cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Pembuktian Pidana Dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Tentang Pembunuhan Berencana netalinda, jeys
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1550

Abstract

Penulisan ini akan menguji pembuktian pidana dalam putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tentang pembunuhan berencana. Dalam pembuktian perkara pidana pada dasarnya haruslah memenuhi prinsip pembuktian pidana, karena ini menyangkut tentang hidup terpidana. Proses pembuktian adalah upaya untuk mengetahui kebenaran materil suatu perkara pidana yang memerlukan alat bukti dan alat bukti yang dimaksudkan untuk memperjelas suatu dugaan perbuatan melawan hukum. Pada kasus kopi sianida dengan terpidana Jesika Kumala Wongso dengan korban Wayan Mirna Salihin dinilai memenuhi prinsip karena adanya putusan akan tetapi dalam pembuktiannya dalam fakta persidangan tidak ditemukannya bukti secara materiil yang bisa menerangkan bahwa jesika kumala wongso adalah pelaku dari pembunuhan berencana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji studi putusan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum bertujuan untuk menjawab rumusan masalah apakah putusan nomor:777/pid.B/2016/PN.JKT.PST telah sesuai dengan prinsip pembuktian pidana, yang nantinya akan membantu penyidik, jaksa dan hakim dalam memutus perkara pidana. kesimpulan dari penelitian bahwa dalam putusan tersebut tidak ditemukannya kebenaran secara materil  berdasarkan prinsip pembuktian pidana yang membenarkan bahwa terpidana adalah pelaku dari tindak pidana tersebut.
Efektivitas Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Aliran Radikalisme Di Indonesia Damayana, Sri Nur
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1620

Abstract

Radikalisme di Indonesia, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan ideologi asing, telah menjadi ancaman signifikan bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional, menimbulkan polarisasi, konflik, dan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak radikalisme terhadap kohesi sosial serta mengevaluasi efektivitas kebijakan kriminal dalam menanggulanginya. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis undang-undang dan literatur akademik terkait radikalisme dan kebijakan kriminal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal, meskipun berhasil dalam beberapa kasus, masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait sumber daya dan koordinasi antar lembaga, serta masalah hak asasi manusia. Kesimpulannya, kebijakan kriminal yang efektif harus didukung oleh pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, deradikalisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan radikalisme.
Analisis Yuridis Pengaturan Hak Cuti Pekerja Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang Panggaribuan, Windy Anika Putri; Manurung, Mangaraja
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1607

Abstract

Hak cuti dapat diartikan sebagai hak atas ketidakhadiran sementara atau tertentu dengan disertai keterangan dari pihak yang bersangkutan. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan mengenai pengaturan hak cuti bagi pekerja. Perubahan tersebut dinilai kontroversial karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ruang lebih bagi perusahaan untuk mengatur hak cuti karena banyak aturan yang diatur sebelumnya telah dihapuskan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.Perubahan terhadap hak-hak cuti bagi tenaga kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja adalah dengan dihapusnya ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan. Melalui Pasal 81 Angka 68 Undang-Undang 6 Tahun 2023, negara menjamin bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 81 angka 25 Undang-Undang 6/2023 akan dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, dan/atau denda minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk memastikan bahwa hak cuti dan waktu istirahat pekerja benar-benar terjaga.
Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Syaputri, Siti Maimunah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1574

Abstract

Notaris mendapatkan honorarium atas pelayanan yang diberikannya. Namun dalam melayani masyarakat yang tidak mampu, notaris tidak akan metuntut honorarium sebagaimana biasanya. Notaris tidak boleh menolak klien yang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN, dimana notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu; dan untuk mengentahui sanksi terhadap notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Pasal 37 UUJN mewajibkan notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan disertai dengan ancaman sanksi jika notaris menolak memberikan bantuan hukum tersebut. Tanggungjawab notaris ini diulang dalam ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris Indonesia. Namun belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi seseorang dapat dinyatakan termasuk ke dalam golongan masyarakat yang tidak mampu, dan sejauh mana bantuan hukum kenotariatan tersebut harus diberikan oleh notaris. Kedua, Sanksi terhadap Notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu, diatur Pasal 37 ayat (2) UUJN, dimana sanksi tersebut berupa: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dalam Kode Etik Notaris Indonesia juga mengatur sanksi dalam Pasal 6 angka 1, yang terdiri dari: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentidan dengan hormat dari anggota Perkumpulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan
Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kasus Perceraian Rumah Tangga Di Semarang ( Studi Kasus Putusan Nomor : 413/pdt.G/2023/PNSmg.) Saputri, Dita Ayu; Cornelis, Vieta Imelda; Astutik, Sri
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi testimonium De auditu dalam menjatuhkan putusan sekaligus menganalisis kekuatan pembuktian saksi Testimonium De Auditu untuk hakim dalam memberikan putusan pada sidang peradilan dalam kasus perceraian pada putusan Nomor 413/pdt.G/2023/PNSmg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi testimonium de auditu didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 november 1959 bahwa testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden). Dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu yang di konstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi. Pada perkara ini walaupun keterangan saksi adalah de auditu, namun kesaksian tersebut terbukti penting dan saling bersesuaian sehingga hakim tetap mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi tersebut sehingga para saksi de auditu berperan besar dalam dikabulkannya gugatan penggugat. Setiap teori pembuktian yang dipergunakan oleh hakim adalah untuk meyakinkan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan hukum perdata, untuk terpenuhinya teori tersebut diatas maka diperlukan alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata yaitu 1. Alat bukti surat, 2. Saksi-saksi, 3. Persangkaan, 4. pengakuan, 5. Sumpah. Dan berbagai dasar hukum yang memiliki kaitan erat.
Perbandingan Sistem BPJS dan Asuransi Kesehatan Negara Jerman dalam Percepatan Penanganan Cedera Patah Tulang pada Kasus Kecelakaan Praja, Nucky Indra; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1567

Abstract

Perbandingan sistem BPJS Kesehatan Indonesia dengan sistem asuransi kesehatan di Jerman dalam konteks percepatan penanganan medis pada cedera patah tulang akibat kecelakaan menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem BPJS Kesehatan di Indonesia dalam percepatan penanganan operasi patah tulang akibat kecelakaan, dan menganalisis perbandingan sistem asuransi kesehatan di Jerman dengan BPJS Kesehatan di Indonesia dalam hal percepatan penanganan medis pada operasi patah tulang akibat kecelakaan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan sistem kesehatan. Pembahasan mencakup analisis mengenai struktur sistem asuransi kesehatan di Indonesia dan Jerman, serta peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi layanan medis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem asuransi kesehatan di Jerman memiliki keunggulan dalam hal akses data medis yang lebih cepat dan integrasi teknologi yang lebih baik, yang berpengaruh langsung pada percepatan penanganan medis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat belajar dari sistem Jerman, khususnya dalam hal digitalisasi dan integrasi antar-fasilitas kesehatan. Saran yang diberikan adalah pengembangan sistem informasi medis yang lebih efisien dan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan responsivitas dalam situasi darurat.
Perlindungan Hukum Investor Minoritas: Studi Kasus Pt Sri Isman Tbk Pratama, Andreas Pandhita; Prastyanti, Rina Arum; Ningsih, Widi Nugraha
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1480

Abstract

This research aims to study the impact of the suspension of PT Sri Rejeki Isman Tbk share trading on shareholder investors, especially retail investors as minority shareholders. Formulation of the problem in this research: a) What are the forms of legal rules for the legal protection of investors in the Indonesian capital market? b) How can this legal and regulatory framework address the concerns of minority shareholders during suspension to delisting situations? This type of research is normative legal research or library research, namely a form of research that uses library materials as the main data source, in the form of books, notes or reports of research results from previous research. In the event of the suspension of PT Sri Rejeki Isman as a result of: a) Not paying coupons and principal of medium-term debt, b) Negative equity, c) Not publishing financial reports for the first quarter of 2022. In the event of this loss, OJK has the authority to supervise, audit and Protection can be present as a legal step that can be taken by shareholders who are consumers in the financial services sector. OJK is present as a place to complain about things that have not reached an agreement
Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Di Indonesia Meldito, Muhammad
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1616

Abstract

Saat ini sistem peradilan di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai beberapa kasus terhadap terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Untuk menganalisis kebijakan hukum rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan data yang di publikasi melalui Badan Nasional Narkotika (BNN) diketahui dalam dua tahun terakhir periode 2021 sampai 2023 jumlah pengguna narkoba di Indonesia ialah 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. Ekspos ini mengungkapkan hasil pengukuran prevalensi penyalah gunaan narkoba tahun 2023. Selain data BNN, pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kata pencarian atau biasa disebut keyword ‘narkotika’ ditemukan 365.504  data sebagai jumlah putusan. Adapun uraian berdasarkan tingkatan proses, terdiri dari 312.690  pada putusan tingkat pertama, 36.135 Putusan Banding, 15.432 pada putusan kasasi, serta 1.194 pada putusan Peninjauan Kembali (PK). Kebijakan hukum mengenai rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalah guna narkotika tu itu pada dasarnya adalah baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pelakunya pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. Dalam sistem pidana di Indonesia pengguna atau pecandu narkotika tidak mesti mendapat vonis kurungan pidana penjara dalam penerapanya tetapi bisa melakukan rehabilitas. Dasar penerapan terhadap vonis rehabilitas medis dan sosial terhadap penyalah gunaan narkotika secara yuridis ialah pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Serta diperkuat dengan Surat Edaran Makamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 tentang rehabilitas medis dan sosial. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya Pemerintah dan DPR Republik Indonesia Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama untuk kejelasan pengaturan atau penormaan terhadap korban penyalah guna narkotika dan pengaturan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sinkron dan harmonis antar norma dalam Undang-Undang Narkotika.
Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Danau Kaolin Rynaldi, Alfredo; Siregar, Rahmat Amin; Kinssy, Gladyssia
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1636

Abstract

Studi tentang Kriminologi Hijau melahirkan minat, konseptualisasi, dan analisis baru yang dilatarbelakangi oleh peningkatan kesadaran tentang masalah perusakan lingkungan yang memiliki relevansi dengan kriminologi tradisional menyangkut cedera sosial dan regulasi sosial. Hasil analisis teoritis kriminologi hijau melalui metode studi literatur terhadap fenomena Danau Kaolin menunjukkan adanya pengabaian PT X pada saat proses dan pasca operasi tambang. Degradasi dan kontaminasi pada komponen lingkungan membuat masyarakat menjadi korban atas kelalaian korporasi dan pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keindahan semu Danau Kaolin menjadi perhatian publik, akan tetapi sudut kriminologi hijau melihat bahwa Danau Kaolin akibat pelanggaran, sifat pengabaian, dan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan pemerintah
Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Tentang Kampanye Calon Anggota Legislatif Di Lembaga Pendidikan Rahman, Muhamad; Setiawan, Muhammad Budhi; Pitriah, Yuli; Pramudya, Rorry; Hartono, Hartono
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1608

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah mengatur tentang pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ratio Decidendi  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian kualititaf serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa larangan mutlak lembaga pendidikan menjadi tempat kampanye bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hasil analisis menyebutkan putusan tersebut merupakan sebuah terobosan penting dalam upaya menegakkan hak konstitusional warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum, namun ketiadaan norma-norma yang lebih rinci dan operasional dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat luas yang mana putusan ini tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas tentang bentuk-bentuk kegiatan kampanye yang diperbolehkan atau dilarang di lingkungan lembaga pendidikan. Untuk mengimplementasikan Putusan ini secara efektif diharapkan KPU dan Bawaslu perlu merumuskan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta tindakan korektif cepat terhadap pelanggaran untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang adil dan tertib.

Page 9 of 24 | Total Record : 232

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue