Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
142 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA LAMA ]]>
<![CDATA[Chairul Rizky]]>;
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.72
<![CDATA[Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aparatur gampong harus diikutsertakan sebagai peserta BPJS melalui program jaminan sosial tenaga kerja, minimal program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya aparatur gampong menjadi peserta BPJS, padahal untuk pembayaran preminya hanya sebesar Rp. 17.100 (tujuh belas ribu seratus rupiah) / bulan dapat dianggarkan dalam Anggaran Dana Gampong (ADG) yang jelas sudah diatur dalam Peraturan Walikota. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama. .Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Masih banyaknya aparatur gampong yang belum diikutsertakan dalam BPJS baik program jaminan sosial tenaga kerja, minimal program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Saran kepada pemerintah khususnya geuchik mengikutsertakan ssemua aparaturur gampong dalam kepesertaan BPJS.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Wahyu Efendi]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>;
<![CDATA[Zaki Ulya]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.88
<![CDATA[Perkembangan saat ini rumah kos di induksi sebagai hotel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran sehingga rumah kos lebih dari dari 10 (sepuluh) kamar dapat dijadikan objek pajak hotel. Sementara itu di Kota Langsa di temukan rumah kos yang lebih dari 10 kamar dan tidak ada yang membayar pajak dengan alamat di Gampong Sidodadi, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Baro dan Langsa Kota. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Pengaturan hukum mengenai penarikan pembayaran pajak hotel terhadap rumah kos yang ada di Kota Langsa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. kategori rumah kos berawal dari penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), objek pajak (rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), tarif pajak yang bernilai 10 % dari pendapatan rumah kos, pemungutan pajak dilakukan dengan cara self assessment. Penegakan hukum terhadap pembayaran pajak hotel rumah kos yang ada di Kota belum dilakukan dikarenakan belum pernah ada peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari dinas terkait serta belum ada penyuluhan sama sekali kepada pemilik rumah kos dan belum ada satupun pemilik rumah kos yang dikenakan denda.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM TUGAS PENGELOLAAN APOTEK ( Studi Penelitian di Kota Langsa ) ]]>
<![CDATA[Faizin Faizin]]>;
<![CDATA[Mhd. Bahlian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.12
<![CDATA[Apotek adalah tempat orang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter atau tempat membeli obat tanpa resep dokter. Dalam mengelola sebuah apotek maka ada tenaga ahli yang dikenal dengan nama Apoteker. Apoteker adalah orang yang diangkat berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan yang memperoleh keahliannya dari pendidikan profesi apoteker. Apoteker dalam mengelola apotek membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik apotek sebagai pemilik modal. Dalam tugasnya mengelola apotek maka apoteker diwajibkan untuk setiap waktu berada di apotek guna melayani penebusan resep dokter oleh pasien dan pembellian obat tanpa resep dokter. Namun di salah satu apotek di Kota Langsa, apoteker yang bertugas ternyata tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab apoteker merupakan tanggung jawab profesional sebagai seorang apoteker. Faktor penyebab apoteker tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek antara lain Apoteker memiliki pekerjaan lain,. Mempercayai pekerjaan kepada asisten apoteker merupakan faktor penyebab dimana asisten apoteker sangat berpengalaman, hanya sekali dalam sebulan melakukan pengontrolan terhadap kegiatan apotek. Tempat tinggal yang jauh dari lokasi apotek juga menjadi faktor penyebab, dimana apoteker yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi apotek sangat memungkinkan tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN DAN PEMBAKARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MENURUT KUHP (Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat) ]]>
<![CDATA[Ria Karina S.]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.31
<![CDATA[Pasal 406 ayat (2) KUHP menyebutkanbahwabarangsiapadengansengaja dan melawanhukummenghancurkan, merusakkan, membikintakdapatdipakaiataumenghilangkanbarangsesuatu yang seluruhnyaatausebagianmilik orang lain, diancamdenganpidanapenjara. Sepertikerusuhan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkatyangdipicupemukulan olehpetugassipirterhadap salah satunarapidana yang kedapatanmembawanarkotika. Metodedigunakanyuridisempiris.Hasil penelitianmenunjukkan, faktorpenyebabterjadinyakerusakan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkat yang dilakukan oleh narapidanayaituadanyapemukulannarapidana oleh petugas, buruknyakoordinasiantara para petugas, buruknya tata kelolamanajemenlapas dan psikologis, faktordayatampunglapas yang over kapasitas, dan jumlahpetugas yang tidakseimbangdenganjumlahnarapidana.Dampak yang ditimbulkanakibatkerusakan dan pembakaran di Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas III Langkat yang dilakukan oleh narapidanayaiturusaknyasejumlahsarana dan prasarana, ratusannarapidanakabur, dan beberapapegawaiLapasdicopotdarijabatannya.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM TENTANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Bahlian Nurmansyah]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Meta Suriyani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.49
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Adalah sebagai dasar Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Praktek dilapangan banyak alat bukti Sertipikat Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan sampai di Lembaga Peradilan yang menghasilkan putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum sertipikat Hak Atas Tanah. Sebagaimana kasus di Kota Langsa, penggugat pemilik sah sebidang tanah bersertipikat di desa Pondok Kemuning merasa tanahnya telah dikuasai oleh pemerintahan Kota langsa digunakan sebagai lahan Tempat pembuangan Akhir sampah oleh pemerintahan Kota Langsa. Pertimbangan hakim dalam putusan bahwa surat hak milik tanah milik pengugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam memperoleh sertipikat hak milik dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Akibat hukum yang timbul terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan adalah beralihnya hak milik tanah dari penggugat ke tergugat. Solusi yang dilakukan oleh penguggat adalah mengajukan upaya hukum banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan gugatan ke PTUN.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU MENGAJI ]]>
<![CDATA[Poppy Astari]]>;
<![CDATA[Fuadi Fuadi]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.84
<![CDATA[Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual. Kejahatan ini dapat membawa dampak psikis maupun fisik terhadap korban, apalagi yang menjadi korban adalah anak dibawah umur. Kasus pencabulan yang telah terjadi dilakukan oleh Muhammad seorang guru mengaji kepada seorang anak bernama CA dimana kejadian berawal saat pelaku memanggil dan mengajak CA untuk bermain game kemudian membawa korban CA. Diperjalanan terdakwa memaksa korban untuk bersentuhan sambil menarik tubuh CA. Namun korban CA berusaha menolak dan menangis meminta pulang. Karena perbuatannya warga membawa terdakwa ke kantor geuchik dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji.Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Salah satu faktor penyebab terjadinya pkejahatan pencabulan adalah terdakwa belum memiliki keturunan selama 9 (Sembilan) tahun menikah sampai sekarang dan untuk mengobati kerinduannya terdakwa berusaha dekat dengan anak-anak namun dengan cara yang salah. Saran kepada pemerintah untuk agar melakukan pencegahan baik secara preemif, prefentif dan refresif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MEMASANG LABEL (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Fitra Hariansyah]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>;
<![CDATA[Ramon Nofrial]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.8
<![CDATA[Banyak produk makanan ringan yang tidak memiliki label ditemui beredar di grosir maupun warung-warung yang ada di desa-desa di wilayah Kota Langsa. Produk tersebut beredar tanpa pengawasan yang ketat dan seolah dibiarkan oleh pemerintah. Banyak ditemkan produk makanan seperti kerupuk, keripik, roti, wadah eskrim yang beredar yang tidak memiliki label. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan ringan yang tidak memasang label di Kota Langsa belum maksimal karena masih banyak konsumen tidak mengetahui hak-hak konsumen sehingga konsumen dirugikan dengan ketidaktahuannya. Dalam hal ini peran pemerintah untuk melindungi konsumen di Kota Langsa sangat dibutuhkan oleh konsumen.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Dyona Rizky Trohna]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.24
<![CDATA[Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan terhadap pasangan suami isteri, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.Tujuan penelitian ini adalahmengetahui pengaturan Hukum Tentang Perceraian, legalitas terhadap perceraian di luar pengadilan Dalam Perspektif Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbul terhadap perceraian di luar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakanmetode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dasar hukum perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada legalitas terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Akibat hukum yang timbul adalah kedua belah pihak kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yangberkekuatan hukum dari Mahkamah Syar’iyah dan tidak ada aturan mengenai pembagian harta milik bersama dan hak asuh anak]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK GROSIR SEBAGAI PELAKU USAHA YANG MENJUAL ATAU MENGEDARKAN MAKANAN KADALUARSA DI WILAYAH KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Neni Ratnasari]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.46
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak grosir selaku pelaku usaha yang menjual alat atau mengedarkan makanan kadaluarsa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Grosir Kota Langsa dan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) yang disebut juga dengan metode Yuridis empiris. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan”. Akan tetapi, walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa, dan adanya badan yang berwenang seperti salah satunya badan pengawas obat dan makanan (BPOM) untuk mengawasi makanan maupun minuman yang beredar. Kenyataannya di Kota Langsa sendiri masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang telah melewati batas kadaluarsa akan tetapi masih diperjual belikan dipasaran olehpelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bagaimana peran badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN KERUGIAN FINANSIAL SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBATALAN PEMBERANGKATAN JAMAAH UMRAH (Studi Penelitian Di Kota Binjai Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Novita Mayrani]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Bustami Bustami]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.81
<![CDATA[Sesuai dengan Pasal 5 (1) huruf “a” bahwa: “korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya”, harta benda termasuk didalamnya berbentuk uang baik secara langsung maupun tidak. yang diserahkan kepada biro perjalanan umrah, namun perjalanan umrah yang sudah menetapkan waktu pemberangkatan tidak dilaksanakan sesuai yang dijanjikan, sehingga korban merasa dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dengan objek kajian kepatuhan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Hasil penelitian korban belum mendapat pengembalian kerugian sehingga dikategorikan belum terlindungi terhadap hak- haknya terutama hak atas harta bendanya]]>
