cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 6   7   8   9   10 
Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Pengawasan OJK di Sektor Perbankan Indonesia Widhianti, Kris; Amelia, Dita Fitria; Vijaya, Ageng Darma Putra
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1548

Abstract

Transformasi digital yang terjadi dalam sektor keuangan di Indonesia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor perbankan. Digitalisasi melalui penerapan teknologi pengawasan keuangan (RegTech) bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap risiko, kepatuhan, dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas pengawasan OJK di sektor perbankan Indonesia, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi OJK dalam mengimplementasikan teknologi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait pengembangan dan peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi, guna memperkuat stabilitas dan transparansi perbankan nasional.
Pemberdayaan Sistem Pengawasan Independen Terhadap Proses Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas Pambudi, Mbareb Slamat; Farna, Nuzulluddin; Hamada, Nourismi; Saripudin, Akhmad
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1619

Abstract

The empowerment of an independent oversight system in the electoral process is crucial to achieving a high-quality democracy. Independent oversight systems, such as those implemented by Bawaslu, aim to ensure transparency, accountability, and fairness in the conduct of elections. This paper examines the roles and functions of independent electoral supervision, the challenges faced in its implementation, and strategies to strengthen its capacity in overseeing electoral processes. Through rigorous oversight, independent monitoring bodies help prevent electoral fraud, enhance public trust, and promote democratic integrity. The study concludes with recommendations to further empower independent oversight bodies and foster more democratic practices in electoral systems, thereby supporting a sustainable, high-quality democratic state.
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terkait Salah Satu Pihak Tidak Membayar Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Budjang, Yudistira Bayu
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1583

Abstract

Akta pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam praktiknya, apabila dampak terkait PPJB tidak selesai adalah kuasa untuk menjual tidak dapat terbit karena pembayaran belum diselesaikan atas keterlambatan yang dilakukan Pihak Pertama, sehingga Pihak Kedua dapat membatalkan perjanjian secara sepihak sesuai dengan yang tertera dalam akta PPJB serta Pihak Pertama berkewajiban untuk seketika dan sekaligus mengembalikan seluruh uang yang sudah diterima dari Pihak Kedua tanpa bunga. Apabila terjadi hal tersebut sampai mana kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung gugat Notaris dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terkait tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran; dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum bagi notaris terkait salah satu pihak yang tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Tanggung gugat notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran adalah notaris harus mengikuti proses hukum yang berjalan jika permasalahan yang terjadi merupakan masalah besar dan hingga ke ranah pengadilan, dengan berdasarkan izin dewan kehormatan notaris. Salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pihak pembeli yang terlambat melakukan pembayaran secara berkala, adalah dikenakan sanksi denda yang telah lazim ditemukan dalam sebuah perjanjian. Namun jika permasalahan tersebut masih bisa diatasi tanpa menempuh jalur pengadilan, notaris bertanggungjawab untuk menjadi penengah antara para pihak dan tetap berdasarkan perjanjian yang disepakati. Karena itulah, pada saat membuat kontrak yang dituangkan dalam Akta PPJB, notaris harus memastikan keseluruhan isi kontrak dan jalan keluar serta konsekuensi jika terjadi masalah. Kedua, Akibat hukum bagi notaris terkait salah satu pihak yang tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran ialah notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar. Dengan demikian, tanggung jawab notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya adalah sebatas pada bagian awal akta/kepala akta dan bagian akhir/penutup akta, dan tanggung jawab penuh terhadap isinya. Mengenai Sengketa yang terjadi para pihak tersebut, diluar dari kewenangan Notaris termasuk adanya tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran atas Pengikatan Perjanjian Jual Beli.
Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia Permatasari, Putu Milla; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1575

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan: “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-nitigasi) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan cara penyelesaian senketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia lebih banyak menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase dibanding penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui pengadilan (litigasi). Dari mediasi, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa jasa konstruksi di Indonesia”.
Analisis Perbandingan Pendanaan Riset Kesehatan dan Medis dalam Berbagai Sistem Hukum Ferianasari, Ineke Winda; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1566

Abstract

Pendanaan riset kesehatan dan medis sangat penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan global. Namun, skema dan regulasinya berbeda antar negara, khususnya dalam sumber dana, distribusi, dan pengawasan yang memengaruhi efektivitas riset dan akses hasilnya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji sistem hukum pendanaan riset kesehatan di Indonesia, serta menganalisis dan mengkaji perbandingan sistem hukum pendanaan riset kesehatan di negara Amerika Serikat.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Pembahasan dan analisis pada penelitian ini sistem hukum pendanaan riset kesehatan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan anggaran dan keterlibatan sektor swasta yang rendah, menghambat inovasi medis dan efektivitas riset. Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki dukungan pemerintah dan sektor swasta yang kuat, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif. Sistem pendanaan riset kesehatan di Indonesia terbatas oleh anggaran kecil dan minimnya sektor swasta, sementara Amerika Serikat memiliki dukungan yang lebih baik. Saran untuk Indonesia adalah meningkatkan anggaran, melibatkan sektor swasta, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, dan meningkatkan kerjasama internasional
Pembuktian Akta Dibawah Tangan Untuk Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Ayu, Rafida Sartika; Santoso, Aris Prio Agus; Muftiyanto, Taufiq Nur
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1478

Abstract

Evidence is an important stage in civil proceedings. At the evidentiary stage, the parties are given the opportunity to show the truth of the legal facts in dispute. There are various types of evidence in the evidentiary stage in civil procedural law, one of which is written/letter evidence. The purpose of this research is to find out the legal proof of private deeds and to find out the legal steps to test the proof of private deeds. The method used in this research is normative, with research specifications being analytical descriptive. The results of the research show that proof of the underhanded deed in civil cases, as long as the underhanded deed is not denied by the parties, the underhanded deed has the same legal force as an authentic deed, whereas if the authenticity of the signature in the underhanded deed is denied of its truth, the underhanded deed should be proven to be true using other evidence and the party submitting the document is required to prove the truth of the signing or contents of the deed. The legal steps to prove using the underhanded deed evidence submitted at the evidentiary stage. In its implementation, the judge considers the evidence presented and considers the historical contents of the underhanded deed.
Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Calon Anggota Legislatif Di Lembaga Pendidikan Rahman, Muhamad; Setiawan, M. Budhi; Pitriah, Yuli; Pramudya, Rorry; Hartono, Hartono
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1637

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah mengatur tentang pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ratio Decidendi  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian kualititaf serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa larangan mutlak lembaga pendidikan menjadi tempat kampanye bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hasil analisis menyebutkan putusan tersebut merupakan sebuah terobosan penting dalam upaya menegakkan hak konstitusional warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum, namun ketiadaan norma-norma yang lebih rinci dan operasional dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat luas yang mana putusan ini tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas tentang bentuk-bentuk kegiatan kampanye yang diperbolehkan atau dilarang di lingkungan lembaga pendidikan. Untuk mengimplementasikan Putusan ini secara efektif diharapkan KPU dan Bawaslu perlu merumuskan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta tindakan korektif cepat terhadap pelanggaran untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang adil dan tertib.
Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1614

Abstract

Di Indonesia, supremasi hukum menjamin bahwasanya seluruh warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, kendala ekonomi dan kurangnya informasi yang dihadapi banyak individu miskin menghambat kemampuan mereka untuk mengakses layanan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai peran krusial dalam menyediakan bantuan hukum gratis bagi kelompok rentan ini, tetapi menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, stigma bahwa layanan LBH berbayar, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan pemerintah. Penelitian ini, yang menggunakan metode normatif, menawarkan strategi berupa peningkatan sosialisasi, akreditasi lembaga, dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat peran LBH dalam memastikan keadilan yang merata bagi masyarakat miskin.
Penerbitan Akta Konsen Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang Satrianto, Nugroho
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1579

Abstract

Hapusnya hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) UUHT mengharuskan dilakukannya roya terhadap hak tanggungan. Roya dilakukan apabila utang yang dijamin dalam perjanjian pokoknya telah lunas. Salah satu syarat untuk meroya adalah adanya sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan untuk dilakukannya pencoretan. Apabila sertifikat hak tanggungan hilang maka akan digantikan dengan akta konsen roya hak tanggungan atau konsen roya sebagai persyaratan dari Kantor Pertanahan untuk diproses nya roya. Akta konsen roya hak tanggungan adalah surat keterangan yang dibuat oleh notaris yang berisikan atau menyatakan bahwa telah hilang nya sertifikat hak tanggungan. Tetapi akta onsen roya hak tanggungan sendiri tidak ada diatur secara jelas dan spesifik dalam undang-undang atau aturan manapun. Atas dasar tersebut diangkatlah permasalahan mengenai, bagaimana kewenangan hukum penerbitan akta konsen roya hak tanggungan tersebut dab bagaimanakah akibat hukum penerbitan akta konsen roya hak tanggungan sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya dan berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum khususnya Notaris dalam membuat akta konsen roya terdapat pada kewenangan notaris membuat akta menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN.. Dan akta konsen roya dalam praktek pendaftaran tanah akibat hukumnya  hanya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan yang hilang, tidak untuk eksekusi. Jadi akibat hukumnya tidak bisa disamakan dengan sertifikat hak tanggungan yang bersifat eksekutorial.
Proteksi Hukum Dalam Peretasan (Pencurian) Data Pribadi Nasional Dermawan, Haris; Lubis, Junaidi; Lubis, Muhammad Koginta
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1603

Abstract

The incident of data theft or cyber attack (ransomware) some time ago taught us how important legal protection is as early as possible so that the same incident does not happen again in the future. That the law in this case must be able to protect as early as possible so that the same incident does not happen again and even if it does happen again, the law must be able to fully protect the data so that legal certainty is created in the protection of personal data nationally. What is protected by law is to protect important information and protect data from loss, damage to theft, how important the law is in protecting this kind of thing. The purpose of this study is to find out how important the law is in providing data protection from all forms of damage, loss to theft which can clearly harm many people and have an impact on the emergence of legal uncertainty in providing personal data nationally. The government in this case should create a clear and firm legal umbrella to provide security to every user of personal data so that hacked data can be protected by law and resolved in the best possible way, so that there is legal certainty for all users of personal data. The purpose of this study is to find out how the law provides national personal data protection. The method used in this case is by looking at various kinds of legal rules related to the protection of personal data normatively so that there is legal certainty from the side of the legal rules that have been determined by the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia. The results of the study indicate that the legal rules are still weak so that the law has not been able to provide protection as early as possible for legal certainty in protecting all personal data nationally.

Page 8 of 24 | Total Record : 232

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue