cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 150 Documents
 11   12   13   14   15 
PRINSIP KEADILAN DALAM KERANGKA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM Zuriah Ali; Chresya Chang; Imelda Martinelli
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/m5tkf506

Abstract

Permasalahan hukum mengenai status objek properti yang diperjualbelikan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi kompleks ketika developer dinyatakan pailit sebelum terjadinya peralihan hak secara yuridis. Dalam kondisi tersebut, pembeli yang telah memenuhi kewajibannya seringkali belum memperoleh pengakuan hukum sebagai pemegang hak, sehingga menimbulkan konflik antara kepentingan pembeli dan kreditur dalam boedel pailit. Kompleksitas ini semakin terlihat dari adanya perbedaan putusan pengadilan dalam perkara dengan karakteristik relatif serupa, sebagaimana tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dan Putusan Nomor 749 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendekatan penafsiran hakim dalam menentukan status hukum objek tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi pembeli beriktikad baik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan fakta, melainkan oleh perbedaan dalam menentukan prioritas di antara norma dari rezim hukum pertanahan, kepailitan, dan perjanjian yang hadir secara bersamaan. Ketiadaan orientasi yang jelas dalam menentukan titik tekan penafsiran menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pembeli, meskipun indikator faktual yang digunakan relatif serupa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi dalam pola pertimbangan hukum hakim agar perbedaan putusan tetap berada dalam kerangka yang rasional dan dapat diprediksi, tanpa menghilangkan ruang diskresi dalam penafsiran hukum. Kata kunci: PPJB, Kepailitan Developer, Disparitas Putusan, Penafsiran Hakim, Kepastian Hukum
PENATAAN RUANG WILAYAH RAWA MAKMUR SEBAGAI KAWASAN PEMUKIMAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW KOTA BENGKULU Nasriel Ikhsan; Qaulan Sadidah; Salsabilah Putri Maesa Daulay; Varik Farsyak; Wulandari
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/cm52mc31

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan penataan ruang wilayah Rawa Makmur Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW serta dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap terjadinya banjir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Rawa Makmur ditetapkan sebagai kawasan permukiman dalam kawasan budidaya, namun tetap memiliki karakteristik sebagai daerah rawa yang berfungsi sebagai resapan air. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, seperti alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian pembangunan. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya serap tanah, perubahan pola hidrologi, serta ketidakefektifan sistem drainase yang berujung pada meningkatnya risiko banjir. Dengan demikian, banjir di Rawa Makmur merupakan akibat dari lemahnya implementasi penataan ruang yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kata Kunci: Penataan ruang, Banjir, Alih fungsi lahan
ANALISIS PANDANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2025/PN JAKARTA SELATAN) Muhamad Khoeril Rifqy; Imelda Martinelli; Alexa Abigail Kristy
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jta66767

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bunga ganti rugi sebesar 5% per tahun dalam perkara wanprestasi, serta mengkaji kesesuaiannya dengan aspek keadilan substantif dan konstruksi perjanjian utang-piutang yang ideal. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya hakim membangun konstruksi yuridis secara hierarkis berdasarkan Pasal 1320, 1338, 1238, 1243, dan 1246 KUHPerdata, di mana bunga dipandang sebagai konsekuensi logis (norma sekunder) dari pelanggaran kontrak. Namun, penetapan bunga 5% dinilai masih bersifat formal-normatif dan kurang mempertimbangkan analisis ekonomi seperti opportunity cost atau inflasi. Jika dibandingkan dengan konvensi bunga 6% yang lazim dalam yurisprudensi, angka 5% berada pada batas minimal pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya desain klausula perjanjian yang lebih adaptif melalui mekanisme pembagian hasil (profit sharing) untuk mencegah ketimpangan ekspektasi ekonomi yang memicu sengketa wanprestasi di masa depan.  Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Bunga Moratoir, Keadilan Substantif, Perjanjian Utang-Piutang.  
URGENSI REGULASI NOTARIS SIBER SEBAGAI MODERNISASI JABATAN DI ERA DIGITAL Nadia Margaretha Kendarto; Marlina Br Purba
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/3y80e216

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik hukum, termasuk profesi kenotariatan. Di era digital, integrasi teknologi melalui konsep notaris siber menjadi suatu kebutuhan untuk memodernisasi layanan kenotariatan yang selama ini bersifat konvensional. Notaris siber memungkinkan pelaksanaan transaksi elektronik seperti pembuatan akta, verifikasi identitas, serta pengarsipan digital tanpa mengharuskan kehadiran fisik para pihak. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang komprehensif yang secara khusus mengatur praktik kenotariatan siber. Kekosongan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi melemahkan keautentikan dan kekuatan pembuktian akta elektronik, serta meningkatkan risiko terhadap keamanan data para pihak. Penelitian ini menekankan urgensi pembentukan regulasi yang spesifik dan adaptif guna memberikan kepastian hukum, menjamin keautentikan dokumen, serta melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi kenotariatan digital. Regulasi tersebut perlu mencakup standar teknologi, mekanisme keamanan digital, sistem pengawasan, serta prosedur autentikasi yang selaras dengan prinsip negara hukum. Pembentukan kerangka hukum yang jelas mengenai notaris siber tidak hanya akan mendorong modernisasi profesi kenotariatan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terciptanya ekosistem hukum digital yang andal dan efisien. Kata kunci: Notaris Siber, Regulasi Hukum, Modernisasi Profesi, Transformasi Digital, Kepastian Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM GIG WORKERS ATAS KETIDAKPASTIAN PENGHASILAN PERSPEKTIF KEADILAN RAWLS DANMAQAṢID AL-SYARI‘AH Alfi Aprilianingsih; Arifatul Uyun
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/n2qsne75

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap gig workers atas ketidakpastian penghasilan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lumajang, dengan menyoroti lemahnya kepastian hukum akibat ambiguitas status hubungan kerja dalam ekonomi digital. Fenomena gig economy menghadirkan fleksibilitas kerja, namun juga menimbulkan kerentanan berupa ketidakpastian pendapatan, minimnya jaminan sosial, serta lemahnya posisi tawar pekerja terhadap perusahaan platform. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum optimal karena hukum ketenagakerjaan belum mengakomodasi pekerja platform secara eksplisit, serta fungsi pengawasan daerah terbatas akibat karakter perusahaan digital yang tidak berbasis wilayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi Teori Keadilan John Rawls dengan prinsip Maqaṣid al-Syarī‘ah, khususnya hifẓ al-māl, dalam menilai keadilan ekonomi bagi pekerja gig. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap ekonomi digital serta menjadi dasar perumusan kebijakan perlindungan pekerja platform di Indonesia.  Kata Kunci: Gig workers, ketidakpastian penghasilan, perlindungan hukum, keadilan, maqāṣid al-syarī‘ah
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Handoyo; Rasji
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/95446315

Abstract

Artikel ini menganalisis kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam pemberian amnesti serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai pemberi persetujuan dalam perspektif hukum tata negara. Kewenangan pemberian amnesti merupakan kewenangan konstitusional yang melekat pada Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persyaratan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketiadaan pengaturan substantif yang secara tegas menentukan jenis perkara yang dapat atau tidak dapat diberikan amnesti, sehingga ruang diskresi Presiden menjadi sangat luas dan berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatutan kebijakan, konsistensi penegakan hukum, dan pembentukan preseden ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung kajian terbatas terhadap praktik ketatanegaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian amnesti dapat dinilai sah secara prosedural sepanjang memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Namun demikian, legitimasi substantif kebijakan amnesti ditentukan oleh kualitas pertimbangan, tingkat akuntabilitas, dan keterbukaan alasan pemberian amnesti, agar tidak menimbulkan persepsi penyimpangan dari prinsip negara hukum. Artikel ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan penyusunan pedoman substantif berupa parameter kepentingan umum, akuntabilitas, serta dampak terhadap konsistensi penegakan hukum, tanpa menghilangkan fleksibilitas kewenangan ketatanegaraan. Kata Kunci: amnesti, Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, negara hukum, hukum tata negara
KUALIFIKASI GUGATAN DALAM SENGKETA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN: WANPRESTASI ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM? Selvia Oktaviana; Hamzah; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/55ygks77

Abstract

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, mayoritas sengketa terkait eksekusi Hak Tanggungan diajukan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, bukan dengan menggunakan gugatan wanprestasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan teoretis maupun praktis, mengingat eksekusi Hak Tanggungan berasal dari hubungan kontraktual kreditur dan debitur. Riset ini menganalisis landasan yuridis di balik kualifikasi sengketa eksekusi sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta dampak yuridisnya pada mekanisme penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil riset mengindikasikan bahwa kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dipicu empat faktor: (1) subjek gugatan mencakup pihak di luar perjanjian kredit seperti KPKNL, Notaris/PPAT, dan BPN; (2) objek gugatan adalah legalitas prosedur eksekusi, bukan kewajiban pembayaran; (3) unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi dalam praktik eksekusi yang cacat; dan (4) debitur mengakui utang namun mempersoalkan metode eksekusi. Implikasi yuridis mencakup perbedaan subjek yang dapat digugat, beban pembuktian, jenis ganti rugi, dan mekanisme penyelesaian. Kualifikasi yang tepat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak dalam proses eksekusi jaminan. Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Kualifikasi Gugatan, Beban Pembuktian
PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN M Dani Fariz Amrullah D
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kcwmp521

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang menuntut penanganan yang cepat dan tepat guna mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Berbagai laporan menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi yang diikuti dengan semakin beragam dan kompleksnya modus operandi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi agar dilaksanakan secara tepat, adil, bebas dari tindakan sewenang-wenang, serta tanpa penyalahgunaan kewenangan, termasuk mencegah praktik kriminalisasi dan politisasi dalam penetapan tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada implikasi hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Perubahan tersebut berdampak pada pergeseran karakter delik dari formil menjadi materiil yang lebih lanjut telah diatur dalam pasal 603 dan 604 KUHP Nasional, sehingga pembuktian kerugian keuangan negara secara nyata menjadi syarat utama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara jelas dan terukur. Selain itu, diperlukan mekanisme perhitungan kerugian negara yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menjamin keadilan baik bagi pelaku maupun negara, khususnya dalam proses perampasan aset hasil korupsi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan yang berwenang dalam menghitung kerugian negara secara tepat sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Keywords: Korupsi, Sifat Melawan Hukum, Kerugian Keuangan Negara
PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT YANG BERKEADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ledy Famulia; Hamzah Hamzah; Kasmawati Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/h8qw6h15

Abstract

Penelitian ini menganalisis penguatan kelembagaan ekonomi berbasis zakat yang berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pengelolaan zakat di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta aturan pelasananya yaitu PP No. 14 Tahun 2014. Kelemahan utama pengaturan kelembagaan zakat di Indonesia adalah BAZNAS memiliki kewenangan rangkap sehingga menjadi lembaga superbody. Kewenangan ini juga sejalan dengan konsep “hak menguasai negara” yang diperuntukkan hanya bagi cabang produksi dan SDA, tidak untuk zakat, sehingga memunculkan ketidakseimbangan kewenangan antarlembaga pengelola zakat. Maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan zakat melalui pemisahan tegas fungsi regulator dan operator, penguatan kedudukan LAZ setara BAZNAS, penerapan unified system yang berkeadilan, implementasi good zakat governance dan penguatan muzakki serta partisipasi stakeholder dalam proses legislasi. Kata Kunci: Penguatan, Kelembagaan Ekonomi, Zakat, Keadilan, Sistem Hukum Indonesia
SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS Ni Luh Sri Candra Yuni; Luh Putu Suryani; I Ketut Sukadana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/y2qvnm78

Abstract

Kelompok penyandang disabilitas tergolong sebagai kelompok rentan yang membutuhkan jaminan perlindungan hukum secara khusus terhadap segala bentuk tindak kekerasan, khususnya kekerasan berdimensi seksual. Realitas kasus pemerkosaan yang menimpa penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan angka yang masih tinggi, mengindikasikan adanya kerentanan berlapis yang dialami kelompok tersebut. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas? 2) Bagaimanakah Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta kajian putusan pengadilan. Regulasi hukum bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas termuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 6 huruf a serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pemberatan hukuman sepertiga bagi pelaku yang korbannya merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Btl, majelis hakim memutuskan terdakwa dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 8 tahun, pidana denda senilai Rp100.000.000,00 serta kewajiban membayar restitusi sejumlah Rp200.000.000,00. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam mengayomi kelompok rentan serta menciptakan efek pencegahan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang menargetkan penyandang disabilitas. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas, Kekerasan  Seksual.

Page 15 of 15 | Total Record : 150

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2026): Keadilan Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue