian Regresi diperoleh fhitung > ftabel (52,277 > 3,109) dan nilai signifikannya 0,00 < 0,05. Maka dapat disimpulkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah berartiKata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraaan, Perilaku Demoratis. AbstractThis study aims to determine whether the effect of civic education on the level of democratic awareness of class VIII students of SMP Nasrani 2 Medan in the academic year 2021/2022. This type of reseach is a survey with a quantitative approach. The population in this study were all grade VIII student of SMP Nasrani 2 Medan in the 2021/2022 academic year. The analytical method used in this study is Normality Test, Simple Linear Regression Test, and the Significance Test. The result of the study indicate that civic education has a positive effect on the level of students’ democratic awareness, which indicates that the value of thitung > ttabel (21.979 > 1,988). Then the result of the calculation of the Regression Significance Test are obtained of fhitung > ftabel (52,277 > 3,109) and the significant value was 0,00 < 0,05. So it can be concluded that the independent variable and the dependent is significantKeyword: Civic Education, Democratic Behavior.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Berkepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Gunawan, Heri; Isradjuningtias, Agri Chairunisa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.842 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3801

Abstract

AbstrakPassing off mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. Rumusan masalah yang akanpenulis bahas dalam penelitian penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi kosumen atas tindakan passing off yang dilakukan oleh pengusaha?dan2) Bagaimana penyelesaian secara hukum bagi pengusana yang melakukan pemalsuan merek dengan tindakan passing off atas merek terkenal ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas denganmengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kosumen atas tindakan passing off yang dilakukan oleh pengusaha, yaitu : a) Perlindungan konsumen dari barang tiruan, artinya, konsumen diberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Jadi para pengguna produk atau konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha ; b) Perlindungan atas tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang membeli barang tiruan, artinya tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian.” Ketentuan ini memberi perlindungan kepada seseorang terhadap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Merek Palsu AbstractPassing off results in losses for the real brand owner such as declining company reputation, declining sales turnover, and demands from consumers who feel deceived because the quality of the product does not match the original brand. The formulation of the problems that the author will discuss in this research is: 1) How is the legal protection for consumers for passing off actions carried out by entrepreneurs?and2) How is the legal settlement for the proposer who commits brand counterfeiting with the act of passing off the famous brand ?. The research method that the author uses is a normative juridical method, namely analyzing the relationship between applicable laws and regulations and legal theories and the practice of implementing positive law which concerns the problems discussed by prioritizing literature data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Finally, based on the results of the study, the author concludes that the legal protection for consumers for the act of passing off carried out by entrepreneurs, namely: a) Consumer protection from counterfeit goods, that is, consumers are given guarantees for security and safety to consumers in the use, use and utilization of goods and or services consumed or used. So product users or consumers do not feel disadvantaged by business actors; b) Protection of the responsibility of the business actor against consumers who purchase counterfeit goods, meaning that any unlawful act, which causes harm to others, obliges the person who by his fault resulted in the loss, to compensate." This provision provides protection to a person against unlawful acts (onrechtmatige daad) Keywords: Consumer Protection, Fake Brands
Analisis Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pertama Terhadap Penumpang Moda Transportasi Udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Dzulfiqri Ihsan Aminullah; Elnia Frisnawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.222 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3802

Abstract

Abstrak Pandemi Covid-19 telah berdampak secara global karena menjangkit berbagai negara dan mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan berbagai aturan dalam mencegah penularan COVID-19 dalam hal ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Indonesia. Peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana dampak dari kebijakan PPKM darurat pertama di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan PPKM Darurat terhadap penumpang moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan secara langsung maupun melalui media sosial pada Januari-Maret 2022 dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, peyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PPKM Darurat berdampak terhadap pengguna moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, penumpang merasa kesulitan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan perjalanan via udara. Dokumen tersebut antara lain: Rapid Test PCR, sertifikat vaksin dan kelengkapan protokol kesehatan lainnya agar terhindar dari penyebaran COVID-19 Kata Kunci: PPKM Darurat, Penumpang, Transportasi Udara Abstract The Covid-19 pandemic made global impact because it infects various countries and affects many things in life. To prevent the spread of COVID-19 cases in Indonesia, the government has imposed various rules to prevent the transmission of COVID-19, in this case Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) in Indonesia. Researchers are interested to knowing more about the impact of the first emergency PPKM policy at Soekarno Hatta International Airport. The purpose of this research is to determine the impact of the Emergency PPKM policy on air transportation passengers at Soekarno Hatta International Airport. This research uses descriptive qualitative method. Sources of data in this research come from primary data and secondary data. Primary data was obtained from direct observation or via social media in January-March 2022 and interviews, while secondary data was obtained from documentation. The analysis used in this research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results show that the Emergency PPKM policy had an impact for users of air transportation modes at Soekarno Hatta International Airport, passengers felt difficult to complete the documents needed to travel by air. These documents are: Rapid Test PCR, vaccine certificates and other complete health protocols to avoid the spread of COVID-19 Keywords: Emergency PPKM, Passengers, Air Transportation.
Bagaimana Menentukan Instrumen Perkembangan Fisik Motorik Kasar Anak Usia 5 Tahun ? Andini, Nasya; Muslihin, Heri Yusuf; Sianturi, Risbon
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.622 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3803

Abstract

AbstrakPerkembangan sangatlah erat hubungannya dengan suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik, maupun dari segi mental sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan sesuai dengan tempat tinggal pada anak. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan-urutan perubahan yang bersifat sistematis atau terperinci, dalam artian saling berhubungan serta berkaitan antar aspek satu dengan aspek lainnya baik segi fisik maupun psikis yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang sangatlah dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya, dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, ukuran berat badan, maupun tinggi pada anak, maupun kekuatannya yang memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya, dan agar anak dapat mengeksplorasi lingkungannya tanpa bantuan dari orangtuannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Mix Method (Penelitian campuran antara penelitian kualitatif dan kuantitatif) dengan judul “Pengembangan Instrumen Deteksi Perkembangan Fisik Motorik Kasar Anak Usia 5 Tahun di TK Manar Al-Ummat”. Tujuan pada penelitian ini adalah penelitti diharapkan dapat menciptakan instrumen yang sesuai dan tepat untuk menunjang stimulus perkembangan fisik motorik kasar pada anak sesuai dengan capaian perkembangan pada anak itu tersendiri.metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode (Educational Design Research), yang menurut peneliti sangat cocok digunakan pada penelitian ini karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu tentang edukasi perkembangan fisik motorik kasar pada anak usia 5 tahun. Hasil pada penelitian ini, yaitu menciptakan instrumen yang sesuai serta dapat digunakan oleh berbagai kalangan seperti guru, orangtua, serta tenaga kesehatan agar dapat mengetahui capaian perkembangan fisim pada anak usia 5 tahun, serta dapat menciptakan asessmen yang sesuai dan efisien ketika digunakan oleh semua kalangan.Kata Kunci: Perkembangan Instrumen, Motorik Kasar Anak 5 tahun AbstractDevelopment is very closely related to a functional change that is qualitative in nature, both from physical functions, and from a mental point of view as a result of its association with environmental influences according to where the child lives. Development can also be said as a sequence of changes that are systematic or detailed, in the sense that they are interconnected and interrelated from one aspect to another, both physically and psychologically, which are a unified whole. Physical development is a development that is very basic for the next developmental progress, with increasing body growth, weight, and height in children, as well as its strength which allows children to further develop their physical skills, and so that children can explore their environment without the help of their parents. This research is a type of Mix Method research (research mixed between qualitative and quantitative research) with the title "Development of Instruments for Detecting Gross Motoric Physical Development of 5-Year-Old Children at Cikoneng district". The purpose of this study is that researchers are expected to be able to create appropriate and appropriate instruments to support the stimulus for gross motor physical development in children according to the developmental achievements of the child itself. suitable to be used in this study because it is in accordance with what will be studied, namely education about gross motor physical development in children aged 5 years. The results of this study, namely creating appropriate instruments that can be used by various groups such as teachers, parents, and health workers in order to know the achievement of physical development in children aged 5 years, and can create appropriate and efficient assessments when used by all groups.Keywords: Instrumental Development, Gross Motor Skill for 5 Years old
Bagaimana Pengaruh Pengembangan Instrumen Deteksi Dini Terhadap Motorik Halus Anak ? Nursyifa, Yulia Isna; Muslihin, Heri Yusuf; Sianturi, Risbon
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.783 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3804

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrument deteksi dini perkembnagan fisik motorik halus anak. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis pengembangan yang bertujuan khusus untuk mengembangkan instrument yakni model EDR (Educational Design Rerearch). EDR merupakan desain penelitian yang digunakan untuk meneliti dibidang pendidikan. Penelitian ini menempatkan desain merupakan bagian penting pada penelitian ini. EDR adallah sebuah pendekatan penelitian dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan Teknik observasi dan wawancara kepada orang tua yang mempunyai anak dini. Berdasarkan hasil eksplorasi dan analisis peneliti menarik kesimpulan bahwa perlu adanya pengembangan instrument deteksi dini perkembangan fisik  motorik halus anak. Untuk mengetahui bagaimana tahapan perkembangan fisik  motorik halus anak dengan mendeteksi dini perkembangan anak. Mendeteksi dini perkembangan anak dengan mengacu pada permendikbud No. 137 Tahun 2014 Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.Kata Kunci: Deteksi Dini, Perkembangan Fisik Motorik Halus. Anak Usia Dini. AbstractThis study aims to develop an early detection instrument for the physical development of children's fine motor skills. The method used to conduct this research uses a development-based research method that specifically aims to develop the instrument, namely the EDR (Educational Design Rerearch) model. EDR is a research design used to research the field of education. This study places the design as an important part of this research. EDR is a research approach using quantitative and qualitative data analysis. By using observation techniques and interviews with parents who have early children. Based on the results of exploration and analysis, the researchers concluded that it is necessary to develop an instrument for early detection of children's fine  motorik physical development. To find out how the stages of fine  motorik physical development of children by detecting early child development. Early detection of child development by referring to the Minister of Education and Culture No. 137 of 2014 Standards for Child Development Achievement Levels.Keywords: Early Detection, Fine Motor Physical Development. Early Childhood.
Malpraktek Medis dalam Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Indonesia Razy, Fakhruddin; Saputera, Yandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.545 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3805

Abstract

AbstrakPenelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia dilihat dari ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang malpraktek medis. Dari sistem hukum Indonesia tidak semua mengatur malpraktek medis. Yang mengaturnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi. Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain : Undang-undang No. 29 Tahun 2004, Undang-undang No. 36 Tahun 2009, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 yang mana dari beberapa ketentuan ini dapat memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum. Peraturan yang tidak masuk dalam hierarki sistem hukum Indonesia tetapi berkaitan dengan malpraktek medis antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No : 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Secara yuridis kasus malpraktek medis di Indonesia dapat diselesaikan dengan bersandar pada beberapa dasar hukum yaitu: KUHP, KUHPerdata, Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 29 Tahun 2004, Undang-undang No 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Menkes/Per/IX/1989, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007, Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008.Kata Kunci: Malpraktek Medis, Tenaga Kesehatan, Penerima Jasa Kesehatan. AbstractThis study is to find out how the juridical arrangements and provisions in the event of medical malpractice according to the Indonesian legal system are seen from the hierarchical provisions of the legislation. Based on the results of research and discussion, it is concluded that until now Indonesia does not have a special law on medical malpractice. Not all of the Indonesian legal system regulates medical malpractice. Which regulates it, namely Civil Law, Criminal Law and Administrative Law. The laws concerned, among others: Law no. 29 of 2004, Law no. 36 of 2009, Law no. 44 of 2009 which of these provisions can provide a basis for patients to file legal remedies. Regulations that are not included in the hierarchy of the Indonesian legal system but are related to medical malpractice include: Minister of Health Regulation No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records, Minister of Health Regulation No. 512/Menkes/Per/IV/2007 concerning Practice Permits and Implementation of Medical Practices, Regulation of the Minister of Health No: 585/Men.Kes/Per/IX/1989 concerning Approval of Medical Actions. Juridically, medical malpractice cases in Indonesia can be resolved by relying on several legal bases, namely: the Criminal Code, the Civil Code, Law no. 8 of 1999, Law no. 29 of 2004, Law No. 36 of 2009, Law No. 44 of 2009, Regulation of the Minister of Health No. 585/Menkes/Per/IX/1989, Regulation of the Minister of Health No. 512/Menkes/Per/IV/2007, Regulation of the Minister of Health Health No. 269/Menkes/Per/III/2008.Keywords: Medical Malpractice, Health Workers, Recipients of Health Services.

Page 86 of 168 | Total Record : 1679